Pengamat Politik: Ada Ketidakpercayaan Publik Terhadap KPU

JAKARTA, MENITS.com  -  Verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang partai-partai politik menimbulkan ketidakpecayaan publik terhadap lembaga pelaksana pemilu tersebut. Hal tersebut disebabkan karena kerja KPU dibangun berdasarkan balas budi dan kecurangan.

“Saya melihat adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proses pemilu yang dilakukan oleh KPU selama ini. Karena seluruhnya di bangun dengan tendensi kecurangan. Sehingga pelaksanaanya pun secara umum tidak bisa maksimal,” ujar Pengamat Ekonomi Politik Salamuddin Daeng kepada Menits.com, 30 Januari 2012.

Menurut Salamuddin Daeng, kinerja KPU saat ini lebih didasarkan pada balas budi terhadap partai-partai yang ada di DPR. Buktinya, verifikasi partai politik diatur sedemikian rupa sehingga hanya menguntungkan partai yang ada di DPR.

“Saya kira ada balas budi dari komisioner KPU terhadap partai yang ada di parlemen sekarang. Sehingga terjadi inkonsistensi dalam melakukan tugasnya selaku penyelenggara pemilu,” imbuhnya.

Ia menuturkan salah satu hal yang menjadi bukti kecurangan KPU misalnya soal keterwakilan perempuan. UU Pemilu menyatakan keterwakilan 30 % perempuan itu hanya diamanatkan di tingkat pusat saja. Tapi, nyatanya ditafsirkan oleh KPU untuk di tingkat daerah dan provinsi. Seakan-akan dipaksakan agar terpenuhi pesanan dari pihak yang memilihnya di DPR. (AM/JAY)