Bersandar kepada siyasah

PBB, PILGUB JABAR DAN SUKSES PEMILU 2014

Oleh: Drs. Muhsin MK. MSc. (Ketua MPW PBB Jabar) 

        Selesai menghadapi dan menyelesaikan ferifikasi factual yang dilakukan oleh KPUD Jabar, dan diawasi oleh Bawaslu Jabar, dan beres tidak ada yang kurang, DPW PBB Jabar disibukkan dengan aktifitas menghadapi Pilgub Jabar. Des Pilkada yang dikomandani Nia Kurniasari, segera melaksanakan tugasnya melakukan loby loby dengan berbagai pihak, namun yang cukup intens disaat menjelang penentuan pasangan Cagub-Cawagub, antara lain dengan pihak Ahmad Heryawan dan partainya, PKS. Yance yang pada awalnya melakukan komunikasi, namun karena terputus di perjalanan, akhirnya benar benar putus, karena begitulah dinamika politik yang selalu berubah setiap saat, bahkan setiap detik, apalagi dalam dunia politik sudah dikenal istilahn yang cukup popular: “Tidak ada teman yang abadi, yang abadi adalah kepentingan”, dan “Teman politik bisa menjadi lawan dan lawan politik bisa menjadi teman”, begitulah realitas yang terjadi.

       Meskipun demikian PBB sebagai partai yang berbasis Islam memiliki adab dan akhlak dalam berpolitik, sepanjang belum ada komiteman bersama atau kontrak politik, maka segala hal dalam usung mengusung atau dukung mendukung Cagub-cawagub bisa saja berubah. Kecuali jika kontrak politik sudah ditetapkan dan ditanda tangani bersama, maka bagi PBB tidak kata untuk berkhianat dan mengabaikannya, tentu akan semakin meneguhkan sikap untuk benar benar melaksanakan perjanjian tersebut dengan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab. Sebab memenuhi perjanjian atau aqad itu merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. Al-Maidah, 4:1).

Taati kontrak politik

      Realitas politik telah memperlihatkan secara gamblang, bahwa PBB akhirnya benar benar menjadi pengusung pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar bersama PKS, Hanura dan PPP Jabar, padahal menurut Ketua DPW PBB Jabar, Arif Budiman, PBB adalah partai non parlemen, namun keberadaannya disamakan dengan ketiga partai pengusung lainnya. Ini suatu berkah tersendiri bagi PBB Jabar, dan sudah seharusnya disyukuri oleh segenap kader dan pimpinan PBB, tentu tidak hanya di tingkat DPW, tapi juga seluruh DPC DPC se Jabar. Bahkan menurut Arif, posisi PBB yang tidak punya kursi di DPRD Jabar, tapi punya suara itulah yang menjadi hitungan dalam menentukan persentase dukungan pasangan Cagub-Cawagub Jabar, sehingga kenyataan yang seperti ini juga merupakan suatu penghormatan dan penghargaan bagi eksistensi dan kemajuan PBB ke depan.

      Kini kita sudah melakukan aqad bersama PKS, Hanura dan PPP, maka hendaknya kita tidak khianati perjanjian tersebut, dan kita harus memegang teguh untuk bersama sama memenangkan pasangan Aher dan Demiz dalam Pilgub Jabar 2013. Setiap kader dan pimpinan PBB se Jabar diharapkan juga menghormati dan menghargai aqad yang sudah disepakati DPW PBB dengan keempat partai tersebut, dan tidak ada pilihan lain selain memenangkan pasangan Cagub-Cawagub yang namanya sudah cukup popular dalam masyarakat tersebut. Sebab kalaulah kita, katakanlah tidak mematuhi aqad yang sudah kita tetapkan bersama ketiga partai pengusung, malah kita membelot kepada pasangan lain, maka sikap ini dapat dipandang sebagai sebuah pelanggaran besar yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam, sebab dalam Beliau menyatakan dalam sabdanya: “Ciri orang munafiq adalah, bila berkata berdusta, berjanji ingkar, diberi amanah berkhianat”.

       Namun demikian kita juga berharap kepada partai pengusung lainnya, antara lain PKS, Hanura dan PPP-pun mentaati aqad atau kontrak politik yang sudah disepakati bersama, apalagi pasangan Cagub -Cawagub sudah dideklarasikan di lapangan Tegalega, Kota Bandung, pada tanggal 10 November 2012 secara bersama sama, dengan dihadiri oleh para pendukung partai dengan jatah masing masing, sehingga tidaklah pada tempatnya jika dikemudian hari mereka mengingkari dan berkhianat. Oleh sebab itu jika kita sudah bersepakat, maka hal itu hendaklah kita patuhi dan pelihara secara bersama, apalagi sebagai sesama partai Islam, seperti PKS, PPP dan PBB, dan sesama partai nasional termasuk Hanura, sehingga tidak ada kata lain selain, kita harus tetap kompak dan bersatu dalam memenangkan Aher dan Demiz pada Pilgub Jabar 2013 mendatang.

Pilgub untuk Pemilu 2014

       Tentu saja dukungan PBB kepada pasangan Cagub-Cawagub kali ini juga merupakan harapan dari pendukung dan Ormas pendiri PBB yang bergabung dalam Badan Koordinasi Ummat Islam (BKUI), termasuk di dalamnya Persatuan Ummat Islam (PUI), dan Aher menjadi Ketua Majlis Syuronya. Sedangkan pengurus dan jamaah PUI pada umumnya menjadi pendukung setia dari partai partai Islam, baik PBB dan PKS maupun PPP dalam Pemilu, termasuk juga ormas Islam lain yang bernaung dalam BKUI, seperti Persis, Al Irsyad, Dewan Da’wah, KB-GPI, KB-PII, Syarikat Islam Indonesia (SII) dan sebagainya. Karena itu dengan bersatunya partai Islam, PKS, PPP dan PBB dalam mengusung Cagub -Cawagub Jabar yang sama ini diharapkan akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pilihan ummat Islam di Jabar yang selama ini mendambakan agar partai Islam bersatu. Apalagi di Jabar ini penduduknya mayoritas Islam dan dikenal sebagai basis Islam fanatis, maka diharapkan Cagub Cawagub dari koalisi partai Islam dan Hanura ini benar benar dapat memenangkan Pilgub 2013.

       Hanya saja segenap kader dan pimpinan PBB hendaknya harus bekerja keras, cerdas dan ikhlas, bukan hanya dalam melakukan aktifitas kampanye pemenangan Cagub-Cawagub yang diusungnya, melainkan juga bagaimana menjadikan momentum Pilgub ini untuk mensukseskan dan meraih kemenangan PBB dalam Pemilu 2014 dan Pilpres. Sebab kita harus sadari bahwa Pilgub merupakan aktifitas bersama dengan partai lain, dan masing masing partai pengusung juga mempunyai kepentingan masing masing untuk mensukseskan dan kemenangan partainya dalam Pemilu 2014 dan Pilpres. Karena itu sebagai partai yang tidak memiliki kursi di DPRD Jabar dan DPR RI, termasuk tidak memiliki dana yang besar, maka kita harus memiliki kemampuan dan kepiawaian yang tinggi dalam mengolah peluang berharga untuk meraih tujuan jangka panjang. Apalagi dalam politik kita harus fahami bahwa teman atau lawan politik apabila telah mencapai kepentingannya, maka mereka akan sibuk mengurus dan membesarkan dirinya sendiri dan tidak perduli dengan partai lain, karena itu kita pun harus berusaha agar tidak terjadi sebaliknya.

        Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu factor untuk meraih kesuksesan dan kemenangan dalam Pilgub, Pemilu dan Pilpres yang akan datang ini bukan hanya pada kuatnya mesin politik dengan terbentuknya infrastruktur hingga ke tingkat ranting atau lebih dari itu, tapi juga kekuatan uang. Karena itu bagi PBB dalam melakukan perannya dalam setiap momen penting apapun, maka hendaknya tetap harus memikirkan dua kekuatan tersebut, yang mau tidak mau harus diperjuangkannya dengan serius dan mencari berbagai peluang yang benar benar menghasilkan secara real bagi eksistensi, kesuksesan dan kemenangan partai dalam Pemilu 2014 dan Pilpres mendatang. Namun hal ini bisa terwujud manakala kader dan pimpinan PBB memiliki kepiawaian, keahlian, kemampuan, kecerdikan dan kecerdasan dalam menangkap berbagai peluang tersebut, termasuk dalam melakukan loby loby politik yang sukses dan berhasil kepada pihak pihak lain yang memiliki keuatan material dan sumber enerzi  dengan pendekatan yang menarik, terprogram, terukur, rasional dan dapat dipercaya. Insya Allah. (27Dzulhijjah 1433 H/14 November 2012 M).  

KPU Segera Lakukan Verifikasi Faktual 16 Parpol

16 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi tampaknya belum boleh berbangga diri. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih akan melakukan verifikasi faktual.

"Bagi partai-partai yang memenuhi syarat administrasi akan dilakukan syarat faktual," kata Ketua KPU, Husni Kamil Malik saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jakarta, Minggu (28/10/2012) malam.

Proses verifikasi faktual tersebut, sambung Husni, bertujuan untuk membuktikan apakah data yang telah diterima oleh KPU, sesuai dengan kondisi atau keberadaan partai politik di setiap daerah.

"Membuktikan apakah keberadaan partai politik secara administratif dan faktual nyata ada di tingkat kabupaten/kota. Seluruh dokumen yang dinyatakan Undang-Undang harus diperiksa secara rijik di daerah-daerah," paparnya.

Oleh sebab itu, KPU telah menyiapkan 33 tim untuk melakukan pengawasan di KPU tingkat provinsi yang ada di seluruh Indonesia. "Nanti hasilnya akan kita umumkan sesuai jadwal bulan Januari," terangnya.

Namun, daerah yang akan diperiksa oleh KPU tersebut tidak termasuk Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru saja disahkan di paripurna DPR.

"Kita akan mnyelidiki apakah komposisi keanggotaan berdasarkan jumlah penduduk di tiap kabupaten/kota, tidak termasuk DOB yang baru disahkan," tandasnya.

16 Partai Politik Lolos Verifikasi Administrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan 16 partai politik (Parpol) lolos verifikasi administrasi. Sedangkan, 18 partai politik lainnya dinyatakan tidak lolos oleh KPU. Dasar dari putusan itu adalah Peraturan KPU no 7 dan 8 tentang penetapan dan tahapan.
"Bagi partai yang lolos akan dilakukan verifikasi faktual. KPU akan diperiksa secara fisik sesuai perundang-undagan. Besok, tim yang beranggotakan 33 orang akan melaksanakannya (verifikasi faktual)," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Minggu (28/10/2012).
Berikut adalah parpol yang dinyatakan KPU memenuhi syarat administrasi:

1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4. Partai Bulan Bintang (PBB)
5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Partai Golongan Karya (Golkar)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
10. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
12. Partai Demokrat
13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
14. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
15. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
16. Partai Persatuan Nasional (PPN)

Sedangkan, parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi oleh KPU berjumlah 18 parpol. Dengan demikian, kedelapanbelas parpol tersebut dipastikan tidak dapat berlaga di pemilu 2014. Parpol-parpol itu adalah:

1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
2. Partai Kesatuan Demokrasi (PKDI)
3. Partai Kongres
4. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
5. Partai Karya Republik (Pakar)
6. Partai Nasional Republik (Nasrep)
7. Partai Buruh 8. Partai Damai Sejahtera (PDS)
8. Partai Republika Nusantara
9. PNI Marhaenisme
10. Partai Karya Peduli Bangsa (PKBP)
11. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
12. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
13. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
14. Partai Republik
15. Partai Kedaulatan
16. Partai Bhineka Indonesia
17. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)

Kasus Hambalang, SBY Segera Copot Andi Mallarangeng ?

Minggu, 21 Oktober 2012 17:48 wib

Foto: (dok okezone)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia bersatu ke II. Informasi yang dihimpun Menteri Negara dan Pemuda Olah Raga, Andi Malaranggeng akan segera dicopot terkait kasus proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat.

"Kita sudah dengar isu itu, dalam rangka meningkatkan kinerja itu tidak apa-apa," kata Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani usai menghadiri peluncuran buku, Republik Galau, di gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (21/10/2012).

Kendati demikian, politisi PPP tersebut juga mengingatkan, jika benar akan ada pergantian menteri pada kabinet SBY-Boediono, jangan dijadikan sebagai alat pencitraan.

"Dan jangan dibuat sebagai pencitraaan, karena setiap saat presiden bisa melakukan reshuffle," tandasnya.

Ketika ditanya apakah reshuffle tersebut ada kaitannya dengan  dugaan korupsi pada mega proyek Hambalang di Bogor, Ahmad Yani pun membenarkan hal tersebut.

"Saya dengar kabar seperti itu, jika Itu benar ya lebih bagus," pungkasnya.

Ini Kata Yusril Soal Kasus Simulator SIM

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah meminta Polri untuk menyerahkan kasus pengadaan simulator kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga saat ini belum ada kelanjutan pelimpahan berkas kasus tersebut dari polisi. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Polri sudah meminta saran terhadap Yusril kasus tersebut.

"Ada tiga alternatif yang saya berikan. Pertama, dikembalikan kepada ketentuan UU, lebih tepatnya UU KPK itu sendiri. Kedua, kalau sengketa diserahkan ke MK. Ketiga, presiden menengahi, tapi tidak dalam arti bahwa sifatnya memberikan satu perintah. Kemudian presiden berpendapat bahwa ini harus diserahkan kepada polisi, tapi mekanisme tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan UU sendiri. Jadi, bagaimana pelaksanaannya, itu kita tidak bisa komentari," kata Yusril usai menghadiri peluncuran buku Republik Galau, di gedung YLBHI, Jakarta (21/10/2012).

Dia melihat, presiden sudah menyampaikan posisinya  sebagai kepala negara untuk menyikapi kasus tersebut.

"Presiden itu menyampaikan posisinya kalau dia menangani masalah ini seperti ini. Jadi, setelah itu kan dia berpendapat bagaimana polisi itu menyelesaikan masalahnya. Saya sudah berikan saran. Tapi saat itu polemiknya bukan ditujukan pada siapa yang lebih dulu memulai, tapi KPK kan dapat meminta untuk mengambil alih persoalan ini berdasarkan ketentuan pasal 50 itu. Sekarang sih sebenarnya sudah dapat diatasi," pungkasnya.

Yusril optimis 'main' di 2014

AMBON - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, optimistis ikut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Yusril mengatakan, kepercayaan dirinya karena tingkat keterpilihan yang tinggi dari masyarakat maupun partai politik.

"Saya optimistis ikut Pilpres 2014 karena banyaknya dukungan yang saat ini mulai diberikan oleh partai politik, sejumlah tokoh masyarakat maupun perorangan," katanya di Ambon, tadi malam.

Yusril yang berada di Ambon dalam rangka persidangan permohonan penetapan akta tidak dapat dieksekusi (non executable) Bupati Kepulauan Aru nonaktif, Teddy Tengko, tidak mau menyia- nyiakan kepercayaan yang diberikan untuknya memimpin Indonesia periode 2014-2019.

"Kepercayaan itu jangan disia - siakan karena memang masyarakat menginginkan perlunya perubahan kepemimpinan," katanya.

Karena itu, Yusril mengikuti perkembangan politik sesuai mekanisme atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Saya punya pengalaman saat menjadi Calon Presiden (Capres) 2009, makanya itu modal untuk periode berikutnya (2014 - 2019)," ujarnya.

Mengenai desakan masyarakat yang menginginkan capres dari kaum muda, Yusril menyatakan tetap mengikuti perkembangan politik yang mulai bergulir.

"Saya menyadari kaum muda menginginkan perubahan paradigma kepemimpinan, makanya berbagai konsep sedang disiapkan agar saatnya (tahapan pilres) bisa meyakinkan masyarakat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PBB MS Kaban mengisyaratkan bakal mengusung Yusril lagi sebagai Capres 2014. Nama mantan Menteri Hukum dan HAM itu dikemukakan menjadi capres menyusul PBB mendaftar sebagai peserta di Pemilihan Umum 2014.

"Pak Yusril dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Majelis Syuro itu sah-sah saja untuk mencalonkan diri menjadi capres. Apalagi, Indonesia butuh figur-figur baru rada-rada berani," kata Kaban.

Yusril capres, jika PBB lolos verifikasi

JAKARTA - Pengurus DPP Partai Bulan Bintang (PBB) hari ini, Jumat, (7/9) kembali mendatangi KPU untuk melengkapi berkas. Ini dilakukan agar PBB lulus verifikasi. Sebelumnya, PBB telah mendaftar ke KPU pada 16 Agustus lalu.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban mengungkapkan, kalau partainya akan lolos verifikasi dan menargetkan 20 persen di pemilu 2014 nanti.

Mantan Menteri Kehutanan itu jugamenjelaskan sosok Ketua Dewan Syuro PBB, Yusril Ihza Mahendra adalah calon presiden alternatif yang diusung partai tersebut. PBB akan mengusung Yusril sebagai presiden berdasarkan kompetensinya yang mumpuni.

"Pilih PBB dulu maka baru setelah itu Pak Yusril akan dicalonkan oleh kami sebagai Presiden. Yusril berkapasitas yang jujur, berani dan dapat membawa Indonesia pada kemakmuran," ujar MS Kaban di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, hari ini.

Namun, selain Yusril Ihza Mahendra, PBB tidak menampik adanya calon presiden alternatif lainnya yang muncul seperti Mahfud MD, Jusuf Kalla, Anis Baswedan, dan tokoh lainnya.

"Selama ini hasil survei menggiring kita pada calon presiden yang itu-itu saja (Prabowo, Megawati, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie). Indonesia butuh figur capres baru, salah satunya pak Yusril ini," imbuhnya

Sesudah nanti PBB mendapat kemenangan, ia kembali mengungkapkan ada nilai plus Yusril sehingga diusung PBB sebagai Capres adalah yang bersangkutan di mata masyarakat merupakan figur yang vokal dalam menentang ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemimpin Islam punya peluang di 2014

JAKARTA - Pada pemilihan presiden 2014 mendatang, SBY tidak bisa mencalonkan diri lagi. Sebab, sudah dua periode menjabat sebagai presiden Indonesia. Makanya, pilpres 2014 nanti akan menjadi pertarungan bebas.

"Artinya, banyak bermunculan wajah-wajah baru," ujar Ketua Umum DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Yandri Susanto hari ini.

Hal itu disampaikan Yandri usai diskusi "Menimbang Peluang Calon Presiden dari kalangan Islam" di kantor BM PAN Jalan Tebet Raya Dalam, 23 A, Tebet, Jakarta. Tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh P. Daulay; Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Bahtiar Effendy; dan pengamat politik Teguh Santosa.

Yandri menjelaskan, karena Pemilu 2014 merupakan pertarungan bebas itulah BM PAN menggelar diskusi mengangkat tema di atas. Menurutnya, mulai saat ini harus dimulai untuk menganalisa, mengatur strategi dan menjalin komunikasi, sehingga agenda 2014 itu bisa dijalankan dengan baik.

"Kita BM PAN memulai itu. Perlu membangun kesepahaman antara anak muda, atau partai politik itu sendiri. Dan yang lebih penting, kepada semua elemen yang punya kepentingan terhadap lahirnya pemimpin umat Islam di 2014. Harus dibangun komunikasi mulai sekarang, nggak bisa dadakan," jelasnya.

Menurutnya, peluang untuk tampilnya pemimpin umat Islam pada 2014 mendatang masih terbuka lebar. Karena sudah ada pengalaman 1999, yang memunculkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden lewat poros tengah yang digalang partai Islam dan partai berbasis massa Islam. "Kenapa itu bisa, karena adanya komunikasi yang baik, pemahaman bersama mengedepankan persamaan, Saya kira masih punya peluang besar itu terjadi untuk 2014," ujarnya.

Ditambahkan Yandri, pemimpin Islam perlu tampil agar kekuatan umat Islam tidak tercerai berai. "Kalau umat bersatu, rakyat yang diwakili akan semakn rapi, semakin gampang ditata dan supaya elok dipandang," demikian Yandri.

Partai Islam akan tetap hidup walau kecil

JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengakui bahwa pamor partai Islam di tanah air memang cukup kecil. Namun, partai itu akan tetap hidup

Menurut dia, elektabilitas partai Islam masih kalah pamor beberapa partai politik nasionalis. Hal itu terjadi di sebagian besar perpolitikan dunia.

"Gejala global, partai kiri atau kanan cenderung tidak besar tapi tetap hidup. Yang selalu besar adalah partai nasionalis. Agak berbeda reformasi di Mesir, Libya dimana partai Islam mendapat dukungan yang besar," jelas Marzuki, di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.

Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan partai berbasis Islam untuk ikut bertarung pada Pilpres 2014.

"Capres tergantung ruangnya, kalau ruangnya dibuka, maka semua partai akan memajukan capres sehingga rakyat banyak pilihan. Tapi kalau ruang tertutup seperti sekarang, akan muncul 4L, lo lagi lo lagi," jelas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Penegasan Marzuki Alie itu terkait hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan bahwa elektabilitas calon presiden dan partai Islam terus menurun. Turunnya elektabilitas capres ini karena tokoh-tokoh populer partai Islam kalah pamor dari tokoh-tokoh dari partai nasionalis.

"Tokoh-tokoh partai Islam seperti Hatta Rajasa, Suryadharma Ali, Muhaimin Iskandar dan Lutfi Hasan memiliki tingkat pengenalan rendah, rata-rata masih di bawah 60%," ujar peneliti LS Adjie Al Alfarabi saat menyampaikan hasil survei, Minggu (14/10).

Sementara tokoh-tokoh partai nasionalis seperti Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, dan Wiranto tingkat popularitasnya di atas 60%. Rendahnya popularitas tokoh partai Islam berpengaruh terhadap dukungan publik pada mereka.

"Hatta Rajasa 3,2%, Muhaimin Iskandar 0,3%, Suryadharma Ali 2,1%, dan Lutfi Hasan Ishaaq 0,8%," tandasnya.

Hanya 9 parpol isi indormasi parpol secara daring

JAKARTA - Dari 34 partai politik (parpol) yang berusaha melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan, hanya 9 parpol yang mengisi data sistem informasi parpol (sipol) secara daring. Sementara sisanya hanya mengisi sebagian data dan bahkan ada yang tidak manfaatkan sipol sama sekali.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar N Gumay di Jakarta, tadi malam, mengungkapkan itu saat memberi keterangan pers pascapenutupan masa pendaftaran verifikasi administratif parpol.

Dia menjelaskan, sembilan parpol yang memanfaatkan sipol secara daring adalah PAN, PBB, Partai Gerindra, Partai Hanura, PKPI, PKB, PKBIB, Partai Nasdem, dan PPRN. Sedangkan parpol yang sama sekali tidak memasukkan data ke sipol yaitu Partai Bhinneka Indonesia, PDS, PDP, PKS, Partai Kedaulatan, PKDI, Partai Kongres, PNBK, Partai Marhaenisme, Nasrep, dan PPPI. "Sisanya baru isi sebagian saja melalui daring dan sebagian lagi manual," ujarnya.

Menurut Hadar, adanya parpol yang berusaha dengan optimal dan berhasil dengan baik mengisi data anggotanya melalui sipol membuktikan parpol memang bisa mengakses dengan baik. "Jadi argumen yang mengatakan sipol menyulitkan berhasil dipatahkan," katanya.

Hadar mengakui, memang ada kerja sama antara KPU dan pihak asing untuk mengembangkan sipol. Pasalnya, KPU membutuhkan alat untuk bisa bekerja dengan akurat dan cepat merekam data anggota parpol. "Tapi kami jamin tidak dikuasai pihak luar. Ini hanya untuk transparansi parpol," jelasnya.

Komisioner KPU Arief Budiman menegaskan, dengan adanya komitmen sebagian parpol untuk mengisi data sipol sekaligus mengonfirmasi kalau kegiatan itu bukan sesuatu yang ilegal. "Sebab memang sudah ada regulasinya dan mengacu ke UU Pemilu," ujarnya.

Ketika ditanya apakah KPU mau melonggarkan syarat verifikasi seperti yang digugat sejumlah parpol, Arief mengatakan, pihaknya membuat regulasi berdasarkan amanat UU Pemilu. UU ini pun dibuat oleh para anggota DPR yang berasal dari parpol. "Jadi kalau mau mengubah persyaratan, ya silahkan revisi UU-nya," tegasnya.

Elit partai Islam kalah pamor

JAKARTA - Keberadaan partai politik (parpol) Islam terus terdegradasi dari masa ke masa. Bukan saja secara kepartaian yang kurang diapresiasi publik, elite partai Islam pun kalah pamor ketimbang kalangan nasionalis jelang Pemilu 2014. Bagaimana kemungkinannya?

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network merilis hasil survei mengenai partai politik Islam di kantornya, Jalan Pemuda 70, Rawamangun, Jakarta Timur, hari ini.

Islam Yes, Partai Islam No, adalah jargon Nurcholish Madjid alias Cak Nur yang kini sudah menjadi realitas politik. Itu bukan sekadar ide atau gagasan yang disampaikan Cak Nur, sebab di luar dugaan, jargon itu terbukti dalam kenyataan.

Hasilnya, hampir semua partai Islam mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan, dari hasil survei juga terungkap parpol Islam tidak masuk dalam lima besar jika pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan.

"Partai Islam merosot di bawah 5%, tidak ada satupun parpol Islam yang memperoleh 5%. Partai Islam adalah yang berbasis agama, dan atau basis utamanya adalah Islam," jelas peneliti LSI, Adjie Al Faraby.

Dari survei yang dilaksanakan 1-8 Oktober 2012, sebagai 1.200 responden yang disurvei menempatkan lima partai nasionalis sebagai pemenang jika pemilu digelar saat survei berlangsung. Kelima partai nasionalis tersebut adalah Partai Golkar sebesar 21,0%, PDIP 17,2%, Partai Demokrat 14,0%, Partai Gerindra 5,2% dan Partai NasDem sebesar 5,0%.

Adjie Alfaraby mengungkapkan, pada Pemilu 1955, partai Islam meraih dukungan suara sebesar 43,7 persen. Pada Pemilu 1999, pemilu pertama setelah Orde Baru, perolehan partai Islam menurun menjadi 36,8 persen.

Pada Pemilu 2004, total suara partai Islam naik sedikit sebesar 38,1 persen. Sedangkan Pemilu 2009, total suara partai Islam kembali turun sebesar 25,1 persen. Pada survei Oktober 2012, total suara partai Islam jika digabung sebesar 21,1 persen.

Para analis melihat, redupnya sinar partai Islam terjadi pada Pemilu Presiden 2009, di mana Susilo Bambang Yudhoyono berani menggaet wakilnya Boediono, yang notabene akademisi dan ekonom, bukan representasi dari tokoh Islam.

Berbeda pada Pilpres 2004, SBY masih mengandalkan tokoh yang representatif Islam, yakni Jusuf Kalla. Beberapa capres lain seperti Megawati Soekarnoputri juga menggandeng KH Hasyim Muzadi, tokoh NU, dan capres Wiranto menggandeng KH Salahudin Wahid, juga tokoh NU.

Meredupnya partai Islam diikuti tiadanya tokoh atau figur partai yang populer. Tokoh partai Islam seperti Hatta Rajasa (PAN), Suryadarma Ali (PPP), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Lutfi Hasan (PKS), kurang dikenal publik. "Rata-rata masih di bawah 60 persen," jelas Adjie

Lima besar parpol berbasis nasional atau kebangsaan adalah partai yang berasaskan Pancasila atau basisnya adalah nonagama. Beberapa alasan mendasar yang menyebabkan turunnya partai Islam tersebut:

Pertama menyangkut keinginan masyarakat yang tidak menginginkan politik nasional beraroma agama. Penegasan ini didasarkan atas angka sebesar 67,8% pemilih Muslim yang lebih memilih partai nasionalis.

Kedua, menyangkut pendanaan partai nasionalis lebih kuat daripada pendanaan partai Islam. Tercatat 85,2% publik menilai partai Islam kurang memiliki banyak modal dibanging partai nasionalis. Ketiga, yakni adanya aksi anarkhisme yang mengatasnamakan kelompok Islam.

Sejauh ini, tercatat 46,1% publik percaya merosotnya partai Islam karena anarkisme oknum yang membawa label agama. Memang ini baru prediksi lembaga survei, namun sudah menjadi isyarat bahwa parpol Islam ada dalam bahaya kemerosotan dukungan. Sehingga para penggiat partai Islam harus lebih mawas diri, merangkul ummat Islam, berkinerja lebih baik dan tentu saja amanah terhadap tujuan partai.
(dat18/inilah)

Parpol Islam tak mampu olah isu riil

JAKARTA - Keterpurukan partai politik Islam di Indonesia disebabkan banyak faktor. Salah satunya, menurut Lembaga Survei Nasional, ialah ketidakmampuan parpol berbasis Islam mengolah isu-isu riil.

"Saat ini masyarakat itu lebih mementingkan isu-isu riil," ujar Direktur Eksekutif LSN, Umar S Bakry. Ironisnya, sisi ini justru menjadi kelemahan dari partai berbasis Islam.

Mereka dianggap masih lemah dalam mengolah isu riil untuk kepentingan politiknya. Partai berbasis Islam hanya fokus mempertahankan cara konservatif dan ortodok yang masih mengandalkan optimisme tradisional untuk mendulang suara yakni bergantung pada banyaknya jumlah muslim di Indonesia.

Parpol Islam, ujar Umar, harusnya lebih cerdas, khususnya dalam menyikapi hasil survei sebagai kritik yang dapat dijadikan modal penting untuk introspeksi. "Jangan kemudian malah dibantah dan menjadi buta dengan kondisi yang ada," ujarnya.

Padahal, dalam demokrasi pasar bebas, pilihan preferensi publik bisa berubah dengan cepat. Siapa yang cerdas mengolah informasi dan isu maka dia yang akan unggul. Apalagi bisa mengoptimalkan sosial media seperti yang dilakukan Joko Widodo dan Barack Obama.

‘’(Survei) harus disikapi rasional dan optimis. Juga membuat terobosan yang dapat sambutan rakyat. Kalau tetap konvensional, maka akan makin ambles. Kalau saya ketua partai Islam saya akan kumpulkan semua kader dan membuat teknik dagangan yang disenangani publik."
(dat06/republika)

Renungan Politik

Oleh: Habib Muhammad Rizieq Syihab, MA

Ini hanya sebuah catatan kecil dari hasil interaksi penulis dengan berbagai kalangan akar rumput masyarakat Jakarta. Bukan analisa mendalam, apalagi kajian ilmiah. Namun bisa menjadi bahan renungan politik cukup menarik.

Sejumlah Lembaga Survey tingkat nasional ternama “disewa” dengan biaya mahal untuk pemenangan Foke dalam Pilkada DKI Jakarta. Lalu laporan para pendekar survey “sewaan” tersebut membuat Foke yakin menang satu putaran. Foke pun tidak turun dalam kampanye terbukanya, cukup diwakilkan dengan cawagubnya. Faktanya, Foke kalah dalam putaran petama, walau masuk putaran kedua. Selanjutnya, para pendekar survey tersebut mengeluarkan sejuta dalih agar tidak disalahkan.

Tugas utama sebuah Lembaga Survey “Bayaran” dalam suatu Pemilu, baik tingkat pusat mau pun daerah, bukan hanya menghitung dan memprediksi hasil pemilu, tapi juga harus mampu membentuk opini positif bagi kepentingan pihak yang membayarnya untuk menang.

Dalam upaya pembentukan opini positif, Lembaga Survey seharusnya mampu memberi masukan dan arahan kepada Tim Sukses kliennya untuk melakukan terobosan-terobosan menarik dan simpatik. Lembaga Survey dan Tim Sukses harus sinergis, karena keduanya merupakan Tim Pemenangan, hanya bedanya yang satu “Tim Gelap” sedang yang lainnya “Tim Terang”. Namun faktanya kampanye Foke di putaran pertama tidak menarik, bahkan sebagian besar iklan kampanyenya di media tidak simpatik.

Tim Survey dan Tim Sukses Foke harus terampil dan cekatan dalam mencegah apa saja yang berpotensi merugikan sang klien di mata publik. Karena itu, semestinya jangan membiarkan sejumlah orang yang “bermasalah” tampil dalam baliho atau iklan atau panggung kampanye Foke. Apalagi orang yang ditengarai terlibat korupsi atau dekadensi moral lainnya. Itu akan jadi “musibah besar” buat Foke.

Tim Survey dan Tim Sukses Foke mesti kreatif dan inovatif dalam mensosialisasikan keunggulan kliennya. Apalagi klien yang diperjuangkan pemenangannya adalah calon incumbent yang selama kepemimpinannya tentu banyak prestasi yang diraihnya, walau pun ada banyak kekurangan yang tidak bisa dipungkiri. Tugas Tim Survey dan Tim Sukses membuka “kelebihan” sang klien, bukan membuka “kekurangan” sang klien.

Tim Survey dan Tim Sukses Foke mestinya mengangkat dan menginformasikan seluas-luasnya berbagai prestasi Foke sejak menjadi Sekda hingga Gubernur DKI Jakarta dalam iklan-iklan kampanye di media cetak mau pun elektronik, walau dalam durasi singkat, tapi dalam frekwensi penayangan sesering mungkin. Karenanya, muncul sejumlah pertanyaan terhadap Tim Survey dan Tim Sukses Foke tentang hal tersebut.

Pertama, kenapa Tim Survey dan Tim Sukses Foke tidak mengangkat dalam bentuk iklan dokumenter singkat tentang peristiwa banjir besar dan parah di Jakarta pada tahun 2006 / 2007? Dimana berkat kerja keras Pemda DKI Jakarta dengan percepatan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB) bisa teratasi, sehingga sampai saat ini tidak pernah terulang lagi peristiwa tersebut, kecuali banjir lokal di beberapa tempat karena BKT dan BKB belum selesai. Setidaknya menginformasikan kepada publik tentang keseriusan Foke mengatasi banjir.

Kedua, kenapa Tim Survey dan Tim Sukses Foke tidak juga mengangkat dalam iklan dokumenter singkat tentang keterlibatan Foke sejak menjabat Sekda hingga Gubernur DKI dalam penutupan sejumlah lokalisasi pelacuran seperti Kramat Tunggak dan Boker serta lainnya? Padahal, ini point penting untuk menunjukkan bahwa Foke punya perhatian serius untuk mengentaskan lokalisasi pelacuran dari Jakarta.

Ketiga, kenapa Tim Survey dan Tim Sukses Foke tidak membuat film dokumenter singkat tentang kepedulian Pemda DKI Jakarta dalam program pemberian jaminan makan bagi jama’ah haji Jakarta selama musim haji mulai beberapa tahun terakhir?

Keempat, kenapa Tim Survey dan Tim Sukses Foke tidak juga membuat iklan dokumenter singkat tentang program Pemda DKI Jakarta terkait sertifikasi guru, bantuan sekolah dan madrasah, bantuan biaya kesehatan, pembangunan masjid, serta kedekatannya dengan para Habaib dan Kyai, dan sebagainya?

Kelima, kenapa pula Tim Survey dan Tim Sukses Foke tidak memproduksi iklan animasi tiga dimensi tentang Jalan Layang, Monorel dan MRT serta lainnya yang memberi gambaran jelas bahwa Foke sedang bekerja keras untuk mengatasi kemacetan ?

Nah, dengan tidak diangkat secara serius masalah-masalah di atas oleh Tim Survey dan Tim Sukses Foke, padahal serangan lawan politik Foke justru berputar dalam permasalahan tersebut, membuat publik “curiga”. Jangan-jangan ada yang “menggunting dalam lipatan” dalam Tim Survey dan Tim Sukses Foke, sehingga tidak serius memenangkan kliennya ?! Akibatnya, Foke selama ini hanya beli mimpi dari mereka dengan harga sangat mahal !  Wallaahu A’lam.

Kini di tengah masyarakat terbentuk stigma bahwa Foke “sombong”, sedang lawannya “tawadhu”, sehingga si sombong dihalang dan si tawadhu digadang. Maka, kini saatnya Foke harus segera mengubur dalam-dalam “kesombongannya” dan menggantinya dengan sikap tawadhu yang tulus dan ikhlas.

Untuk itu, Foke harus berjanji kepada masyarakat untuk membangun pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. Foke harus berkomitmen kepada umat untuk gusur ma’siat, bukan gusur rakyat. Foke harus bertekad jadikan Jakarta sebagai Kota Religius sebagaimana cita-cita Fatahillah saat mendirikan Jakarta dengan nama Jayakarta yang artinya “Kemenangan Nyata” yang diambil dari ungkapan Al-Qur’an yaitu “Fathan Mubiinan”. Foke harus lebih memperhatikan nasib Guru dan Buruh, serta terus memperjuangkan kesejahteraan yang pantas dan layak bagi mereka.

Selain itu, Foke masih punya lima utang besar kepada umat Islam Ibukota, yaitu : Pertama, pelarangan Ahmadiyah. Kedua, penarikan saham Pemda DKI dari pabrik Bir. Ketiga, pembersihan wilayah Sentra Ekonomi Mancanegara Tanah Abang dari pelacuran. Keempat, melenyapkan patung Dewa Hindu Bali di pintu gerbang Ibukota Jakarta dari arah Bandara Soekarno-Hatta dan menggantinya dengan tugu Mush-haf Al-Qur’an, karena Jakarta kota umat Islam yang didirikan oleh Fatahillah dan Ulama. Kelima, membangun Masjid Agung Jakarta, karena Istiqlal itu Masjid Agung Negara sedang Masjid Agung Jakarta belum ada hingga kini. Karenanya, Foke harus tancapkan niat dan bulatkan tekad untuk melunasi utang ini demi memenangkan dan memuliakan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Barangsiapa yang memenangkan dan memuliakan Allah SWT dan Rasul-Nya, niscaya Allah SWT pasti akan memenangkan dan memuliakannya. Sebaliknya, barangsiapa yang tidak memenangkan dan memuliakan Allah SWT dan Rasul-Nya, niscaya Allah SWT pasti tidak akan memenangkan dan memuliakannya.

Semoga catatan ini menjadi perhatian bagi Foke dan Tim Survey serta Tim Suksesnya. Selamat berjuang, semoga menang !

DAFTAR KE KPUD BUKTIKAN PBB PARTAI BESAR

Oleh: Drs. Mursin MK. MSc.

(Ketua MPW PBB Jawa Barat)

        Alhamudlillah, Subhanallah, itulah ucapan yang tepat untuk mengungkapkan rasa syukur, gembira dan bahagia pengurus DPW PBB Jawa Barat, karena DPC-DPC PBB se Jawa Barat secara serentak telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu 2014 pada tanggal 5 September 2012, ke Komite Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di daerahnya masing masing.

       Yang cukup menarik adalah, dari kegiatan itu ada DPC PBB yang masuk dalam berita Koran di daerahnya, sekaligus dengan fotonya saat penyerahan berkas ke KPUD, seperti yang terjadi di Cianjur. Bisa jadi yang menarik perhatian wartawan bukan saja karena yang mengantarkan berkas langsung Ketua DPC yang juga anggota DPRD setempat, yang sudah dikenal sebagai wakil rakyat yang vocal, melainkan juga karena rombongan PBB diantar oleh 100 kader sekaligus diiringi Grup Marching Band. Kreatifitas seperti ini menjadi berita menarik yang perlu dicontoh oleh DPC DPC lainnya dalam menggerakkan partai ke depan. Dengan kreatifitas dalam berbagai kegiatan akan menjadi berita gratis bagi wartawan untuk disiarkan ke korannya. DPC PBB lainnya yang juga masuk Koran antara lain Majalengka dan Kota Bogor.

Sebut PBB Partai Besar

       Dari berita ini tentu memberi makna yang besar, antara lain bagi kader dan pimpinan PBB, bahwa kerja keras dan kerja cerdas yang mereka lakukan selama ini tidaklah sia sia. Dengan kenyataan ini juga menunjukkan bahwa kader dan Pimpinan PBB di daerah daerah ternyata tetap masih eksis dan aktif menggerakkan partai dengan cara dan kemampuan masing masing. Salah satu contoh yang dapat diungkapkan di sini adalah, dalam pengumpulan anggota yang memiliki KTA, hampir seluruh DPC PBB se Jawa Barat berhasil mendapatkannya hingga 1000 lebih. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah, ada dua DPC PBB yang baru dibentuk, seperti Kabupaten Purwakarta dan Kota Cirebon, dalam waktu singkat dapat mengumpulkannya jumlah anggota sebanyak itu.

       Allahu Akbar. Padahal selama ini, PBB selalu dipandang sebelah mata, apalagi dianggap sebagai partai kecil yang tidak punya wakil di DPR RI, antara lain oleh mass media cetak maupun elektronik, sehingga tidak ada yang tertarik memberitakan keberadaan dan kegiatannya. Namun dengan adanya pendaftaran sebagai peserta pemilu 2014 secara serentak ini ada hal yang unik di Purwakarta, yang dapat dikatakan bahwa PBB partai besar, sebagaimana diceritakan oleh Gunawan Mansyur, Wakil Ketua DPW PBB Jawa Barat yang menjadi caretaker pembentukan pengurus DPC setempat, pada saat mendaftar di KPUD.

      Dikatakannya, berkas PBB diserahkan dengan dijilid, sementara ada DPC partai besar yang memiliki “tanduk”, menyerahkan berkasnya hanya dengan map, jadi siapa yang partai besar. Ada benarnya apa yang dikatakan Nia Kurniasari, Wakil Ketua DPW PBB yang juga Ketua Muslimat, agar kader dan pimpinan PBB tidak lagi menyebut partainya sebagai partai kecil, tapi katakanlah, “PBB Partai Besar”.

      Memang motivasi seperti itu sungguh sangat diperlukan, antara lain dalam rangka menggerakan kader dan pimpinan PBB se Jawa Barat agar tidak pesimis dan patah semangat dalam memperjuangkan PBB mencapai tujuannya, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2014. Motivasi juga perlu dilakukan dengan cara mengunjungi kader dan pimpinan DPC langsung oleh Ketua dan Sekretaris DPW PBB. Sebab terbukti seperti yang dilakukan Arif Budiman sebagai Ketua DPW dan Alit Rahmat sebagai wakilnya, DPC Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka dan Tasikmalaya tergerak untuk mampu mengumpulkan KTA dalam waktu singkat dalam jumlah lebih dari 1000 dan berhasil mendaftarkan diri ke KPUD setempat.

Perlu Motivasi Pimpinan

      Kedatangan DPW PBB Jawa Barat ke DPC DPC, terutama DPC yang dinilai kurang berkembang juga sungguh diperlukan, antara lain guna memberikan motivasi dan perhatian, sehingga kader dan pimpinan DPC tersebut bangkit dan bersemangat untuk menggerakkan partai. Hal ini terbukti, seperti yang dialami oleh Asep Deni, yang ditugaskan memberikan motivasi kepada DPC PBB Sukabumi, sehingga ikut mendaftar juga ke KPUD sesuai instruksi DPP. Namun yang disayangkan adalah, ketidak mampuan oknum DPW PBB Jawa Barat yang sudah dibiayai oleh partai dalam melakukan motivasi ke DPC yang dtugaskannya, karena hingga tulisan ini diketik, belum ada khabar, apakah sudah mendaftar ke KPUD atau tidak, antara lain DPC Kabupaten Indramayu dan Kota Depok.

      Kasus ini pun dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua sebagai Pengurus DPW PBB yang aktif bahwa dalam perjuangan itu akan dan masih ada saja kendala dan batu ujian, baik yang menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) maupun manajemen. Ke depan SDM dan manajemen partai harus lebih ditingkatkan lagi agar kader dan pemimpin PBB, terlebih mereka yang duduk di DPW PBB memiliki kualitas baik, dan termasuk pengorban yang tinggi, bahwa apa yang dikerjakan dan diperjuangkan itu adalah amanah, bukan saja dari partai, tapi juga dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Sebab perjuangan dalam Partai Islam itu berbeda dengan Partai Sekuler, dan PBB itu partai yang memperjuangkan cita cita: “tegaknya syari’at Islam”. Karena itulah, seluruh kader dan pimpinan PBB, hendaknya selalu berusaha, antara lain meluruskan niat dalam perjuangannya. Jika niat tidak lurus,maka hal itu dapat diketahui dari hasil yang dikerjakan maupun amanah yang diembannya.

      Namun terlepas dari itu, secara keseluruhan apa yang dilakukan DPC-DPC PBB se Jawa Barat yang melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu secara serempak ke KPUD pada tanggal yang sama, telah memberikan kesan yang mendalam, bahwa PBB yang selama ini dipandang oleh partai lain lemah, apalagi ada partai yang menghembuskan bahwa PBB tidak akan bisa ikut Pemilu lagi, terbukti masih tetap solid dan terus bergerak di lapisan bawah. Bahkan hal ini juga membujktikan, bahwa kader dan pimpinan PBB benar benar “tak kenal menyerah” dalam memperjuangkan partainya agar berhasil ikut dan menang dalam Pemilu 2014, walau dalam dua pemilu sebelumnya tidak berhasil meraihnya.

Tetap waspada dalam berjuang

      Hanya saja ada yang perlu tetap diwaspadai adalah, kita tidak perlu cepat berpuas diri dan

bergembira karena sudah berhasil mendaftar ke KPUD, yang menunjukkan kesiapan PBB akan menjadi peserta Pemilu 2014. Kita masih harus tetap berjuang, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan berkorban yang lebih besar lagi dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang akan datang sebelum PBB betul betul lolos menjadi peserta pemilu 2014, apalagi benar benar berhasil meraih suara bukan hanya melebihi PT 3,5%, tapi bisa masuk dalam DPR RI, DPRDJawa Barat dan DPRD di daerah masing masing dengan jumlah yang signifikan. Jika ini yang berhasil diraih PBB, maka kita dapat memperjuangkan cita cita partai dalam pemerintahan pusat dan daerah di waktu yang akan datang. Selain ikhtiar, hendaknya kita tidak lupa berdo’a, bermunajat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.Ingatlah firman-Nya:

     “Apabila telah selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka lanjutkan dengan pekerjaan yang lain (dengan yang lebih baik), dan hanya kepada Tuhan (Allah)lah hendaknya kamu berharap (hasilnya)”. (QS. Alam Nasyrah: 7-8).   

KPU HIMBAU PARTAI POLITIK SEGERA MENDAFTAR

Minggu, 26 Agustus 2012

Jakarta, kpu.go.id- Sejak menetapkan hari pemungutan suara Pemilu 2014 akan dilaksanakan pada 9 April 2014, KPU terus bekerja secara simultan, termasuk melaksanakan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2014.   Pendaftaran telah dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2012 lalu, dan akan berakhir pada tanggal  7 September 2012 jam 16:00 WIB. Sejak dibuka  masa pendaftaran tersebut, hingga hari Jumat, 24 Agustus 2012, tercatat 10 (sepuluh) partai politik telah mendaftar dan menyerahkan sejumlah berkas dokumen persyaratan. Kesepuluh  partai tersebut adalah: Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Pemuda Indonesia (PPI),  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Konggres, Partai Serikat Independen (SRI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), dan Partai Bulan Bintang (PBB).     Dikarenakan masa pendaftaran yang tinggal menyisakan 10 (sepuluh) hari lagi (terhitung mulai Senin, 27 Agustus 2012), KPU menghimbau kepada partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilu 2014, agar segera mendaftar kepada Pokja Pendaftaran dan Verifikasi Parpol di Kantor KPU, Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta. Selain untuk memperlancar proses  pendaftaran, perlu diperhatikan, tenggat waktu pendaftaran hanya sampai dengan tanggal 7 September 2012 (jam 16:00 WIB), masa ini sudah termasuk kesempatan  untuk melakukan perbaikan kelengkapan (jumlah) berkas persyaratan. Sehingga diharapkan, partai tidak mendaftar di saat-saat akhir (injury time), karena akan merugikan partai sendiri yang  tidak memiliki waktu lagi untuk  melengkapi kekurangan jumlah berkas-berkas persyaratan. Setelah berkas pendaftaran diterima, KPU memeriksa kelengkapan jumlah berkas yang wajib diserahkan oleh partai politik. Selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Hanya pada partai politik yang menyerahkan berkas secara lengkap verifikasi administrasi akan dilakukan, dan hanya pada partai politik yang lolos verifikasi administrasi, verifikasi faktual akan dilakukan. Verifikasi administratif berlangsung pada tanggal 11 Agustus 2012 s/d 14 September 2012, dilakukan oleh KPU. Sedangkan verifikasi faktual berlangsung pada  tanggal 4 Oktober 2012 s/d 30 November  2012, dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/ Kota. Sesuai UU Nomor 8 tahun 2012, 9 (sembilan) partai politik yang pada pemilu terakhir memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional (Parliamentary Treshold), tetap harus mendaftar dan menyerahkan sejumlah berkas kepada KPU.  Kepada partai politik ini KPU juga menghimbau untuk segera mendaftar dan melengkapi berkas pendaftarannya. (red)

MS Ka'ban: Piagam Jakarta, Hak Hukum & Politik Umat Islam

JAKARTA (VoA-Islam) – Sangat disayangkan, jika generasi muda Islam saat ini telah melupakan sejarah Piagam Jakarta. Padahal Piagam Jakarta ini merupakan hasil dialog yang sangat ilmiah, tajam dan merupakan pemikiran dari beberapa dialektika pemikiran yang berkembang pada zamanya. Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya negara Indonesia.

Betapa vital kedudukan Piagam Jakarta secara hukum. Orang sering mengaitkan Piagam Jakarta dengan negara Islam. Kini terkuak sudah, Piagam Jakarta ternyata merupakan Hak Hukum dan Politik Umat Islam.

“Kalau kita tidak menggali, menghayati kembali isi dari Piagam Jakarta, berarti kita mengabaikan hak kita sebagai umat Islam. Tegas, saya katakan, bahwa Piagam Jakarta adalah hak umat Islam, baik secara politik maupun hukum. Landasannya adalah ketika Dekrit Presiden -- diterbitkan pada 5 Juli 1959 – untuk kembali ke UUD 1945 yang ruhnya disemangati oleh Piagam Jakarta. Hak inilah yang harus dikembalikan,” kata Ka’ban.

Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini, kita tidak ingin membuka luka lama. Namun, umat Islam harus disegarkan kembali oleh fakta sejarah, bahwa Piagam Jakarta menyangkut hak umat Islam untuk mengatur dirinya. Karena itu, kewajiban menjalankan syariat Islam, bukanlah menyangkut masalah ibadah individu semata, tapi menyangkut peran negara, kekuasaan, pemerintah yang mengatur kehidupan, yang didalamnya, Islam ikut ditegakkan.

Pencoretan Tujuh Kata

Ka’ban menjelaskan, polemik seputar orang Jepang yang bernama Laks Maeda yang dikatakan menjumpai Mohammad Hatta, ternyata telah dibantahnya. Ia tidak hadir dan menemui Bung Hatta. Telah terungkap fakta, Piagam Jakarta itu sebuah kesepakatan. Rumusan Piagam Jakarta itu sudah disepakati oleh the founding fathers. Informasi yang tidak pernah dibuka adalah adanya Kelompok Perapatan Sepuluh. Siapa Kelompok Perapatan Sepuluh ini?

Ada beberapa titik krusial yang menjadi pertanyaan: Kenapa Bung Hatta begitu mudah dan cepat terpengaruh terhadap usulan pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta? Ka’ban juga mengupas seputar yang hadir dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ternyata yang hadir, hanya  kelompok yang beragama Islam. Yang non-muslinya tidak muncul, karena mereka sudah tahu bahwa Proklamasi Kemerdekaan itu dijiwai oleh spirit Piagam Jakarta.

Memang Bung Hatta pernah mengatakan, “Sudahlah!’, kata-kata itu dihilangkan (pencoretan tujuh kata), setelah diadakan satu dialog yang dihadiri juga tokoh-tokoh (Islam). Dikatakan – versi Bung Hatta – tujuh kata itu menusuk umat Kristen. Dalam perundingan para tokoh itu, terdapat dua orang Kristen (bernama Hartati dan AA Maramis) yang terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang sangat panjang.

Jika kita rekonstruksi ulang bagaimana duduk soal lahirnya Piagam Jakarta dan pencoretan dari tujuh kata itu, ternyata itu hasil kesepakatan, hasil perdebatan yang panjang, dimana Bung Hatta mengatakan, kita merumuskan apa yang kita setujui dan apa yang kita sepakati bersama. Ini merupakan hasil kompromi politik yang telah disepakati sebagai dasar membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, syariat Islam dalam konteks kenegaraan, selalu aktual dan hadir sepanjang masa. “Kita perlu mengumandangkan kembali semangat Piagam Jakarta. Sebelum terwujud, berarti hak kita belum sampai.

Ka’ban ingin mengingatkan, jangan sampai syariat Islam disalahtafsirkan orang lain. Kalau Piagam Madina itu menjelaskan bagaimana Rasulullah membuat ketentuan-ketentuan operasional, sehingga orang-orang non muslim itu terjamin hidupnya.  Maka melalui Piagam Jakarta, Negara bertanggungjawab terhadap penegakan-penegakan hukum Islam kepada umat Islam itu sendiri tanpa mengorbankan umat-umat non muslim.

“Untuk itulah, di dalam proses memperjuangkan syariat Islam yang dilakukan oleh the founding fathers adalah perjuangan yang sangat konstitusional legal, bukan perjuangan syariat Islam dengan cara-cara underground dengan membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini,” kata Ka’ban.

Perjuangan syariat Islam ini adalah perjuangan yang betul-betul damai, perjuangan yang membutuhkan dialog, perdebatan, argumentasi yang sangat kuat, sehingga memiliki bobot akuntabilitas yang kukuh dan abadi serta dapat dipahami oleh semua orang.

Ka’ban mengharapkan, hendaknya kita kembali bersemangat di dalam perjuangan menegakan syariat Islam dengan semangat Piagam Jakarta. “Kita tak perlu tabu, malu, dan minder, untuk memperjuangkan syariat Islam di NKRI, mengingat ruang yang tersedia sangat terbuka.” Desastian

Judicial Review PT Tak Pengaruhi Verifikasi Parpol

INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa pengujian di Mahkamah Konstitusi atas pemberlakuan parliamentary threshold(PT) atau ambang batas nasional dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak akan mempengaruhi regulasi yang ditetapkan.

Begitu juga pengujian Pasal 8 UU 8/2012 yang menyebutkan bahwa parpol yang memenuhi ambang batas pada Pemilu sebelumnya tidak perlu lagi mengikuti diverifikasi. Dimana dalam pengujiannya pemohon meminta verifikasi diberlakukan bagi semua parpol, baik parpol di parlemen maupun non parlemen.

"Jangan-jangan yang menunggu bukan partai di parlemen, karena beberapa partai parlemen sudah akan mengajukan (pendaftaran dan verifikasi) ke KPU," terang Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2012).

Dijelaskan, sesuai dengan UU Pemilu parpol di parlemen tetap mempunyai kewajiban sebagaimana parpol non parlemen. Hanya saja, parpol parlemen ini setelah melakukan pendaftaran tidak diwajibkan lagi mengikuti verifikasi sebagaimana yang diwajibkan pada partai non parlemen.

Di mana proses pencatatannya parpol parlemen ini hanya mencantumkan berapa kepengurusan dan sebarannya dimana. "Mereka (parpol parlemen) juga tidak menyodorkan keanggotaan partai," ucap Husni.

Diketahui sebelumnya, gabungan lembaga masyarakat dan puluhan partai politik non parlemen mengajukan uji materi atau judicial review ke MK terkait Pasal 8 dan Pasal 208 UU Pemilu, Kamis (20/4/2012) lalu.

Pengujian dilakukan karena Pasal 8 yang mengatur tentang verifikasi partai politik dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Adapun Pasal 208 tentang ambang batas nasional atau Parliamentary Threshold 3,5 persen, dianggap tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat dalam konstitusi.

Sebab ketentuan PT hanya menghitung perolehan suara ditingkat nasional, meski di daerah ada yang perolehan suaranya mencapai 70 persen. Sehingga dinilai bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat, prinsip keadilan dan persamaan dalam hukum. [gus]