Koalisi Pemerintahan SBY termkedua ini mestinya lebih mulus, karena koalisi sudah diikat kontrak. Tapi, ber bagai persoalan kemudian memperlihatkan bahwa koalisi tersebut ternyata rapuh. Ujian pertamanya adalah ka sus Bank Century yang bergulir menjadi hak angket di Senayan, hanya satu-dua bulan usia pemerintahan SBY-Boediono. Setelah kasus Century itu kemudian membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpental, koalisi pun dirancang lebih kuat dengan membuat sebuah lembaga baru bernama Sekretariat Gabungan (Setgab). Namun, ujian kedua kembali datang lewat angket mafia pajak, dan sikap partai-partai koalisi kembali terpolarisasi secara tajam.
Dan, di sela-sela bergulirnya hak angket itu, isu reshuffle kabinet selalu mengiringi, mengancam partai-partai anggota koalisi yang berseberangan. Pada saat bersamaan, biasanya pemerintahan SBY mencoba menjalin komunikasi dengan PDIP Perjuangan, yang telah mengklaim diri sebagai oposisi, sehingga memperbesar daya gertak reshuffle. Bila PDIP masuk, Golkar dan PKS disinyalir akan dikeluarkan dari barisan koalisi. Namun, ternyata, Megawati tetap kukuh dengan sikapnya untuk menjadi oposisi.
Berikut sekilas perjalanan pemerintahan SBY-Boediono dan persoalan-persoalan yang menyertainya selama satu setengah tahun terakhir:
TAHUN 2009
18 MEI
Pasangan Capres/Cawapres SBY-Boediono didaftarkan ke KPU. Pasangan bertagline “SBY-Berbudi” ini didukung 23 partai, dengan lima partai sebagai tulang punggungnya, yaitu Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB.
18 AGUSTUS
KPU menetapkan SBY-Boediono sebagai presiden terpilih periode 2009-2014.
1 OKTOBER
Anggota DPR dan DPD dilantik.
3 OKTOBER
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP, Taufiq Kiemas, terpilih sebagai ketua MPR, antara lain atas dukungan dari partai-partai pendukung SBY-Boediono. Saat itu ada upaya menarik PDIP masuk barisan koalisi.
8 OKTOBER
Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2009-2014, dalam Munas VIII Golkar di Pekanbaru, Riau.
14 OKTOBER
SBY menyampaikan Golkar masuk dalam koalisi, dan kerja sama dengan PDIP terhenti di MPR. Dua partai lainnya, Gerindra dan Hanura juga tak masuk.
15 OKTOBER
Kamis pagi, SBY meneken kontrak koalisi. Kamis malam, kontrak diserahkan Boediono kepada enam pimpinan partai di Bravo Media Center, yaitu Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Ketua Umum PD, Hadi Oetomo; Presiden PKS, Tifatul Sembiring; Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali; dan Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir.
16 OKTOBER
Taufiq Kiemas bertemu SBY di Kantor Presiden. Selain membicarakan pelantikan presiden, juga ada agenda plus, yang konon soal pengisian kabinet. Saat itu, kabinet belum diumumkan. Sekjen PDIP, Pramono Anung, mengatakan pembicaraan TK-SBY terus dikomunikasikan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati, yang saat itu di luar negeri.
20 OKTOBER
Pasangan SBY-Boediono dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2009-2014.
21 OKTOBER
Presiden SBY mengumumkan komposisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, yang terdiri atas 34 menteri: 17 menteri dari partai politik, 17 nonpartai.
22 OKTOBER
Presiden melantik 34 menteri
12 NOVEMBER
Usulan hak angket skandal Bank Century diserahkan kepada pimpinan DPR, didukung 139 anggota DPR: PDIP (80), Golkar (24), Hanura (14), PKS (8), Gerindra (8), PAN (3), PPP (1), PKB (1).
1 DESEMBER
Rapat paripurna DPR mengesahkan usulan hak angket yang jumlah pendukungnya membengkak menjadi 503 termasuk Fraksi Partai Demokrat dan merupakan hak angket terbesar sejak Republik ini berdiri.
4 DESEMBER
Melalui proses voting, Idrus Marham yang juga sekjen Golkar, terpilih sebagai ketua pansus.
TAHUN 2010
6 JANUARI
SBY menyampaikan rencana mengevaluasi kabinet, berpedoman pada kontak koalisi, kontrak kinerja, dan pakta integritas.
3 MARET
Opsi C menang dalam paripurna, dengan 325 suara dari Golkar, PDIP, PKS, Gerindra, Hanura, PPP. Sedangkan, opsi A yang didukung Demokrat, PAN, dan PKB, hanya meraih 212 suara. Saat itu, suara untuk mencopot menteri dari mitra koalisi yang tidak sejalan, kian kencang berhembus. APRIL Kongres III PDIP di Bali memutuskan PDIP sebagai partai oposisi. Keputusan hanya dapat diubah melalui KLB atau hak prerogatif Megawati.
5 MEI
Buntut kasus Century, Sri Mulyani menyampaikan surat pengunduran resmi kepada Presiden. Presiden menggelar konferensi pers, mengatakan Sri Mulyani efektif mundur per 1 Juni. Sri menjadi Direktur Pelaksana Grup Bank Dunia. Tapi, banyak dugaan ini bentuk kompromi elite, terutama antara Aburizal dengan SBY.
6 MEI
Sekretaris Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pendukung SBY-Boediono dibentuk di Cikeas, dihadiri pimpinan partai pendukung SBYBoediono. Dalam Setgab, SBY menjadi ketua umum, Aburizal Bakrie ketua harian, dan Syarif Hasan menjadi sekretaris. SBY mengatakan Setgab hanya hanya forum konsultasi, tidak akan mereduksi fungsi kabinet. Dia mengingatkan, Yang kita anut adalah sistem presidensial.
Sepanjang 2010 ini, mencuat kasus Gayus tambunan, yang dikait-kaitkan dengan Aburizal. Antara lain, kepergian Gayus ke Bali pada awa November, bertemu Aburizal, yang kemudian dibantah juru bicara keluarga Aburizal. Sebelumnya, dalam sidang di PN Jaksel, Gayus mengaku menerima 3,5 juta dolar AS atau sekitar Rp 35 miliar dari tiga perusahaan Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal Tbk, PT Arutmin Tbk, dan PT Bumi Resources Tbk.
Belakangan Gayus meralat pengakuannya, usai sidang vonis di PN Jaksel, Rabu, 19 Januari 2011. Sebelumnya, Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana, mengatakan ada 149 perusahaan yang berurusan dengan Gayus. Golkar yang semula defensif, kemudian mendorong hak angket mafia pajak kasus Gayus Tambunan, yang selalu dikait-kaitkan dengan Aburizal. Sebaliknya, Partai Demokrat, yang semula bersuara mendukung hak angket, berbalik arah mengerem hak angket.
20 OKTOBER
Tepat setahun usia pemerintahan SBYBoediono. Satu-dua bulan sebelum tanggal ini, berhembus isu reshuffleyang disampaikan para petinggi Demokrat, seperti Ruhut Sitompul dan Ahmad Mubarok. Beredar kabar 3-5 menteri akan diganti, karena berdasarkan evaluasi Unit Kerja Presiden untuk Penga was an dan Pengendalian Pembangunan, rapor me reka merah. Suasana politik pun semakin pa nas. Dalam berbagai kesempatan Ruhut mengatakan menteri dari Golkar akan direshuffle karena Golkar mengkhianati komitmen koalisi.
DESEMBER
Mencuat gagasan membentuk poros tengah di Setgab. Gagasan ini dipicu kekecewaan partai menengah terhadap dominasi Golkar dan Demokrat di Setgab. Banyak persoalan hanya dibicarakan kedua partai, dan partai lain hanya diminta menyetujui. Wasekjen PPP, Romahurmuzy, menyatakan ada ketidakjujuran dan ketertutupan di Setgab, sehingga PPP, PAN, PKB, dan PKS, perlu me nya tu untuk meningkatkan posisi tawar di Set gab, agar sisa 3,5 tahun pemerintahan lebih baik. Kursi empat partai itu 171, Golkar 106, dan Demokrat 148.
TAHUN 2011
6 JANUARI
Taufiq Kiemas mengatakan Puan Maharani dan pengurus PDIP tak akan masuk kabinet jika ada reshuffle.
2 FEBRUARI
Usulan hak angket mafia pajak disampaikan kepada pimpinan DPR, ditandatangani 111 anggota DPR dari delapan fraksi. Tiga Wakil Ketua DPR yang menerima usulan itu —Priyo Budi Santoso (Golkar), Anis Matta (PKS), Pramono Anung (PDIP)— ikut membubuhkan tanda tangan, sehingga total penandatangan menjadi 114. Ke-114 pengusul adalah: Golkar (75), PDIP (15), PKS (10), PAN, (1), PKB (1), PPP (2), Hanura (8), Gerindra (2)
16 FEBRUARI
Golkar dan Demokrat berseteru pada sidang paripurna yang mengagendakan pembentukan Pansus Hak Angket Mafia Pajak.
22 FEBRUARI
Hak Angket Mafia Pajak kandas dalam rapat paripurna DPR, setelah penolak hak angket menang dengan selisih dua suara, yaitu 266, dibanding pendukung angket 264. Penolak hak angket: Partai Demokrat (145), PAN (43), PPP (26), PKB (26), Gerindra (26). Pendukung hak angket: Golkar (106), PDIP (86), PKS (56), Hanura (16), PKB (2: Lily Wa hid dan Effendi Choirie –yang kemudian di- recall).
1 MARET
Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, SBY menyatakan sedang mengevaluasi dua partai yang melanggar kontrak koalisi. SBY menekankan, kontrak berisi 11 butir itu berlaku di eksekutif maupun legislatif, dan satu periode: 2009-2014. Partai yang tak lagi bersedia mematuhi koalisi, kata SBY, tak bisa bisa bersama lagi dalam koalisi.
Berselang dua-tiga jam dari statemen SBY itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa berkunjung ke kediaman Megawati di Jl Teuku Umar. Tapi, Megawati dan Puan Maharani bepergian ke luar rumah, sehingga yang menemui Hatta hanya Taufiq Kiemas.
2 MARET
Di Wisma Negara antara SBY selaku ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, bertemu pimpinan Partai Demokrat. Partai lain yang bertemu SBY adalah PKB.
3 MARET
Ruhut mengatakan PKS dan Golkar dalam bahaya, dan tinggal menghitung hari untuk dikeluarkan dari koalisi. Dia meminta kedua partai tersebut bersiap menjadi oposisi, terlebih PD sedang membina hubungan dengan PDIP dan Gerindra.
Hari itu, mencuat kabar Puan Maharani, Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Negara di kepengurusan DPP PDIP, bertemu SBY di Cikeas. Dugaan menguat karena Puan tak hadir dalam rapat di DPP PDIP Lenteng Agung. Belakangan, pertemuan dibenarkan Taufiq Kiemas dan petinggi PDIP lain.
Taufiq Kiemas memberi isyarat bahwa Indonesia tak mengenal koalisi, sehingga sama saja bagi PDIP: di luar atau di dalam pemerintahan. Tapi dia menyerahkan keputusan kepada Puan.
Saat itu sudah beredar nama-nama anggota kabinet untuk PDIP dan Gerindra yang akan menggantikan menteri-menteri dari PKS. Dari PDIP, Puan Maharani menjadi menteri sosial, Arif Budimanta calon menristek, Imam Sugema calon menkominfo. Dari Gerindra, Prabowo Subianto (ketua Dewan Pembina) menjadi menteri pertanian, menteri BUMN, atau menteri dalam negeri. Nama-nama lainnya, antara lain ketua umum Gerindra, Suhardi; hingga Dahlan Iskan.
6 MARET
- Di DPP Golkar, Aburizal berpidato bahwa Golkar sudah kenyang dengan pengalaman dan kekuasaan. Makanya kami tidak akan mau mempersoalkan jabatan dua atau tiga menteri saja, katanya.
- Hari itu, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, pemerintahan SBY tak berjalan efektif karena banyaknya gangguan (istilah ulil ditorpedo) dari parpol. Dia menyarankan Golkar dan PKS keluar dari koalisi. Menurutnya, koalisi yang ideal terdiri atas Demokrat, PKB, PAN, dan PDIP, plus PPP dan Gerindra. Dia mengatakan negosiasi masih berlangsung, dan Presiden tak keberatan de ngan syarat yang diajukan Megawati.
8 MARET
SBY-Aburizal bertemu. Hasilnya, koalisi tetap berjalan di 3,5 tahun pemerintahan. Tapi, akan disusun kesepakatan baru untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik, dengan koridor yang jelas, sehingga di luar koridor itu maneuver tetap dibolehkan. Dua-tiga jam sebelumnya, berlangsung Rapat Konsultasi Golkar di Hotel Sultan, dihadiri DPD Golkar se-Indonesia. Hasilnya, ada tiga pendapat: meninggalkan koalisi dan menjadi penyeimbang di parlemen; tetap di koalisi dan meminta penegasan posisi dan tujuan koalisi; menyerahkan keputusannya kepada Ketua Umum.
9 MARET
Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urba ning rum, menyatakan partainya hanya meng inginkan koalisi yang benar-benar mendukung pemerintah, karena koalisi adalah bekerja sama. Karena itu, reward and punishment adalah hal yang sudah seharusnya, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.
10 MARET
Di Kantor Presiden, saat membuka sidang ka binet paripurna, SBY mengatakan koalisi harus ditata kembali, sesuai hakikat ber koa lisi. SBY membacakan salinan kesepa katan koalisi, yang alinea pertama berbunyi, “Pada hari ini Kamis, tanggal 15 Okto ber 2009, ka mi pim pinan partai politik X, (jadi masing-ma sing partai), telah bersepakat un tuk berkoalisi, bu kan untuk masing-ma sing, dan mendu kung penuh suksesnya Pemerin tahan SBY-Boe diono 2009-2014 baik di bi dang eksekutif maupun dalam bidang legislatif.” Soal reshuffle, SBY memberi sinyal tak akan dilakukan. Bahkan mengatakan desakan merombak kabinet tidak logis. Presiden juga mengatakan nama-nama men teri yang beredar di media, bukan berasal dari dirinya.
13 MARET
Tak terjadi reshuffle, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan pihaknya diberi harapan semu. “(Seperti) Dikeret dan dilipat, dikeret dan dilipat… Jangan ganggu-ganggu atau undang-undang kita lagi.” Soal dukungan Gerindra pada angket mafia pajak, Muzani menyebutnya sebagai sedekah politik.
16 MARET
Partai yang tergabung dalam Setgab bertemu di Hotel Sultan. Hasil yang diklaim, anggota Setgab sepakat tidak lagi saling serang. Syarif Hasan juga mengklaim telah disepakati “road map” koalisi ke depan. Pertemuan Setgab yang selama ini ha nya dilakukan saat ada persoalan, juga akan di perbaiki, dengan menggelar pertemuan rutin: sekali tiga bulan dipimpin SBY, sekali sebulan dipimpin Aburizal, dan pertemuan rutin sesuai kebutuhan dipimpin Syarif Hasan.
17 MARET
Megawati menyampaikan penolakan menjadi bagian partai koalisi, saat berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah. Keputusan menjadi oposisi, kata dia, hanya bisa diubah melalui kongres luar biasa (KLB). Kalaupun dia menggunakan hak prerogatif untuk masuk koalisi, tetap harus melalui KLB. Megawati menga takan reshuffleadalah urusan partai-partai yang berkoalisi. Bukan masalah PDIP.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar