Menurutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah warga miskin di Garut mencapi 1,2 juta jiwa atau setengahnya dari jumlah penduduk yang mencapai 2,4 juta jiwa. Jumlah tersebut telah diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan. Namun, hasil penilaian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, jumlah warga yang berhak hanya 182.239 orang.
Jumlah ini juga berbeda dengan penerima Bantuan Langsung Tunai, pada saat kenaikan bahan bakar minyak 2008 lalu. Jumlah penerima BLT mencapai 221.000 orang, namun sekarang penerima bantuan mengalami penurunan sekitar 38.761 orang. "Kita tidak tahu kriteria penilaian penerima bantuan itu seperti apa, karena ada di pemerintah pusat," ujar Iman.
Tak hanya itu, data penerima bantuan juga amburadul. Banyak data warga yang tidak sesuai, seperti nama, alamat, dan kondisi ekonomi si penerima bantuan yang tergolong mampu. Karena itu, pemerintah daerah meminta kartu perlindungan sosial untuk tidak dibagikan dahulu ke masyarakat sebelum dilakukan verifikasi faktual di lapangan.
Iman mengatakan, khawatir pembagian BLSM ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Karena itu, dia meminta pemerintah pusat untuk kembali mengkaji jumlah warga Garut yang mendapatkan bantuan ini. "Kita akan meminta penambahan kuota ke pemerintah pusat, karena pemda yang akan kena resiko gejolak masyarakat ini," ujarnya.
Meski belum disalurkan, penolakan batuan ini juga telah terjadi di Kecamatan Pangatikan. Seluruh Kepala Desa menyatakan penolakan BLSM ini secara resmi ke kantor kecamatan. "Alasan penolakan Kepala Desa ini belum jelas. Apakah karena idealisme atau takut terjadi gejolak di masyarakat. Kami masih menyelidikinya dan besok kita akan sosialisasi ke kepala desa," ujar Camat Panggati Asep Rahmat Solihin.
SIGIT ZULMUNIR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar