SBY: Kader Demokrat Jangan Saling Menghakimi

HomePolitikPolitik

Presiden yang sekaligus Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono dan Anas Urbaningrum.

TEMPO.CO, Jakarta- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok membantah rapat Dewan Pembina di Puri Cikeas, Bogor, Selasa 24 Januari 2012 malam ini membahas secara khusus posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Rapat lebih sebagai laporan representasi Dewan Pembina yang kepada Ketua. "Jadi tidak ada yang namanya kejutan," kata Ahmad Mubarok, usai rapat.

Namun, Mubarok melanjutkan, Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar para kader Demokrat saling menghargai. "Jadi diminta untuk menghargai para kader. Jangan menghakimi kader lain," kata dia. Beberapa hal yang dibicarakan dalam rapat, kata Mubarok, adalah membahas langkah kaderisasi dan perkembangan kondisi dunia perpolitikan.

Sebelumnya, Syarief Hassan anggota Dewan Pembina yang lain menyebutkan walaupun rapat ini merupakan rapat rutin, nasib beberapa kader yang diduga terlibat beberapa kasus suap juga turut dibahas.

Alasannya, Dewan Pembina membutuhkan klarifikasi secepatnya untuk memulihkan citra partai. Termasuk di antaranya Anas Urbaningrum, ketua umum yang diduga terlibat kasus suap Wisma Atlet Jakabaring dan Pusat Olahraga Hambalang, Sentul.

ARYANI KRISTANTI

Pansus Pemilihan Wabup Garut dibentuk

Garut [Suarajabar.Com] - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Bupati Garut. Pansus ini dibentuk menyusul terjadinya kekosongan jabatan Wakil Bupati (Wabup) Garut mundurnya Diky Chandra.

Ketua Pansus Pemilihan Wakil Bupati Garut, H. Yayat Hidayat mengatakan, Pansus dibentuk tidak lama setelah pihak Kemendagri menurunkan surat pemberhentian Diky dari jabatan Wakil Bupati Garut. bahkan saat ini Pansus sudah mulai bekerja agar pemilihan wabup bisa secepatnya dilaksanakan.

“Tim sudah mulai bekerja agar pemilihan wabup dapat segera dilaksanakan,” ujar Yayat, Rabu (11/1).

Diungkapkanya, Pansus tugas pansus diantaranya untuk merumuskan tata tertib dan tata cara pemilihan wabup yang akan dilakukan oleh DPRD setelah menerima dua nama calon yang diajukan bupati. Aturan yang dirumuskan Pansus menyangkut teknis pemilihan yang dimulai dari penyerahan dua nama calon dari bupati, proses uji kelayakan oleh DPRD, sampai pemilihan yang dilakukan oleh DPRD.

Pansus ini sendiri lanjutnya, dibentuk dengan berbagai tujuan diantaranya untuk menghasilkan wabup yang berkualitas dan dapat mendampingi bupati hingga akhir masa jabatannya. Selain itu diharapkan pula dengan adanya peraturan yang dihasilkan Pansus dapat menghilangkan unsur transaksional atau komersialisasi pada saat penjaringan bursa calon wabup.

Apalagi akhir-akhir ini mengemuka rumor tentang terjadinya jual beli atau lelang untuk jabatan wabup.

Menurut Yayat, peristiwa mundurnya Diky Chandra dari jabatan Wabup Garut sangat mengecewakan berbagai pihak termasuk DPRD Garut. Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan seleksi seketat mungkin terhadap calon yang diajukan bupati agar ke depannya peristiwa serupa tidak sampai terulang.

“Kami akan melakukan seleksi seketat mungkin agar peristuwa mundurnya wabup tidak terulang. Terus terang peristiwa tersebut sangat membuat kita kecewa," ujar Yayat.[PR/SJ]

Danny Setiawan Dukung Yance Jadi Cagub

Bandung [SuaraJabar.com] - Mantan Gubernur Jawa Barat, H Danny Setiawan mendukung pencalonan Irianto MS Sjaifudin (Yance) menjadi calon gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar pada Pilkada Jabar 2013.

"Banyak yang harus dikerjakan Partai Golkar untuk memenangkan Pemilu 2014 dan terdekat Pilkada Jabar 2013 dan Pak Yance berhasil memimpin Jawa Barat," kata Danny Setiawan di sela-sela silaturahmi DPP Golkar dengan sesepuh dan tokoh Jabar di Hotel Savoy Homman Bandung, Kamis malam.

Pada kesempatan itu, Danny yang hadir sebagai sesepuh Jawa Barat itu menyatakan komitmennya untuk tetap mendorong kader Golkar untuk bisa memenangkan kembali Pemilu 2014 di Jawa Barat, termasuk mengolkan pada Pilkada Jabar 2013.

Danny yang juga mantan Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Jabar, hadir bersama sejumlah tokoh dan sesepuh Jawa Barat. Danny yang melepas jabatan Gubernur Jabar tahun 2008 itu hadir dengan mengenakan kemeja cream.

Pada kesempatan itu, Danny juga menyebutkan kerja keras harus dilakukan oleh Partai Golkar Jabar menjelang Pemilu 2014 mendatang, termasuk pada Pilkada Jabar 2013.

"Memerlukan kerja keras, dan pemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2014 harus dilakukan secara optimal dan sistematis. Pemenangan pemilu tidak bisa dilakukan dengan serabutan dan instan," kata Danny Setiawan.

Menurut Danny, partai berlambang beringin itu memiliki historis kemenangan pemilu di Jawa Barat, provinsi yang menjadi barometer pemenangan Pemilu di Indonesia.

Menurut Dani, pada 2004, Golkar berhasil meraih 29 persen suara di provinsi itu Namun kemudian suaranya terus merosot pada Pemilu 2008 lalu.

"Kemunduran suara di Jabar pada Pemilu 2008 lalu harus menjadi pelajaran untuk menyiapkan langkah pada Pemilu mendatang. Kondisinya tidak sama, dan semua harus kerja keras meraih hati rakyat," kata Danny.

Pada kesempatan itu, Danny menyebutkan tidak perlu mencari-cari alasan kegagalan dalam memenangkan Golkar di Jabar pada empat tahun lalu.(ANT/SJ)

Dampak Pembatalan Perda Miras

Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi mencabut larangan Perda Miras, yang sudah diberlakukan di sejumlah daerah. Langkah Fauzi ini sebagai langkah yang mundur, yang akan berimplikasi sangat luas dalam kehidupan bangsa. Usaha-usaha meminimalkan kejahatan dengan dicabutnya Perda Miras itu, sama saja dengan memberikan peluang selebar-lebarnya kepada kejahatan.

Entah apa yang melatarbelakangi tindakan yang dilakukan Mendagri Gumawan Fauzi yang mencabut Perda Miras itu? Sulit dicerna oleh logika. Bukan hanya sulit diterima oleh agama, tetapi tindakan itu benar-benar tidak memiliki dasar. Fauzi yang pernah menjadi Gubernur Sumatera Barat, dan berhasil memenangkan SBY, ketika berlangsung pemilihan presiden tahun 2009, yang dengan suara 80 persen, sekarang memainkan peran yang sangat penting, khususnya dalam menciptakan kondisi yang aman di dalam negeri.

Mendagri Gumawan Fauzi, seharusnya mengeliminir semua potensi, yang kemungkinan dapat menimbulkan kejahatan sekecil apapun. Termasuk beredarnya miras di tengah-tengah masyarakat secara luas. Seharusnya Mendagri bukan mencabut Perda Miras, yang dilakukan sejumlah Kabupaten dan Kota, yang bertujuan menciptakan kondisi masyarakat yang aman, dan tenteram. Seharusnya Gumawan Fauzi mendorong seluruh Kabupaten dan Kota membuat Perda Miras, yang tujuan membuat iklim kehidupan masyarakat yang lebih tertib.

Sudah berapa banyak kejahatan yang diakibatkan oleh miras? Orang-orang yang mengkonsumsi miras, sangat besar mempunyai potensi melakukan kejahatan. Pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, perampokan, dan sejumlah kejahabatan lainnya, semua diawali dari minum miras.

Minuman keras mengakibatkan kejahatan yang sistemik dalam masyarakat. Seluruh kejahatan itu, diawali dari minuman keras, yang sekarang sedang tumbuh subur dalam masyarakat. Minuman keras membuat orang hilang akal dan ingatannya, sehingga dengan mudah melakukan kejahatan apapun.

Seperti pengakuan penjual sayur yang diperkosa di dalam angkot di Depok, menengarai laki-laki yang memperkosanya mulutnya berbau alkohol. Dengan alkohol laki-laki pemerkosa itu, melakukan kejahatan yang sangat terkutuk.

Di Indonesia peredaran miras sudah sangat luas. Bukan hanya di kota-kota besar semata. Bukan hanya di hotel-hotel berbintang. Tetapi sudah sampai ke kampung-kampung. Bahkan di jual di warung-warung secara bebas. Sungguh sangat ironis.

Di negara-negara maju di Barat pun, penggunaan minuman keras dibatasi, tidak dibuka lebar-lebar. Anak-anak dilarang mengkonsumi minuman keras. Minuman keras dibatasi bagi orang-orang dewasa. Itupun tempatnya dibatasi. Tidak semua tempat menjual minuman keras. Kehidupan di Barat, masyarakat yang menggunakan minuman keras, di daerah-daerah tertentu, diatur dengan sangat ketat.

Pencabutan Perda Miras itu, implikasinya sama dengan membebaskan setiap orang bebas mengkonsumsi miras. Tidak ada batasan minuman keras di Indonesia. Sembarang orang bisa mengkonsumsi miras. Sampai anak-anak. Mereka sudah mengkonsumsi miras. Anak-anak belum dewasa sudah mengkonsumsi miras dan menjadi pengguna narkoba. Menjual miras seperti menjual kacang goreng. Disetiap warung terdapat minuman keras.

Apa yang dapat diharapkan bagi masa depan Indonesia dengan kondisi yang ada. Generasi mudanya sudah "lemah" akibat mengkonsumsi miras dan menjadi addiktic (kecanduan) terhadap narkoba. Generasi baru yang sudah rusak. Generasi baru yang sudah hancur secara pisik, mental serta moral. Akibat mereka dibiarkan mengkonsumsi miras dan narkoba.

Apakah Mendagri Gumawan Fauzi mempunyai tujuan menghancurkan bangsa dan generasi muda? Membiarkan rakyat menjadi orang-orang yang lemah akibat miras dan narkoba? Sungguh ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana seorang pejabat negara, yang bertanggung jawab terhadap masalah dalam negeri, bisa bertindak yang sangat mengancam kehidupan rakyat, melalui cara membiarkan peredaran miras.

Di Mesir miras hanya bisa dibeli di Bandara. Tidak lagi dijual bebas di sembarang tempat. Sementara itu, miras di Indonesia di jual bebas, dan kebijakan ini dapat menjadi ancaman masa depan bangsa. Pantas kalau Indonesia menjadi hancur. Karena memang sengaja dihancurkan. Wallahu'alam.

Fachri Hamzah: Setgab Hanya Tempat Main-main

Fachri Hamzah

Rabu, 11 Januari 2012 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Saling serang anggota partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) menimbulkan pertanyaan. Bagi Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Setgap tidak serius dan terkesan lebih seperti tempat main-main.

Contoh terkini adalah 'perang ikan', antara Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar. Dalam 'perang' tersebut, ketiga parpol saling serang dengan menggunakan istilah ikan salmon, piranha, dan ikan teri.

"Setgab seperti lembaga pemadam kebakaran. Begitu pemerintah panik, baru setgab sibuk memanggil partai. Kalau mau serius, setgab bentuknya harus diperbaiki," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/1).

Hal itu lantaran tidak ada aturan mengikat yang mengatur mengenai setgab. Pasalnya, setgab dibentuk hanya berdasarkan kontrak politik. Itu pun dianggap tidak ada lembaga yang menegakannya.

Menurutnya, kalau memang serius ingin mengefektifkan setgab, maka seharusnya dibuat undang-undang atau peraturan hukum yang mengikat. "Kalau mau serius, bikin undang-undang. Kalau mau mau, dimasukan dan disempurnakan di undang-undang pemilu. Untuk setgab, itu lembaga apa dan mengikat seperti apa," tambah anggota Komisi VI DPR RI tersebut.

Karenanya, ia yakin kalau setgab tidak akan dapat meredam suara yang mengkritik pemerintah maupun partai penguasa. Fachri pun menolak jika PKS dituduh bermuka dua. Dalam artian, masih menjadi anggota koalisi namun pada kenyataannya kerap bersikap kritis. Menurutnya, sikap itu sebagai bentuk kepedulian PKS sebagai partai yang sejak awal mengusung presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ini juga yang menurutnya menjadi alasan kenapa PKS tidak memutuskan untuk keluar dari setgab. Agar efektif, menurutnya, harus ada perbaikan komunikasi antar anggota setgab. "Sampai saat ini setgab itu tidak berani panggil dan undang saya. Kalau memang dipanggil, akan saya saya cuci otak semuanya. Saya cuci otak supaya kritis ke SBY," papar dia.

Korupsi Bermula dari Politik Uang di Parpol

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah kasus korupsi di tanah air tidak terlepas dari unsur kepentingan politik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun membenarkan bahwa korupsi berakar dari kepentingan politik.

"Korupsi itu melibatkan pejabat struktural. Di mana, pejabat struktural itu terkadang berasal dari petinggi partai politik," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di kantornya, Kamis (15/12).

Busyro menjelaskan, proses korupsi politik itu bermula akibat pendidikan politik praktis yang selalu diwarnai oleh politik uang. Sehingga, Busyro menyimpulkan, politik uang itu lah yang memunculkan korupsi yang memiliki kepentingan politik.

Wakil Ketua KPK, Bibit S Rianto menilai ada dua penyebab utama korupsi di Indonesia. Yaitu, politik uang dalam pemilihan umum dan korupsi partai politik. "Dua point itu yang menjadi sumber terjadinya korupsi di Indonesia," kata Bibit di kantornya.

Menurutnya, pada saat pemilihan umum baik legislatif, kepala daerah, maupun presiden, semua calon yang didukung dari partai politik harus mengeluarkan uang banyak untuk biaya kampanye.

Pada saat terpilih, mereka harus mengembalikan uang yang telah dikeluarkan tersebut. "Pada saat itulah  korupsi politik terjadi," ungkapnya.

Setelah korupsi politik terjadi, maka sejumlah penyelenggara negara yang juga merupakan kader partai politik itu mencari celah untuk mendapatkan uang dengan cara pintas. Yaitu, menyalahgunakan wewenanganya untuk mengambil uang negara yang bukan hak-nya. "Pada saat itulah uang negara dikuras habis-habisan," kata Bibit. 

Redaktur: Djibril Muhammad

Reporter: Muhamamd Hafil

PBB Usulkan Sistem Konfederasi di Pemilu 2014

MS Kaban

Rabu, 11 Januari 2012 16:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Bulan Bintang mengusulkan sistem konfederasi dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang sedang dibahas di DPR. Ketua Umum PBB, MS Kaban, menjelaskan sistem ini dapat menjadi jawaban untuk ide penyederhanaan partai politik (parpol) dari sistem multipartai yang sekarang dianut Indonesia.

"Bisa konfederasi, karena sesuai dengan prinsip efektivitas dan penyederhanaan partai," ungkapnya, Jakarta, Rabu (11/1). Kaban berdalih, usulan itu disebabkan oleh sulitnya menyederhanakan parpol. Pasalnya, tidak ada studi akademik yang melandasi hal itu.

Selain itu, penyederhanaan parpol akan berdampak pada penambahan jumlah suara hangus pada pemilu 2014 yang akan datang. Kaban memprediksi akan ada lebih dari 30 juta suara yang hilang pada pemilu tersebut (pemilu 1999 suara hangus 19,8 juta). Kaban menjelaskan prediksi itu dihitung dari dampak berkurangnya partai politik minoritas yang tersingkir dari percaturan politik nasional mau pun lokal, karena ambang batas parlemen (parliamentary threshold-PT) yang terlalu tinggi.

Dengan adanya kenaikan PT, ujarnya, maka semua partai politik secara alamiah akan mencari teman agar bisa ikut pemilu. Sehingga, para parpol bisa berafiliasi dalam satu konfederasi.

Golkar: Dada Tak Kebal Hukum

• 
  

INILAH.COM, Jakarta - Dugaan tindak kejahatan korupsi terkait Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung, yang menyeret Dada Rosada harus diusut hingga tuntas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Deding Ishak meminta agar hukum dapat diterapkan kepada setiap warga negara. Ia mendesak agar aparat penegak hukum segera menyelidiki keterlibatan Wali Kota Bandung Dada Rosada.

"Kita minta persoalan ini dapat ditindaklanjuti. Hukum harus diterapkan secara profesional dan proforsional, hukum harus ditegakkan. Jangan sampai ada yang kebal hukum," kata Deding kepada INILAH.COM, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/1/2012).

Menurutnya, dugaan tindak kejahatan korupsi Bansos Jabar telah mencederai hukum di tanah air. Oleh sebab itu, ia meminta agar hukum harus ditegakkan.

"Ada aspek hukum administrasi negara dan aspek hukum pidananya juga. Hukum harus menjadi panglima, maka siapapun itu harus tunduk pada hukum," tegas Anggota DPR dari Dapil Jabar itu.

Namun demikian, ia meminta agar tetap menjaga azas praduga tak bersalah. "Kita menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, karena kita harus mengharga azaz praduga tak bersalah," jelasnya.

Sebagaimana diberitakan, Wali Kota Bandung Dada Rosada enggan terbuka secara terang benderang terkait informasi yang menyebutkan dirinya menyerahkan uang Rp2,45 miliar ke Kejaksaan Tinggi Jabar sebagai pengembalian kerugian negara pada kasus dugaan Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2009-2010.

"Tanya PH (penasihat hukum) saja, kan sudah disediakan. PH didampingi beberapa pengacara dan sudah menjelaskan (ke Kejati)," katanya kepada wartawan di Graha Bhayangkara, Jalan Cicendo, Rabu (11/1/2012). [mah]

Sidang Kasus Wisma Atlet: Ketua Besar Dimaksud Rosa Ternyata Ketua Banggar

INILAH.COM, Jakarta - Mindo Rosalina Manulang, terpidana korupsi pembangunan wisma atlet berjanji akan mengungkap misteri siapa ketua besar yang juga terlibat dalam perkara tersebut.

Seperti pernah diungkapkan kubu Nazaruddin ketika membagi-bagikan BAP milik Rosa, ketua besar yang dimaksud adalah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI saat ini.

"Nanti yah Hari Rabu saya kan akan bersidang lagi. Itu ada (keterlibatan ketua besar)," ujar Rosa usai persidangan M Nazaruddin yang batal digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/1/2012).

"Ketua Besar nanti kita lihat. Saya kan BAP-nya belum ingat semua. Nanti diingatkan sama jaksa dan hakim lagi isinya apa saja," ucap Rosa lagi.

Harapan yang sama pun diungkapkan oleh terdakwa M Nazaruddin sebelum sidang dimulai. Dia berharap Rosa dalam kesaksiannya mengungkapkan peranan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Nazar mengatakan yang mengetahui lebih jauh tentang ketua besar adalah Mindo Rosalina Manulang dan kolega partainya Angelina Sondakh. "Iya benar, Anggie sama Rosa yang lebih tahu," jelasnya. [mah]

Wah, Ketua Besar Ternyata Lebih dari 1 Orang

• 

INILAH.COM, Jakarta - Misteri mengenai siapa yang disebut sebagai Ketua Besar pelan-pelan mulai terkuak.  Ternyata Ketua Besar itu bukan hanya satu orang.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Terpidana kasus wisma atlet Mindo Rosalina Manulang, Mohamad Iskandar, usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi PLTS bagi tersangka Neneng Sri Wahyuni di kantor KPK, Jakarta. Rabu (11/1/2012). "Yang pasti lebih dari satu ada, satu ketua satu lagi ketua besar."

Iskandar menegaskan bahwa identitas Ketua Besar itu benar-benar ada dalam percakapan Rosa dengan Angelina Sondakh yang tertuang melalui BlackBerry Messenger. Sementara yang disebut ketua besar bejumlah lebih dari satu orang.

Meski begitu, Iskandar belum mau mengungkap secara jelas identitas Ketua Besar. Menurutnya hal itu akan disampaikan usai menjalani persidangan pada Senin, 16 Januari 2012. "Itu nantilah setelah hari senin, kan ini belum sidang," ucap Iskandar.

Sebelumnya, Rosa juga enggan mengungkapkan lebih jauh siapa sebenarnya yang dimaksud Ketua Besar, namun ia berjanji akan mengungkapnya dalam persidangan.

"Ketua Besarnya nanti kita lihat. Saya BAP-nya kan belum ingat semua. Nanti kan diingatkan semua sama jaksa dan hakim isinya apa saja," tandas Rosa  di persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hari ini, Rabu (11/1/2012). [mah]

KAUM MUDA DAN GEGAR SEJARAH YANG TERASA KIAN DEKAT SAJA

oleh : Badrut Tamam Gaffas

Ketertarikan generasi muda terhadap sejarah perjuangan bangsa makin melemah, fakta ini memperjelas gambaran bahwa telah tercipta sebuah sekat berjarak yang dari waktu ke waktu terasa kian melebar antara kaum muda dan sejarah, Diakui atau tidak situasi ini menempatkan generasi muda yang tengah dihinggapi belenggu gegar budaya, dekadensi moral serta krisis nilai yang kian menggurita makin luruh dibawah bayang – bayang ancaman gegar sejarah yang terasa kian dekat saja.

Tengoklah betapa kini generasi muda gandrung luar biasa kepada sosok asing semisal Che Guevara hingga semua atribut yang umum dikenakan seperti kaos, topi hingga slayer semua bergambar tokoh pejuang yang katanya fenomenal itu. Tentu kenyataan ini sungguh ironis lantaran negeri ini tak pernah kekurangan para pejuang, tokoh pergerakan, pemimpin kharismatik dan figur – figur luar biasa yang bisa diangkat menjadi idola.

Jika ditelusuri lebih dalam lagi ternyata banyak sisi menarik dan moment – moment penting sejarah yang sesungguhnya tidak terungkapkan, uraian sejarah menjadi monoton tanpa menyertakan pergolakan ide, pemikiran dan proses – proses penting yang melatarbelakangi sebuah fakta sejarah.

Sejarah seperti tercabut ruhnya sehingga sejarah tanpa jiwa bagi kaum muda menjadi sangat tidak menarik dan membosankan, kaum muda merasa tidak lagi bisa menemukan mata air persatuan yang menyejukkan diantara tingginya keberagaman, tidak lagi menemukan nilai – nilai yang menggetarkan nurani kebangsaan dan tidak pula menemukan magnet yang menggerakkan untuk secara sadar menelusuri jejak panjang perjuangan lewat catatan – catatan sejarah bangsa.

Vitalitas sejarah bagi Kaum Muda Bulan Bintang

Keluarga Besar Bulan Bintang sesungguhnya adalah pelaku – pelaku dan saksi – saksi sejarah, selain versi sejarah yang sudah lazim dan terlanjur memasyarakat selama ini ternyata ada juga versi lain dan fakta – fakta penting sejarah yang justru terendapkan atau seolah tersembunyikan dari ruang – ruang publik padahal semua itu sangat potensial dalam memperkaya khazanah sejarah bangsa.

Kaum Muda Bulan Bintang sebagai bagian dari kaum muda bangsa ini harus bisa menghargai sejarah dan memanfaatkan vitalitas sejarah sebagai inspirasi pergerakan untuk membangun ummat dan bangsa ini.

Sesungguhnya banyak versi sejarah yang perlu uraian khusus semisal Kontroversi seputar Organisasi Kebangsaan Pertama (Sarekat Islam ataukah Budi Oetomo), latar belakang penghapusan tujuh kata dalam piagam jakarta dan proses lahirnya pancasila dengan 3 kata pengganti “yang maha esa”, latar belakang lahirnya PDRI yang diproklamirkan Syafrudin Prawiranegara ketika Dwitunggal Soekarno – Hatta menyerah kepada agresor NICA sementara para pejuang di bawah komando Jendral Besar Soedirman tengah berjuang bergerilya menyabung nyawa, catatan kepeloporan Mr. Mohammad Roem dalam mediasi politik RI – Belanda yang melahirkan perundingan Roem – Royen, Catatan Keberhasilan Burhanudin Harapan dalam melangsungkan Pemilu Multi Partai Pertama pada tahun 1955 yang diakui sebagai pemilu paling jurdil sepanjang sejarah republik ini, Paparan Sejarah yang melatarbelakangi lahirnya Mosi Integral Natsir untuk kembali ke NKRI, Latar Belakang Alineasi Kekuatan Politik Islam yang dipresentasikan oleh partai Masyumi sebagai kekuatan kontra revolusioner oleh sebuah konspirasi strategis Nasakom yang mengangap dirinya sebagai kekuatan Progressif revolusioner, Polemik Dasar Negara yang berlarut – larut dalam konstituante yang berakhir dengan dicetuskannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Fakta yang melatarbelakangi pembubaran Partai Masyumi dan pencekalan atas beberapa elite pimpinannya, Latar Belakang Krisis Moneter di era demokrasi terpimpin dan langkah brilliant Syafrudin Prawiranegara yang terkenal sebagai “gunting syafrudin”, Proses pengkhianatan Partai Komunis Indonesia dengan G30S-nya, Langkah Kritis Buya Hamka dengan MUI-nya, Latar Belakang Pembentukan DDII dan perannya yang strategis sebagai gerakan dakwah modern, Latar Belakang Lahirnya Asas Tunggal Pancasila yang memasung dinamika berpolitik ummat Islam hingga catatan – catatan penting menjelang lengsernya Soeharto dari singgasana kekuasaan orde baru.

Selain itu ada banyak Kebenaran yang tersembunyi dibalik rentetan peristiwa yang menciderai Hak Asasi dan Hak Politik ummat Islam seperti Peristiwa PRRI – Permesta, Tragedi Tanjung Priok 12 September 1984, Tragedi Lampung 4 Februari 1989, Peristiwa DOM di Aceh yang berlangsung dari 1989 – 1998, Kerusuhan Mei 1998 dan isu pemerkosaan massal terhadap wanita – wanita etnis tionghoa yang dituduhkan kepada ummat Islam, termasuk konflik – konflik berdarah di sejumlah daerah seperti di Ambon dan Poso serta gerakan separatis seperti GAM di Aceh, RMS di Maluku dan OPM di Papua yang melibatkan juga isu – isu agama dan politik.

Pelurusan Sejarah Tanggung Jawab Siapa ?

Meluruskan sejarah dan menghimpun kembali rangkaian fakta – fakta yang berserak –serak menjadi tuntutan yang tak lagi bisa dikesampingkan. Tidak dipungkiri bahwa selama ini sejarah banyak diperalat sebagai alat propaganda bagi para penguasa yang secara sengaja menciptakan ruang – ruang ekslusif dalam sejarah, sebaliknya kekuatan kritis dan penyeimbang di luar pemerintah dan penguasa tidak pernah mendapat tempat yang semestinya di ruang – ruang sejarah. Buya Hamka yang pernah dibenamkan ke dalam pintu hitam rezim orde lama merupakan sebuah fakta, ulama kharismatik yang sangat vokal memberikan penerangan dan peringatan bagi ummat termasuk juga kepada elite kekuasaan pada masa itu justru mendapatkan banyak perlakuan diskriminatif termasuk dari media, walhasil nama buya hamka yang dikenal sebagai ulama kelas dunia dan juga seorang pujangga itu seolah tenggelam begitu saja, sekarang ini sangat sedikit kaum muda yang mengenal penulis Tafsir Al Azhar itu, jika kemudian Buya Hamka, Mr. Mohammad Natsir, dan lain – lain lebih terkenal di negeri tetangga lantas siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas hal ini ?!?!…

Jika tokoh – tokoh atau peristiwa yang seharusnya luar biasa kemudian menjadi biasa saja karena terciptanya bias sejarah dan media maka jangan salahkan generasi muda kita yang gagap sejarah dan merasa lebih bisa menikmati pergolakan ide, nilai dan pemikiran asing secara lebih terbuka meski sungguhpun belum tentu sesuai untuk bisa disenyawakan dengan nilai dan kultur bangsa kita.

Jadi Adalah Keharusan kita semua untuk ambil bagian dalam meluruskan sejarah…

Agaknya, Kebenaran masih harus menempuh jalan – jalan yang panjang untuk diperjuangkan agar tampil sebagai kebenaran yang sejati…

MENGGERAKKAN MESIN – MESIN PARTAI DALAM MENGHIMPUN POTENSI UMMAT

 

Kiprah Badan Otonomi Partai memang jarang terpublikasikan oleh media dan pemberitaan padahal sesungguhnya Badan Badan Otonomi partai seperti Muslimat Bulan Bintang, Pemuda Bulan Bintang dan Brigade Hizbullah Partai Bulan Bintang memiliki kapasitas untuk berperan penting dalam mewarnai dan menentukan keberlanjutan partai di masa – masa yang akan datang.

Keberadaannya menjadi perangkat – perangkat yang bisa digerakkan untuk menghimpun potensi ummat dan menjadi sarana perjuangan politik secara fokus dan spesifik.

Penguatan Peran Badan Otonomi Partai bisa menjadi basis massa dan sumber kader partai dalam segmen dan atau lapisan sosial masyarakat tertentu seperti segmen perempuan / muslimah, segmen pemuda dan pelajar dan atau segmen khusus kepanduan.

Terkait Penguatan Badan Otonomi Partai ini kita perlu belajar banyak dari PKI dengan kepanjangan tangannya yang efektif menggelembungkan suara PKI pada pemilu 1955 walhasil PKI yang ditumpas karena pemberontakan madiun 1948 secara mengejutkan mampu bangkit dan menjadi kekuatan politik yang besar hanya dalam tempo 7 tahun bahkan pada periode 60-an PKI mampu meraih vitalitas politik di hampir semua lini di lingkaran kekuasaan.

Meskipun PKI dikenal atheis dan menghalalkan segala cara dalam pergerakannya namun harus diakui bahwa PKI berhasil mengangkat dan mengelola isu – isu kerakyatan, ketimpangan ekonomi dan kemelaratan. Melalui Organisasi underbow-nya seperti BTI (Barisan Tani Indonesia), PR (Pemuda Rakyat), Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), Lekkra (Lembaga Kesenian dan Kebudayaan Rakyat) dan banyak organisasi bentukannya yang tanpa bentuk (OTB), PKI sukses melancarkan propaganda – propaganda politiknya. Pada akhirnya, pengkhianatannya atas Bangsa menutup karir politik PKI yang tidak hanya dibubarkan sebagai organisasi terlarang melainkan juga menjadi bahaya laten yang sewaktu – waktu bisa bangkit dan menitis sebagai PKI Gaya Baru.

Kesiapan Muslimat Bulan Bintang Hadapi Kuota dan Pemilu 2009

Jika kader kita siap, mau 30 persen, 40 persen atau 50 persenpun tidak masalah, ” ucap Dra Hendarsyah, ketua Muslimat Bulan Bintang. Kita mempersiapkan muslimah tampil dengan kemampuan, 30 persen ataupun tidak bagi Muslimat sebenarnya tidak masalah, Sekalipun ada kuota kalau kita tidak berani menampilkan kader perempuan yang berkualitas, apa gunanya? PBB mengikuti konstitusi itu. Muslimat Bulan Bintang mempersiapkan kadernya dan berusaha mengajak perempuan untuk menjalani pelatihan-pelatihan dan pendidikan.

” Pembinaan perempuan adalah kewajiban dari Muslimat. Memotivasi mereka agar.tetap berpegang pada syariah. Kami selalu sosialisasikan dalam setiap pelatihan apa sebetulnya pembinaan kader. Seperti pengajian tiap hari yang disebut al hilal. Majlis taqlim yang dilakukan dari tingkat pusat sampai ke ranting. Aktifis Muslimat adalah mubaliqah. Kita juga tetap memberi pembinaan pada yang sudah jadi. Mereka yang sudah jadi tetap dalam kendali organisasi. Meski sudah pejabat tinggi di tempatnya, kita akan pantau terus, ” urai Hendarsyah. (Sumber : PadangMedia.com “Muslimat Bulan Bintang Siap Hadapi Kuota”)

Selama ini, tambah Hendarsyah, untuk semua daerah pemilihan khususnya Sumatera Barat, banyak kaum perempuan dari Partai Bulan Bintang yang duduk di legislatif. Hal ini sebagai bukti yang cukup bagi Muslimat untuk menyatakan eksistensinya. Tidak hanya dalam legislatif, untuk posisi di eksekutif ataupun posisi lainnya Muslimat Bulan Bintang merasa berkewajiban membina anggotanya baik formal maupun informal.

Totalitas dan Kesungguhan

Tidak lama lagi, Partai Bintang Bulan akan Menghadapi Verifikasi Parpol untuk bisa lolos sebagai kontestan pada Pemilu 2009, tidak diragukan lagi bahwa tahun 2008 inilah menjadi tahun kunci yang menentukan bagi perjalanan partai kedepan, semua kader partai, simpatisan dan keluarga besar bulan bintang sangat berharap PBB kali ini bisa membuktikan diri menjadi partai yang kian agamis dan populis dan tampil dengan ciri khasnya yang modernis.

Pembuktian itu bisa terwujudkan hanya dengan totalitas dan kesungguhan seraya mengharapkan Rahmat dan Ridhlo Allah SWT semata… Amien

(Ditulis Oleh : Badrut Tamam Gaffas untuk Bulan Bintang Media)

Ruang Rapat Banggar Senilai Rp 20 M

   

Ruangan baru ini sudah hampir tuntas. Desainnya cukup bagus dan terlihat rapih. Seisi ruangan dipenuhi barang baru.

 

Badan Anggaran DPR (Banggar) segera memiliki ruang rapat baru. Kini ruang rapat yang konon seharga Rp 20 miliar tersebut dalam proses finalisasi, Rabu (11/1