TEMPO.CO, Jakarta
- Presiden Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu F.X. Arief
Poyuono mengatakan, menteri yang mendaftar sebagai calon berpeluang
besar menyelewengkan anggaran. Menurut dia, untuk menghindari
penyelewengan anggaran, menteri yang turut mendaftar sebagai caleg harus
mundur.
"Setiap akhir tahun, para menteri biasanya jorjoran menggunakan dana APBN untuk pemasangan iklan," kata Arief Poyuono, Senin, 13 Mei 2013.
Dia menjelaskan, iklan yang dibuat menteri sesengguhnya untuk promosi program kementerian. Hanya, ini dapat dimainkan oleh para menteri yang ikut caleg untuk promosi diri. Menteri, kata dia, mempunyai kekuasaan dan wewenang yang besar. Ini bisa digunakan oleh para menteri untuk penyelewengan anggaran, membuat kebijakan dan program kementerian untuk keuntungan caleg menteri itu secara pribadi.
"Anggaran kementerian besar dan sulit diawasi. Kita sangat khawatir itu diselewengkan," tuturnya saat ditemui di lantai satu gedung Mahkamah Konstitusi. "Lihat saja mereka. Mereka muncul di iklan setiap hari. Walaupun berbaju menteri, mereka tetap membawa nama pribadi."
Dia menjelaskan, menteri yang ikut menjadi caleg besar kemungkinan akan menggunakan program pemerintah untuk memperkenalkan dirinya. Menteri, kata dia, akan bepergian ke berbagai daerah sesuai programnya. Namun di setiap kunjungan dia akan mengumpulkan suara. Misalnya memberi bantuan tunai untuk rakyat saat harga BBM dinaikkan. Menteri akan turun langsung ke lapangan, kemudian akan meraih simpati rakyat untuk memilihnya nanti pada pemilu. "Ini suatu kesalahan besar," ujarnya.
Sekretaris Jenderal FSP BUMN Bersatu, Satya Wijayantara, mengatakan, penghabisan anggran sisa APBN biasanya digunakan untuk iklan dan pemasangan billboard untuk program pemerintah. Namun, kata dia, yang muncul pada iklan itu adalah para menteri yang akan jadi caleg itu sendiri. "Yang paling jelas itu iklan Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, yang muncul di televisi nasional belakangan ini," ujarnya.
Arief dan Satya mengajukan pengujian materiil untuk Pasal 51 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Mereka menganggap pasal itu telah menyalahi hak konstitusi dan membuat para menteri memiliki peluang lebih besar sebagai caleg karena memiliki kekuasaan. Sebagai pemohon, mereka sangat optimistis permohonan ini akan dikabulkan. "Jika MK memang ingin hasil pemilu bisa lebih jujur dan lebih berkualitas, menteri harus mundur," ujar Arief.
"Setiap akhir tahun, para menteri biasanya jorjoran menggunakan dana APBN untuk pemasangan iklan," kata Arief Poyuono, Senin, 13 Mei 2013.
Dia menjelaskan, iklan yang dibuat menteri sesengguhnya untuk promosi program kementerian. Hanya, ini dapat dimainkan oleh para menteri yang ikut caleg untuk promosi diri. Menteri, kata dia, mempunyai kekuasaan dan wewenang yang besar. Ini bisa digunakan oleh para menteri untuk penyelewengan anggaran, membuat kebijakan dan program kementerian untuk keuntungan caleg menteri itu secara pribadi.
"Anggaran kementerian besar dan sulit diawasi. Kita sangat khawatir itu diselewengkan," tuturnya saat ditemui di lantai satu gedung Mahkamah Konstitusi. "Lihat saja mereka. Mereka muncul di iklan setiap hari. Walaupun berbaju menteri, mereka tetap membawa nama pribadi."
Dia menjelaskan, menteri yang ikut menjadi caleg besar kemungkinan akan menggunakan program pemerintah untuk memperkenalkan dirinya. Menteri, kata dia, akan bepergian ke berbagai daerah sesuai programnya. Namun di setiap kunjungan dia akan mengumpulkan suara. Misalnya memberi bantuan tunai untuk rakyat saat harga BBM dinaikkan. Menteri akan turun langsung ke lapangan, kemudian akan meraih simpati rakyat untuk memilihnya nanti pada pemilu. "Ini suatu kesalahan besar," ujarnya.
Sekretaris Jenderal FSP BUMN Bersatu, Satya Wijayantara, mengatakan, penghabisan anggran sisa APBN biasanya digunakan untuk iklan dan pemasangan billboard untuk program pemerintah. Namun, kata dia, yang muncul pada iklan itu adalah para menteri yang akan jadi caleg itu sendiri. "Yang paling jelas itu iklan Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, yang muncul di televisi nasional belakangan ini," ujarnya.
Arief dan Satya mengajukan pengujian materiil untuk Pasal 51 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Mereka menganggap pasal itu telah menyalahi hak konstitusi dan membuat para menteri memiliki peluang lebih besar sebagai caleg karena memiliki kekuasaan. Sebagai pemohon, mereka sangat optimistis permohonan ini akan dikabulkan. "Jika MK memang ingin hasil pemilu bisa lebih jujur dan lebih berkualitas, menteri harus mundur," ujar Arief.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar