Partai koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono kembali merapatkan barisan di awal 2012. Terhimpun dalam Sekretariat gabungan (Setgab) koalisi, enam partai politik membahas masalah RUU Pemilu.
Sekretaris FPAN Teguh Juwarno menyebut, pertemuan berlangsung pada Rabu (4/1/2012). Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan kembali memimpin pertemuan yang dihadari Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa, dan petinggi PKB Ida Fauziah.
"Semalam kembali mendekatkan kebersamaan dalam setgab terkait RUU Pemilu. Hasilnya sangat konsrtruktif, mulai ada titik temu. Soal parliamentary treshold, kursi di dapil 3-10, termasuk pembahasan soal sistem terbuka," ujar Teguh Juwarno saat dikonfirmasi tribun.
Ia mengatakan, salah satu poin krusial yang digapai adalah mengerucutnya kesepakatan ambang batas parlemen pada angka 3-4 persen. Kendati demikian, kesepahaman ini belum diamini Golkar. Golkar masih menghendaki ambang batas parlemen sebesar lima persen.
"Pekan depan kembali akan berkumpul untuk mendengar prentasi Golkar soal sistem campuran terkait RUU ini," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris FPPP Arwani Thomafi menjelaskan, hal yang krusial dalam pembahasan semalam, terkait RUU Pemilu adalah mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu. Molornya pembahasan akan berakibat pada semakin sedikitnya waktu bagi penyelenggara pemilu untuk mulai melaksanakan dua pekerjaan penting. Yaitu, tahapan verifikasi parpol peserta pemilu dan pendataan pemilih.
"Hal lain, semuanya sudah sepakat untuk alokasi kursi perdapil 3-10 kursi. Kecuali Golkar yang masih akan mempertimbangkan pada pertemuan berikutnya," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar