Sabtu, 12 Maret 2011

Ruhul Islam Sultan Abdul Hamid II

Jum'at, 11 Maret 2011

Hidayatullah.com--Nama lengkap beliau adalah Abdul Hamid Khan ke-2 bin Abdul Majid Khan. Ia adalah putera Sultan Abdul Majid (dari istri kedua). Ibunya meninggal ketika beliau berusia 7 tahun. Ia adalah Sultan (Khalifah) ke-27 yang memerintah Daulah Khilafah Islamiyah Turki Utsmani. Abdul-Hamid menggantikan saudaranya Sultan Murad V pada 31 Agustus 1876.

Pada 1909 Sultan Abdul-Hamid II dicopot kekuasaannya melalui kudeta militer, sekaligus memaksanya untuk mengumumkan sistem pemerintahan perwakilan dan membentuk parlemen untuk yang kedua kalinya. Ia diasingkan ke Tesalonika, Yunani. Selama Perang Dunia I, ia dipindahkan ke Istana Belarbe. Pada 10 Februari 1918, Sultan Abdul-Hamid II meninggal tanpa bisa menyaksikan runtuhnya institusi Negara Khilafah (1924), suatu peristiwa yang dihindari terjadi di masa pemerintahannya. Ia digantikan oleh saudaranya Sultan Muhammad Reshad (Mehmed V) .

***

Sultan Abdul Hamid sangat pandai berbicara bahasa Turki, Arab dan Farsi. Ia juga mempelajari beberapa buku tentang sastra dan puisi. Ketika ayahnya, Abdul Majid meninggal, pamannya, Abdul Aziz menggantikan menjadi Sultan (Khalifah). Namun Abdul Aziz tak lama sebagai Sultan. Ia dipaksa turun dari tahta dan kemudian dibunuh oleh musuh politik pemerintah Utsmaniyyah. Ia diganti oleh Sultan Murad, anak lelakinya, tetapi beliau juga diturunkan dari tahta dalam waktu yang singkat karena tidak mampu memerintah.

Pada 31 Agustus 1876 (1293H) Sultan Abdul Hamid dilantik menjadi Sultan dengan disertai bai'ah oleh umat Islam. Ia berusia 34 tahun ketika itu. Sultan Abdul Hamid menyadari, sebagaimana yang beliau nukilkan dalam catatan hariannya, bahwa ketika pembunuhan pamannya, dan juga perubahan kepemimpinan yang cepat adalah merupakan satu konspirasi untuk menjatuhkan pemerintahan Islam.

Pribadi Sultan Abdul Hamid telah dikaji hebat oleh Orietalis Barat. Ia pemimpin sebuah negara yang sangat besar yang ketika itu dalam kondisi sekarat dan tegang. Ia menghabiskan lebih 30 tahun dengan konspirasi internal dan eksternal, peperangan, revolusi dan perubahan yang tidak berhenti. Sultan Abdul Hamid sendiri mengungkapkan perasaannya pada hal ini di dalam tulisan dan puisinya. Satu contoh puisi beliau dalam buku, "Bapaku Abdul Hamid," ditulis oleh anak perempuannya bernama Aisya.

“Tuhanku,
Aku tahu Kaulah al-Aziz ...
dan tiada yang selainMu
yang Kaulah Satu-Satunya,
dan tiada yang lain Ya Allah,
pimpinlah tanganku dalam kesusahan ini,
Ya Allah, bantulah aku dalam saat-saat yang kritis ini.”

Masalah pertama yang dihadapi beliau adalah Midhat Pasha. Midhat Pasha terlibat secara rahasia Freemason dalam pakta menjatuhkan paman Sultan Abdul Hamid. Saat Sultan Abdul Hamid menjadi Khalifah beliau menunjuk Midhat Pasha sebagai Ketua Majelis Menteri-menteri karena Midhat sangat populer saat itu dan Sultan Abdul Hamid memerlukan untuk terus memegang kepemimpinan.

Midhat Pasha bijak menjalankan tugasnya tetapi ia terlalu mengikuti pandangannya sendiri saja. Midhat Pasha juga didukung oleh satu aliran yang kuat di Parlemen. Dengan bantuan dari golongan ini, Midhat Pasha berhasil meloloskan resolusi untuk berperang dengan Rusia.

Sultan Abdul Hamid tidak dapat berbuat apa-apa karena ia kemungkinan akan dijatuhkan jika mencoba bertindak. Kekalahan perang tersebut dicoba dipertanggung-jawabkan atas Sultan Abdul Hamid oleh pendukung Midhat itu. Namun, setelah sesuai waktunya,

SultanAbdul Hamid telah berhasil menggunakan perselisihan antara beliau dengan Midhat Pasha untuk membuang Midhat ke Eropa. Rakyat dan para pengamat politik mendukung penuh tindakan berani dan bijak Khalifah Islam ini.

Musuh di luar Islam

Sultan Abdul Hamid mengalihkan perhatian beliau kepada musuh-musuh luar Pemerintah Islam. Ia telah memperkirakan Revolusi Komunis di Rusia dan menyadari bahwa itu akan memperkuat Rusia dan menjadi lebih berbahaya.

Pada saat itu, Balkan masih merupakan bagian dari Pemerintah Islam dan sedang menghadapi tekanan dari Rusia dan Austria. Sultan Abdul Hamid hanya menyadarkan negara-negara Balkan ini akan bahaya yang akan mereka hadapi. Ia hampir berhasil mencapai persetujuan dengan negara-negara ini. Tetapi ketika saat-saat akhir ditandatanganinya perjanjian tersebut, 4 negara Balkan telah membelot dan membuat perjanjian lain menyingkirkan Pemerintah Islam Utsmaniyyah atas pengaruh Rusia dan Austria.

Sultan Abdul Hamid sadar bahwa konspirasi untuk menghancurkan Negara Islam adalah lebih hebat dari yang diketahui umum. Konspirasi ini tersedia dari internal dan eksternal.

Ketika beliau merasa lega karena berhasil membuang Midhat Pasha dan pengikut-pengikutnya, ia berhadapan pula dengan Awni Pasha, seorang yang berpengaruh dalam Majelsi Menteri dan juga seorang pemimpin pasukan. Kemudian, Sultan Abdul Hamid mengetahui bahwa Awni Pasha menerima uang dan hadiah dari pihak Eropa dan juga tentang perannya dalam menjatuhkan Abdul Aziz.

Awni Pasha membawa Pemerintah Utsmaniyyah ke dalam peperangan Bosnia meskipun tidak disetujui oleh Sultan Abdul Hamid. Abdul Hamid mengetahui jika peperangan terjadi, Rusia, Inggris, Austria-Hungaria, Serbia, Montenegro, Itali dan Prancis akan menyerang Pemerintahan Islam dan mengambil Bosnia.

Rupanya, Awni memberikan informasi palsu kepada Sultan Abdul Hamid tentang kekuatan tentara Islam di Bosnia. Dia mengatakan ada 200.000 tentara Islam di sana sedangkan saat Sultan Abdul Hamid mendapatnya informasi dari pemimpin-pemimpin militer lainnya, diperkriakan hanya terdapat 30.000 tentara, di mana harus menghadapi lebih 300.000 tentara kafir.

Publik menyukai Awni pada saat itu dan jika Sultan Abdul Hamid memecatnya, stabilitas negara akan terancam. Kekuatan kafir Barat, saat menyadari mereka berhadapan dengan lawan yang kecil jumlahnya telah menyerang Bosnia dengan bantuan empat negara Balkan (Rumania, Montenegro, Serbia dan Austria-Hungaria).

Akibat dari peperangan ini, Bosnia dan Yunani telah dirampas dari Pemerintah Islam. Setelah kekalahan tersebut, barulah Sultan Abdul Hamid bisa mendapatkan dukungan umum dalam memecat Awni. Pengadilan menemukan Awni bersalah karena berkonspirasi menjatuh pemerintah dan membantu kekuasaan asing seperti Inggris.

Kejatuhan ini membuat semua pihak bersekongkol menjatuhkan Sultan, termasuk pihak Yahudi. Pada tahun 1901, seorang pemilik Bank Yahudi, Mizray Qraow dan 2 lagi pemimpin Yahudi berpengaruh mengunjungi Sultan Abdul Hamid dengan membawa penawaran:

Pertama, membayar semua hutang Pemerintahan Islam Utsmaniyyah. Kedua, membangun Angkatan Laut Pemerintahan Islam Utsmaniyyah3) 35 Juta Lira Emas tanpa bunga untuk membantu perkembangan Negara Islam Utsmaniyyah. Tawaran ini sebagai ganti jika,

1) Menerima Yahudi mengunjungi Palestina pada setiap saat yang mereka suka dan untuk tinggal berapa lamapun yang mereka inginkan "mengunjungi tempa t-tempat suci".

2) Yahudi diperbolehkan membangun pemukiman di tempat mereka tinggal di Palestina dan mereka menginginkan tempat yang letaknya dengan Baitul-Maqdis (al Quds)

Namun nampaknya Sultan Abdul Hamid enggan bertemu mereka sekalipun, apalagi menerima penawaran merreka. Ia mengirim utusan dan menjawab:

"Beritahu Yahudi-yahudi yang tidak beradab itu bahwa hutang-hutang Pemerintah Utsmaniyyah bukanlah sesuatu yang ingin dipermalukan, Prancis juga memiliki hutang-hutangnya dan itu tidak memberikan efek apapun kepadanya. Baitul-Maqdis menjadi bagian dari Bumi Islam ketika Umar ibn Al- Khattab mengambil kota itu dan aku tidak akan sekali-kali menghina diriku dalam sejarah dengan menjual Bumi suci ini kepada Yahudi dan aku tidak akan menodai tanggung-jawab dan amanah yang diberikan oleh ummah ini kepadaku. Biarlah Yahudi-yahudi itu menyimpan uang mereka, umat Islam Utsmaniyyah tidak akan bersembunyi di dalam kota-kota yang dibangun dengan uang musuh-musuh Islam. "

Sungguh sikap seorang pemimpin Islam yang belum bisa ditemukan di dunia saat ini. Hatta, itu dari pemimpin negeri-negeri Muslim sekalipun. */ Nur Aminah~Ross, bersambung

Jumat, 11 Maret 2011

TANGGAPAN YUSRIL TERHADAP BERITA THE AGE

2011) memang mengemparkan publik dalam negeri. Sumber pemberitaan yang menggunakan data kabel rahasia Kedubes Amerika Serikat di Jakarta itu antara lain mengatakan bahwa Presiden SBY menggunakan intelijen Indonesia untuk memata-matai para pesaing politiknya, setidaknya satu kali, yakni seorang menteri senior di dalam pemerintahannya.

Sementara menteri senior dalam pemerintahannya itu disebutkan adalah saya, Mensesneg Yusril Mahendra.

Saya sebenarnya tidaklah terlalu terkejut mendengar berita seperti itu, karena sejak lama saya memang merasakannya. Namun, tentu saja sejauh itu adalah pekerjaan intelijen, maka sangat sulit untuk melacaknya. Kalaulah memang apa yang saya rasakan benar, dan juga disebutkan dalam komunikasi rahasia Kedubes Amerika Serikat, maka apa yang dilakukan SBY terhadap saya, yang dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Presiden terhadap Menteri Sekretaris Negara. memang patut disesalkan. Saya adalah pendukung utama SBY untuk menjadi Presiden di tahun 2004. Bahkan saya bersama-sama dengan Ketua Partai Demokrat Boedisantoso dan Jenderal Eddy Sudradjat, Ketua PKPI, adalah penandatangan pencalonan SBY menjadi Presiden untuk didaftarkan ke KPU. Sehingga, saya tidak mengerti kalau saya dianggap sebagai rival dan harus dimatai-matai. “Sebagai sesama kawan dan sahabat dekat, saya kira langkah itu memang kurang etis” .

Dalam pemberitaan The Age itu disebutkan pula bahwa Presiden meminta Hendarman Supandji untuk tidak melakukan pengusutan terhadap salah seorang politisi senior dari PDIP, sementara saya diminta untuk dimata-matai. “Saya kira, ini berakhir dengan diberhentikannya dari kabinet” kata Yusril menegaskan. Saya kira masalahnya sudah selesai sampai di situ. Namun ini terus berlanjut. Orang-orang dekat Presiden SBY terus berpikir bahwa saya ini adalah rival politik, sehingga kesalahan-kesalahan saya terus dicari-cari, sampai saya dituduhk korupsi Sisminbakum di akhir tahun 2008. Saat tuduhan itu dilontarkan, saya barusan saja didukung oleh partai untuk maju ke pencalonan Presiden 2009. Dengan tuduhan itu, saya benar-benar terpuruk.

Berita The Age itu mencontohkan, setidaknya sekali saya dimata-matai yang diketahui oleh Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, yakni ketika saya pergi ke Singapura, yang dikatakan akan melakukan pertemuan rahasia dengan seorang pengusaha cina (a Chninese businessmen). Presiden SBY diberitakan memerintahkan Kepala BIN Samsir Siregar untuk mengerahkan anak buahnya mematai-matai saya. Saya sendiri merasa tak pernah ada pertemuan rahasia seperti itu.

Syamsir Siregar yang saya hubungi pagi ini, hanya tertawa mendengar berita itu. Dia tidak mengiyakan, juga tidak membantah. “Saya masa bodoh saja” kata Syamsir. Konon, Syamsir pagi ini dihubungi Presiden untuk menghadap sehubungan pemberitaan dua media terkemuka Australia itu. Namun dia mengaku sibuk, dan belum berkesempatan datang.

Saksi Mengaku Diteror Densus 88 untuk Jerat Baasyir

Posted by K@barNet pada 10/03/2011

Jakarta – Pemeriksaan saksi untuk terdakwa Baasyir, masih berlangsung Senin pekan depan (14/3/2011). Namun salah satu calon saksi, Khairul Ghazali sudah mulai buka suara.

Menurutnya, dia diteror dan disiksa Detasemen Khusus 88 untuk menyatakan Abu Bakar Baasyir menerima bagian 20 persen dari perampokan Bank CIMB Niaga Medan. Uang itu dipergunakan untuk mendanai kamp milisi JAT di Aceh.

“Saya mohon maaf dan bertaubat atas kesalahan menyatakan kepada penyidik bahwa Ustadz abu mendapat 20 persen dari hasil CIMB. Itu tidak benar dan merupakan hasil tekanan, rekayasa dari pihak thoghut (Densus 88-red),” kata Khairul Ghazali dalam pengakuan tertulisnya dan dibagikan oleh Media Center JAT disela-sela sidang Baasyir di PN Jakarta Selatan, Kamis (10/3/2011).

“Pernyataan tersebut akibat teror, intimidasi, ancaman dan janji-janji Densus 88,”tegas Khairul.

Menurut salah satu pengacara Ba’asyir, pengakuan calon saksi itu menunjukan rekayasa untuk membuat Baasyir seolah-olah bersalah. Dia pun menyayangkan bila saksi tidak dibawa ke ruang sidang dan hanya lewat telekonference, sehingga akurasi kesaksian bisa diragukan.

“Supaya tidak ada kesan persidangan ini by desain, saksi dihadirkan saja. Karena salah satu saksi sudah menyatakan dia dipaksa untuk menyatakan Ustadz Baasyir menerima 20 persen dari CIMB,” ucap Munarman.

Selain itu, Khairul juga mengaku dipaksa Densus 88 untuk menyatakan bahwa Baasyir sempat bilang bahwa pengikutnya boleh membunuh polisi di jalan-jalan.

“Itu tidak benar dan merupakan hasil rekayasa dari pihak thoghut (densus 88-red),” tambah Khairul. detikNews

Jusuf Kalla Akui Bocoran Wikileaks itu Benar

Posted by K@barNet pada 11/03/2011

Jakarta – Bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui kebenaran berita yang dilansir dua koran Australia, The Age dan Sidney Morning Herald, hari ini. Dua koran itu menyebut Kalla menyebar uang saat terpilih sebagai Ketua Partai Golongan Karya pada Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali pada 2004. Berita itu bersumber dari dokumen WikiLeaks yang mengutip laporan kawat diplomati Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ke Washington.

“Ya, sekitar Rp 2 sampai Rp 3 miliar lah,” kata Jusuf Kalla, kepada Tempo, Jumat, 11 Maret 2011.

Menurut Kalla, uang itu digunakan untuk membayar tiket pesawat pengurus Golkar dari pusat dan daerah. Ia memperkirakan ada tiga ribu orang yang dibayari tiketnya. Kalla juga mengaku membayar hotel tempat berlangsungnya Musyawarah Nasional Golkar itu.

Ia mengatakan sudah menjadi kebiasaan calon ketua yang terpilih Partai Golkar untuk membayari tiket pesawat dan hotel. “Hampir semua partai juga begitu,” ujarnya. “Itu bukan rahasia lagi.”

Kalla mengaku uang itu berasal dari kantongnya sendiri. “Jadi bukan korupsi,” tuturnya.

Nama Jusuf Kalla ikut disebut Wikileaks yang dikutip koran Australia The Age berjudul “Yudhoyono Abused Power’. Disitu, Kalla disebut ikut memberikan suap untuk mendapat kursi pimpinan Golkar.

The Age edisi Jumat 11 Maret 2011 menyebutkan, Kedubes AS melaporkan Jusuf Kalla membayar suap besar untuk memenangkan kepemimpinan Golkar, salah satu partai terbesar di Indonesia. itu dilakukan saat Munas Partai Golkar, Desember 2004. Disebutkan disitu, Kalla mengeluarkan uang jutaan dollar untuk mendapatkan akses mengontrol Partai Golkar.

“Sumber yang dekat dengan kandidat utama, tim Kalla menawarkan dewan daerah Rp 200 juta (lebih dari US$ 22.000) kepada pemilihnya,” begitu The Age.

Diplomat Amerika, seperti dikutip WikiLeaks dan dilansir The Age, menyebut 243 suara diperlukan untuk mendapatkan suara mayoritas sehingga calon ketua umum Golkar harus merogoh US $ 6 juta. Bahkan juga disebut, Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR waktu itu, ikut mengalokasikan Rp 50 miliar lebih di even itu. TEMPO INTERAKTIF

Surat Kabar ‘The Age’ : SBY Lakukan Korupsi Besar dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Posted by K@barNet pada 11/03/2011

JAKARTA – Surat kabar Australia edisi Jumat 11 Maret 2011 memuat headline perihal sejumlah aksi penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tulisan berjudul “Yudhoyono ‘Abuse Power’” ini terpampang di halaman utama koran terkemuka di Australia The Age pada jumat (11/3/2011) menyebutkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat dalam korupsi besar dan telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

The Age juga menyebutkan bahwa SBY secara pribadi telah campur tangan untuk mempengaruhi jaksa dan hakim dalam melindungi tokoh politik yang korup dan melakukan tekanan terhadap musuh politiknya, sementara itu SBY juga menggunakan layanan intelijen Indonesia untuk memata-matai saingan politiknya.

Disebutkan, bersumber dari bocoran dari Wikileaks yang diperoleh koran The Age, Yudhoyono ternyata pada tahun 2004, pernah memerintahkan Hendarman Supandji, yang saat itu menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarno putri sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan. Bocoran Wikileaks ini diperoleh dari sumber-sumber diplomat.

..Yudhoyono ternyata pada tahun 2004, pernah memerintahkan Hendarman Supandji, yang saat itu menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarno putri..

Bukan hanya itu, SBY juga pernah diam-diam memerintahkan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar memata-matai anak buahnya di kabinet, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra. Pengintaian dilakukan saat Yusril tengah menjalani perjalanan rahasia ke Singapura untuk bertemu Pebisnis Cina.

Yang mengejutkan, dikabar The Age dokumen Wikileaks juga menyebut Ibu Negara Ani Yudhoyono memanfaatkan posisi politiknya untuk mengeruk uang. Istri Presiden Yudhoyono dan kerabatnya menjadi hal yang paling menonjol dalam laporan politik kedutaan AS, diplomat Amerika menyoroti upaya keluarga Presiden “terutama Kristiani Herawati. . . . . untuk mendapatkan keuntungan finansial dari posisi politiknya”. Pada awal 2006 kedutaan berkomentar ke Washington bahwa “Kristiani Herawati semakin berusaha untuk mengambil keuntungan pribadi dengan bertindak sebagai broker atau fasilitator untuk usaha bisnis. . . . . kontak Banyak juga memberitahu kita bahwa anggota keluarga Kristiani itu telah mulai mendirikan perusahaan-perusahaan dalam rangka untuk mengusahakan pengaruh keluarga mereka. “

Kedutaan AS bahkan menyoroti menggambarkan Ani Yudhoyono sebaga “a cabinet of one” dan “the President’s undisputed top adviser” (penasihat tak terbantahkan atas Presiden).

Bukan hanya sebatas SBY dan istri, The Age juga membeberkan bocoran Wikeleaks perihal aksi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Disebutkan, Kalla menyebar uang jutaan dollar untuk bisa memenangkan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada 2004 lalu..

Mantan Wapres JK memberikan suap untuk mendapat kursi pimpinan Golkar. The Age menyebutkan, Kedubes AS melaporkan Jusuf Kalla membayar suap besar untuk memenangkan kepemimpinan Golkar, salah satu partai terbesar di Indonesia. Hal itu dilakukannya pada saat kongres partai pada Desember 2004. Kabel diplomatik rahasia AS menyatakan, JK mengeluarkan uang jutaan dollar untuk mendapatkan akses mengontrol Partai Golkar.

“Berdasarkan berbagai sumber yang dekat dengan kandidat utama, tim Kalla menawarkan dewan daerah Rp 200 juta (lebih dari US$ 22.000) kepada pemilihnya,” lapor Kedubes AS.

Perwakilan provinsi yang memiliki hak voting yang sama tapi juga dapat mempengaruhi perwakilan daerah di bawahnya menerima Rp 500 juta atau lebih. Berdasarkan kontak dengan pengalaman sebelumnya di kasus ini, pejabat menerima uang muka dan akan mendapatkan pembayaran penuh dari pemenang dalam bentuk cash beberapa jam setelah pemilihan.

Diplomat AS melaporkan 243 suara diperlukan untuk mendapatkan suara mayoritas sehingga calon ketua umum Golkar harus merogoh 6 juta dollar AS atau sekitar Rp 52.785.000.000. Disebutkan pula, salah satu kontak mengklaim bahwa Ketua DPR Agung Laksono telah mengalokasikan Rp 50 miliar atau lebih dari US$ 5,5 juta di event tersebut. [slm/si/kn/dtk]

Marzuki Alie: Perda Syariah itu Keliru

JAKARTA – Ketua DPR Marzuki Alie prihatin dengan menjamurnya peraturan daerah (Perda) yang mengacu pada syariah. Pasalnya Perda Syariah tidak sesuai dengan semangat Pancasila.

“Perda syariah itu keliru. Kita NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak ada payung hukumnya harus dibatalkan,” kata Marzuki Alie seusai diskusi tentang Pancasila di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis (10/3/2011).

Marzuki mengatakan Pancasila adalah ideologi terbuka. Maka masalah bangsa dijawab perspektif Pancasila melalui dialektika berpancasila. Maka, Perda harus merujuk pada Pancasila dan UUD 1945 serta tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan Pancasila. “Negara harus tegas,” ujarnya.

Diketahui, sejak diberlakukannya UU terkait otonomi daerah, maka beberapa daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya. Salah satu perda yang dibuat oleh beberapa daerah adalah perda syariah, yakni perda yang khusus mengatur sisi kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam.

Beberapa daerah di antaranya adalah Kota Padang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Di sisi lain, karena kekhususannya, Nanggroe Aceh Darussalam juga memiliki perda Syariah.RimaNews

Yusril: Apa Alasan SBY Mematai-matai ?

Membaca pemberitaan bahwa dirinya dimata-matai Badan Intelegen Nasional (BIN) atas permintaan Presiden SBY, mantan Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra langsung mengontak Kepala BIN saat itu, Syamsir Siregar.

Yusril mengaku ingin mendengar langsung apakah benar Syamsir memang memata-matai dirinya atas perintah SBY. “Pak Syamsir sendiri yang saya hubungi pagi ini hanya tertawa mendengar berita itu, dia tidak mengiyakan tapi juga tidak membantah,” tandas Yusril seperti disampaikan dalam rilisnya yang dikirimkan melalui surat elektronik, Jumat, (11/3/2011).

Seperti ramai diberitakan, Wikileaks seperti dikutip harian The Age hari ini menyebutkan Presiden SBY pernah memerintahkan Kepala BIN saat itu, Syamsir Siregar untuk mematai-matai Yusril ketika melakukan perjalanan ke Singapura yang disebut Wikileaks untuk bertemu pebisnis Cina. Bahkan menanggapi pemberitaan itu, Yusril mengatakan Syamsir mengaku masa bodoh dan tidak mau terlalu mempersoalkan. “Saya masa bodoh,” kata Syamsir seperti ditirukan Yusril.

Dalam kesempatan yang sama, Yusril menegaskan bahwa pemberitaaan harian asal Australia ‘The Age’ yang menyebut dirinya dimatai-mati oleh BIN (Badan Intelijen Negara) atas printah Presiden SBY ketika menemui seseorang di Singapura, sudah ia diketahui. Bahkan Yusril mengaku sudah merasakan hal tersebut sejak lama dimata-matai BIN.

“Saya sebenarnya tidaklah terlalu terkejut mendengar berita itu. Karena saya memang sudah sejak lama merasakannya,” tulis Yusril dalam rilisnya, siang ini.

Kalaupun kegiatan memata-matai itu ada, Yusril mengaku dirinya tidak mungkin bisa melacaknya karena itu adalah pekerjaan intelegen. Seperti ramai diberitakan, Wikileaks seperti dikutip harian The Age menyebut, Presiden SBY pernah memerintahkan Kepala BIN saat itu, Syamsir Siregar untuk mematai-matai Yusril ketika melakukan perjalanan ke Singapura yang disebut Wikileaks untuk bertemu pebisnis Cina. Namun jika perintah SBY itu benar, lanjut Yusril, dia amat menyayangkan sikap Presiden kepada menterinya.

“Kalaulah apa yang saya rasakan memang benar, dan juga disebutkan dalam surat rahasia Kedubes Amerika Serikat, maka apa yang dilakukan SBY terhadap saya, dalam hal ini yang dilakukan presiden terhadap seorang menterinya, maka patut disesalkan,” tulis Yusril lagi. Karena menurut dia, SBY tidak memiliki alasan untuk memata-matai dirinya.

“Karena saya adalah pendukung SBY untuk menjadi Presiden pada tahun 2004 . Sehingga saya tidak mengerti kenapa saya dianggap sebagai rival dan harus dimata-matai. Sebagai sesama kawan dan teman dekat saya menilai langkah itu memang kurang etis,” tutupnya.

Selasa, 08 Maret 2011

“GOMBAL” MEMBERANTAS KORUPSI

Posted by K@barNet pada 28/11/2010

Komitmen dan tekad pemberantasan korupsi di Indonesia hingga hari ini bagai sia-sia, dan bagai mendatangi fatamorgana.Gembar-gembor rejim SBY hendak memerangi korupsi justru menjadi sebuah ironi. Kasus mutakhir terbongkarnya sogok Gayus HP Tambunan yang kabur dari Rutan (Rumah Tahanan) Brimob Kelapa Dua Depok menjadi bukti upaya pemberantasan korupsi tidak ada gunanya.

Boro-boro mengurangi apalagi menghapuskan praktek korupsi di tengah masyarakat dan khususnya pejabat penyelenggara negara, bahkan pejabat penegak hukum mulai polisi, jaksa ternyata menjadi pelaku korupsi utama. Kenyataan terbongkarnya praktek sogok Gayus diyakini hanyalah puncak gunung es, yang sejatinya praktek korupsi kini makin menggurita sepuluh tahun terakhir ini. Bukti kuat datang dari laporan sejumlah lembaga transparansi internasional yang mencatat Indonesia kini justru ditetapkan sebagai negara terkorup di Asia juga dunia.

Melalui rubrik ini, entah sudah berapa kali diingatkan upaya gencar pemberantasan korupsi di negeri ini akan sia-sia. Bagai seorang dokter terus-menerus memberikan resep obat sakit kepala sementara Sang Pasien sebenarnya sakit perut alias mencret-mencret. Tentu saja berapa kali pun obat sakit kepala itu diberikan tidak akan pernah menyembuhkan sakit perut seseorang. Berulangkali kita ingatkan sumber korupsi yang makin meluas di seluruh Indonesia sepuluh tahun terakhir ini, disebabkan sistem politik-ekonomi yang dianut negeri ini justru memberikan peluang tindak korupsi secara massif. Managemen penyelenggaraan negara pun menjadi penyebab praktek korupsi merupakan satu keniscayaan. Sistem politik yang total demokrasi ternyata hanya menghasilkan Virus Demokrasi Uang. Apalagi ditambah model ekonomi yang terang-benderang menganut kapitalistik liberalistik. Uang ditempatkan di atas segala-galanya.

Contoh telak praktek korupsi yang niscaya akan terjadi, adalah rangkaian pelaksanaan Pilkada, yang tak bisa diingkari telah mengobarkan Virus Demokrasi Uang. Pemenang Pilkada, seorang bupati/walikota hingga gubernur dipastikan menggelontorkan uang untuk kampanye bernilai milyaran rupiah. “Modal” itu harus dikembalikan—sebagian berasal dari hutang atau dibiayai pengusaha—dengan cara mengkomersialisasikan jabatannya. Di sini kegiatan korupsi menjadi nicaya belaka. Bahkan ketika kemenangannya digugat oleh lawan-lawannya, maka “Pertarungan sogok” pun sudah terjadi yakni di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK), juga di KPUD. Isu adanya sogok di antara hakim konstitusi yang dilontarkan kolomnis Refly Harun niscaya bukanlah isapan jempol belaka. Hampir semua hasil Pilkada selalu terjadi gugat-menggugat dan diselesaikan di MK. Kecurangan Pilkada dipastikan selalu mengiringi setiap Pilkada di seluruh Indonesia. “Pertarungan sogok” selalu terjadi karena mempertaruhkan uang dalam jumlah sangat besar yakni puluhan milyar bahkan ratusan milyar di tingkat Pilkada gubernur.

Dengan melawan arus, selalu kita kemukakan eksistensi dan peranan KPK (Komisi Pemberatasan Korupsi) kurang bermanfaat benar-benar memusnahkan praktek korupsi di negeri ini.Kendati kini KPK selalu gembar-gembor dengan klaim suksesnya, misalnya seperti dinyatakan Wakil Ketua KPK, M.Yasin, bahwa KPK telah memenjarakan 42 anggota DPR, 8 menteri, 7 gubernur, 20 bupati/walikota, 8 anggota KPU, 4 duta besar, 1 Gubernur Bank Indonesia (BI), dan 4 Deputi Gubernur BI termasuk salah satunya Aulia Pohan besan kandung Presiden SBY. Kebanggaan ini seiring dan sejalan dengan kecaman ke tubuh KPK yang dituduh melakukan tebang pilih dan tak mau menyentuh yang berbau kekuasaan apalagi kekuasaan itu sendiri. Itulah sebabnya muncul sinisme: “Jika ingin selamat dan aman masuklah ke Partai Demokrat yang berkuasa!” Sindiran ini bukan sekadar sindiran bahkan sudah dilakukan sejumlah gubernur dan bupati yang menyebrang ke partai Demokrat, dan benar belaka, kasus korupsi yang memburunya segera berhenti. Lihat pula keengganan KPK mengusut Mega-Skandal Century yang langsung melibatkan bekas menteri keuangan Sri Mulyani dan gubernur BI yang kini Wapres Boediono.

Korupsi Bagai Oli Mesin

Adalah Fadli Zon wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga dikenal sebagai pendiri Partai Bulan Bintang amat sinis akan eksistensi KPK.Pembarantasan korupsi menurut Fadli sejatinya hanyalah agenda asing yang telah mencengkeram negeri ini sejak era reformasi 1998. Agenda lain menurut Fadli adalah privatisasi BUMN, penghapusan subsidi, pasar bebas dan globalisasi. Praktik lebih jauh cengkeraman asing itu tercermin ketika UUD 1945 yang telah diamandemen menjadi bercorak kapitalistik-liberalistik.Perubahan UUD 1945 ini niscaya merupakan “kudeta” konstitusi yang telah disponsori asing. Hasilnya sejumlah UU yang dihasilkan DPR kemudian seperti UU Migas, UU Air, UU Penanaman Modal, dan seterusnya, kesemuanya mengacu pada kepentingan asing. Setelah berlangsung sepuluh tahun, menurut Fadli Zon hakikatnya pintu gerbang kolonialisme atau penjajahan baru telah terbuka selebar-lebarnya di negeri ini.

Pemberantasan korupsi ? Dengan sinis Fadli menyatakan sebagai omong kosong. Setengah bercanda Fadli menyatakan korupsi di Indonesia “masih diperlukan” bagai oli diperlukan untuk kerja sebuah mesin. “Cuma, olinya saja yang dikorup jangan mesinnya yang menggerakkan seluruh kendaraan yang dikorup,”ujarnya serius. Bagaimana membebaskan Indonesia dari korupsi, jika sistem politik dan ekonomi yang dianut justru otomatis pasti melahirkan koruptor? Apalagi, katanya, bagi negara-negara miskin di manapun di dunia hampir tidak ada yang bebas dari korupsi. Sebaliknya bagi negara-negara kaya-raya seperti negara di Eropah Utara, mulai Skandinavia, Finlandia, Swedia,dipastikan minim bahkan bebas korupsi. Contoh di dekat kita adalah Singapura yang kaya raya juga sangat minim tindak korupsi. Warganegara Singapura yang berhasil studi di luar negeri dan mencapai gelar doktor, ketika pulang ke tanah-air pasti masuk sebagai pegawai negeri dan bukan masuk ke sektor swasta, karena jaminan hidup sebagai pegawai negeri di Singapura jauh lebih baik dari swasta.

Contoh lain yang lebih telak kata Fadli adalah Amerika Serikat yang menurutnya menjadi besar justru dibangun oleh para “Koruptor” pasca Perang Saudara (Civil War) di akhir abad ke-IXX. Saat itu AS memasuki era Pertumbuhan yang amat cepat dan dijuluki pada era itu sebaga Periode Gilded Age atau era Robber Baron, karena di era itulah lahir para “Baron” para konglomerat, AS, seperti Raja Minyak John D. Rockefeller, Cornelius Vanderbit, Andrew Carnegie, dan JP Morgan. Para “Baron” inilah kemudian yang membangun Amerika menjadi negeri raksasa yang sukses. Sejalan kemajuan di segala bidang di Amerika dan kemakmuran dinikmati rakyat Amerika, maka korupsi pun terkikis di Negeri Paman Sam.

Kembali ke Pemberantasan korupsi di Indonesia yang kini tumpuan harapannya disampirkan ke pundak KPK. Data yang dikemukakan di atas sudah menjelaskan betapa “Gombal” alias sia-sia pemberantasan korupsi. Fakta lain anggaran KPK tak kurang Rp.575 miliar ternyata target yang dicapai dalam menyelamatkan uang negara hanyalah 5% saja. Apalagi kalau membahas penegak hukum lain : Polri. Citra Polri hari ini sungguh babak-belur. Kaburnya Gayus pelesiran ke Bali, sekaligus membongkar kebobrokan aparat Polri. Orang ramai juga menjadi tahu kenapa Polri begitu lamban bahkan menutup-nutupi Skandal manipulasi Pajak Gayus ini. Polri tak mau mengusut, dua orang jendralnya yang jelas-jelas tersangkut kasus Gayus, Polri juga tidak mengusut uang Gayus yang ditemukan di Kotak Deposit milik Gayus di Bank senilai Rp 75 Milyar, juga soal pembebasan blokir uang Gayus senilai Rp 28 Milyar. Apalagi mengusut kaitan Gayus dengan tiga perusahaan milik Group Bakrie yang jelas-jelas disebut di persidangan menyuap Gayus. Polri ogah mengusut fakta-fakta gawat itu, tetapi justru sekadar mengajukan soal manipulasi pajak Gayus di PT SAT senilai Rp 570 jt saja. Wajah hitam Polri ini makin kelihatan hitam saja, dan masyarakat luas pun menuntut agar, kasus Gayus diserahkan ke KPK—yang sejatinya KPK juga gombal itu–, tetapi kemudian presiden SBY justru menginstruksikan, kasus Gayus tetap ditangani Polri saja. Nah Lho!

Pangdam Siliwangi: Kita Duduki Saja Masjid Ahmadiyah

Posted by K@barNet pada 09/03/2011

Bandung – Dalam sosialisasi penerapan Pergub Jawa Barat mengenai pelarangan aktifitas Ahmadiyah ternyata Panglima Kodam III Siliwangi Moeldoko memiliki cara tersendiri. Pangdam bahkan mengajak kepada seluruh umat non Ahmadiyah untuk meduduki tempat ibadah milik Jemaat Ahmadiyah.

Hal itu bertujuan untuk mengajak Jemaat Ahmadiyah kembali ke ajaran agama Islam. Selain itu, ajakan menduduki Masjid Jemaat Ahmadiyah agar mengubah pola anarki yang dipraktikan oleh sejumlah ormas yang menganggap keberadaan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. Moeldoko mengatakan jika Jemaat Ahmadiyah bersikukuh tempat ibadah mereka tidak boleh digunakan oleh non Ahmadiyah, maka kepemilikannya akan diambil alih.

“Kalau masjid Ahmadiyah itu bersifat eksklusif, ya kita ‘serang’ saja. Kita duduki saja (masjid) dengan sajadah. Kita sholat rame-rame,” paparnya, Senin (07/03).

“Wah nanti mereka tidak mau masuk ke masjid pak? Ya satu kali, dua kali pak. Lama-lama mereka mau juga bergabung dengan kita. Keinginan saya setelah kita duduk di masjid Ahmadiyah dengan sajadah, siapa sih yang larang. Orang sholat saja kok dilarang-larang,”

Menurut Moeldoko langkah ini merupakan upaya persuasif untuk mengajak Jemaat Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam. Seluruh pimpinan daerah di Jawa Barat harus ikut dalam pelaksanaan menduduki tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sudah mengeluarkan Pergub yang melarang aktivitas Ahmadiyah.

Bismillahirrohmanirrohim

Demi Allah SWT Saya Bersumpah!

Hari ini tanggal 03 Januari 2011, Jaksa selaku eksekutor melaksanakan putusan Mahkamah Agung/ MA dengan cara menempatkan saya di Lembaga Pemasyarakatan. Tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan yang mana?, sepenuhnya wewenang Jaksa.

Sebentar lagi, sebagai seorang terpidana walau tidak besalah. Masih ada kesempatan saya melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) untuk meraih kebenaran yang bermuara pada keadilan. Dapat dipastikan saya akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Mengingat upaya meraih keadilan akan terus saya perjuangkan sekalipun dari balik terali besi, namun dibawah lindungan Allah SWT.

Selama hampir 2 (dua) tahun saya “DIAM” tidak berarti kami turut merencanakan kejahatan sebagaimana didakwakan pada saya. Namun sebagai penegak hukum, saya menghormati proses yang dilaksanakan dalam rangka menjaga kewajiban lembaga penegak hukum. Sampai saat ini saya menilai sejak penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan, hakim telah dihadapkan kepada Fakta/BAP yang telah membelokan proses teknis yuridis. Sehingga putusan yang ada seperti saat sekarang tidaklah berlebihan jika saya akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan suatu pengharapan peradilan yang jujur, profesional dan berkeadilan masih ada di Bumi Pertiwi ini.

Adapun dugaan kejanggalan/pembelokkan fakta dimaksud antara lain:

1.Pengiriman SMS mengancam tidak jelas, fakta sidang bukan terdakwa, barang bukti HP tidak pernah dibuka apalagi di Rollback untuk melihat siapa pengirim (IMEI) yang menggunakan nomor saya, atau SMS rekayasa.

2.Baju korban tidak pernah dijadikan barang bukti(?)

3. Senjata yang dijadikan barang bukti dengan Proyektil/ Peluru yang mengakibatkan korban meninggal, tidak cocok (Revolver 38, Proyektil diameter 99 mm) dan lain-lain kejanggalan.

Maka seharusnya dalam perkara ini telah terjadi Error in Persona maupun Objekto, menghukum orang yang tidak bersalah dan telah mengesampingkan Alat Bukti Ahli Balistik maupu Forensik terutama Ahli IT yang disumpah.

Saya yakin kebenaran akan menampakkan wujudnya di Bumi Merah Putih. Insya Allah. Amin

Jeruji Besi Polda Metro Jaya, 03 Januari 2011

Hormat Saya

Antasari Azhar
_______________

Politik Balas Dendam
ADA penilaian, apa yang dikembangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap lawan-lawan politiknya sungguh sangat merusak demokrasi, jauh dari etika dan moralitas. Sebagai orang yang saat ini berkuasa atas jalannya roda pererintahan, termasuk insitusi hukum dan kejaksaan, SBY dinilai telah melakukan berbagai rekayasa politik atas orang-orang yang berbeda dengannya. Rekayasa tersebut digemborkan dengan berbagai macam cara, entah isu korupsi atau isu perempuan.
Aktivis Petisi 28 Haris Rusly menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh SBY dalam penegakan hukum diduga hanyalah sebuah rekayasa politik semata. Dalam kasus Antasari Azhar misalnya, Haris 100% yakin bahwa sebetulnya Antasari tidak terlibat. Tetapi nampaknya Antasari tidak berdaya dalam kekuatan politik dan modal yang saat ini sedang berkuasa. Ia pun akhirnya masuk penjara. Lebih jauh Haris menduga bahwa apa yang terjadi pada Antasari sebetulnya adalah salah satu bentuk upaya pelemahan KPK demi mengamankan kepentingan Istana.
“Saya tidak yakin bahwa orang seperti Antasari bermain perempuan sedemikian rupa sehingga sampai membunuh seorang Nasrudin. Sepertinya ini hanyalah rekayasa politik semata,” ujar juru bicara Petisi 28 yang juga mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini saat diskusi penegakan hukum era SBY di Doekoen Coffee, Pancoran, Jakarta, Kamis (8/7/2010).
Lebih jauh ia menyatakan bahwa dalam penegakan hukum SBY sepertinya tebang pilih. SBY diduga mengamankan kawan-kawan dekat Istana yang diduga terlibat dalam soal korupsi, sementara disisi lain menghajar lawan politik dengan isu korupsi dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh dalam penegakan hukum dinilai tebang pilih karena juga hanya berlaku pada orang-orang yang katakanlah sudah tidak punya kekuasanan lagi. Penegakan hukum SBY hanya terjadi pada orang-orang yang sudah berada di luar kekuasaan.
Hal tersebut dapat menimbulkan dugaan bahwa politik yang dikembangkan oleh SBY selama ini adalah politik balas dendam semata.Ia menyingkirkan dengan cara-cara yang tidak etis orang-orang yang tidak lagi berada dipusat kekuasaan dan merugikan kepentingannya. Hal ini diduga akan terus berlanjut dalam politik Indonesia mendatang. Ketika SBY tidak berkuasa lagi, bisa jadi politik balas dedam tersebut akan menimpa dirinya.
“SBY sepertinya saat ini merasa bahwa ia akan berkuasa seumur hidup. Ia akan berkuasa seperti Soeharto. Sehingga ia kini berbuat sewena-wena saat berkuasa. Jangan salah,” ujar aktivis Petisi 28 ini.
Sementara itu, Ali Mukhtar Ngabalin menilai apa yang terjadi di lingkungan Istana juga sebetulnya tidaklah bersih. Lingkungan Istana banyak juga dipenuhi oleh hal-hal yang merugikan Negara dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Sebab itu, bila SBY saat ini sewena-wena dengan memperlakukan lawan politiknya, maka hal tersebut juga bisa jadi menimpa SBY ketika ia tidak lagi berkuasa.
Rakyat Indonesia secara keseluruhan membutuhkan sebuah sikap kepemimpinan SBY yang tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang tidak saja menimpa lawan-lawan yang lemah, tetapi juga kerabat Istana. Juga bukan sebuah penegakan hukum yang bukan rekayasa. Bila itu yang kini dikembangkan SBY, politik Indonesia ke depan akan dipenuhi oleh praktik politik balas dendam. Dan demokrasi di jurang kehancuran.

Skenario Menjerat Antasari Azhar

Munarman: Saudara ‘Jaksa’ Jangan Cengengesan

Posted by K@barNet pada 07/03/2011

Jakarta – Salah satu kuasa hukum terdakwa teroris Abu Bakar Ba’asyir dari Tim Pengacara Muslim (TPM), Munarman, tidak terima namanya disebut-sebut secara pribadi oleh jaksa penuntut umum (JPU). Usai sidang, Munarman pun mengomeli jaksa.

Saat persidangan, JPU menanggapi eksepsi dari pihak Ba’asyir, salah satunya dari kuasa hukum Munarman. Dalam sidang sebelumnya, Munarman menyebutkan dakwaan jaksa ngawur karena menyebut-nyebut Dulmatin bertemu Ba’asyir di kamar suatu ruko milik Ali Miftah, yang berlokasi tak jauh dari Ponpes Al Mukmin Ngruki, dalam rangka mengadakan pelatihan militer di Aceh.

Munarman pun mempertanyakan, dari mana jaksa mengetahui isi pembicaraan itu jika Ba’asyir dan Dulmatin hanya berdua saja di dalam kamar. Apalagi Dulmatin dikabarkan tewas terbunuh polisi pada awal Maret 2010 tanpa sempat didengar kesaksiannya.

Menanggapi eksepsi yang disampaikan Munarman, JPU pun menyebut-nyebut nama Munarman dalam tanggapan atas eksepsi.

“Menanggapi pernyataan keberatan secara lisan salah satu penasihat hukum terdakwa yaitu Munarman. Pertama, pernyataannya hanya sebuah retorika yang kurang santun dan bersifat provokatif. Kedua, pernyataannya tidak menunjukkan tingkat seorang Muslim yang semestinya yaitu memberikan penghormatan yang sudah meninggal dunia,” ujar JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta, Senin (7/3/2011)

Munarman pun protes. “Tolong jangan sebut-sebut nama pribadi, ini kan tim penasihat hukum. Jangan sampai menyatakan itu Munarman saja” tukas Munarman disambut teriakan takbir pendukung Ba’asyir.

“Saya berharap tidak ada lagi penyebutan nama pribadi. Nama saya jangan disebut secara personal. Saudara jangan cengengesan,” cetusnya pada JPU yang lagi-lagi disambut takbir.

Sidang pun ditutup oleh ketua majelis hakim Herry Swantoro. Tak berselang lama, Munarman pun menghampiri meja JPU, dengan muka emosi, Munarman menunjuk-nunjuk jaksa.

Salah satu JPU yang ditunjuk-tunjuk Munarman pun bereaksi menunjukkan muka emosi. Kemudian mereka dihalau dan dilerai oleh polisi Gegana dan beberapa pendukung Ba’asyir.

Massa Ba’asyir pun ada yang bertakbir dan berteriak, “Jaksa nggak tahu malu!” dan “Jaksa kafir!”.

“Oh nggak ada apa-apa itu, saya cuma minta dia jangan bawa-bawa nama pribadi, nggak ada masalah,” jelas Munarman yang dimintai konfirmasi tentang insiden kecil itu usai keluar dari ruang sidang. detikNews

Runtuhnya Demokrasi

Posted by K@barNet pada 07/03/2011

Oleh: Habib Rizieq Syihab
Keruntuhan Demokrasi sudah di ambang pintu. Hal itu ditandai dengan Revolusi Tunisia yang berhasil mengusir diktator demokrasi Ben Ali, yang kemudian berlanjut dengan Revolusi Mesir yang berhasil menggulingkan diktator demokrasi Husni Mubarok. Angin revolusi mulai berhembus ke sejumlah Negara Demokrasi Arab seperti Al-Jazair, Yaman, Libya dan Syria. Bahkan negara-negara Demokrasi Monarki Arab pun mulai terusik, seperti Maroko, Yordania, Saudi, dan negara-negara Teluk.

Selama ini Sistem Demokrasi hanya melahirkan diktator-diktator dunia, dan menghasilkan koruptor kelas kakap, bahkan menciptakan kapitalis-kapitalis internasional yang rakus dan serakah. Sistem Demokrasi adalah sumber problem yang banyak melahirkan gerombolan mafioso dan generasi oportunis, sekaligus merupakan wadah tempat bersemayamnya anjing-anjing penjilat kekuasaan. Hal tersebut karena Sistem Demokrasi merupakan pintu masuk kaum Kapitalis untuk meraih kekuasaan.

One man one vote dalam Sistem Demokrasi telah memberi peluang kepada kaum borjuis untuk membeli suara rakyat, sehingga saat berkuasa mereka berlomba mengeruk kekayaan untuk mengembalikan modal beli suara, sekaligus mengais keuntungan sebesar-besarnya. Sistem Demokrasi merupakan sumber malapetaka dan kehancuran.

Sistem Demokrasi penuh intrik dan tipu muslihat, karena sistem ini selalu bertopeng kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, musyawarah dan mufakat. Padahal, justru sistem ini yang paling tidak berperikemanusiaan, lihat saja bagaimana negara-negara sekutu atas nama Demokrasi memporak-porandakan Iraq dan Afghanistan. Justru sistem ini yang paling tidak menghargai kesetaraan, buktinya kulit berwarna masih menjadi warga kelas dua di negara-negara Barat yang menganut demokrasi. Justru sistem ini yang paling tidak adil, buktinya secara terang-terangan mereka melarang warga muslimah di negeri mereka untuk berjilbab.

Soal musyawarah mufakat dalam Sistem Demokrasi hanya omong kosong. Inti Demokrasi adalah suara terbanyak, bukan musyawarah mufakat. Selain itu musyawarah dalam Demokrasi bisa menghalalkan yang haram, dan bisa pula mengharamkan yang halal. Yang penting tergantung suara terbanyak. Buktinya, Sistem Demokrasi dengan suara terbanyak bisa membolehkan perkawinan sejenis (Homo dan Lesbi), lokalisasi pelacuran, legalisasi perjudian, legitimasi aliran sesat, formalisasi korupsi dan halalisasi segala keharaman. Dan sebaliknya, Sistem Demokrasi dengan suara terbanyak juga bisa melarang jilbab, cadar, tabligh, da’wah, hisbah, pembangunan masjid, madrasah dan pesantren.

ISLAM vs DEMOKRASI

Antara Sistem Islam dan Sistem Demokrasi memiliki perbedaan yang sangat besar dan mendasar serta fundamental, sehingga keduanya mustahil disatukan. Islam dan Demokrasi bagaikan langit dan bumi, umpama matahari dan bulan, seperti lautan dan selokan. Dalam rangka membuka Topeng Demokrasi, maka perlu diuraikan beberapa perbedaan yang sangat prinsip dan fundamental antara Sistem Islam dan Sistem Demokrasi.

Pertama, Sistem Islam berasal dari sumber ilahi karena datang dari wahyu Allah Yang Maha Agung dan Maha Suci, sehingga bersifat sangat sempurna. Sedang Sistem Demokrasi berasal dari sumber insani karena datang dari akal manusia yang lemah dan penuh kekurangan, sehingga sangat tidak sempurna. Karenanya, dalam Sistem Islam hukum dari Allah SWT untuk manusia, sedang dalam Sistem Demokrasi hukum dari manusia untuk manusia.

Kedua, dalam Sistem Islam wajib digunakan Hukum Allah SWT, sedang dalam Sistem Demokrasi wajib digunakan keputusan suara terbanyak. Karenanya, Sistem Islam tunduk kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah, sedang Sistem Demokrasi tidak tunduk kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Ketiga, dalam Sistem Islam tidak dipisahkan antara agama dan negara, sedang dalam Sistem Demokrasi dipisahkan antara agama dan negara. Karenanya, Islam menolak pemahaman sekuler dan segala bentuk sekularisasi dalam berbangsa dan bernegara. Sedang Demokrasi memang lahir dari penentangan terhadap agama, sehingga Demokrasi selalu mengusung sekularisasi dalam berbangsa dan bernegara.

Keempat, dalam Sistem Islam standar kebenaran adalah akal sehat yang berlandaskan Syariat, sedang dalam Sistem Demokrasi standar kebenaran adalah akal sakit yang berlandaskan hawa nafsu kelompok terbanyak. Karenanya, dalam Sistem Islam baik buruknya sesuatu ditentukan oleh Syariat, dan wajib diterima oleh akal sehat. Sedang dalam Sistem Demokrasi baik buruknya sesuatu tergantung hawa nafsu orang banyak, walau pun tidak sesuai Syariat atau pun tak masuk akal sehat.

Kelima, dalam Sistem Islam tidak sama antara suara Ulama dengan suara Awam, antara suara orang Sholeh dengan suara orang jahat. Sedang dalam Sistem Demokrasi suara semua orang sama : Ulama dan Koruptor, Guru dan Pelacur, Santri dan Penjahat, Pejuang dan Pecundang, Pahlawan dan Bajingan, tidak ada beda nilai suaranya. Karenanya, dalam Sistem Islam hanya orang baik yang diminta pendapatnya dan dinilai suaranya, itu pun suara mereka tetap disebut sebagai suara manusia. Sedang dalam Sistem Demokrasi semua orang baik dan buruk disamakan, bahkan suara mereka semua disebut sebagai suara Tuhan.

Keenam, musyawarah dalam Sistem Islam hanya menghaqkan yang haq dan membathilkan yang bathil, sedang dalam Sistem Demokrasi boleh menghaqkan yang bathil dan membathilkan yang haq. Karenanya, dalam Sistem Islam tidak ada Halalisasi yang haram atau haramisasi yang halal, apalagi haramisasi yang wajib, sedang dalam Sistem Demokrasi ada halalisasi yang haram, dan haramisasi yang halal, bahkan haramisasi yang wajib.

Ketujuh, asal-usul Sistem Islam sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam AS, karena sejak Allah SWT menciptakan Adam AS sudah dinyatakan sebagai Khalifah di atas muka bumi sebagaimana firman-Nya dalam QS.2.Al-Baqarah : 30. Dan Sistem Islam tersebut sempurna di zaman Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kaidah dan tatanan kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang beliau praktekkan bersama para Sahabat yang mulia. Allah SWT menyatakan kesempurnaan Islam dalam QS.5.Al-Maidah : 3. Sedang Sistem Demokrasi konon katanya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, tapi yang jelas baru muncul pasca Revolusi Kebudayaan Perancis pd Th.1789 M, yang kemudian lahir Teori Trias Politika karya Rossou, yang kemudian terus dikembangkan dengan berbagai variasi dan aksesoris, dan hingga saat ini tidak pernah sempurna, bahkan makin hari makin tampak bobrok dan busuknya.

Kedelapan, rentang waktu antara sempurnanya Sistem Islam di abad ke-7 pada zaman Nabi SAW (571 – 632 M) dan munculnya Sistem Demokrasi di abad ke 18 pasca Revolusi Kebudayaan Perancis Th.1789 M, menunjukkan bahwa Sistem Islam sekurangnya lebih dulu 11 abad dari pada Sistem Demokrasi. Karenanya, jika ada persamaan antara Sistem Islam dan Sistem Demokrasi, maka bisa dipastikan bahwa Sistem Demokrasi yang menyontek dan menjiplak Sistem Islam, mustahil sebaliknya.

Kesembilan, Sistem Islam telah membuktikan diri sebagai sistem terbaik yang adil, jujur dan amanah sepanjang kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafa’ Rasyidin, serta berhasil mengantarkan umat Islam menjadi umat yang terbaik, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.3. Ali-’Imran : 110. Sedang Sistem Demokrasi sejak kelahirannya hingga kini tak pernah berhasil membuktikan diri sebagai sistem terbaik, bahkan sebaliknya, makin hari makin terkuak bobrok dan rusaknya.

Kesepuluh, Sistem Islam adalah bagian dari kewajiban agama, sehingga penerapannya mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Sedang Sistem Demokrasi bukan bagian dari kewajiban agama, bahkan merupakan penentangan terhadap agama, sehinggga penerapannya hanya akan mendatangkan dosa dan malapetaka.

ISLAM YES DEMOKRASI NO !

Dengan uraian di atas, jelas sekali bahwa Sistem Islam mengungguli Sistem Demokrasi dalam semua hal. Mulai dari keautentikan sumber dan kesempurnaannya, lalu kepatuhan kepada Syariat dan kesehatan akalnya, kemudian keaslian musyawarah dalam makna yang sebenarnya, dan kemurnian asal-usul sejarah serta keindahan peradabannya, hingga keberhasilan pembuktiannya sebagai sistem terbaik yang mendatangkan pahala dan keberkahan ilahi.

Itulah karenanya, para pemuja Demokrasi iri dan dengki terhadap Sistem Islam, dan mereka tidak rela Sistem Islam bangkit dan berjaya kembali. Dalam dunia informasi, tiada hari tanpa propaganda media yang selalu menyudutkan Sistem Islam. Berbagai ucapan, perkataan dan pernyataan terus-menerus dilontarkan untuk memadamkan cahaya Islam. Namun demikian, cahaya Islam akan tetap bersinar, dan akan kembali memperoleh masa jayanya, sebagaimana Allah SWT firmankan dalam QS.61.Ash-Shaff : 8 – 9 dan QS.9.At-Taubah: 32 – 33.

Akhirnya, kita harus berani mengatakan : Islam Yes Demokrasi No ! Hidup Islam Hancurlah Demokrasi ! Allahu Akbar !

SBY-Boediono Disebut Gembong Mafia

Posted by K@barNet pada 26/02/2011

JAKARTA – Mantan Aster KSAD Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi mengkritik pemerintahan SBY-Boediono sukses menjadikan Indonesia sebagai negeri mafia dan preman. Mantan Aster KSAD Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi mengatakan banyaknya purnawirawan TNI bersuara vokal dan kritis kepada Presiden SBY lantaran SBY sudah melenceng dari Sapta Marga.

“TNI itu wajib menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan. Bukan memarakkan kebohongan untuk menutupi kebenaran. Bahkan sampai bikin-bikin sinetron Manohara, Ponari, Ariel, teroris, Susno, Gayus dan lain-lain untuk menutupi kasus Century yang sudah amat gamblang,” kecam Saurip Kadi di Jakarta, Kamis(24/2/2011).

Menurut Saurip, TNI wajib bersikap tegas dalam memimpin. Bukan peragu apalagi malah sibuk berkomentar seperti pengamat. TNI, lanjut Saurip juga tidak boleh gamang.

“Dalam pertempuran kalau pemimpin gamang, pasti korban berjatuhan. Maka cirinya harus cepat dan tegas bersikap dalam bentuk tindakan, bukan sibuk komentar cari simpatik lewat media. Sikap yang peragu, gamang dan tidak tegas seperti itu bikin malu TNI saja, lulusan AKABRI lagi,” jelasnya.

….junjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan. Bukan memarakkan kebohongan untuk menutupi kebenaran. Bahkan sampai bikin-bikin sinetron Manohara, Ponari, Ariel, teroris, Susno, Gayus dan lain-lain untuk menutupi kasus Century….

Lebih jauh Saurip mengatakan, militer itu di seluruh dunia hidupnya dijamin negara karena nyawa pun siap mati untuk negara.

“Nyatanya presidennya dari TNI malah para purnawirawan digusuri. Prajurit mau menyekolahkan anaknya harus ngutang ke koperasi, sementara itu korupsi besar-besaran seperti kasus Bank Century dan sekarang Mafia Pajak dibiarkan,” tandasnya.

SBY-Boediono Sukses Menjadikan Negeri Mafia dan Preman

Saurip Kadi juga menyebut SBY-Boediono sangat berhasil menyuburkan kesemrawutan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga negeri ini pantas dijuluki sebagai negeri mafia dan preman. Terlebih lagi belakangan muncul kasus-kasus mafia seperti mafia perpajakan dan hukum.

“Mafia ada di setiap sektor. Meliputi mafia pajak, mafia tanah, mafia perkebunan, mafia pertambangan, mafia pasar modal, mafia BUMN, mafia cukai, mafia perdagangan komoditi, mafia perbankan, mafia pailit, mafia perkara dan kasus markus, mafia polisi, mafia KPK, mafia hukum, mafia anggaran, mafia pilkada, mafia MA, mafia kejaksaan, mafia MK, mafia lingkaran presiden, dan lain-lain,” ujar Saurip.

….Jadi pantasnya, SBY-BOED disebut gembong mafia, kata mantan Aster KASAD Saurip Kadi….

Kepada SBY-Boediono, Saurip Kadi menyebutnya pantas menjadi gembong mafia. “Jadi pantasnya, SBY-BOED disebut gembong mafia,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Saurip melihat maraknya gerakan ekstrim agama, aliran, dan lain-lain adalah salah satu indikator negara mafia karena gerakan seperti itu adalah alat yang efektif dan murah untuk melindungi praktik-praktik mafia.

“Celakanya yang dikorbankan adalah hak-hak rakyat baik hak milik, hak hidup, hak keamanan, hak asasi manusia dan lain-lain hanya dijadikan sinetronan,” tandasnya

Voa-Islam.COM

Laman