SISTEM PEMERINTAHAN, SISTEM PRESIDENSIAL, SISTEM PARLEMENTER DAN DEMOKRASI

SISTEM PEMERINTAHAN - Ada beberapa sistem pemerintahan yang dikenal di dunia yang sangat populer dianut oleh beberapa negara. Sistem pemerintahan diperlukan dalam menjaga kestabilan penyelenggaraan negara sehingga proses penyelenggaraan yang terjadi mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut. Sistem pemerintahan perlu dipahami sebagai sebuah kesepakatan bersama antara pemerintah dan warga negara dan seluruh elemen negera. 

Gerakan separatisme di beberapa negara terjadi diakibatkan sistem pemerintahan yang dirasa memberatkan bagi warga negara atau merugikan rakyat. Hal tersebut tentu saja mengganggu kestabilan negara yang dapat berdampak kepada rusaknya sendi-sendi ekonomi, politik dan bidang lainnya di neagara tersebut ayng pada akhirnya dapat menyebabkan runtuhnya negara tersebut. Mari sama-sama kita simak tulisan berikut ini tentang sistem pemerintahan negara.

TUJUAN SISTEM PEMERINTAHAN

Adapun tujuan sistem pemerintahan antara lain :

1. Menjaga kestabilan masyarakat, 

2. Menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, 

3. Menjaga fondasi pemerintahan, 

4. Menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan 

Sistem pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan yang bisa menjamin kontinuitas demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut

BEBERAPA SISTEM PEMERINTAHAN

Beberapa sistem pemerintahan yang dikenal di dunia antara lain :

1. Presidensial

2. Parlementer

3. Semipresidensial

4. Komunis

5. Demokrasi liberal

6. Liberal

1. SISTEM PRESIDENSIAL

Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

2. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.

3. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

CIRI-CIRI SISTEM PRESIDENSIAL

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :

Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).

Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PRESIDENSIAL

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.

2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.

3. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:

1. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas

4. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

2 SISTEM PARLEMENTER

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

CIRI-CIRI SISTEM PARLEMENTER

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.

2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.

Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

3. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

4. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

5. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PARLEMENTER

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.

2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.

3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.

3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.

4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya..

3. SISTEM DEMOKRASI

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat).[4] Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja. Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu. 

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan.[11] Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.[11]

SEJARAH DEMOKRASI

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat.

Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri dari 1,500 negara kota (poleis) yang kecil dan independen.  Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi. Diantaranya terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru masa itu yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun dari sekitar 150,000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat mereka.

Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada 510 SM hingga 27 SM. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan dimana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di Majelis.

BENTUK-BENTUK DEMOKRASI

Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan

a. Demokrasi langsung

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

b. Demokrasi perwakilan

Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

Rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial.

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi". 

Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

1. Kedaulatan rakyat;

2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;

3. Kekuasaan mayoritas;

4. Hak-hak minoritas;

5. Jaminan hak asasi manusia;

6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur;

7. Persamaan di depan hukum;

8. Proses hukum yang wajar;

9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;

10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;

11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

ASAS POKOK DEMOKRASI

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:

Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan

Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

CIRI-CIRI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS

Pemilihan umum secara langsung mencerminkan sebuah demokrasi yang baik

Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).

Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum

Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.

Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

MEMAHAMI MEDIA LITERACY DI ERA INFORMASI

MEMAHAMI MEDIA LITERACY ATAU DIGITAL LITERACY DI ERA INFORMASI. Dalam kesempatan memberikan kuliahnya, Hidayat Nahwi Rasul menyampaikan tentang Media Literacy. Artikel berikut merupakan rangkuman seputar Media Literacy. Perkembangan media menjadi sebuah industry yang dimiliki konglomerasi yang kemudian mereka masuk ke dunia politik sehingga disamping ada kepentingan ekonomi ada juga kepentingan politik. Konglomerasi industry pers berkembang ke industry lainnya seperti industry minyak dst. Bisa kita lihat di tahun politik ini, dimana beberapa stasiun Televisi Swasta Nasional yang berlomba-lomba menampilkan tokoh-tokoh elit politik untuk menguak kasus-kasus korupsi ke hadapan publik. Stasiun Televisi yang satu dan yang lainnya bisa memiliki kepentingan yang berbeda jika sudah ditunggangi kepentingan politik. Pers memiliki agenda setting, yaitu apa yang dianggap penting oleh media sehingga membentuk opini masyarakat untuk juga menganggap penting hal tersebut.

PENGARUH RATING TERHADAP NILAI UANG BEREDAR DI MEDIA

Diperkirakan nilai iklan yang beredar di dunia pertelevisian Indonesia saat ini berkisar Rp 47 T per tahun. Sebagai contoh : acara Bukan Empat Mata yang punya rating cukup tinggi memiliki income Rp. 3,5 miliar setiap malamnya dimana setiap iklan yang muncul bernilai 250 juta perak per detik. Presenter utama Tukul Arwana berhonor sekitar Rp. 60 juta per malam. Untuk menjaga rating tetap tinggi, Tukul dijaga dan diarahkan sedemikian untuk menjaga kredibilitasnya sehingga tetap menarik atensi masyarakat.


DAMPAK PORNOGRAPHY TERHADAP RATING MEDIA

Pada dasarnya rating-lah yang mendatangkan uang bagi televisI. Lembaga Survey, people matter merupakaN tools yang digunakan untuk mengukur rating, dimana menonton diatas 8 detik sudah dianggap menonton. Acara yang dapat meninggikan rating, antara lain pornography. Oleh karena itu tak heran jika kemudian pornography digunakan secara massive untuk meningkatkan rating. Ketika terkuaknya berita tentang Ariel Peter Pan beberapa tahun yang lalu, hampir semua media antri untuk menampilkan Ariel untuk menyedot perhatian masyarakat sehingga dapat meningkatkan rating.

Ini menunjukkan masyarakat sudah dibuat sakit karena lebih senang menyaksikan pornography secara massive yang dilakukan oleh televisi pada umumnya. Media meng-engineer hal-hal yang mereduksi moralitas masyarakat. Adanya pembiaran oleh pejabat pemerintah. Empat Mata diubah menjadi Bukan Empat mata. Ini yang kemudian harus diatur oleh pemerintah. Sebab hal ini berdampak langsung terhadap moralitas masyarakat.

Hidup sekarang ini merupakan hidup dijaman akhir. Banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat.  Tawuran merupakan buah dari tontonan kekerasan saat ini. Film Action (kekerasan), game dll menjadi inspirasi teenagers dalam berperilaku. Menonton pornography identik dengan orang belajar 12 jam. Otak diporsir untuk menyedot perhatian.


PENTINGNYA MEMAHAMI MEDIA LITERACY DI ERA INFORMASI

Masyarakat menganggap berita di surat kabar adalah sebuah kebenaran public. Koran dianggap lebih benar daripada Al Quran. Kemampuan secara efektif dan efisien dalam memahami media merupakan media literacy. Jadi, media literacy adalah kemampuan menganalisa berita yang ada di media mana yang layak dan mana yang tidak layak dikonsumsi.

Teknik Framing dan Agenda Setting merupakan upaya pers dalam menghasilkan berita di media. Framing berarti mengarahkan perhatian public kepada sebuah topic sehingga terbentuk opini yang diharapkan sesuai dengan agenda setting.

KEBUTUHAN POKOK MELAMBUNG, INI PENYEBABNYA

KEBUTUHAN POKOK MELAMBUNG - Ini sudah menjadi berita usang dan kejadian rutin setiap ada berita-berita mencuat yang bisa dikaitkan dan bisa merasionalisasi kenaikan harga kebutuhan pokok, maka para pedagang langsung serta merta menaikkan harga bahan pokok. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa penyebab melambungnya kebutuhan pokok tersebut? Bagaimana mengatasinya? Dimana peluang elit politik dalam mengatasi masalah ini?

Tulisan berikut akan coba membahas hal-hal seputar kebutuhan pokok yang semakin melambung tersebut. Silakan memberikan komentar anda. Kondisi seperti ini tentu memperkeruh atmosfer tahun politik sekarang ini yang berdampak langsung terhadap kondisi politik Indonesia saat ini.

BEBERAPA PENYEBAB MELAMBUNGNYA KEBUTUHAN POKOK

Sudah menjadi rahasia umum bahwa transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam komposisi biaya barang kebutuhan pokok. Perubahan biaya transportasi dapat menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun seberapa besar kenaikan biaya transportasi tersebut? Hal ini perlu pengaturan. Apa yang terjadi di pasar Indonesia, hal tersebut tidak sepenuhnya terkontrol dimana sistem yang ada menganut mekanisme pasar bebas. Sehingga kenaikan kebutuhan pokok dapat terjadi tanpa ada yang mengaturnya. Itulah yang dirasakan oleh masyarakat lapis bawah. Saat Inspeksi Mendadak alias sidak dilakukan oleh instansi terkait, para pedagang dengan wajah memelas memberikan harga yang murah meriah, namun pada kenyataannya dilain waktu berbeda menghadapi pembeli.

Berikut ini beberapa faktor yang dapa menyebabkan melambungnya harga bahan kebutuhan pokok nasional.

1. Inflasi

Merosotnya nilai mata uang terhadap mata uang asing menyebabkan harga import barang relatif lebih mahal dari biasanya. Hal ini dapat terjadi pada periode tertentu dimana perilaku konsumtif masyarakat mendorong untuk belanja lebih banyak dari biasanya. Contoh : pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

2. Banyaknya Uang Beredar

Pada saat kenaikan gaji PNS diumumkan atau gajii ke-13, maka pedagang menganggap banyak uang beredar di masyarakat sehingga pedagang mengambil kesempatan itu untuk menaikkan harga barang dan jasa.

3. Meningkatnya permintaan pada suatu jenis barang kebutuhan pokok

Biasanya hal ini terjadi pada saat menjelang hari libur keagamaan seperti menjelang Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha (untuk hewan kurban). Kenaikan permintaan pada momen seperti ini sebetulnya hanya kamuflase saja. Sebab pada dasarnya kebutuhan makan manusia tidak berubah sepanjang waktu, sama saja antara sebelum puasa ramadan baik selama puasa ramadan. Hanya saja kekuatiran masyarakat akan kenaikan harga barang dapat menimbulkan persepsi kekurangna stock di pasaran sehingga memborong dalam jumlah lebih banyak dari biasanya.

4. Berkurangnya pasokan bahan kebutuhan pokok

Hasil pertanian sering mengalami pasang surut dalam jumlahpasokan, terutama yang masih sangat bergantung dengan musim / alam. Oleh karena itu stabilitas harga menjadi lebih sulit terkontrol. Hal ini memerlukan suplai alternatif untuk menekan melambungnya harga bahan kebutuhan pokok.

5. Ekonomi biaya tinggi akibar birokrasi berbelit dan ketidakefisienan sistem suplai

Untuk sampainya barang kebutuhan pokok dari sentra produksi ke konsumen melewati arus logistik yang tidak pendek. Arus distribusi logistik ini menelan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi ditambah adanya birokrasi tertentu seperti pengenaan cukai dan pajak untuk jenis barang tertentu. Pengenan cukai dan pajak biasanya mempertimbangkan jenis barang dan jasa tertentu sehingga lebih berpihak pada produksi dalam negeri.

Ketidakefisienan produksi dapat menyebabkan naiknya harga kebuhan pokok. Misalnya tidak efisiennya para nelayan untuk menghasilkan tangkapan ikan sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit akan berbeda halnya dengan kapal-kapal besar dengan hasil tangkapan yang jauh lebih banyak, nilainya pasti berbeda.

Baru-baru ini terjadi kenaikan bawang putih dan bawang merah di dalam negeri dimana terdapat 45 kontainer pengangkut bawang merah dan bawang putih di pelabuhan Tanjung Perak tertahan tidak bisa bongkar. Kenaikan bawang putih yang terjadi akibat hal ini disebabkan importir yang tidak profesional dan tata niaga bawang putih yang buruk dari Pemerintah. Seharusnya proses tata niaga memperhatikan produksi dalam negeri dan insentif bagi petani lokal.

6. Pungli pada arus logistik barang

Dalam distribusi arus barang logistik tak jarang dijumpai adanya pihak-pihak dan oknum tertentu yang memanfaatkan situasi dengan mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan pungutan-pungutan liar yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini tentu melanggar peraturan dan bisa ditindak secara hukum.

7. Penimbunan satu jenis barang oleh spekulan

Spekulan sering melakukan penimbunan barang tertentu dengan maksud untuk mengontrol harga di pasar. Hal ini harus dibasmi oleh Pemerintah sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh oknum yang mencari keuntungan diatas penderitaan orang lain. 
Barang-barang kebutuhan pokok seperti sembako, bensin, gas LPG dapat dengan mudah di'mainkan' di pasaran sebab barang ini termasuk barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu jika kontrol pemerintah lemah dalam hal ini, maka dapat menyebabkan beban yang besar di masyarakat. Masyarakat di daerah tertentu seperti di Sulawesi, Papua sudah tidak asing lagi membeli bbm dengan harga Rp. 10 ribu per liter dan bahkan barang lenyap dari pasaran.

Demikian beberapa penyebab melambungnya bahan kebutuhan pokok di Indonesia. Oleh karena itu para elit pejabat yang berkuasa dan elit politik harus bisa mengawasi jalannya perekonomian nasional hingga ke masyarakat paling bawah sehingga memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - Acara sentilan sentilun di salah satu stasiun televisi swasta pada malam ini benar-benar memberikan masukan buat para penegak hukum di negeri ini. Masihkah ada harapan optimisme terhadap penegakan hukum di Indonesia yang memenuhi rasa keadilan di masyarakat? Tiindakan main hakim oleh segolongan masyarakat yang nekat sering terjadi terhadap para pelanggar hukum yang notabene hanya sebagai pelaku kelas teri. Namun bagi para koruptor, hukum bisa dibayar. Benarkah demikian?

Faktanya secara substansial Indonesia telah memiliki undang-undang yang tergolong lengkap. Namun penegakan hukum masih lemah. Penegakan Hukum di Indonesia lemah dan lunglai tak lain penyebabnya karena penegak hukum itu sendiri. Memburuknya kondisi penegakan hukum di Indonesia menimbulkan pesimisme di masyarakat

Pengertian penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Mahfud MD, masih ada harapan jika masih mau menegakkan hukum menjadi lebih maju jika penegak hukum memiliki hati nurani dan berkomitmen untuk bertindak secara adil. Namun apa yang terjadi di dunia nyata, para hakim yang pakar terhadap pasal-pasal KUHP ataupun KUHAP hafal benar pasal mana yang siap digunakan untuk memenangkan pihak yang menyuapnya. Tinggal pilih mau menangkan pihak yang mana antara pihak-pihak yang bertikai.

Kondisi penegakan hukum Indonesia saat ini menghadapi pesimisme masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal ini semakin mendorong sikap apatis terhadap penegakan hukum. Kalau sudah begitu para pelaku hukum semakin senang dan bahagia. Lihat saja para pengacara-pengacara ternama di Indonesia hidup bergelimang harta.

Menurut Sentilan Sentilun, penegakan hukum hanya mimpi disiang bolong jika kemauan untuk mentaati perintah hukum tidak ada di hati para penegak hukum. Misalnya selama politisi lebih taat terhadap perintah partai, pengacara lebih taat terhadap perintah klien yang membayarnya, jaksa, hakim lebih tunduk pada perintah para penyuap daripada perintah hukum. Contoh penegakan hukum dalam kasus hukum pajak Gayus, dimana Gayus yang sedianya harus dijaga ketat di penjara tapi nyatanya bisa tamasya nonton pertandingan tenis di Bali.

'Permainan' dalam kasus Gayus, dimana aslinya, Gayus terlibat dalam kasus pencucian uang namun nyatanya justru diperkarakan oleh hakim hanya kasus pemalsuan dokumen. Hal ini apalagi kalau bukan 'permainan' oleh para Hakim dan penegak hukum yang tak berhati nurani. Harta yang disita negara terkadang hanya sebagian kecil dari sejumlah harta yang diperoleh dari hasil korupsi.

Penegakan hukum di Indonesia yang tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat dapat dilihat dan dirasakan faktanya. Contoh pencuri ayam, sandal terkadang harus lebam dihakimi massa. Namun seorang koruptor hanya dicekal tidak boleh keluar negeri.

PENGERTIAN PEMILIHAN UMUM

Pengertian Pemilihan Umum – Salah satu cirri Negara demokratis debawa rule of law adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden/wakil presiden maupun kepala daerah. Pemilihan umum bagi suatu Negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat.

Pemilihan umum memiliki arti penting sebagai berikut:
1. Untuk mendukung atau mengubah personel dalam lembaga legislative.
2. Membentuk dukungan yang mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan eksekutif untuk jangka tertentu.
3. Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dapat mengoreksi atau mengawasi kekuatan eksekutif.
Tujuan Pemilihan Umum
Pada pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum merupakan pesta demokrasi. Secara umum tujuan pemilihan umum adalah
1. Melaksanakan kedaulatan rakyat
2. Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat
3. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih Presiden dan wakil Presiden.
4. Melaksanakan pergantian personel pemerintahan secara aman, damai, dan tertib.
5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional
Menurut Ramlan Surbakti, kegiatan pemilihan umum berkedudukan sabagai :
1. Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum
2. Makanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembagag-lembaga perwakilan melalui wakil rakyat yang terpilih, sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
3. Sarana untuk memobilisasikan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK INDONESIA DAN DAMPAKNYA

Budaya politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada pola sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Dikarenakan oleh karena golongan elite yang mempunyai rasa idealisme yang tinggi. Sedangkan masyarakat yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh tembok kenyataan hidup yang berbeda dengan idealisme yang diterapkan oleh golongan elit tersebut. Tetapi bersikap berlebihan atas idealisme itu akan menciptakan suatu ideologi yang sempit yang biasanya akan menciptakan suatu sikap dan tingkahlaku politik yang egois dan mau menang sendiri. Oleh karena itu Demokrasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat berusaha untuk mencapai obyektifitas dalam berbagai bidang yang secara khusus adalah politik. Sikap dan tingkah laku politik seseorang menjadi suatu obyek penanda gejala-gejala politik yang akan terjadi pada orang tersebut dan orang-orang yang berada di bawah politiknya. Sejauh ini kita sudah mengetahui adanya perbedaan atau kesenjangan antara corak-corak sikap dan tingkah laku politik yang tampak berlaku dalam masyarakat dengan corak sikap dan tingkahlaku politik yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataan tersebutlah yang hendak kita rubah dengan nilai-nilai idealisme pancasila, untuk mencapai manusia yang paling tidak mendekati kesempurnaan dalam konteks Pancasila. Yang menjadi persoalan kini ialah bagaimana dapat menjadikan individu-individu yang berada di masyarakat Indonesia untuk mempunyai ciri “dinamika dalam kestabilan” yakni menjadi manusia yang ideal yang diinginkan oleh Pancasila. Adapun Dua faktor yang memungkinkan keberhasilan proses pembudayaan nilai-nilai dalam diri seseorang yaitu sampai nilai-nilai itu berhasil tertanam di dalam dirinya dengan baik. Kedua faktor itu adalah: 1. Emosional psikologis merupakan faktor yang berasal dari hatinya 2. Rasio, faktor yang berasal dari otaknya Melepaskan kebiasaan yang telah menjadi kebudayaan yang lama merupakan suatu hal yang berat, namun hal tersebutlah yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Transformasi itu memerlukan tahapan-tahapan pemahaman dan penghayatan yang mendalam yang terkandung di dalam nilai-nilai yang menuntut perubahan atau pembaharuan. Perkembangan budaya politik yang dialami oleh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia sejak tahun 1945 sampai sekarang dijumpai berbagai dampak positif maupun negatif. DAMPAK POSITIF AKIBAT PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA Bagi Negara-Pemerintah Semakin transparan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan, Tidak sewenang-wenang terhadap rakyat, Aspiratif terhadap kepentingan rakyat, Penataan kembali suprastruktur politik secara profesional, Memperoleh berbagai input dari pihak infrastruktur politik. Bagi Masyarakat Merasa puas dalam menyampaikan input kepada pihak pemerintah, Adanya jaminan hukum dalam berpolitik, Tumbuh kesadaran untuk membudayakan politik yang benar, Menambah wawasan di bidang politik-demokrasi, Meningkatnya semangat dalam mengekspresikan budaya politik. DAMPAK NEGATIF AKIBAT PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA Bagi Negara-Pemerintah Dapat menggoyahkan pendirian dalam membuat kebijakan, Pelaksanaan kebijakan politik menjadi telambat/terhambat, Sulitnya menampung aspirasi rakyat yang sangat kompleks, Beratnya mengatasi masalah keamanan yang selalu rawan, Sulitnya anggaran untuk memenuhi seluruh tuntutan rakyat. Bagi Masyarakat Ketidakpuasan atas sikap pemerintah yang pasif, Banyaknya pengorbanan dalam upaya pembaharuan budaya politik, Mereka yang awam semakin sulit menyesuaikan diri, Dapat mengabaikan dirinya jika terlalu fanatik politik, Dapat menimbulkan kekacauan jika berpolitik secara emosional. Demikian sekilas tentang perkembangan budaya politik dan dampaknya bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Sumber : Berbagai Sumber

KRISIS KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI

KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI - Organisasi memerlukan figur pemimpin yang bisa menggerakkan seluruh komponen untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan haruslah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap organisasi berupa motivasi dan memberikan inspirasi arah kebijakan yang positif bagi keberlangsungan organisasi. Peranan Kepemimpinan dalam Organisasi menjadi semakin penting manakala terjadi konflik dalam organisasi. Inilah tipe pemimpin yang paling dicari untuk bisa menangani konflik secara bijaksana.

Kepemimpinan dalam organisasi juga diharapkan dapat menjaga kelestarian organisasi melalui pengkaderan generasi penerusnya sehingga tujuan organisasi dan budaya organisasi yang sudah terbentuk dapat dilestarikan sedangkan budaya yang buruk dapat diperbaiki. Hal ini dapat mencegah terjadinya krisis kepemimpinan dalam organisasi. Ketiadaan kader yang bisa meneruskan tugas kepemimpinan dalam organisasi menjadikan ancaman bagi keberlangsungan organisasi tersebut.

BEBERAPA PENGERTIAN KEPEMIMPINAN MENURUT PARA AHLI

Berikut beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli :

1. Menurut Tead; Terry; Hoyt (dalam Kartono, 2003) Pengertian Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.

2. Menurut Young (dalam Kartono, 2003) Pengertian Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.

3. Moejiono (2002) memandang bahwa leadership tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela (compliance induction theorist) cenderung memandang leadership sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin (Moejiono, 2002).

Jadi, arti kepemimpnan adalah merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

KEPEMIMPINAN DI INDONESIA

Kepemimpinan di Indonesia sangat kental dengan figur pemimpin daripada institusi atau organisasi. Peranan figur pemimpinan bisa mengilhami publik. Hal ini dapat berdampak buruk jika pemimpin tersebut ternyata oleh waktu mengalami perubahan paradigma dalam kepemimpinannya. 

Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya pengkultusan sosok pemimpin. Sistem yang ada harus bisa lebih mendorong individu untuk menjadi pemimpin sehingga siapapun orang yang memimpin organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

MOTIVASI KEPEMIMPINAN

Leadership is a matter of intelligence, trustworthiness, humaneness, courage, and discipline ...

When one has all five virtues together, each appropriate to its function, then one can be a leader.

Kepemimpinan adalah gabungan unsur-unsur kecerdasan, sifat amanah (dapat dipercaya), rasa kemanusiaan, keberanian, serta disiplin...

Hanya ketika seseorang memiliki kelima unsur ini menjadi satu dalam dirinya, masing-masing dalam porsi yang tepat, baru dia layak dan bisa menjadi seorang pemimpin sejati.

INI TIPE PEMIMPIN PALING DICARI

Tipe pemimpin seperti apa yang paling dicari? Indonesia sebentar lagi menghadapi pesta demokrasi dalam rangka mendudukkan pemimpin-pemimpinnya dalam legislatif maupun lembaga eksekutif. Namun Tipe Pemimpin seperti apa yang sebetulnya kita perlukan?

TIPE PEMIMPIN MENURUT TEORI KEPEMIMPINAN

Menurut teori kepemimpinan, ada 4 tipe pemimpin berdasarkan gaya kepemimpinannya , yaitu :

1. Tipe Pemimpin Otoriter / Authoritarian
Adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan.

2. Tipe Pemimpin Demokratis / Democratic
Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya.

3. Tipe Pemimpin Bebas / Laissez Faire
Pemimpin jenis ini hanya terlibat delam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi.

Berdasarkan kepribadian seorang pemimpin dapat pula dibagi menjadi 4 Tipe Pemimpin, yaitu :
1. Tipe Pemimpin Karismatis
2. Tipe Pemimpin Diplomatis
3. Tipe Pemimpin Otoriter
4. Tipe Pemimpin Moralis


TIPE PEMIMPIN KARISMATIS

Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik orang. Mereka terpesona dengan cara berbicaranya yang membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan gaya kepribadian ini visionaris. Mereka sangat menyenangi perubahan dan tantangan.
Mungkin, kelemahan terbesar tipe kepemimpinan model ini bisa di analogikan dengan peribahasa Tong Kosong Nyaring Bunyinya. Mereka mampu menarik orang untuk datang kepada mereka. Setelah beberapa lama, orang – orang yang datang ini akan kecewa karena ketidak-konsisten-an. Apa yang diucapkan ternyata tidak dilakukan. Ketika diminta pertanggungjawabannya, si pemimpin akan memberikan alasan, permintaan maaf, dan janji.


TIPE PEMIMPIN DIPLOMATIS

Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini ada di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali melihat dari satu sisi, yaitu sisi keuntungan dirinya. Sisanya, melihat dari sisi keuntungan lawannya. Hanya pemimpin dengan kepribadian putih ini yang bisa melihat kedua sisi, dengan jelas! Apa yang menguntungkan dirinya, dan juga menguntungkan lawannya.
Kesabaran dan kepasifan adalah kelemahan pemimpin dengan gaya diplomatis ini. Umumnya, mereka sangat sabar dan sanggup menerima tekanan. Namun kesabarannya ini bisa sangat keterlaluan. Mereka bisa menerima perlakuan yang tidak menyengangkan tersebut, tetapi pengikut-pengikutnya tidak. Dan seringkali hal inilah yang membuat para pengikutnya meninggalkan si pemimpin.


TIPE PEMIMPIN OTORITER

Kelebihan model kepemimpinan otoriter ini ada di pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati, tidak ada alasan, yang ada adalah hasil. Langkah – langkahnya penuh perhitungan dan sistematis.
Dingin dan sedikit kejam adalah kelemahan pemimpin dengan kepribadian merah ini. Mereka sangat mementingkan tujuan sehingga tidak pernah peduli dengan cara. Makan atau dimakan adalah prinsip hidupnya.


TIPE PEMIMPIN MORALIS

Kelebihan dari gaya kepemimpinan seperti ini adalah umumnya Mereka hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan para bawahannya, juga sabar, murah hati Segala bentuk kebajikan ada dalam diri pemimpin ini. Orang – orang yang datang karena kehangatannya terlepas dari segala kekurangannya.

Kelemahan dari pemimpinan seperti ini adalah emosinya. Rata orang seperti ini sangat tidak stabil, kadang bisa tampak sedih dan mengerikan, kadang pula bisa sangat menyenangkan dan bersahabat.
Jika saya menjadi pemimpin, Saya akan lebih memilih gaya kepemimpinan demokratis.
Karena melalui gaya kepemimpinan seperti ini semua permasalahan dapat di selesaikan dengan kerjasama antara atasan dan bawahan. Sehingga hubungan atasan dan bawahan bisa terjalin dengan baik.

TIPE PEMIMPIN PALING DICARI

Pemimpin yang paling dicari dan dirindukan oleh pengikutnya adalah pemimpin yang memiliki hati pengikutnya. Pemimpin seperti itu bisa menggunakan segala macam gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Ini Tipe Pemimpin yang paling dicari
- Jujur amanah dan bertanggung jawab
- Adil dalam menegakkan supremasi hukum
- Fokus dalam peningkatan hasil di segala bidang
- Tegas dalam mengambil keputusan
- Punya komitmen untuk menjalankan program kerja
- Lemah lembut terhadap yang perlu dilindungi
- Punya kharisma
- Pantas dibanggakan oleh bangsa dan negara

Kenyataannya tidak satupun tipe pemimpin yang memenuhi keinginan pengikutnya. Pemimpin pun manusia biasa yang punya kekurangan. Namun pemimpin yang berhasil adalah juga pemimpin yang dapat menampilkan pemimpin lain untuk bekerjasama sehingga dapat mengatasi kekurangan dari dirinya dan berhasil mencapai tujuan bersama.

MENELISIK SUMBER BIAYA POLITIK INDONESIA

BIAYA POLITIK - Penyalahgunaan anggaran bantuan sosial (bansos) di kementerian perlu diwaspadai menjelang momentum pemilihan umum (Pemilu) yang membutuhkan biaya politik tinggi. Adanya peningkatan dana bansos di beberapa kementerian tersebut perlu diteliti jika memang tidak wajar maka perlu untuk dipangkas sebagaimana mestinya. Apalagi dana bansos di beberapa kementerian seperti kementerian yang dipimpin oleh menteri yang berasal dari parpol, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan penelusuran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Kementerian Agama mengalami peningkatan dana bansos 102,8%, dari Rp5,56 triliun menjadi Rp11,28 triliuN. Terakhir, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meningkat 826%, yaitu dari Rp7,6 miliar menjadi Rp70,4 miliar. Politik uang yang menuntut biaya politik yang tinggi patut diwaspadai sehingga upaya-upaya pihak terkait dalam memanfaatkan uang negara untuk kepentingan golongan bisa dicegah.

Belum adanya perubahan sistem politik dan sistem pendanaan partai politik menyebabkan bengkaknya biaya politik. Pramono Wakil Ketua DPR, memprediksi biaya pemilu akan lebih besar bagi perseorangan caleg, lantaran sistemnya tetap proporsional dan terbuka

BIAYA POLITIK, UNTUK APA?

Biaya politik menjadi penyebab korupsi, karena kompetisi politik yang tidak fair dan jujur. Biaya kampanye politik yang tinggi harus dibiayai dimana proses pencitraan melalui media massa dan media elektronik berusaha untuk menunjukkan bahwa calon pemimpin yang diusung hebat dan pantas untuk meraih kemenangan politik. Padahal mereka sengaja dibuat hebat dan bukan betul-betul hebat. Biaya media massa dan elektronik ini memerlukan biaya yang besar.

Masyarakat pada dasarnya ingin mengetahui kompetensi dan kinerja dan prestasi yang sudah diperbuat oleh calon pemimpin. Kompetisi inilah yang terjadi. Namun apa yang terjadi justru kompetisi seperti ini yang tidak ada. Kompetisi menjadi tidak sehat karena partai politik terlalu banyak dan permainan sangat rumit. Pada pemilu 2014 ini hanya 10 partai yang lolos verifikasi KPU.

Biaya politik yang dimaksud diperlukan antara lain untuk 

1. Operasional partai politik, 

2. Mengusung para calon legislatif melalui kampanye pemilu yaitu mempromosikan diri melalui media massa dan medie elektronik

3. Penyiapan saksi di bilik-bilik suara atau TPS

4. Saksi-saksi untuk mengawasi suara dari mulai tingkat kecamatan maupun hingga tingkat pusat.

5. Biaya administrasi lainnya

Dalam politik uang maka bisa terjadi proses jual beli suara yang merupakan cara buruk untuk meraih kemenangan dalam proses demokrasi tersebut.

BAGAIMANA MENEKAN BIAYA POLITIK YANG TINGGI

Harusnya biaya politik tidak akan tinggi bila kondisi politik publik mendukung. Prestasi kemilau calon pemimpin pasti diketahui oleh masyarakat. Dengan bantuan media massa yang ada saat ini, penyebaran informasi cukup efisien. Namun bila hanya mengandalkan pencitraan, maka memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu peranan parpol sangat besar dalam memperbaiki persepsi publik yang berimbas kepada biaya politik. 

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menekan biaya politik, antara lain :

1. Memperbaiki citra positif partai politik

Bila ingin memperbaiki partai politik supaya partai politik menjadi bersih dan efektif dalam pekerjaan, setidaknya ada 3 hal yang harus dikerjakan, yaitu :

a. Kaderisasi Pemimpin

b. Persyaratan kompetensi yang jelas sebagai anggota DPR

c. Sumber Dana Parpol Jelas

Bila parpol berani transparan dalam menyampaikan laporan keuangannya ke publik maka kredibilitas parpol akan meningkat dimata publik.

2. Kerjasama Partai Politik dengan Organisasi Massa (Ormas)

Parpol dapat bekerjasama dengan ormas tertentu dalam pengawalan proses demokrasi tersebut.

3. Memilih kader yang betul-betul kompeten

Kader yang kompeten lahir melalui proses panjang, bukan proses satu malam yang bisa disulap menjadi politisi yang mampu untuk bekerja dengan baik. kader yang sudah dikenal oleh masyarakat memerlukan biaya yang relatif kecil ketimbang yang harus diusung dengan pencitraan. Oleh karenanya membangun kader yang kompeten harus dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan.

4. Peran pemerintah dalam memberikan fasilitas komunikasi

Harus ada upaya untuk menyediakan sarana komunikasi publik yang murah untuk proses demokrasi ini dengan pengaturan tertentu sehingga mencegah parpol mengeluarkan biaya tinggi untuk komunikasi publik yang pada akhirnya memunculkan niat untuk korupsi.

5. Anggaran pemilu yang efisien

Adanya pilkada diberbagai daerah sangat menelan biaya politik yang tidak sedikit. Oleh karena itu sistem pilkada perlu untuk direview sehingga dapat menekan biaya yang tidak perlu. Pilkada ini terjadi berulang-ulang mulai dari level Kota, Provinsi dan Pusat.

Demikian sedikit uraian mengenai biaya politik Indonesia yang dihimpun dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat buat para sahabat obrolan politik Indonesia.

KONDISI POLITIK INDONESIA TERKINI

KONDISI POLITIK INDONESIA – Kondisi Politik Indonesia terus mengalami perkembangan. Penegakan demokrasi di Indonesia mendapat perbaikan meskipun dalam perjalanannya banyak ditemui kendala. Namun dengan adanya perbaikan tersebut, maka arah perkembangan kondisi politik Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Asalkan factor-faktor yang mempengaruhinya bisa dijaga dengan baik.

Untuk itu perlu diketahui dan dikendalikan segala faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi politik Indonesia. Apa saja hal-hal yang menjadi faktor penentu yang mempengaruhi kondisi politik Indonesia? Inilah yang akan dibahas pada tulisan kali ini.

FAKTOR PENENTU STABILITAS KONDISI POLITIK INDONESIA

Ada beberapa kekuatan yang menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi politik Indonesia antara lain :

1. Kekuatan Finansial

Ekonomi Indonesia termasuk 20% yang pertumbuhannya paling pesat di dunia. Dengan kondisi itu maka posisi tawar Indonesia sebagai negara tujuan investor untuk menanamkan modalnya menjadi sangat sentris dan penting. Kekuatan finansial ini mempengaruhi kondisi politik Indonesia. Para elit politik melihat peluang kekuasaan pemerintah cukup besar dalam menguasai pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kesinambungan pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh stabilitas kondisi politik Indonesia. Sehingga kedua hal ini saling berhubungan dan tarik menarik yang besar. 

Tanpa stabilitas politik yang kuat maka kekuatan finansial menjadi lumpuh begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu pengambilan kebijakan ekonomi perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait. Kebijakan ekonomi yang diambil terus mengupayakan tumbuhnya iklim bisnis yang kondusif.

2. Penegakan Supremasi Hukum

Sebagus apapun sebuah Undang-Undang dan peraturan, tidak akan lebih baik dibanding Undang-Undang dan Peraturan yang ditegakkan dan dijalankan oleh seluruh komponen yang terlibat. Proses penegakan hukum Indonesia yang berjalan lancar dan memberikan manfaat sebagaimana cita-cita pembuat undang-undang akan memperngaruhi persepsi rakyat terhadap ketegasan dan keadilan penguasa. Penegakan hukum yang runcing ke 'bawah' namun tumpul ke 'atas' justru dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan rakyat kepada pemegang kekuasaan. 

Prioritas penegakan hukum menjadi sorotan publik terhadap kinerja penegak hukum. Seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari penegakan hukum bisa dinilai dari manfaat ekonomi bagi negara. Contoh dalam kasus korupsi yang merebak di kalangan elit politik, maka penegakan hukum harus diprioritaskan bagaimana mengurangi dampak kerugian negara melalui penyitaan harta hasil korupsi dan pemiskinan koruptor itu sendiri dari pada hukuman penjara yang beberapa tahun. Efek jera terhadap tindak pidana korupsi merupakan hal yang krusial di mata publik.

Dengan demikian jelas penegakan hukum akan mempengaruhi kondisi politik Indonesia. Para elit politik melihat peluang ini secara tajam untuk mengambil hati rakyat melalui pola pencitraan.

3. Kebijakan Politik Indonesia

Langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan politik baik dalam maupun luar negeri langsung berdampak kepada kondisi politik Indonesia. Kebijakan politik Indonesia yaitu bebas dan aktif harus memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Peran Indonesia sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Dengan kebijakan politik tersebut maka Indonesia harus bisa mengurangi dampak tekanan asing terutama negara adikuasa.

Kebijakan Politik Negara terkadang juga mempertimbangkan dalam responnya terhadap kebijakan luar negeri negara lain terutama negara adikuasa. Misalnya, kebijakan geopolitik dan geostrategik luar negeri Amerika bisa saja mempengaruhi mengancam kedaulatan RI

Demikian beberapa faktor yang menentukan kondisi politik Indonesia saat ini maupun dimasa mendatang. Pengendalian hal tersebut dapat menjaga stabilitas kondisi politik Indonesia tetap kondusif terhadap iklim bisnis, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan budaya dan lain-lain. Semoga tulisan ini berman

ORMAS ISLAM DI INDONESIA DAN POLITIK DI INDONESIA

ORMAS ISLAM DI INDONESIA DAN POLITIK DI INDONESIA. Negara kita Indonesia dikenal sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa daerah yang mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sekitar 85% penduduknya beragama Islam. Kehadiran Islam di Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang dibawa oleh pendatang dari Timur Tengah yang berdagang di kawasan Asia Tenggara. Kini telah terbentuk beberapa ormas Islam di Indonesia. Bagaimana kontribusi ormas Islam di Indonesia dalam pembangunan dan kehidupan berpolitik di Indonesia? Mari kita simak bersama tulisan berikut ini.

SEJARAH ORMAS ISLAM DI INDONESIA

Menengok lagi kebelakang, perjuangan H.O.S Cokroaminoto dengan Sarekat Islamnya pada masa kolonialisme mendapat dukungan dari semua kalangan masyarakat, dan banyak organisasi yang berdiri disaat Sarekat Islam masih berjaya berusaha memakai konsep pemikiran maupun simbol Sarekat Islam yang nasionalis, seperti partai nasional Indonesia (PNI) yang di pelopori oleh Soekarno (presiden R.I pertama) pada tanggal 14 Juli 1927 yang memakai gambar kepala banteng sebagai lambang PNI, kepala banteng tersebut di pakai oleh PNI atas permintaan Soekarno terhadap H.O.S Cokroaminoto, karena lambang banteng tersebut merupakan salah satu lambang Sarekat Islam. Semenjak PNI memakai lambang kepala banteng, Sarekat Islam tidak lagi memakainya, hal tersebut dilakukan H.O.S Cokroaminoto sebagai bentuk penghargaan terhadap PNI. Partai Sarekat Islam ini merupakan pelopor yang menuntut kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme Belanda.

Dominannya penduduk muslim di Indonesia sempat memunculkan tekad segolongan masyarakat untuk menjadikannya negara Islam. Pemberontakan-pemberontakan yang mengarah hal tersebut terjadi di saat-saat awal kemerdekaan Indonesia. Untuk mencegah terulangnya hal tersebut Pancasila dilahirkan sebagai pemersatu semua suku, agama dan ras di Indonesia. Pancasila menjadi azas negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah menjadi tekad pendiri Negara Indonesia. Tekad bangsa Indonesia untuk bersatu sesuai dengan isi sumpah pemuda dan dengan berazaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sudah merupakan harga mati dan terbukti bisa mengantarkan bangsa Indonesia kepada kondisi sekarang menjadi negara berkembang yang sangat menarik di mata investor dunia.

Sesuai amanat UUD 1945 bahwa negara menjadi kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul maka kelompok-kelompok Islam di Indonesia membentuk organisasi-organisasi Islam. Diantara organisasi tersebut ada yang kemudian membentuk partai politik atau hanya berafiliasi dengan parpol lain. Namun tidak sedikit juga yang tetap independen dari kekuatan politik.

Ada sederet panjang ormas Islam di Indonesia yang dikenal yang kemudian membentuk atau berafiliasi dengan Partai Politik bahkan membentuk Partai Politik yang berazaskan Islam. Adapun ormas Islam di Indonesia antara lain NU, Muhammaddiyah, LDII, Hizbutahir, dan lain-lain.

PERANAN ORMAS ISLAM TERHADAP KARAKTER POLITIK DI INDONESIA

Dalam perkembangannya ormas Islam cukup memberikan warna kehidupan politik di Indonesia. Pembentukan kelompok-kelompok Islam di Indonesia ke dalam ormas-ormas Islam harusnya memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan karakter politik di Indonesia. Ormas Islam di Indonesia perlu menunjukkan teladan berpolitik yang santun penuh semangat ukhuwah untuk kepentingan bersama. 

Meskipun kelompok-kelompok Islam tersebut tidak bisa bersatu namun bisa hidup berdampingan saling hormat-menghormati terhadap kepentingan masing-masing dan toleransi yang tinggi baik antar sesama ormas Islam maupun antar umat beragama lainnya. Ormas-ormas Islam bersama elemen masyarakat lainnya diharapkan memelopori pembentukan karakter politik dan etika politik yang positif. Sebagaimana di kenal dalam ajaran Islam, yaitu membentuk akhlakul karimah. 

Kejadian pengeboman beberapa tempat di wilayah Indonesia yang dikatikan gerakan terorisme justru menimbulkan stigma negatif terhadap Islam dan merupakan upaya marjinalisasi Islam di dunia dan di Indonesia khususnya.

Upaya pemerintah untuk mengatur ormas melalui penerbitan undang-undang ormas yang saat ini masih dalam tahap pembahasan RUU Ormas harusnya tidak mengurangi kebebasan rakyat dalam berserikat dan berkumpul sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28. RUU Ormas di Indonesia harus mempertimbangkan betul-betul keberadaan ormas asing di Indonesia yang membahayakan keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui celah Hak Azasi Manusia (HAM).

Keberadaan Ormas Islam di Indonesia diharapkan bisa memberikan suri tauladan bagi dunia politik di Indonesia. Kematangan politik dan pemahaman etika politik perlu menjadi dasar kuat dalam berpolitik. Sehingga dengan demikian bukan politisasi Islam yang terjadi yaitu memanfaatkan bendera Islam untuk meraih dukungan rakyat.

MASALAH - MASALAH POLITIK DI INDONESIA SAAT INI

MASALAH-MASALAH POLITIK DI INDONESIA SAAT INI. Kondisi politik di Indonesia saat ini sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh penurunan politik Indonesia tidak sehat. Banyak politisi di negeri ini yang terlibat dalam kasus korupsi. Sebenarnya, apa yang dibutuhkan bukanlah popularitas tetapi kinerja yang optimal yang dapat membangun Indonesia yang sangat baik politik.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain, membentuk proses pengambilan keputusan, terutama di negara bagian. Kebanyakan orang tahu Indonesia politik Indonesia yang kotor karena ada banyak hal yang membuat politik kotor. Hal ini membuat negara kita semakin terpuruk.

MENGURAI  MASALAH-MASALAH POLITIK DI INDONESIA SAAT INI

Dengan kekuasaan negara di tengah-tengah dari seluruh rakyat Indonesia yang multi-budaya, otoritas politik harus tidak hanya menyederhanakan masalah melalui praktek politik jargon seperti: bentuk integrasi, keragaman dan hegemonik kekuasaan feodal.

Bahkan, seperti itu atau tidak, tuntutan perubahan bangsa yang beragam di Indonesia, akan terus menjadi kebutuhan politik yang sulit bagi kita untuk mengandung. Dalam perspektif seperti itu, adalah tepat, kita butuhkan sekarang adalah model kekuasaan Indonesia yang cerdas, dalam arti mampu melihat ancaman potensial.

Masalahnya adalah, model demokrasi yang menekankan kesadaran pluralitas, menjadi semangat berbasis egalitarianisme-isi prasyarat dan sangat kompleks. Dengan kata lain, jika kita akan mempertahankan konsepsi politik negara dalam bentuk wacana integratif atau kita mengubahnya menjadi bentuk negara-pluralisti seperti yang kita merenungkan feredartif bentuk negara.

Pada tingkat tersebut yang, di masa depan ketika kita benar-benar memasuki perubahan bahwa "kita tidak mengenal". Dalam konteks ini, klaim bahwa Indonesia adalah budaya kekerasan (budaya kekerasan) adalah klaim politik yang dapat digunakan untuk membenarkan kembalinya penguasa yang otoriter dan kekerasan negara berikutnya. Apalagi jika kita melihat keragaman budaya, sebagai modal sosial, maka kita melihat bahwa hetrogenitas ia menawarkan jalur baru hari yang akan datang akan memberikan alternatif cara reformasi politik di Indonesia. Meski begitu, di bawah bias interpretasi penuh semangat yang demokratis dan pluralistik pembaharuan adalah pilihan yang sangat sulit untuk hidup di negara ini.

Langkah-langkah untuk mengetahui, meskipun sulit untuk mengatakan, mengapa dan bagaimana demokrasi adalah jalan curam untuk sebuah prasyarat perubahan, kita dapat menafsirkan kembali peristiwa perubahan semua sebagai bagian integral untuk terus melakukan yang buruk untuk membangun kembali, catatan panjang kegagalan bangsa ini mencari bentuk yang paling ideal. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa ramah, sopan, halus dan lembut mungkin akan hanya menjadi kenangan masa lalu. Indonesia kenangan perdamaian, akan menjadi bagian integral lanjutan dari harapan mayoritas bangsa kita.

DAMPAK MASALAH HUKUM TERHADAP MASALAH POLITIK DI INDONESIA

Dalam kehidupan politik saat ini terdapat masalah hukum yang membuat perpolitikan Indonesia tidak stabil dan tumbuh tidak sehat. Masalah hukum itu dapat dijadikan bargaining politik bagi siapapun pelaku politik negeri ini. Budaya yang tidak sehat inilah yang membuat pertentangan politik di Indonesia semakin tidak berkualitas. Hal inilah yang membuat kontrapoduktif dalam bangsa ini.  

Budaya buruk politik ini selain tidak berkualitas juga dapat membuat bangsa ini hanya didominasi pertentangan tidak cerdas pada topik tidak berkualitas yang menutupi pikiran membangun bangsa. 

Masalah politik di Indonesia erat hubungannya dengan masalah-masalah penegakan supremasi hukum yang lemah karena feodalisme lembaga-lembaga hukum terhadap pemegang kekuasaan. Hal ini juga dipicu oleh masalah ekonomi partai maupun kepentingan golongan.

DUNIA POLITIK INDONESIA MELAWAN SKEPTISME RAKYAT

DUNIA POLITIK INDONESIA - Ditengah-tengah pertempuran partai politik di tahun politik Indonesia, kondisi dunia politik di tahun politik ini diwarnai aksi pencitraan dan bahkan pembunuhan karakter lawan politik. Meski tidak ada teman dan musuh sejati dalam dunia politik, namun nyatanya kondisi dunia politik Indonesia saat ini betul-betul dihadapkan pada suatu skeptisme rakyat yang sudah bosan dengan aksi elit politik yang mendramatisir keadaan yang pada akhirnya bertujuan hanya untuk menaikkan rating dan rankingnya di papan politik.

Dunia politik Indonesia kini harus melawan skeptisme rakyat. Mengapa demikian? Panggung politik yang diwarnai budaya politik pencitraan dan pembunuhan karakter dilengkapi dengan merebaknya kasus korupsi disana-sini yang terbongkar dan berakhir di pengadilan. Namun hukuman yang dijatuhi ternyata tak memenuhi rasa keadilan rakyat semakin mengikis kepercayaan publik tentang arah kebijakan dan good will untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Dulu ada Gayus, makelar kasus, Susno Duaji dan Kasus Bank Century dan beberapa kasus yang berhasil dibongkar Nazarudin (tersangka kasus wisma atlet hambalang) melibatkan elit politik di partai Demokrat dan itu merupakan rangkaian peristiwa yang tidak berhubungan tapi benang merahnya adalah kasus korupsi yang terjadi secara terus-menerus dan secara konstan.

Korupsi seakan menjadi kutukan yang meliputi bangsa ini. Korupsi bagian dari hidup kita? Semoga opini salah. Bagaimana memutus tali kutukan ini? 

BAGAIMANA MEMBERANTAS KORUPSI INI DENGAN TUNTAS?

Trust but verify agaknya merupakan semboyan yang tepat untuk memberantas korupsi ini. Trust but verify dipopulerkan oleh Ronald Reagan presiden Amerika, meskipun ia bukanlah orang pertama yang menggunakan ungkapan tersebut. 

Kepercayaan diberikan kepada seseorang yang dipercaya. Orang yang dipercaya tentu orang yang memiliki kejujuran. Namun kejujuran dapat dirusak oleh godaan. Uang merupakan godaan yang paling besar. Jangan kan manusia, setan saja tergoda sama uang. Kira-kira begitu ungkapan yang menunjukkan dahsyatnya uang. Oleh karena itu orang jujur itu harus dipelihara dan sifat jujurnya itu perlu dijaga agar tetap lestari. Untuk menjaga sifat jujur tersebut maka diperlukan pengecekan, penegakan peraturan sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Sayangnya penegakan peraturan tersebut tidak disertai dengan hukuman yang setimpal. Kebanyakan kasus korupsi mendapat hukuman kurang dari 5 tahun sementara itu mereka sudah melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian milyaran rupiah. Hal ini dapat mendidik rakyat lebih baik korupsi milyaran dna dihukum beberapa tahun. Setelah bebas toh bisa jadi tetap kaya dengan uang hasil korupsi. Uang milyaran tak akan pernah bisa dipeloreh dengan bekerja. Itulah pesan yang tertangkap setidaknya.

Mampukah kita melawan korupsi ini. Dunia politik Indonesia harus menjadi dunia yang disenangi oleh pemuda yang bertekad kuat untuk mengubah wajah Indonesia yang bersih bebas korupsi. Indonesia yang maju dan bermartabat sehiingga disegani oleh dunia. Pemimpin seperti apa yang paling dicari untuk itu?

BEDA PENGERTIAN ELEKTABILITAS DAN POPULARITAS

ELEKTABILITAS DAN POPULARITAS. Istilah-istilah yang dipergunakan dalam pemilihan umum banyak yang masih sulit dicerna rakyat biasa. Kalau rakyat tidak tahu apa yang dikatakan, untuk apa ada kampanye? Pertanyaan yang perlu kita kemukakan, apa yang menjadi tujuan dari kampanye itu? Apakah sekedar untuk popularitas dengan sering tampil, atau untuk meningkatkan elektabilitas? Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang memiliki popularitas dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. 

Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Penentu suatu pilihan, popularitas atau elektabilitas? Samakah pengertian popularitas dan elektabilitas itu? Apakah sebenarnya elektabilitas itu? Apa bedanya dengan popularitas?

Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat. 

BEDA PENGERTIAN ELEKTABILITAS DAN POPULARITAS

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.

Sedangkan popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata public. Meskipun populer belum tentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya elektabilitas sehingga layak dipilih tapi karena tidak diketahui public, maka rakyat tidak memilih. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan. Bagaimana sobat setelah membaca perihal popularitas dan elektabilitas? Apakah penentu suatu pilihan dalam pemilu, pilkada atau pilpres itu sekedar berdasarkan popularitas, elektabiliatas, atau keduanya? 

Mari kita ambil contoh pemilihan produk. Jika ada beberap pilihan produk yang sama, maka apa dasar kita untuk memilih produk yang terbaik? Di antara beberapa produk, kemudian hanya satu dua produk yang memiliki tingkat keterpilihan (elektabilitas) tinggi. Bila melihat popularitas, semua produk sepeda motor yang ada di Indonesia itu popular. Kata elektabilitas bisa dikaitkan dengan sosok yang akan dipilih atau nama partai peserta pemilu. Tidak pernah ada elektabilitas itu dikaitkan dengan produk sepeda motor, padahal pada prakteknya elektabilitas produk sepeda motor itu yang menentukan dipilih atau tidaknya oleh pembeli.

Bagaimana bila dikaitkan dengan Pemilu, Pilkada atau Pilpres di Indoensia, apakah penentu pilihannya itu popularitas atau elektabilitas? Menjelang pemilihan umum (pemilu) yang makin dekat, partai-partai politik dan tokoh-tokoh yang berminat untuk maju dalam pemilu itu, sudah mulai bersiap-siap. Alasannya, istilah-istilah yang dipergunakan banyak yang masih sulit dicerna rakyat biasa. Kalau rakyat tidak tahu apa yang dikatakan, untuk apa ada kampanye?

Pertanyaan yang perlu kita kemukakan, apa yang menjadi tujuan dari kampanye itu? Apakah sekedar untuk popularitas dengan sering tampil, atau untuk meningkatkan elektabilitas? Istilah popularitas dan elektabilitas dalam masyarakat memang sering disamaartikan. Padahal keduanya mempunyai makna dan konotasi yang berbeda, meskipun keduanya mempunyai kedekatan dan korelasi yang besar.

Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.

Demikian beda pengertian elektabilitas dan popularitas semoga menambah wawasan kita bersama.