Pembahasan RUU Pemilu Pertarungan Partai Besar dan Kecil

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga saat ini, lobi pembahasan RUU Pemilu masih berjalan. Hampir delapan jam lobi fraksi, belum juga mendapatkan keputusan yang bulat.
Drama politik di Senayan menjadi begitu alot, lantaran RUU Pemilu sangat menentukan nasib partai-partai kecil. Bila kalah lobi, maka nasib partai-partai kecil bisa wassalam.
Sebenarnya dalam lobi hanya tinggal menyamakan suara tentang konversi suara, apakah mengambil kuota murni atau webster.
"Masih ada perbedaan soal konversi, masih ada dua perbedaan dalam metode konversi suara antara menggunakan kuota murni atau webster," ungkap wakil ketua DPR RI, Pramono Anung di DPR, Rabu (11/4/2012).
Terlihat pimpinan partai kecil, Marwan Jafar dari PKB, Tjatur Sapto Edi dari PAN, Akbar Faisal dari Hanura keluar dari ruang lobi dengan wajah tampak serius.
Sementara partai-partai besar masih tampak bertahan di ruang lobi membicarakan perbedaan tersebut.
"Metode konversi suara yang belum ada titik temu, masing-masing pada posisinya dan akhirnya ada satu pasal tambahan, pasal 208 yang berkaitan pengaturan PT. Bukan hanya mengatur tingkat nasional, tapi juga kota, kabupaten, dan provinsi supaya partai non parlemen suaranya tidak hilang," ungkap Pramono.
Paripurna pun direncanakan akan dilanjutkan esok pagi, dengan langsung melakukan voting terkait konversi suara yang tentu saja berkaitan erat dengan sistem pemilu, PT, dan jumlah kursi.
"Dilihat dari komposisi fraksi yang minta paripurna dilanjutkan besok pagi yaitu Demokrat, PDIP, PKS, dan Golkar, maka besok jam 10 pagi, akan lansug voting terhadap konversi suara," jelas Pramono.
Saat ini, Golkar dan PDI Perjuangan masih pada pendiriannya bahwa konversi suara harus dengan metode webster. Sementara fraksi lainnya menginginkan dengan metode kuota murni.

Lobi Pimpinan Fraksi DPR Sepakati Sistem Pemilu Terbuka dan PT 3,5 Persen

Jakarta Beberapa poin krusial terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sudah menemukan secercah titik temu. Pasalnya, 3 dari 4 poin yang diperdebatkan sudah terselesaikan secara musyawarah mufakat dalam forum lobi.

"Hampir semua poin krusial sudah terselesaikan, kecuali tinggal 1 poin, soal konversi suara apakah metode kuota murni atau webster. Semua fraksi sudah sepakat sistem pemilu terbuka proposional. Besaran Parliamentary Threshold 3,5%, termasuk kursi di dapil yakni 3-10 DPR dan 3-12 DPRD," kata Wakil Ketua DPR, Anis Matta, kepada wartawan di sela-sela forum lobi dengan sembilan fraksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu(11/4/2012).

Menurut Anis, masih ada satu poin yang belum disepakati dalam forum lobi, yaitu metode konversi suara. Meski demikian, Anis menjelaskan, sebagaian besar fraksi menginginkan agar tidak terjadi voting dalam pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu

"Kita berusaha keras, mudah-mudahan Insya Allah tidak voting. Tapi masih ada satu hal yang belum kita sepakati mengenai konversi suara, apakah webster dan kuota murni" ujarnya.

Anis juga meminta agar sikap mengalah PKS dalam beberapa poin diakomodir dengan disepakatinya metode konversi suara yang ditawarkan PKS.

"Kita masih nego, makanya kita break dulu, tinggal satu poin saja, konversi suara. Jadi pertama kita komitmen, untuk menjaga eksistensi masing-masing parpol. Makanya PT kita turunkan, seperti itu. Walaupun pada awalnya PKS range PT-nya 3-5 persen tapi kita ketemu jalan tengah 3,5 persen, oke. Adapun sistem terbuka tertutup itu kita mengalah. Sekarang kita meminta kalau kita sudah mengalah, kita juga diakomodir untuk hal yang satu ini, konvensi suaranya webster," tandasnya.

Belum Ada Kesepakatan Soal Isu Krusial RUU Pemilu

Senayan - Rapat kerja Pansus RUU Pemilu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin dan perwakilan Mendagri, Selasa (10/4) malam, dengan agenda pendapat akhir mini fraksi-fraksi gagal mencapai kata sepakat terkait empat isu krusial RUU Pemilu. Isu krusial tersebut yaitu ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT), alokasi kursi per dapil, metode konversi suara menjadi kursi, dan sistem pemilu.

Berikut posisi masing-masing fraksi di DPR terkait empat isu krusial dalam RUU Pemilu yang disampaikan dalam pendapat akhir mini fraksi dalam Raker semalam.
 
1. Fraksi Partai Demokrat
Sistem pemilu: proporsional terbuka dan penetapan calon terpilih suara terbanyak
PT: 3,5-4 persen
Alokasi kursi: 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD
Konversi suara : habis di dapil metode kuota murni

2. Fraksi Partai Golkar
Sistem pemilu: proporsional terbuka
PT: 4-5 persen
Alokasi kursi: 3-8 untuk DPR dan DPRD
Konversi suara: metode divisor dengan varian webster, habis di dapil

3. Fraksi PDIP
Sistem pemilu : proporsional tertutup
PT: berjenjang 5 persen, 4 persen,
Alokasi kursi: 3-8 untuk DPR dan 3-10 untuk DPRD
Konversi suara: Metode divisor dengan varian webster, habis di dapil

4. Fraksi PKS
Sistem pemilu: proporsional tertutup
PT: 3,5-4 persen
Alokasi kursi: 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD
Koversi suara: habis di dapil dengan metode kuota murni

5. Fraksi PAN
Sistem Pemilu: proporsional terbuka
PT: 3,5 persen
Alokasi kursi: 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD
Konversi suara; habis di dapil dengan metode kuota murni

6. Fraksi PPP
Sistem Pemilu: proporsional terbuka
PT: 3 persen
Alokasi kursi: 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD
Konversi suara: habis di dapil dengan metode kuota murni

7. Fraksi PKB
Sistem pemilu: proporsional tertutup
PT: 3 persen
Alokasi kursi: 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD
Konversi suara: habis di dapil dengan metode kuota murni

8. Fraksi Partai Gerindra
Sistem pemilu: proporsional terbuka
PT: 3 persen
Alokasi kursi: 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD
Konversi suara: habis di dapil dengan metode kuota murni

9. Fraksi Partai Hanura
Sistem Pemilu: proporsional terbuka
PT: 3 persen
Alokasi kursi: 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD
Konversi suara: habis di dapil dengan metode kuota murni

Selanjutnya, pandangan fraksi-fraksi yang beragam terkait empat isu krusial RUU Pemilu ini akan dilaporkan pada rapat paripurna hari ini.

Tak Lolos PT, Parpol Terbesar di Daerah Diusulkan Bisa Masuk DPRD

 

11 Apr 2012 

Senayan - Meskipun mengusulkan agar ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) diberlakukan secara nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) masih memandang perlu untuk diberlakukan pengecualian bagi partai politik peserta pemilu yang mendapat suara terbesar di provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk tetap memperoleh kursinya di DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota terkait.

Hal ini diungkapkan anggota Pansus RUU Pemilu Al Muzzammil Yusuf dalam rapat kerja antara Pansus RUU Pemilu dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan perwakilan Mendagri di Ruang KK II, Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4) malam.

"Pengecualian ini merupakan penggabungan dari argumen pengokohan NKRI dengan tetap menghormati aspirasi daerah yang berkembang," ujar Muzzammil Yusuf.

Karena itu, ia mengusulkan agar pasal 209 draf RUU Pemilu diubah dengan rumusan 'partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 208, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan, kecuali partai politik peserta pemilu yang mendapat suara terbesar di provinsi atau kabupaten/kota terkait'.

"Dengan demikian partai politik bersangkutan masih bisa disertakan di DPR provinsi, DPRD kabupaten/kota terkait," pungkas anggota DPR dari Dapil Lampung I ini.

Sebelumnya, dalam RDP dengan Pansus RUU Pemilu, Partai Damai Sejahtera (PDS) menolak penerapan parliamentary threshold secara nasional. Menurut Ketua Umum PDS Denny Tewu, penerapan PT secara nasional tidak sesuai dengan eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan penyebaran penduduk yang tidak merata. Di Pulau Jawa, jumlah penduduk sangat banyak, tetapi di Indonesia Timur jumlah penduduk sedikit. Akan tetapi, NKRI diikat dan disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika.

PT yang tinggi dan diberlakukan secara nasional, membuat hak politik di provinsi atau daerah tertentu diabaikan sehingga rakyat merasa tidak menjadi bagian dari NKRI dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. "Penerapan PT secara nasional tidak memenuhi asas proporsionalitas dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945," ujar Denny Tewu.

PBB bersama partai Non-Parelemen Demo DPR

Bulan-Bintang.Org—Partai Bulan-Bintang bersama partai-partai non-parlemen melakukan unjuk  rasa di depan gedung DPR-RI, Senin (9/4/12) untuk menggugat revisi UU Pemilu yang akan disyahkan dalam rapat Paripurna DPR hari Rabu (11/4/12) mendatang.Partai Bulan-Bintang yang tergabung dalam Barisan Partai Non-Parlemen (Banter) yang terdiri dari PBB, PKNU, PDS, PKPI, PDP, PKDI, PPDI, PATRIOT, PIS, P3I, PPN, MERDEKA, PNIM, PMB, REPUBLIKAN menilai DPR saat ini sangat tidak aspiratif dan memaksakan kehendak untuk kepentingan kelompoknya.
Menurut BM Wibowo sekjen DPP Partai Bulan-Bintang aksi bersama yang dilakukan hari ini merupakan penolakan atas beberapa perubahan undang-undang yang dilakukan DPR dan berpotensi menimbulkan kekisruhan. “Yang pertama menegaskan kembali penolakan atas Perubahan UU APBN, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dengan syarat-syarat tertentu. PBB mendukung pengajuan Judicial Review atas tambahan ayat 6a pada pasal 7 UU APBN No 22/2011. Dan bila judicial review itu ditolak, maka PBB akan tetap melakukan aksi sebagaimana sebelumnya, agar harga BBM tidak dinaikkan” tegas Wibowo
Hal yang kedua menurut Wibowo, PBB menyatakan menolak revisi atas UU Pemilu No 10/2008 yang belum genap berusia 4 tahun. “DPR RI harus menghentikan praktik menghambur-hamburkan uang negara hanya untuk melakukan perubahan yang tidak perlu terhadap Undang-undang, apalagi bila perubahan itu justru lebih buruk dan rawan memicu konflik horizontal” lanjut Wibowo
Sementara itu Sahar L Hasan Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan-Bintang dalam orasinya ditengah ribuan massa PBB menyatakan bahwa perubahan ketentuan peserta pemilu dengan membedakan parpol yang memiliki kursi DPR RI otomatis ikut pemilu, dan yang tidak memiliki kursi harus diverifikasi KPU dengan syarat diperberat, adalah tindakan diskriminatif dan persekongkolan 9 parpol DPR. Sahar juga menyoroti penerapan threshold secara nasional, yang berarti suara sah nasional digunakan untuk menentukan ada tidaknya kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, padahal kertas suara dan kotak suara ketiganya berbeda.
“Perlu diketahui, komposisi kursi DPRD sangat berbeda dengan DPR RI. Sebagian parpol yang memiliki kursi DPR RI tidak memiliki kursi di sebuah DPRD. Dengan perubahan aturan, parpol-parpol yang sebenarnya gagal di sebuah daerah, akan mendapatkan kursi gratis dari parpol yang tak lolos threshold nasional” tegas Sahar
Partai Bulan-Bintang dalam siaran persnya berpendapat urgensi dari perubahan UU Pemilu tidak menyentuh hal substansial seperti diskualifikasi bagi parpol pelaku money politics, dan potensi kekisruhan serta meningkatnya ketidakterwakilan, maka PBB meminta DPR dan Presiden agar menghentikan upaya perubahan UU Pemilu. Cukup gunakan Undang-Undang Pemilu No 10/2008, yang sebagian pasalnya belum pernah digunakan, sehingga uang rakyat dapat dihemat.
Bila DPR tetap melakukan perubahan terhadap kedua hal di atas, maka lagi-lagi PBB bersama parpol lain di dalam Banter akan melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi, sehingga nasib perubahan UU Pemilu ini akan sama dengan Perubahan UU APBN, Perubahan UU Partai Politik, dan Perubahan UU Penyelenggara Pemilu yang didaftarkan uji materi sehari setelah disetujui DPR, lalu dikalahkan di Mahkamah Konstitusi. (sam-pbb)

RUU Pemilu Melalui "Voting"

Jakarta, Kompas - Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum akan diselesaikan melalui voting dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Voting diambil karena rapat pleno Panitia Khusus RUU Pemilu, Selasa (10/4), gagal menyepakati empat materi krusial.

Fraksi-fraksi masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary threshold), alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), dan metode penghitungan suara menjadi kursi.

Untuk sistem pemilu, enam fraksi secara tegas menyatakan menggunakan sistem proporsional terbuka atau pemilihan dengan suara terbanyak. Keenam fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Adapun dua fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), secara tegas mengusulkan penggunaan sistem proporsional daftar tertutup. Hanya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) yang belum menentukan sikap, apakah mengusulkan sistem proporsional terbuka atau tertutup.

Untuk ambang batas parlemen, delapan fraksi mengusulkan penerapan ambang batas nasional. Artinya, perolehan suara partai di tingkat nasional dijadikan dasar untuk penghitungan perolehan kursi parpol di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Hanya F-PDIP yang mengusulkan penerapan ambang batas berjenjang, yakni 3 persen untuk DPR, 4 persen untuk DPRD provinsi, dan 5 persen untuk DPRD kabupaten/kota. Dasar penghitungan kursi adalah perolehan suara di tiap-tiap jenjang perwakilan.

Meskipun menyepakati ambang batas nasional, delapan fraksi masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai angka ambang batas. F-PKS dan F-PD mengusulkan ambang batas antara 3,5 persen dan 4 persen, F-PG 4-5 persen, F-PAN 3,5 persen, dan F-PPP, F-PKB, F-Hanura, serta F-Gerindra masing-masing mengusulkan ambang batas 3 persen.

Adapun untuk alokasi kursi, tujuh fraksi mengusulkan alokasi 3-10 kursi per dapil untuk DPR dan 3-12 kursi per dapil untuk DPRD. Dua fraksi, yakni F-PG dan F-PDIP, mengusulkan alokasi kursi 3-8 per dapil untuk DPR dan 3-10 kursi per dapil untuk DPRD.

Sementara untuk metode penghitungan suara menjadi kursi, enam fraksi mengusulkan penggunaan metode kuota murni. Hanya F-PG, F-PDIP, dan F-PKS yang usulannya berbeda, yakni menggunakan metode divisor webster. (NTA)

Hari Ini, RUU Pemilu Dibahas dalam Paripurna

 
KOMPAS.COM/ CAROLINE DAMANIKSuasana Sidang Paripurna DPR yang sempat ricuh saat memasuki voting penentuan kebijakan BBM, Sabtu (31/3/2012) dini hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum akan dibahas dalam rapat paripurna hari ini, Rabu (11/4/2012). RUU itu belum dapat langsung disahkan Dewan lantaran masih menyisakan perbedaan pandangan mengenai tiga isu krusial.

Hingga rapat Pansus RUU Pemilu Selasa malam, tidak ada titik temu antarfraksi terkait sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary threshold), alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), dan metode penghitungan suara menjadi kursi. Adapun di luar isu itu, seluruh anggota pansus telah menyetujui.

Terkait sistem pemilu, masih ada dua pandangan yakni sistem proporsional terbuka dan tertutup. Soal PT, rentang angka yang diminta antara tiga persen hingga lima persen. Adapun mengenai konversi suara, pandangan fraksi yakni habis di dapil dengan metode kuota murni dan metode divisor dengan varian webster habis di dapil.

Dalam rapat semalam, Pansus juga sepakat untuk tidak perlu lagi menggelar forum lobi dengan pimpinan Dewan pagi ini sebelum paripurna. Perbedaan pandangan akan diselesaikan dalam forum lobi di paripurna.

Ketua Pansus Arif Wibowo mengatakan, tetap akan diusahakan musyawarah mufakat ketika menyelesaikan tiga isu krusial itu di paripurna. Jika tetap tidak ada titik temu, dalam lobi itu juga akan dibicarakan mengenai voting untuk mengambil keputusan. "Akan dibicarakan voting itu dengan paket atau isu per isu. Kalau saya, kalau ingin efektif voting dengan isu per isu. Lobi diperkirakan akan panjang," kata Arif.

Jika pembahasan tidak dapat diselesaikan dalam paripurna hari ini, lanjut Arif, pembahasan RUU Pemilu akan dilanjutkan dalam paripurna terakhir besok. Dewan akan memasuki masa reses lusa.

Bertauhid dan Menegakkan Pondasi Keislaman! [1]

Selasa, 10 April 2012

oleh: Shalih Hayim

SEBAGAIMANA yang telah kita ketahui bahwasanya sebelum seseorang membangun sebuah bangunan, maka hendaknya yang pertama kali ia bangun adalah fondasinya. Hal ini sangat penting karena kokok tidaknya sebuah bangunan diantaranya ditentukan oleh kokoh tidaknya fondasi bangunan tersebut.

Karena itu, sebelum arsitek membangun gedung pencakar langit yang menjulang tinggi ke angkasa, maka langkah awal yang dilakukan adalah membangun fondasinya terlebih dahulu. Dia harus membangunnya dengan benar dan kokoh. Jika fondasinya kuat, maka bangunannya pun akan kuat menanggung beban diatasnya, demikian juga sebaliknya, jika pondasinya rapuh, maka bangunan tersebut dapat dipastikan tidak akan bertahan lama.
Demikian halnya dengan Islam. Islam memiliki fondasi sendiri. Sebelum seseorang menegakkan keislaman pada dirinya, maka hendaknya yang pertama kali dia bangun adalah membangun fondasi keislaman. Jika fondasi keislaman seseorang benar dan kuat, maka dia akan menjadi seorang muslim yang benar di mata Allah, tahan uji dan tahan banting. Dia akan menjadi seorang hamba Allah yang memiliki kegigihan dan keistiqomahan yang luar biasa. Begitu juga sebaliknya, jika fondasi keislaman seseorang tidak benar dan rapuh, maka keislamannya pun tidak kuat dan tidak akan bertahan lama. Maka sebagai Muslim, kita harus mengenal dasar dalam bangunan Islam atau disebut ma’rifatu ashlil Islam (Mengenal Pondasi Keislman).

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

“ dan di antara manusia ada orang yang mengabdi kepada Allah dengan berada di tepi (jurang), Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam Keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, maka berbaliklah ia ke belakang. Makarugilahia di duniadan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.“ [QS: al Hajj : 11]

Ayat ini menggambarkan perumpamaan orang yang memiliki fondasi keislaman yang rapuh. Ia membangun fondasi pengabdiannya kepada Allah di tepi jurang, di tanah yang mudah longsor. Sedangkan ujian dan bencana ibarat hujan lebat. Maka ujian/bencana yang datang akan menghantam keyakinannya laksana hujan lebat yang menghantam bangunan tersebut. Yang menyebabkan bangunan itu akan mudah hancur karena tanahnya longsor.

Ujian,cobaan dan bencana yang datang akan menyebabkan ia berpaling dari Islam. Hal ini menujukkan bahwa fondasi keislaman adalah hal yang sangat penting bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang muslim yang benar di mata Allah. Fondasi keislaman tersebut mutlak diperlukan. Lalu pertanyaannya“ apa fondasi keislaman itu? Dan apa alasannya bahwa perkara itu disebut sebagai fondasi keislaman ? ”
Para ulama sepakat bahwa inti ajaran Islam/pondasi keislaman itu ada dua, yaitu :
1. Syahadat Tauhid, maksudnya adalah mendatangkan kalimat “Lailahaillallah“, dengan merealisasikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta komitmen dengan isi kandungannya. Fondasi pertama ini menuntut seseorang memegang teguh ajaran tauhid. Fondasi pertama ini diambil dari kalimat “ashadu an la ila ha illallah.”
2. Syahadat Risalah. Maksudnya adalah mendatangkan kalimat “Muhammad Rosulullah“, dengan merealisasikan syarat-syaratnya. Fondasi kedua ini menuntut seseorang untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rosulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam. Fondasi kedua ini diambil dari kalimat “asydu anna Muhammadan Rosulullah“. Adapun alasan kenapa dua perkarat ersebut disebut Ashlul Islam / fondasi keislaman adalah karena alasan-alasan berikut ini : Hal ini disepakati oleh para nabi. Ajaran tauhid ini disepakati oleh semua utusan-Nya. Dan ni adalah inti ajaran mereka. Sebagaimana Firman Allah Ta’ala Q.S. Al Anbiya : 25 Allah SWT mengatakan:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

“Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum engkau melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak adaTuhan (yang hak disembah) selainAku, maka sembahlah aku saja."
Jadi, berdasarkan ayat ini semua utusan-Nya mendapat ajaran yang sama dari Allah, yaitu La ilaha illallah. Ajaran yang disepakati oleh para Nabi inilah yang disebut dengan “ashlul islam”/ pokok dasar islam. Karena Tauhid ini menjadi inti perjanjian para Nabi dan Rosul. Sedangkan Allah tidak mengambil perjanjian kepada para nabi kecuali perkara yang sangat penting. Tauhid ini menjadi isi perjanjian para Nabi dengan Allah. Bahwasanya para nabi mendapat tugas untuk mengemban risalah ini. Tentang perjanjian ini Allah berfirman Q.S Al Ahzab : 7
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh.“
Ayat ini menjelaskan tentang perjanjian Allah dengan para nabi. Sedangkan isi perjanjiannya itu adalah tentang perintah menyampaikan dan menegakkan ajaran Tauhid sebagaimana yang dijelaskan kembali oleh Allah QS: As Syura: 13
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
”Allah telah mensyari'atkan bagi kalian dari Dien ini apa yang telah di wasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah Dien ini, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.”
Jadi, inti perjanjian para Nabi dan Rosul dengan Allah adalah perintah menegakkan “La ilaha illallah”. Perjanjian inilah yang disebut dengan istilah “The Greatest Commandemant“ yang artinya Wasiat Tuhan yang paling tinggi. Perjanjian ini juga disebut dengan istilah “mitsaqan ghalidha” yang artinya perjanjian yang sangat kokoh. Karena tauhid ini menjadi inti perjanjian para Nabi maka tauhid ini disebut Ashlul Islam.
Karena ajaran Tauhid adalah ajaran Yang didakwahkan dan diperjuangkan oleh semua Rosul. Bahkan Tauhid ini menjadi poros dari roda dakwah para nabi dan rosul yang mana maknanya adalah ibadah kepada Allah saja dan menjauhi Thaghut (syetan, pemimpin yang tidak menegakkan syariat, apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu Wata'ala QS: An Nahl : 36 .Allah SWT berfirman :
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
“ dansungguh, telah Kami utuspadatiap-tiapumatituseorangRasul, (masing-masingRosulberkatakpdumatnya): " Sembahlah Allah (saja), danjauhiThaghut."
Yang menjadi poros dari roda dakwah dan perjuangan para nabi berdasarkan ayat ini adalah La ilaha illallah. Karena hal ini, ia dinamakan ashlul islam/fondasi keislaman.
Tauhid adalah kewajiban yang pertama kali ditetapkan oleh-Nya atas manusia.
Tauhidullah adalah hak Allah atas hamba-hambanya. Kewajiban pertama yang ditetapkan atas manusia adalah syahadat lailahaillallah [mentauhidkan Allah] dan syahadat Risalah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dari Ibnu Uma
امِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لاَ اله الا الله, وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, وَاِذاَ فَعَلُوا ذَالِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُم اِلاَّ بِحَقِّ لاسْلاَمِ وَحِسَابُهُم عَلىَ اللهِ تَعَالىَرواه البخاري ومسلم
"Saya di perintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa La ilaha illallah dan Muhammad adalah Rosulullah, mereka mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan apabila mereka telah melaksanakannya, mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. Dan perhitungannya atas Allah Ta’ala.“  [HR: Bukhari dan Muslim].
Demikian pula hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas ra. bahwa Rosulullah mengutus Muadz bin Jabal untuk menjadi Ambassador dakwah di Negeri Yaman, sebelum Rosul mengirim duta dakwah tersebut, beliau berpesan kepadanya:
اِنَّكَ َتَأتِى قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الكِتَابِ, فَليَكُنْ اَوَّلَ مَاتَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهِ, وَفِي رِوَايَةٍ اِلىَ اَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ
“Sesungguhnyakamuiniakanmendatangaikaumdariahlikitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka ‘ syahadat la ilahaillallah’, dan dalam riwayat lain disebutkan, supaya mereka mentauhidkan Allah.”
Tauhid adalah hal yang pertama kali harus diketahui dan di amalkan oleh manusia. Sebelum seseorang mengetahui perkara yang lainnya, maka yang pertama kali harus ia ketahui adalah “La ilahaillallah“. Ilmu yang pertama kali harus diketahui oleh manusia adalah tauhid. Tentang hal ini Allah berfirman dalam Surat Muhammad: 19
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
“Maka ketahuilah, bahwasanya la ilaha illallah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan.“ * [berlanjut ke tulisan kedua]
Penulis adalah kolumnis hidayatullah.com, tinggal di Kudus, Jawa Tengah

Mengapa Kita Menolak RUU Kesetaraan Gender (3)

Senin, 09 April 2012

Oleh: Dr. Adian Husaini
HARI Rabu (4/4/2012) dan Kamis (5/4/2012), saya diundang oleh dua stasiun TV – yaitu Alif-TV dan Jak-TV untuk mendiskusikan tentang RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU-KKG). Dalam kedua forum tersebut, saya dipanelkan dengan dua aktivis perempuan dan seorang anggota Komisi VIII DPR RI. Ketiga perempuan mendukung RUU KKG. Sementara saya memberikan opini yang berbeda. Memang, saya diundang untuk mengkritisi RUU tersebut.
Di antara hasil dari dua diskusi tersebut, saya semakin paham, bahwa paham Kesetaraan Gender memang bermasalah sejak konsep dasarnya. Inilah yang tampaknya belum dipahami dan disetujui oleh para aktivis KKG. Dalam sebuah diskusi dengan sejumlah pimpinan Organisasi Wanita Islam, ada juga sebagian tokoh wanita Islam yang menyatakan, bahwa RUU KKG tersebut tidak bertentangan dengan Islam.
Terhadap pernyataan itu, saya tunjukkan bukti definisi gender dari naskah dari DPR RI yang beredar: “Gender adalah pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.” (pasal 1:1)
Sepintas, definisi semacam itu seolah-olah tampak biasa-biasa saja. Padahal, jika dilihat dalam perspektif ajaran Islam, konsep gender dalam draft RUU tersebut jelas-jelas keliru. Sebab, pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam Islam bukanlah merupakan hasil budaya, tetapi merupakan konsep wahyu. Ketika Rasulullah SAW melarang seorang istri untuk keluar rumah karena dilarang suaminya – meskipun untuk berziarah pada ayahnya yang meninggal dunia – larangan Nabi itu bukanlah budaya Arab. Tetapi, itu merupakan ajaran Islam yang berdasarkan kepada wahyu Allah.
Ketika Islam mewajibkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, maka itu juga bukan konsep budaya Arab, tetapi konsep wahyu yang diakui sepanjang sejarah Islam oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, yang bersifat lintas zaman dan lintas budaya. Inilah ciri Islam, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, sebagai “the only genuine revealed religion”. Dan itu mudah dipahami, karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus pada semua manusia sampai Hari Akhir; berbeda dengan Nabi-nabi Bani Israel yang memang hanya diutus untuk bangsa dan kurun waktu tertentu.
Karena itulah, dalam perspektif Islam, maka konsep pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, bukanlah konsep budaya yang bisa dipertukarkan. Tetapi, Islam memberikan keleluasaan antara suami-istri untuk berbagi tugas dan saling tolong menolong diantara mereka untuk menjalani kehidupan yang baik. Bisa saja suami mengasuh anak, dan istrinya bekerja. Bisa saja suami tinggal di rumah, sementara istrinya aktif berbisnis. Tetapi, yang penting, si istri menyadari statusnya sebagai istri dan tetap menghormati suaminya sebagai pemimpin rumah tangga.
Karena itulah, dalam memilih suami, pilihlah yang mampu menjadi imam yang baik. Sebab, memang laki-laki diberi amanah dan kewajiban yang berat sebagai pemimpin.
Pembagian peran semacam ini – jika dijalankan dengan baik – akan membawa kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan. Dalam hal ini, ada baiknya, kita renungkan lagu berjudul ‘Dunia Ini Panggung Sandiwara’, yang ditulis Taufiq Ismail tahun 1976, dan kemudian dipopulerkan oleh Ahmad Albar :

Dunia ini panggung sandiwara

Ceritanya mudah berubah

Kisah Mahabrata atau tragedi dari Yunani

Setiap insan dapat satu peranan

Yang harus kita mainkan...

Di kalangan kaum Muslimin Indonesia, pembagian peran antara suami-istri sudah terbiasa, dan biasanya tidak menjadi masalah, tanpa ada isu KKG dan ketertindasan perempuan. Sejak zaman KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, perempuan sudah banyak aktif dalam organisasi Aisyiyah, tanpa mengangkat isu ketertindasan perempuan dan kesetaraan gender. Apalagi sampai menuntut persamaan dalam semua hal.
RUU KKG – sesuai draft yang sementara yang kita terima dari DPR – mengandung sejumlah muatan yang seharusnya membuat perempuan berpikir panjang untuk menerimanya. Misalnya, pasal 4 ayat 2 menyebutkan: “perempuan berhak memperoleh tindakan khusus sementara paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dalam hal keterwakilan di legislative, eksekutif, yudikatif, dan berbagai lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga politik dan lembaga non-pemerintah, lembaga masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional.”
Inilah salah satu contoh cara berpikir aktivis KKG yang perlu dikritisi. Mereka memandang, bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga sosial dan politik dalam jumlah tertentu merupakan indikator kemajuan perempuan. Targetnya adalah kesetaraan nominal 50:50 antara laki-laki dan perempuan. Cara berpikir seperti ini tidak sesuai dengan fakta. Saat ini, keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 18 persen, lebih kecil dari ketentuan Undang-undang yang mengharuskan 30%.
Angka 18% itu lumayan tinggi jika dibandingkan dengan Negara-negara lain yang – biasanya dikatakan – lebih maju dari Indonesia. Misalnya, di AS angkanya 16,8%; Jepang 11,3%; Korsel 15,6%, Malaysia 9,9%, Brazil 8,6%. Sementara itu, keterwakilan perempuan di parlemen Rwanda mencapai 56,3%, Nepal 33,2%, Tanzania 36%, dan Uganda 34,9%, Ethiopia 27,8%. (Sumber: Women in Parliament (November 2011), http://www.ipu.org/wmne/classif.htm).
Jika kita telaah, RUU KKG sangat kental dengan semangat anti-diskriminasi. Bahkan, secara khusus diberikan definisi: “Diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan, dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin tertentu, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan manfaat atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya terlepas dari status perkawinan, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki.” (pasal 1:4).
Tetapi, anehnya, RUU ini juga sangat kental dengan semangat diskriminasi terhadap laki-laki. Cobalah renungkan, sebenarnya kuota 30% bagi perempuan dalam suatu lembaga, adalah bentuk diskriminasi terhadap laki-laki, yang disahkan oleh UU. Itu fakta. Karena kuota tersebut, maka keterwakilan perempuan harus 30%. Soal kualitas tidak dipentingkan. Jadi, jika ada laki-laki yang berkualitas untuk suatu jabatan, tetapi karena kuota untuk laki-laki sudah penuh, jaatan itu harus diserahkan kepada perempuan yang kualitasnya lebih rendah. Yang penting, orang itu perempuan, bukan laki-laki.
Jadi, diskriminasi ditukar dengan diskriminasi dalam bentuk lain. Kita sulit membayangkan jika ketentuan semacam ini akan diperlakukan untuk semua organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Bagaimana dengan organisasi perempuan? Apakah juga harus menampung kepengurusan laki-laki?
Karena itulah, bisa kita simak, RUU KKG ini keluar dengan landasan berpikir yang keliru tentang “kemajuan perempuan”. Seorang perempuan cerdas dan berilmu tinggi yang memilih profesi sebagai Ibu Rumah Tangga untuk mendidik anaknya secara langsung tidak dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Itu tidak mengejutkan, karena kuota 30% untuk perempuan biasanya disyaratkan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti UNDP, untuk mengucurkan bantuan ke Indonesia.
Dr. Ratna Megawangi, dalam penelitiannya, menemukan bahwa agenda feminis mainstream, semenjak awal abad ke-20, adalah bagaimana mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu pria dan wanita harus sama-sama (fifty-fifty) berperan baik di luar maupun di dalam rumah. Untuk mewujudkan kesetaraan seperti itu, para feminis sampai sekarang masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis, atau perbedaan nature, atau genetis. Para feminis yakin dapat mewujudkannya melalui perubahan budaya, legislasi, atau pun praktik-praktik pengasuhan anak. (Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda? (Bandung: Mizan, 1999).
Perspektif anatagonis semacam inilah yang senantiasa melihat laki-laki dalam nuansa kecurigaan. Di kalangan Muslim, ini bisa dilihat dalam cara pandang kaum feminis yang senantiasa melihat para mufassir atau fuqaha dalam kacamata kecurigaan, bahwa mereka menafsirkan ayat-ayat al-Quran atau hadits dalam kerangka melestarikan hegemoni atau kepentingan laki-laki atas wanita. Para pendukung ide gender equality menolak penafsiran yang bersifat tafadul, yang memberikan kelebihan kepada laki-laki atas dasar jenis kelamin. Pada tahun 2003, sekelompok aktivis dan ulama yang tergabung dalam Forum Kajian Kitab Kuning telah menerbitkan satu buku bertajuk “Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujayn” yang memperjuangkan gender equality dan menolak segala macam hukum yang mereka anggap bersifat diskriminatif terhadap wanita. Menurut mereka, QS an-Nisa:34, harus diartikan, bahwa kelebihan itu bukanlah karena jenis kelamin, tetapi karena prestasi yang dicapai oleh setiap orang tanpa melihat jenis kelamin, apakah laki-laki atau wanita. Menurut para pendukung ide kesetaraan gender ini, banyak ajaran agama yang selama ini ditafsirkan berdasarkan kepentingan laki-laki, sehingga merugikan wanita. (Lihat, M. Idrus Ramli (ed.), Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3, Rabithah Ma’ahid Islamiyah Cabang Pasuruan, Pasuruan, 2004. Buku yang ditulis para kyai muda NU Jawa Timur ini dengan serius membongkar berbagai kekeliruan dan kepalsuan pendapat aktivis “Kesetaraan Gender” yang tergabung dalam forum FK3.)
Cara berpikir antagonis dan seksis sangat kental dalam paham Kesetaraan Gender. Sebutlah contoh, banyaknya lembaga perempuan yang mengekspose data kekerasan terhadap perempuan. Kita tidak menolak, bahwa kekerasan terhadap perempuan itu banyak terjadi. Tetapi, yang perlu kita lihat, adalah kenapa kekerasan itu terjadi, sehingga bisa kita carikan solusinya yang tepat. Misalnya, ada seorang suami yang memukul istrinya. Lalu, si suami dilaporkan ke polisi sesuai dengan UU KDRT. Lalu, muncullah berita: “Terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan!”
Memang benar, yang mengalami kekerasan adalah perempuan, dan yang melakukan kekerasan adalah laki-laki. Tetapi, kasus itu terjadi, karena si perempuan menyeleweng dengan laki-laki lain. Jadi, suami memukul istrinya bukan karena istrinya adalah seorang perempuan, tetapi, karena dia menyeleweng. Si suami memukul istri juga bukan karena kelelakiannya, tetapi karena ia melihat kemunkaran besar yang dilakukan istrinya. Bisa saja dianalisis dengan cara lain.
Misalnya, si istri kebetulan orang keturunan Cina. Si suami ketutunan Arab. Orang yang ingin mengangkat isu ketertindasan kaum keturunan Cina akan mengatakan: “Lagi-lagi, orang Cina dianiaya!”
Jadi, kita perlu berhati-hati memahami data kekerasan terhadap perempuan, sehingga solusinya pun haruslah tepat. Cara berpikir seksis ini bisa dilihat dalam banyak buku tentang Kesetaraan Gender. Sebuah buku berjudul Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah (2004), mengkritisi sebuah buku pelajaran sekolah yang menampilkan gambar pembangunan sebuah masjid, dimana semua tukangnya adalah laki-laki. Gambar semacam itu, menurut buku ini, memberikan kesan seolah-olah perempuan tidak bisa menjadi tukang.
Suatu hari ada aktivis organisasi wanita Islam ke rumah saya. Ia bercerita, seorang temannya memberikan penilaian terhadap kajian saya, bahwa cara berpikir Adian itu adalah cara berpikir laki-laki. Saya tidak heran dengan komentar semacam itu. Karena memang begitulah yang diajarkan dalam berbagai buku tentang KKG.
Contoh yang terkenal adalah Amina Wadud, seorang feminis. Ia menulis buku berjudul Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective (Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Quran menurut Perempuan, (Jakarta: Serambi, 2001). Karena cara berpikir seksis dan antagonis, para feminis sering menuduh para mufassir dan ulama fiqih laki-laki telah menyusun tafsir dan kitab fiqih yang bias gender, sebab mereka laki-laki.
Cara berpikir seksis dan antagonis semacam itu tentu saja sangat tidak benar. Bisa saja sebagian pendapat ulama keliru. Tetapi menuduh mereka memiliki motif jahat untuk menindas perempuan dan melestarikan hegemoni laki-laki atas perempuan, merupakan kecurigaan yang bias gender pula. Lagi pula, sepanjang sejarah, telah lahir ulama-ulama perempuan dalam berbagai bidang. Pendapat mereka tidak berbeda dengan pendapat ulama laki-laki.
Sebagai contoh, perempuan ulama fiqih terbesar, yakni Siti Aisyah r.a., tidak berbeda pendapatnya dengan pendapat para sahabat laki-laki dalam berbagai masalah hukum yang kini digugat kaum feminis. Belum lama ini telah terbit sebuah buku karya Sa’id Fayiz al-Dukhayyil, Mawsu’ah Fiqh ‘Aisyah Umm al-Mu’minin, Hayatiha wa Fiqhiha, (Dar al-Nafes, Beirut, 1993), yang menghimpun pendapat-pendapat Siti Aisyah r.a. tentang masalah fiqih. Hingga kini, ribuan ulama dan cendekiawan Muslimah tetap masih aktif menentang ide-ide ekstrim dari para feminis dan aktivis KKG yang terinspirasi atau terhegemoni oleh pandangan hidup sekular-liberal atau Marxisme.
Menyimak fakta draft RUU KKG semacam ini, maka sangat masuk akal kita berharap DPR menunda dulu pembahasannya. Tugas kita memberikan masukan kepada para wakil kita dan mendoakan mereka agar senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah SWT untuk menetapi jalan yang lurus.*
Penulis Ketua Program Studi Pendidikan Islam—Program Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor). Catatan Akhir Pekan (CAP) bekerjasama antara Radio Dakta 107 FM dan hidayatullah.com