Banyak Politisi Mendadak Kaya

Posted by K@barNet pada 06/08/2011

Jakarta – Gaji dan tunjangan besar tentu membuat pejabat kita semakin kaya raya. Tapi gaji besar itu ternyata masih dirasa belum cukup. Belakangan ini masyarakat dipertontonkan banyaknya politisi yang mendadak kaya dan kemudian diduga tersangkut kasus korupsi.

Setelah 26 politisi diseret Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, kini kasus Wisma Atlet juga menyeret sejumlah politisi. Tersangka suap kasus Wisma Atlet mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding banyak uang masuk ke kantong-kantong elit politik PD, termasuk Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Selain Anas, yang kena tuding kecipratan uang panas itu adalah dua anggota DPR dari PD Angelina Sondakh dan Mirwan Amir serta politisi PDIP I Wayan Koster.

Anas, Angie, Mirwan dan Koster membantah tudingan Nazar. Mereka kompak menyatakan Nazar memfitnah dan meminta buron itu pulang untuk menyerahkan diri ke KPK. “Semua omongan Nazar hanya sampah,” kata Anas.

Meski Anas cs membantah, perubahan signifikan kekayaan para politisi itu terus menjadi pergunjingan. Belum lama ini Anas diketahui membangun rumah mewah di Kaveling Angkatan Laut di Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Di kompleks itu, Anas awalnya memiliki satu rumah. Namun belakangan Anas membeli tiga rumah di depan rumahnya dan dirombaknya dengan digabung menjadi satu rumah. Rumah baru Anas bergaya Jawa dengan luas sekitar 275 meter persegi. Rumah ini berpagar setinggi 1,5 meter dengan warna dominan putih.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Anas menyatakan rumah yang dibangun di atas tanah seluas 539 meter persegi dari hasil jerih payahnya sendiri yang didapatkan sejak tahun 2001.
Kekayaan Anas yang dilaporkan ke LHKPN tercatat mencapai Rp 2,24 miliar dan US$ 2.300. Anas juga memiliki tanah belasan ribu meter. Misalnya pada 2007, Anas membeli tanah seluas 11.412 meter persegi dan 1.620 meter persegi di kawasan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Sedangkan harta tidak bergerak Anas lainnya, termasuk logam mulia, batu mulia, barang-barang seni dan antik mencapai Rp 92.831.000. Anas juga memiliki sejumlah mobil antara lain Nissan Serena yang katanya berasal dari hibah. Lalu Toyota Kijang Innova yang kata Anas dibeli dari uangnya sendiri.
Selain Anas, kekayaan Mirwan Amir juga menjadi perbincangan. Nazar menyebut Wakil Ketua Badan Anggaran DPR ini ikut menerima ‘uang haram’ Wisma Atlet Rp 8 miliar. Kata Nazar, uang itu diberikan Angelina Sondakh pada Mirwan.

Mirwan membantah tudingan Nazar. Tapi sumber-sumber detikcom menyebutkan Mirwan termasuk politisi yang mendadak kaya. Sang sumber menyatakan harta Mirwan melimpah sejak menjadi Bendahara DPP PD di bawah pimpinan Ketua Umum DPP PD Hadi Utomo. Pada tahun 2009, Mirwan pernah membeli 2 unit mobil Mercy tipe E 300. Ia juga membeli mobil pertama dan kedua hanya dengan selisih hari sambil menenteng uang cash sekitar Rp 1 miliar dalam bentuk dollar AS. “Penampilan Mirwan memang berubah drastis sejak menjabat sebagai pengurus DPP PD tahun 2009,” kata sumber itu.

Sayang Mirwan hingga kini belum bisa dimintai konfirmasi. Tapi sebelumnya ia sudah membantah terlibat kasus suap. “Pernyataan Nazaruddin tidak benar, dia asal bicara saja,” kata Mirwan.

Di luar Partai Demokrat, kekayaan politisi yang sempat menjadi pergunjingan adalah Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin. Hilmi disebut-sebut memiliki villa mewah di Lembang, Jawa Barat. Kompleks vila Hilmi yang diberi nama Padepokan Madani ini memiliki luas lahan 5 ribu meter ditambah perkebunan yang mengelilinginya seluas 5 hektar. “Hilmi ini kaya drastis,” kata pendiri PK, Ustad Yusuf Supendi. Tapi Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq meminta vila Hilmi tidak perlu dipersoalkan. Vila di Lembang Hilmi dibangun dari bantuan sejumlah donatur. Di kompleks itu, selain ada rumah Hilmi, juga ada Training Center bagi kader PKS. “Jadi ini sebenarnya padepokan itu proyek dakwah, karena rumahnya sendiri yang memang di areal itu, tapi memang sangat sederhana,” ungkap Mahfudz.

***

Banyak faktor yang menjadi penyebab para pejabat dan politisi melakukan korupsi. Misalnya pada kasus korupsi sejumlah politisi yang telah banyak diungkap, para politisi melakukan korupsi bukan karena gajinya kurang, tapi karena masalah politik. Para politisi ini ‘serakah’, mereka ingin mempertahankan atau memperluas kekuasaan.

“Jika kita cermati aliran uang haram mereka, banyak yang lari ke partai. Mereka jadi mesin partai untuk mengumpulkan uang dalam rangka mempertahankan dan memperluas kekuasaan,” kata Ketua Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan.

Kalau sumber masalahnya politis seperti ini, lalu dijawab dengan gaji besar dan diberikan gaji ke-13 tidak akan pernah nyambung. Kenaikan gaji dan juga pemberian gaji ke-13 untuk pejabat negara tidak akan menyelesaikan masalah korupsi. Kebijakan ini justru makin membebani anggaran negara. detik+