Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Barat menolak keras program Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pasalnya, BLSM bisa dijadikan alat
politik partai penguasa dalam mengelola elektibitasnya.
Hal itu dikatakan Sekretaris DPW PBB Prov Jawa Barat Alit Rahmat di Markas Wilayah PBB Jawa Barat , Bandung, Alit Rahmat berkaca pada program serupa
sebelumnya, BLT, yang hanya dijadikan alat politik. “Kita akan menolak
itu (BLSM),” ujar dia.
Lebih lanjut menurutnya, Partai Bulan Bintang akan mengecam adanya indikasi praktek-praktek transaksional Parpol yang ada di DPR.
Menurutnya, bila akhirnya pemerintah tetap keukeuh ingin BLT, maka kami PBB
akan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut serta
mengawal kebijakan ini. Tujuannya tak lain agar benar-benar kebijakan
ini terawasi dengan baik dan tidak ada muatan lain di dalamnya.
“Kita akan mendorong, kalau bisa KPK ikut dalam pembahasan BLT itu
sehingga bisa transparan. Kita menghindari adanya indikasi transaksional
partai-partai DPR. Karena di daerah-daerah BLT, bansos-bansos sudah
menjadi ikon, modus operandi, ya pilkada mengikuti gaya ini,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar