Jakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen Negara tengah dibahas antara DPR dan Pemerintah. Namun yang lebih penting sebenarnya adalah mengubah kultur lembaga intelijen menjadi lebih profesional.
"Yang jauh lebih penting bukan Undang-undang tapi mengubah kultur dan mindset lamanya. Dari yang semula main tangkap menjadi lebih profesional," ujar pengamat intelijen, Suripto.
Suripto mengatakan itu dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Mengkritik RUU Intelijen' di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2011).
Menurut Suripto, sikap lama intelijen negara itu adalah bekerja atas dasar kepentingan penguasa, bukan berdasar kepentingan negara. Pasca reformasipun sikap lama itu masih dipakai lembaga intelijen.
"Misal kasus Munir yang belum terungkap. Bukankah itu praktik lama?" imbuh politisi PKS ini.
Untuk merubah sikap tersebut, lanjut Suripto, memang tidaklah mudah. Namun hal itu bisa dilakukan dengan merekrut anggota intelijen baru yang lebih profesional.
"Anggota baru yang profesional itu akan menggantikan anggota lama yang mindsetnya lama," kata mantan Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
Dalam RUU Intelijen, pemerintah mengusulkan adanya kewenangan pemeriksaan intensif dan penyadapan pada kerja intelijen. Kewenangan intelijen ini dipertanyakan Kontras.
Menurut Ketua Dewan Federasi Kontras Usman Hamid, pemeriksaan intensif sama saja dengan penangkapan. Dalam konteks HAM, penangkapan bisa menimbulkan kontrovers
Tidak ada komentar:
Posting Komentar