KPU Segera Lakukan Verifikasi Faktual 16 Parpol

16 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi tampaknya belum boleh berbangga diri. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih akan melakukan verifikasi faktual.

"Bagi partai-partai yang memenuhi syarat administrasi akan dilakukan syarat faktual," kata Ketua KPU, Husni Kamil Malik saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jakarta, Minggu (28/10/2012) malam.

Proses verifikasi faktual tersebut, sambung Husni, bertujuan untuk membuktikan apakah data yang telah diterima oleh KPU, sesuai dengan kondisi atau keberadaan partai politik di setiap daerah.

"Membuktikan apakah keberadaan partai politik secara administratif dan faktual nyata ada di tingkat kabupaten/kota. Seluruh dokumen yang dinyatakan Undang-Undang harus diperiksa secara rijik di daerah-daerah," paparnya.

Oleh sebab itu, KPU telah menyiapkan 33 tim untuk melakukan pengawasan di KPU tingkat provinsi yang ada di seluruh Indonesia. "Nanti hasilnya akan kita umumkan sesuai jadwal bulan Januari," terangnya.

Namun, daerah yang akan diperiksa oleh KPU tersebut tidak termasuk Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru saja disahkan di paripurna DPR.

"Kita akan mnyelidiki apakah komposisi keanggotaan berdasarkan jumlah penduduk di tiap kabupaten/kota, tidak termasuk DOB yang baru disahkan," tandasnya.

16 Partai Politik Lolos Verifikasi Administrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan 16 partai politik (Parpol) lolos verifikasi administrasi. Sedangkan, 18 partai politik lainnya dinyatakan tidak lolos oleh KPU. Dasar dari putusan itu adalah Peraturan KPU no 7 dan 8 tentang penetapan dan tahapan.
"Bagi partai yang lolos akan dilakukan verifikasi faktual. KPU akan diperiksa secara fisik sesuai perundang-undagan. Besok, tim yang beranggotakan 33 orang akan melaksanakannya (verifikasi faktual)," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Minggu (28/10/2012).
Berikut adalah parpol yang dinyatakan KPU memenuhi syarat administrasi:

1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
4. Partai Bulan Bintang (PBB)
5. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Partai Golongan Karya (Golkar)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
10. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
11. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
12. Partai Demokrat
13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
14. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
15. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
16. Partai Persatuan Nasional (PPN)

Sedangkan, parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi oleh KPU berjumlah 18 parpol. Dengan demikian, kedelapanbelas parpol tersebut dipastikan tidak dapat berlaga di pemilu 2014. Parpol-parpol itu adalah:

1. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
2. Partai Kesatuan Demokrasi (PKDI)
3. Partai Kongres
4. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
5. Partai Karya Republik (Pakar)
6. Partai Nasional Republik (Nasrep)
7. Partai Buruh 8. Partai Damai Sejahtera (PDS)
8. Partai Republika Nusantara
9. PNI Marhaenisme
10. Partai Karya Peduli Bangsa (PKBP)
11. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
12. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
13. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
14. Partai Republik
15. Partai Kedaulatan
16. Partai Bhineka Indonesia
17. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)

Kasus Hambalang, SBY Segera Copot Andi Mallarangeng ?

Minggu, 21 Oktober 2012 17:48 wib

Foto: (dok okezone)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia bersatu ke II. Informasi yang dihimpun Menteri Negara dan Pemuda Olah Raga, Andi Malaranggeng akan segera dicopot terkait kasus proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat.

"Kita sudah dengar isu itu, dalam rangka meningkatkan kinerja itu tidak apa-apa," kata Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani usai menghadiri peluncuran buku, Republik Galau, di gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (21/10/2012).

Kendati demikian, politisi PPP tersebut juga mengingatkan, jika benar akan ada pergantian menteri pada kabinet SBY-Boediono, jangan dijadikan sebagai alat pencitraan.

"Dan jangan dibuat sebagai pencitraaan, karena setiap saat presiden bisa melakukan reshuffle," tandasnya.

Ketika ditanya apakah reshuffle tersebut ada kaitannya dengan  dugaan korupsi pada mega proyek Hambalang di Bogor, Ahmad Yani pun membenarkan hal tersebut.

"Saya dengar kabar seperti itu, jika Itu benar ya lebih bagus," pungkasnya.

Ini Kata Yusril Soal Kasus Simulator SIM

JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah meminta Polri untuk menyerahkan kasus pengadaan simulator kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga saat ini belum ada kelanjutan pelimpahan berkas kasus tersebut dari polisi. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Polri sudah meminta saran terhadap Yusril kasus tersebut.

"Ada tiga alternatif yang saya berikan. Pertama, dikembalikan kepada ketentuan UU, lebih tepatnya UU KPK itu sendiri. Kedua, kalau sengketa diserahkan ke MK. Ketiga, presiden menengahi, tapi tidak dalam arti bahwa sifatnya memberikan satu perintah. Kemudian presiden berpendapat bahwa ini harus diserahkan kepada polisi, tapi mekanisme tetap mengikuti prosedur yang ditetapkan UU sendiri. Jadi, bagaimana pelaksanaannya, itu kita tidak bisa komentari," kata Yusril usai menghadiri peluncuran buku Republik Galau, di gedung YLBHI, Jakarta (21/10/2012).

Dia melihat, presiden sudah menyampaikan posisinya  sebagai kepala negara untuk menyikapi kasus tersebut.

"Presiden itu menyampaikan posisinya kalau dia menangani masalah ini seperti ini. Jadi, setelah itu kan dia berpendapat bagaimana polisi itu menyelesaikan masalahnya. Saya sudah berikan saran. Tapi saat itu polemiknya bukan ditujukan pada siapa yang lebih dulu memulai, tapi KPK kan dapat meminta untuk mengambil alih persoalan ini berdasarkan ketentuan pasal 50 itu. Sekarang sih sebenarnya sudah dapat diatasi," pungkasnya.

Yusril optimis 'main' di 2014

AMBON - Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, optimistis ikut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Yusril mengatakan, kepercayaan dirinya karena tingkat keterpilihan yang tinggi dari masyarakat maupun partai politik.

"Saya optimistis ikut Pilpres 2014 karena banyaknya dukungan yang saat ini mulai diberikan oleh partai politik, sejumlah tokoh masyarakat maupun perorangan," katanya di Ambon, tadi malam.

Yusril yang berada di Ambon dalam rangka persidangan permohonan penetapan akta tidak dapat dieksekusi (non executable) Bupati Kepulauan Aru nonaktif, Teddy Tengko, tidak mau menyia- nyiakan kepercayaan yang diberikan untuknya memimpin Indonesia periode 2014-2019.

"Kepercayaan itu jangan disia - siakan karena memang masyarakat menginginkan perlunya perubahan kepemimpinan," katanya.

Karena itu, Yusril mengikuti perkembangan politik sesuai mekanisme atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Saya punya pengalaman saat menjadi Calon Presiden (Capres) 2009, makanya itu modal untuk periode berikutnya (2014 - 2019)," ujarnya.

Mengenai desakan masyarakat yang menginginkan capres dari kaum muda, Yusril menyatakan tetap mengikuti perkembangan politik yang mulai bergulir.

"Saya menyadari kaum muda menginginkan perubahan paradigma kepemimpinan, makanya berbagai konsep sedang disiapkan agar saatnya (tahapan pilres) bisa meyakinkan masyarakat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PBB MS Kaban mengisyaratkan bakal mengusung Yusril lagi sebagai Capres 2014. Nama mantan Menteri Hukum dan HAM itu dikemukakan menjadi capres menyusul PBB mendaftar sebagai peserta di Pemilihan Umum 2014.

"Pak Yusril dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Majelis Syuro itu sah-sah saja untuk mencalonkan diri menjadi capres. Apalagi, Indonesia butuh figur-figur baru rada-rada berani," kata Kaban.

Yusril capres, jika PBB lolos verifikasi

JAKARTA - Pengurus DPP Partai Bulan Bintang (PBB) hari ini, Jumat, (7/9) kembali mendatangi KPU untuk melengkapi berkas. Ini dilakukan agar PBB lulus verifikasi. Sebelumnya, PBB telah mendaftar ke KPU pada 16 Agustus lalu.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban mengungkapkan, kalau partainya akan lolos verifikasi dan menargetkan 20 persen di pemilu 2014 nanti.

Mantan Menteri Kehutanan itu jugamenjelaskan sosok Ketua Dewan Syuro PBB, Yusril Ihza Mahendra adalah calon presiden alternatif yang diusung partai tersebut. PBB akan mengusung Yusril sebagai presiden berdasarkan kompetensinya yang mumpuni.

"Pilih PBB dulu maka baru setelah itu Pak Yusril akan dicalonkan oleh kami sebagai Presiden. Yusril berkapasitas yang jujur, berani dan dapat membawa Indonesia pada kemakmuran," ujar MS Kaban di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, hari ini.

Namun, selain Yusril Ihza Mahendra, PBB tidak menampik adanya calon presiden alternatif lainnya yang muncul seperti Mahfud MD, Jusuf Kalla, Anis Baswedan, dan tokoh lainnya.

"Selama ini hasil survei menggiring kita pada calon presiden yang itu-itu saja (Prabowo, Megawati, Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie). Indonesia butuh figur capres baru, salah satunya pak Yusril ini," imbuhnya

Sesudah nanti PBB mendapat kemenangan, ia kembali mengungkapkan ada nilai plus Yusril sehingga diusung PBB sebagai Capres adalah yang bersangkutan di mata masyarakat merupakan figur yang vokal dalam menentang ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemimpin Islam punya peluang di 2014

JAKARTA - Pada pemilihan presiden 2014 mendatang, SBY tidak bisa mencalonkan diri lagi. Sebab, sudah dua periode menjabat sebagai presiden Indonesia. Makanya, pilpres 2014 nanti akan menjadi pertarungan bebas.

"Artinya, banyak bermunculan wajah-wajah baru," ujar Ketua Umum DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Yandri Susanto hari ini.

Hal itu disampaikan Yandri usai diskusi "Menimbang Peluang Calon Presiden dari kalangan Islam" di kantor BM PAN Jalan Tebet Raya Dalam, 23 A, Tebet, Jakarta. Tampil sebagai pembicara dalam diskusi itu, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh P. Daulay; Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Bahtiar Effendy; dan pengamat politik Teguh Santosa.

Yandri menjelaskan, karena Pemilu 2014 merupakan pertarungan bebas itulah BM PAN menggelar diskusi mengangkat tema di atas. Menurutnya, mulai saat ini harus dimulai untuk menganalisa, mengatur strategi dan menjalin komunikasi, sehingga agenda 2014 itu bisa dijalankan dengan baik.

"Kita BM PAN memulai itu. Perlu membangun kesepahaman antara anak muda, atau partai politik itu sendiri. Dan yang lebih penting, kepada semua elemen yang punya kepentingan terhadap lahirnya pemimpin umat Islam di 2014. Harus dibangun komunikasi mulai sekarang, nggak bisa dadakan," jelasnya.

Menurutnya, peluang untuk tampilnya pemimpin umat Islam pada 2014 mendatang masih terbuka lebar. Karena sudah ada pengalaman 1999, yang memunculkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden lewat poros tengah yang digalang partai Islam dan partai berbasis massa Islam. "Kenapa itu bisa, karena adanya komunikasi yang baik, pemahaman bersama mengedepankan persamaan, Saya kira masih punya peluang besar itu terjadi untuk 2014," ujarnya.

Ditambahkan Yandri, pemimpin Islam perlu tampil agar kekuatan umat Islam tidak tercerai berai. "Kalau umat bersatu, rakyat yang diwakili akan semakn rapi, semakin gampang ditata dan supaya elok dipandang," demikian Yandri.

Partai Islam akan tetap hidup walau kecil

JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengakui bahwa pamor partai Islam di tanah air memang cukup kecil. Namun, partai itu akan tetap hidup

Menurut dia, elektabilitas partai Islam masih kalah pamor beberapa partai politik nasionalis. Hal itu terjadi di sebagian besar perpolitikan dunia.

"Gejala global, partai kiri atau kanan cenderung tidak besar tapi tetap hidup. Yang selalu besar adalah partai nasionalis. Agak berbeda reformasi di Mesir, Libya dimana partai Islam mendapat dukungan yang besar," jelas Marzuki, di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini.

Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan partai berbasis Islam untuk ikut bertarung pada Pilpres 2014.

"Capres tergantung ruangnya, kalau ruangnya dibuka, maka semua partai akan memajukan capres sehingga rakyat banyak pilihan. Tapi kalau ruang tertutup seperti sekarang, akan muncul 4L, lo lagi lo lagi," jelas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

Penegasan Marzuki Alie itu terkait hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan bahwa elektabilitas calon presiden dan partai Islam terus menurun. Turunnya elektabilitas capres ini karena tokoh-tokoh populer partai Islam kalah pamor dari tokoh-tokoh dari partai nasionalis.

"Tokoh-tokoh partai Islam seperti Hatta Rajasa, Suryadharma Ali, Muhaimin Iskandar dan Lutfi Hasan memiliki tingkat pengenalan rendah, rata-rata masih di bawah 60%," ujar peneliti LS Adjie Al Alfarabi saat menyampaikan hasil survei, Minggu (14/10).

Sementara tokoh-tokoh partai nasionalis seperti Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, dan Wiranto tingkat popularitasnya di atas 60%. Rendahnya popularitas tokoh partai Islam berpengaruh terhadap dukungan publik pada mereka.

"Hatta Rajasa 3,2%, Muhaimin Iskandar 0,3%, Suryadharma Ali 2,1%, dan Lutfi Hasan Ishaaq 0,8%," tandasnya.

Hanya 9 parpol isi indormasi parpol secara daring

JAKARTA - Dari 34 partai politik (parpol) yang berusaha melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan, hanya 9 parpol yang mengisi data sistem informasi parpol (sipol) secara daring. Sementara sisanya hanya mengisi sebagian data dan bahkan ada yang tidak manfaatkan sipol sama sekali.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar N Gumay di Jakarta, tadi malam, mengungkapkan itu saat memberi keterangan pers pascapenutupan masa pendaftaran verifikasi administratif parpol.

Dia menjelaskan, sembilan parpol yang memanfaatkan sipol secara daring adalah PAN, PBB, Partai Gerindra, Partai Hanura, PKPI, PKB, PKBIB, Partai Nasdem, dan PPRN. Sedangkan parpol yang sama sekali tidak memasukkan data ke sipol yaitu Partai Bhinneka Indonesia, PDS, PDP, PKS, Partai Kedaulatan, PKDI, Partai Kongres, PNBK, Partai Marhaenisme, Nasrep, dan PPPI. "Sisanya baru isi sebagian saja melalui daring dan sebagian lagi manual," ujarnya.

Menurut Hadar, adanya parpol yang berusaha dengan optimal dan berhasil dengan baik mengisi data anggotanya melalui sipol membuktikan parpol memang bisa mengakses dengan baik. "Jadi argumen yang mengatakan sipol menyulitkan berhasil dipatahkan," katanya.

Hadar mengakui, memang ada kerja sama antara KPU dan pihak asing untuk mengembangkan sipol. Pasalnya, KPU membutuhkan alat untuk bisa bekerja dengan akurat dan cepat merekam data anggota parpol. "Tapi kami jamin tidak dikuasai pihak luar. Ini hanya untuk transparansi parpol," jelasnya.

Komisioner KPU Arief Budiman menegaskan, dengan adanya komitmen sebagian parpol untuk mengisi data sipol sekaligus mengonfirmasi kalau kegiatan itu bukan sesuatu yang ilegal. "Sebab memang sudah ada regulasinya dan mengacu ke UU Pemilu," ujarnya.

Ketika ditanya apakah KPU mau melonggarkan syarat verifikasi seperti yang digugat sejumlah parpol, Arief mengatakan, pihaknya membuat regulasi berdasarkan amanat UU Pemilu. UU ini pun dibuat oleh para anggota DPR yang berasal dari parpol. "Jadi kalau mau mengubah persyaratan, ya silahkan revisi UU-nya," tegasnya.

Elit partai Islam kalah pamor

JAKARTA - Keberadaan partai politik (parpol) Islam terus terdegradasi dari masa ke masa. Bukan saja secara kepartaian yang kurang diapresiasi publik, elite partai Islam pun kalah pamor ketimbang kalangan nasionalis jelang Pemilu 2014. Bagaimana kemungkinannya?

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network merilis hasil survei mengenai partai politik Islam di kantornya, Jalan Pemuda 70, Rawamangun, Jakarta Timur, hari ini.

Islam Yes, Partai Islam No, adalah jargon Nurcholish Madjid alias Cak Nur yang kini sudah menjadi realitas politik. Itu bukan sekadar ide atau gagasan yang disampaikan Cak Nur, sebab di luar dugaan, jargon itu terbukti dalam kenyataan.

Hasilnya, hampir semua partai Islam mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan, dari hasil survei juga terungkap parpol Islam tidak masuk dalam lima besar jika pemilu diselenggarakan pada saat survei dilakukan.

"Partai Islam merosot di bawah 5%, tidak ada satupun parpol Islam yang memperoleh 5%. Partai Islam adalah yang berbasis agama, dan atau basis utamanya adalah Islam," jelas peneliti LSI, Adjie Al Faraby.

Dari survei yang dilaksanakan 1-8 Oktober 2012, sebagai 1.200 responden yang disurvei menempatkan lima partai nasionalis sebagai pemenang jika pemilu digelar saat survei berlangsung. Kelima partai nasionalis tersebut adalah Partai Golkar sebesar 21,0%, PDIP 17,2%, Partai Demokrat 14,0%, Partai Gerindra 5,2% dan Partai NasDem sebesar 5,0%.

Adjie Alfaraby mengungkapkan, pada Pemilu 1955, partai Islam meraih dukungan suara sebesar 43,7 persen. Pada Pemilu 1999, pemilu pertama setelah Orde Baru, perolehan partai Islam menurun menjadi 36,8 persen.

Pada Pemilu 2004, total suara partai Islam naik sedikit sebesar 38,1 persen. Sedangkan Pemilu 2009, total suara partai Islam kembali turun sebesar 25,1 persen. Pada survei Oktober 2012, total suara partai Islam jika digabung sebesar 21,1 persen.

Para analis melihat, redupnya sinar partai Islam terjadi pada Pemilu Presiden 2009, di mana Susilo Bambang Yudhoyono berani menggaet wakilnya Boediono, yang notabene akademisi dan ekonom, bukan representasi dari tokoh Islam.

Berbeda pada Pilpres 2004, SBY masih mengandalkan tokoh yang representatif Islam, yakni Jusuf Kalla. Beberapa capres lain seperti Megawati Soekarnoputri juga menggandeng KH Hasyim Muzadi, tokoh NU, dan capres Wiranto menggandeng KH Salahudin Wahid, juga tokoh NU.

Meredupnya partai Islam diikuti tiadanya tokoh atau figur partai yang populer. Tokoh partai Islam seperti Hatta Rajasa (PAN), Suryadarma Ali (PPP), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Lutfi Hasan (PKS), kurang dikenal publik. "Rata-rata masih di bawah 60 persen," jelas Adjie

Lima besar parpol berbasis nasional atau kebangsaan adalah partai yang berasaskan Pancasila atau basisnya adalah nonagama. Beberapa alasan mendasar yang menyebabkan turunnya partai Islam tersebut:

Pertama menyangkut keinginan masyarakat yang tidak menginginkan politik nasional beraroma agama. Penegasan ini didasarkan atas angka sebesar 67,8% pemilih Muslim yang lebih memilih partai nasionalis.

Kedua, menyangkut pendanaan partai nasionalis lebih kuat daripada pendanaan partai Islam. Tercatat 85,2% publik menilai partai Islam kurang memiliki banyak modal dibanging partai nasionalis. Ketiga, yakni adanya aksi anarkhisme yang mengatasnamakan kelompok Islam.

Sejauh ini, tercatat 46,1% publik percaya merosotnya partai Islam karena anarkisme oknum yang membawa label agama. Memang ini baru prediksi lembaga survei, namun sudah menjadi isyarat bahwa parpol Islam ada dalam bahaya kemerosotan dukungan. Sehingga para penggiat partai Islam harus lebih mawas diri, merangkul ummat Islam, berkinerja lebih baik dan tentu saja amanah terhadap tujuan partai.
(dat18/inilah)

Parpol Islam tak mampu olah isu riil

JAKARTA - Keterpurukan partai politik Islam di Indonesia disebabkan banyak faktor. Salah satunya, menurut Lembaga Survei Nasional, ialah ketidakmampuan parpol berbasis Islam mengolah isu-isu riil.

"Saat ini masyarakat itu lebih mementingkan isu-isu riil," ujar Direktur Eksekutif LSN, Umar S Bakry. Ironisnya, sisi ini justru menjadi kelemahan dari partai berbasis Islam.

Mereka dianggap masih lemah dalam mengolah isu riil untuk kepentingan politiknya. Partai berbasis Islam hanya fokus mempertahankan cara konservatif dan ortodok yang masih mengandalkan optimisme tradisional untuk mendulang suara yakni bergantung pada banyaknya jumlah muslim di Indonesia.

Parpol Islam, ujar Umar, harusnya lebih cerdas, khususnya dalam menyikapi hasil survei sebagai kritik yang dapat dijadikan modal penting untuk introspeksi. "Jangan kemudian malah dibantah dan menjadi buta dengan kondisi yang ada," ujarnya.

Padahal, dalam demokrasi pasar bebas, pilihan preferensi publik bisa berubah dengan cepat. Siapa yang cerdas mengolah informasi dan isu maka dia yang akan unggul. Apalagi bisa mengoptimalkan sosial media seperti yang dilakukan Joko Widodo dan Barack Obama.

‘’(Survei) harus disikapi rasional dan optimis. Juga membuat terobosan yang dapat sambutan rakyat. Kalau tetap konvensional, maka akan makin ambles. Kalau saya ketua partai Islam saya akan kumpulkan semua kader dan membuat teknik dagangan yang disenangani publik."
(dat06/republika)