Revolusi untuk Mengubur Korupsi

Revolusi untuk Mengubur Korupsi

Sambil menyatakan siap diperiksa berkaitan dengan kasus Bank Century (13/11), Wapres Budiono menyatakan bahwa dana talangan yang dikucurkan Rp6,7 trilliun, menurut wapres, dana tersebut tidak hilang karena asetnya masih ada dan sudah beroperasi normal.

Namun tampaknya Wapres lupa bahwa BLBI yang dikucurkan 1998 sebanyak lebih dari 600T sampai hari ini (sudah 11 tahun) toh tidak bisa kembali, bahkan membebani APBN puluhan T/tahun. Selain itu, ada yang aneh dengan kebijakan bail out Century. Ini bisa kita lihat dari hasil wawancara Majalah Trust (15 Des 2008) dengan Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani. Sewaktu Bank Century disuntik 2,5T,CAR-nya sudah lebih dari 10%. Artinya, dana LPS sebesar 6,7T-2,5T = 4,26T bukanlah untuk menyelamatkan Bank Century yang dinilai menimbulkan bahaya sistemik, tapi untuk keperluan lain!    

Artinya, jika pernyataan Firdaus Jaelani di atas benar, maka aroma korupsi pada bail out  sangat menusuk hidung. Para ekonom berpendapat bahwa BPK dan PPATK harus mengungkap siapa-siapa deposan besar di Bank Century dan benarkah rumor yang beradar di masyarakat bahwa duit Century untuk kampanye? 

Jika kita hubungkan masalah ini dengan gonjang-ganjing cicak-buaya pasca dibukanya rekaman Anggodo yang melibatkan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, maka tentu mengharapkan penyelesaian kasus Bank Century melalui pengadilan adalah sesuatu yang hampir mustahil. Bahkan hak angket DPR diperkirakan bakal gagal membuka kasus Bank Century mengingat konstelasi politik di DPR yang sangat pro penguasa.  

Dan negeri yang terkenal jagoan korupsi ini tak bakal bisa menyelesaikan masalah korupsi ini dengan cara-cara konvensional. Bahkan KPK yang telah direkayasa agar mandul ini diprediksi bubar pada tahun 2012. Oleh karena itu, ada pemikiran bahwa perlu revolusi untuk mengubur korupsi.  

Revolusi yang bagaimana? Ya revolusi kehidupan berbangsa dan bernegara secara total. Kaffah. Bangsa dan negara ini harus berani berhenti dari membebek rezim ekonomi dunia, yakni kaum neolib yang telah menjajah dan menghisap kekayaan dunia dengan utang dan segala rekayasa ekonomi mereka. Merekalah yang telah mengirim para Economic Hit Man semacam John Perkins untuk mengajarkan cara-cara korupsi kepada para pejabat kita supaya mereka leluasa merampok kekayaan kita. Bangsa dan negara ini harus berani mengambil gaya hidupnya sendiri, yang diwarisi dari para sultan yang telah memerintah di negeri ini dengan menerapkan syariat ilahi.   

Tentu harus dimulai dari pusat kekuasaan. Harus ada kesungguhan bahwa pusat kekuasaan yang ada melakukan revolusi total, bukan pura-pura, untuk merombak seluruh pemikiran perasaan bangsa ini, orientasi hidupnya, dan cita-citanya. Pusat kekuasaan sebagai pembawa obor revolusi menerangi jalan yang hendak ditempuh bangsa ini dalam menjalani hidup ini. Tentu jalan yang harus di tempuh adalah jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Dzat Yang Maha Benar, Al Haqq, Dialah Allah SWT Al Malikul Haqqul Mubin!  

Dialah Dzat yang telah menggariskan agar jangan ada pejabat yang korup. Dia SWT berfirman:“Barangsiapa yang berkhianat (korup) dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.. (QS. Ali Imran 161).

Rasulullah saw. memberikan peringatan kepada pejabat yang baru diangkat. Beliau saw. memanggil Muadz bin Jabal r.a. yang baru beliau angkat sebagai Wali Negeri (Gubernur) Yaman.  Beliau  saw. bersabda: “Tahukah engkau kenapa aku mengutusmu?.  Agar jangan engkau mengambil sesuatu tanpa izinku sebab itu adalah ghulul (korupsi)”. Lalu beliau saw. membacakan firman Allah QS. Ali Imran 161.  Lalu beliau bersabda: Untuk inilah aku memanggilmu, maka laksanakan pekerjaan anda”. (HR. Tirmidzi).     

Dalam system Islam para penguasa wajib selalu menjadikan pelayanan untuk kemasalahatan rakyat sebagai core pemerintahan, bukan kemasalahatan segelintir konglomerat atau pejabat, apalagi orang-orang asing!   Kemaslahatan rakyat tentu dalam arti yang hakiki, yakni yang dihalalkan oleh Allah SWT, Dzat Yang Maha Tahu mana yang maslahat dan mana yang mafsadat buat hamba-Nya.    

Untuk itu sistem politik syariah membatasi bahwa pejabat pemerintah hanya dipilih dari orang-orang yang bertaqwa, yang takut memikul beban korupsi di akhirat kelak, sekalipun hanya sebatang jarum!  Karenanya korupsi dimensinya bukan hanya persoalan kekuasaan dunia, tapi ada juga pertanggung jawaban di akhirat kelak!  Sehingga system ini sangat tegas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi apalagi mafia koruptor!  

Pertanyaannya buat kita semua, kapan kita meninggalkan system jahiliyah (system bodoh) yang tak pernah mampu mengatasi korupsi selama ini, dan menggerakkan revolusi untuk mengubur korupsi?  Wallahua’lam!