Jakarta (ANTARA News) - Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu,
Taufik Hidayat menyatakan, RUU Pemilu akan diputuskan pada Rapat
Paripurna DPR RI Rabu (11/4).
Dalam rapat Panja RUU Pemilu yang dilakukan hari ini, menghasilkan beberapa poin seperti menentukan soal jadwal laporan ke Pansus, sampai dengan rapat paripurna.
"Kamis (5/4) itu laporan Panja RUU Pemilu kepada Pansus RUU Pemilu. Selasa (10/4) pengambilan keputusan tingkat satu. Hal-hal yang belum selesai di Panja dibawa ke Pansus. Kalau tidak selesai juga, ya dibawa ke paripurna. Paripurna direncanakan hari Rabu (11/4)," kata Taufik.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, saat ini ada usulan dari masing-masing fraksi soal sistem penghitungan suara.
"Satu hal ini yang mungkin bisa diarahkan menjadi kesepakatan adalah metode penghitungan suara lebih mengarah pada kesepakatan pada divisor webster. Mayoritas fraksi mengarah ke divisor varian webster," kata Taufik.
Dalam laporan ke Pansus, ia berharap, metode penghitungan suara dapat disepakati di Pansus.
"Paling tidak saya berharap, bisa disepakati di metode penghitungan (di pansus) , jadi voting-nya 3 poin saja di rapat paripurna karena mayoritas kecenderungannya ke divisor varian webster," kata Taufik.
Sementara itu, untuk Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas perolehan kursi di parlemen, hampir semua fraksi sepakat diberlakukan secara nasional.
"Pemberlakuan PT hampir seluruh fraksi kecuali PDIP, minta secara nasional. Secara nasional itu kalau penghitungan nasional tidak lolos PT, maka perolehan di daerah tidak dilakukan penghitungan suara. Hanya PDIP yang bertahan belum sepakat. Golkar dari awal flat," kata dia.
Sedangkan besaran dari PT juga masih belum ada kesepakatan, masih sangat beragam. "Kita tunggu dulu. Golkar bisa saja berkompromi soal PT, menjadi misalnya 4 persen, tetapi sistem tetap terbuka. Mungkin saja 4 persen, tapi kan secara formal belum. Kita masih terus berkomunikasi," kata Taufik.
Dalam rapat Panja RUU Pemilu yang dilakukan hari ini, menghasilkan beberapa poin seperti menentukan soal jadwal laporan ke Pansus, sampai dengan rapat paripurna.
"Kamis (5/4) itu laporan Panja RUU Pemilu kepada Pansus RUU Pemilu. Selasa (10/4) pengambilan keputusan tingkat satu. Hal-hal yang belum selesai di Panja dibawa ke Pansus. Kalau tidak selesai juga, ya dibawa ke paripurna. Paripurna direncanakan hari Rabu (11/4)," kata Taufik.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, saat ini ada usulan dari masing-masing fraksi soal sistem penghitungan suara.
"Satu hal ini yang mungkin bisa diarahkan menjadi kesepakatan adalah metode penghitungan suara lebih mengarah pada kesepakatan pada divisor webster. Mayoritas fraksi mengarah ke divisor varian webster," kata Taufik.
Dalam laporan ke Pansus, ia berharap, metode penghitungan suara dapat disepakati di Pansus.
"Paling tidak saya berharap, bisa disepakati di metode penghitungan (di pansus) , jadi voting-nya 3 poin saja di rapat paripurna karena mayoritas kecenderungannya ke divisor varian webster," kata Taufik.
Sementara itu, untuk Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas perolehan kursi di parlemen, hampir semua fraksi sepakat diberlakukan secara nasional.
"Pemberlakuan PT hampir seluruh fraksi kecuali PDIP, minta secara nasional. Secara nasional itu kalau penghitungan nasional tidak lolos PT, maka perolehan di daerah tidak dilakukan penghitungan suara. Hanya PDIP yang bertahan belum sepakat. Golkar dari awal flat," kata dia.
Sedangkan besaran dari PT juga masih belum ada kesepakatan, masih sangat beragam. "Kita tunggu dulu. Golkar bisa saja berkompromi soal PT, menjadi misalnya 4 persen, tetapi sistem tetap terbuka. Mungkin saja 4 persen, tapi kan secara formal belum. Kita masih terus berkomunikasi," kata Taufik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar