Selama SBY dan Boediono berkuasa, sistem ekonomi yang dikembangkan Indonesia begitu liberal. Bahkan, lebih liberal dari Amerika Serikat.
Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Letjen (purn) Kiki Syahnakri, membandingkan sikap Indonesia dengan Republik Rakyat China dan Jepang. Menurutnya, dibandingkan Indonesia, kedua negara di Asia timur itu lebih serius dalam mengedepankan agenda dan memperjuangkan kepentingan nasional.
“China menerima dan mengikuti praktik liberalisasi. Tetapi di saat bersamaan pemerintah China menerbitkan berbagai regulasi yang melindungi kepentingan rakyatnya. Jepang pun begitu. Mereka mendukung pasar bebas di negara lain. Sementara di dalam negeri, mereka menerapkan proteksi,” katanya ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka Online.
Sementara Indonesia, sambung mantan wakil Kepala Staf Angkatan Darat itu, membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak asing untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam di negara ini. Ia menyesalkan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk menguasa sumber daya alam nasional hingga 150 tahun dan menguasai saham hingga 95 persen.
Keadaan ini semakin buruk, sambung Kiki, manakala model kepemimpinan nasional di Indonesia tidak memperlihatkan tanda-tanda keberanian untuk memperjuangkan kepentingkan nasional.
Untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran yang diakibatkan sistem liberal kebablasan ini, Kiki berpendapat, tidak ada ada jalan lain kecuali mengkaji ulang amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945.
“Kaji ulang ini bukan berarti kembali ke naskah asli. Tapi, harus memperbaiki pasal-pasal yang bernafas terlalu liberal,” demikian Kiki.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar