Surat Kabar ‘The Age’ : SBY Lakukan Korupsi Besar dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Surat Kabar ‘The Age’ : SBY Lakukan Korupsi Besar dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Posted by K@barNet pada 11/03/2011

JAKARTA – Surat kabar Australia edisi Jumat 11 Maret 2011 memuat headline perihal sejumlah aksi penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tulisan berjudul “Yudhoyono ‘Abuse Power’” ini terpampang di halaman utama koran terkemuka di Australia The Age pada jumat (11/3/2011) menyebutkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat dalam korupsi besar dan telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

The Age juga menyebutkan bahwa SBY secara pribadi telah campur tangan untuk mempengaruhi jaksa dan hakim dalam melindungi tokoh politik yang korup dan melakukan tekanan terhadap musuh politiknya, sementara itu SBY juga menggunakan layanan intelijen Indonesia untuk memata-matai saingan politiknya.

Disebutkan, bersumber dari bocoran dari Wikileaks yang diperoleh koran The Age, Yudhoyono ternyata pada tahun 2004, pernah memerintahkan Hendarman Supandji, yang saat itu menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarno putri sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan. Bocoran Wikileaks ini diperoleh dari sumber-sumber diplomat.

..Yudhoyono ternyata pada tahun 2004, pernah memerintahkan Hendarman Supandji, yang saat itu menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarno putri..

Bukan hanya itu, SBY juga pernah diam-diam memerintahkan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar memata-matai anak buahnya di kabinet, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra. Pengintaian dilakukan saat Yusril tengah menjalani perjalanan rahasia ke Singapura untuk bertemu Pebisnis Cina.

Yang mengejutkan, dikabar The Age dokumen Wikileaks juga menyebut Ibu Negara Ani Yudhoyono memanfaatkan posisi politiknya untuk mengeruk uang. Istri Presiden Yudhoyono dan kerabatnya menjadi hal yang paling menonjol dalam laporan politik kedutaan AS, diplomat Amerika menyoroti upaya keluarga Presiden “terutama Kristiani Herawati. . . . . untuk mendapatkan keuntungan finansial dari posisi politiknya”. Pada awal 2006 kedutaan berkomentar ke Washington bahwa “Kristiani Herawati semakin berusaha untuk mengambil keuntungan pribadi dengan bertindak sebagai broker atau fasilitator untuk usaha bisnis. . . . . kontak Banyak juga memberitahu kita bahwa anggota keluarga Kristiani itu telah mulai mendirikan perusahaan-perusahaan dalam rangka untuk mengusahakan pengaruh keluarga mereka. “

Kedutaan AS bahkan menyoroti menggambarkan Ani Yudhoyono sebaga “a cabinet of one” dan “the President’s undisputed top adviser” (penasihat tak terbantahkan atas Presiden).

Bukan hanya sebatas SBY dan istri, The Age juga membeberkan bocoran Wikeleaks perihal aksi mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Disebutkan, Kalla menyebar uang jutaan dollar untuk bisa memenangkan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada 2004 lalu..

Mantan Wapres JK memberikan suap untuk mendapat kursi pimpinan Golkar. The Age menyebutkan, Kedubes AS melaporkan Jusuf Kalla membayar suap besar untuk memenangkan kepemimpinan Golkar, salah satu partai terbesar di Indonesia. Hal itu dilakukannya pada saat kongres partai pada Desember 2004. Kabel diplomatik rahasia AS menyatakan, JK mengeluarkan uang jutaan dollar untuk mendapatkan akses mengontrol Partai Golkar.

“Berdasarkan berbagai sumber yang dekat dengan kandidat utama, tim Kalla menawarkan dewan daerah Rp 200 juta (lebih dari US$ 22.000) kepada pemilihnya,” lapor Kedubes AS.

Perwakilan provinsi yang memiliki hak voting yang sama tapi juga dapat mempengaruhi perwakilan daerah di bawahnya menerima Rp 500 juta atau lebih. Berdasarkan kontak dengan pengalaman sebelumnya di kasus ini, pejabat menerima uang muka dan akan mendapatkan pembayaran penuh dari pemenang dalam bentuk cash beberapa jam setelah pemilihan.

Diplomat AS melaporkan 243 suara diperlukan untuk mendapatkan suara mayoritas sehingga calon ketua umum Golkar harus merogoh 6 juta dollar AS atau sekitar Rp 52.785.000.000. Disebutkan pula, salah satu kontak mengklaim bahwa Ketua DPR Agung Laksono telah mengalokasikan Rp 50 miliar atau lebih dari US$ 5,5 juta di event tersebut. [slm/si/kn/dtk]