Lagi, Surat dari Nazaruddin Pada KabarNet ?

Yth. Saudara Saudara sebangsa dan setanah air.

Ketika masih menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, salah satu dari tugas-tugas saya adalah mencari dana untuk keperluan organisasi dan operasional partai terbesar di Indonesia ini, menyalurkan dana dana tsb, dan mencatat aliran keluar masuknya dana-dana tersebut. Sebagai bendahara umum, tidak ada satu senpun uang masuk ataupun keluar yang tidak saya ketahui. Baik itu data-data aliran dana dimasa lampau sebelum masa kampanye Pemilu Legislatif 2009 dan Pilpres 2009, maupun dimasa kini sampai dengan hari keberangkatan saya ke Singapura.

Jabatan Bendahara Umum tsb menempatkan saya pada posisi orang ke tiga dalam jajaran petinggi dewan pengurus Partai Demokrat sesudah Ketua Umum dan Sekjen. Sebagai Bendahara Umum yang mengetahui rincian data-data tentang sumber keuangan dan aliran dana partai, tentu saya adalah orang yang “tahu banyak” (baca: “berbahaya”) manakala banyak dari para elit Partai Demokrat terlibat kasus mega suap dan mega korupsi.

Kalau saya pulang ke Indonesia dan memenuhi panggilan KPK untuk mengungkapkan semua fakta yang saya ketahui, maka pasti akan banyak elit politik, terutama dari Partai Demokrat, yang akan terseret ke balik jeruji besi penjara. Korupsi di era reformasi berbeda dengan era orde baru. Kalau di jaman order baru kekuasaan seorang pejabat pemerintah bersifat nyaris absolut/mutlak, maka pada pasca era reformasi pejabat yang berniat korupsi harus melakukannya secara demokratis, alias korupsi berjamaah. Hal itu karena sistim yang terbentuk mengharuskan koruptor untuk berbagi harta jarahannya sedemikian rupa dengan pihak-pihak yang terkait. Hasilnya, kalau misalkan di era orde baru ada dana haram 1 miliar yang akan dibagi 3, jadi masing-masing mendapat 330 jutaan, maka pada era pasca reformasi ini ada 30 orang yang mengharap uang haram 330 juta itu. Maka jalan keluarnya, angka 1 M tsb harus dimark up menjadi +/- 10 Miliar (330juta x 30 orang).

Karena itu elit Partai Demokrat lebih suka kalau saya tidak pernah pulang ke Indonesia. Bahkan kalau saya memaksa untuk datang memenuhi panggilan KPK, maka bukan tidak mungkin saya akan kehilangan nyawa tertembak mati seperti nasib Almarhum Nasrudin Zulkarnaen yang akhirnya menelorkan drama rekayasa tingkat tinggi yang menyeret mantan Ketua KPK Antasari Azhar, Pengusaha Sigit Harjowibowo, AKP Wiliardi Wizard, dkk ke balik terali besi.

Saya bukan orang yang suci tanpa dosa. Saya sangat sadar bahwa posisi saya sebagai mantan Bendahara Umum Partai Demokrat telah merubah diri saya menjadi “mesin ATM yang tidak boleh kosong” bagi Partai Demokrat. Sekarang mesin ATM ini akan dimusnahkan untuk menghilangkan jejak para penjarahnya. Maka kalau saya pulang ke Indonesia untuk memenuhi panggilan KPK, lantas siapakah “orang kuat” yang bisa memberi jaminan keselamatan bagi diri dan nyawa saya sekeluarga?

Terima kasih.

Pengirim: Muhammad Nazaruddin

Data IP Pengirim

IP address:	xx.xxxxx.xxx.xxx
IP country:	…dihapus..
IP Address state:	xxxxxxxxx
IP Address city:	Mountain View
IP postcode:	xxxxx
IP latitude:	37.3845
IP longitude:	-122.0881
ISP:	Jupiter Hosting Corporation
Organization:	Opera Software
Host:	r05-04.opera-mini.net