Inilah Anggaran Al-Quran yang Potensial Dikorup

Kitab suci Al Quran (sumber: The Jakarta Globe)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini kembali menjerat tersangka baru kasus korupsi.

Yang memalukan, tersangka korupsi ini adalah anggota Komisi VIII DPR sekaligus anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar.

Ia dituding telah terlibat korupsi pengadaan kitab suci al-Quran di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012 dengan jumlah Rp35 miliar.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menerangkan seharusnya pengadaan Alquran di Kementerian Agama adalah bagian dari instrumen penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang idealnya sangat jauh dan seharusnya dijauhkan dari praktik korupsi.

"Al-Quran kan landasan etik dan moral dalam kehidupan untuk mendorong kesalehan individu dan sosial. Ini masih dikorupsi juga," ujar Uchok di Jakarta, Jumat (29/6).

Fitra membeberkan alokasi anggaran pengadaan kitab suci umat Islam itu yang diduga berpotensi korupsi. 

Berikut anggaran Kementerian Agama untuk pengadaan al-Quran tahun anggaran 2009 hingga 2011:

1. Pada 2009, Kementerian Agama melakukan pengadaan al-Quran sebanyak 78.079 buah dengan nilai kontrak sebesar Rp2,5 miliar dari pagu anggaran APBN sebesar Rp2,5 miliar, dengan rincian:

a). Mushaf besar Al-Quran sebanyak 42.600 buah, dengan harga satuan sebesar Rp26.421, dengan total nilai kontrak sebesar Rp902 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp909 juta.

b) Tafsir Al-Quran sebanyak 20 ribu buah dengan satuan harga sebesar Rp45.116, dengan total nilai kontrak sebesar Rp1,1 miliar dari pagu anggaran APBN sebesar Rp1,1 miliar.

c). Al-Quran terjemahan sebanyak 10 ribu buah dengan harga satuan Rp48.350 per buah, dengan total nilai kontrak sebesar Rp483 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp488 juta.

d). Juz Amma dan Terjemahan sebanyak 5.479 buah, dengan harga satuan sebesar Rp6.700 per buah dengan total nilai kontrak sebesar Rp36,7 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp36,7 juta.

2. Pada 2010, Kementerian Agama melakukan pengadaan buku al-Quran sebanyak 170.250 buah dengan nilai kontrak sebesar Rp3 miliar dari pagu anggaran APBN sebesar Rp3,2 miliar, rincian:

a). Tafsir Al-Quran sebanyak 750 buah dengan harga satuan Rp852.043 per buah, dengan total nilai kontrak sebesar Rp639 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp639 juta.

b). Yasin sebanyak 60 ribu buah dengan harga satuan Rp2.800 per buah, dengan nilai kontrak sebesar Rp168 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp168 juta;

c). Pengadaan Mushaf Besar Al-Quran sebanyak 45 ribu dengan harga satuan Rp 28.700 per buah, dengan total nilai kontrak sebesar Rp1,2 miliar dari pagu anggaran APBN sebesar Rp1,4 miliar;

d). Pengadaan Al-Quran saku sebanyak 4.500 buah dengan harga satuan sebesar Rp 23.150 per buah, dengan total nilai kontrak sebesar Rp104 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp104 juta.

e). Pengadaan Al-Quran terjemahan sebanyak 10 ribu dengan harga satuan Rp45.900 per buah, dengan nilai kontrak sebesar Rp459 juta dari Pagu anggaran APBN sebesar Rp482 juta.

f). Pengadaan Juz Amma sebanyak 50 ribu buah dengan harga satuan sebesar Rp7.350 per buah dengan total nilai kontrak sebesar Rp367 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp367 juta.

3. Pada 2011, kementerian agama melakukan pengadaan buku Al-Quran sebanyak 225.045 buah, dengan nilai kontrak Rp4,5 miliar untuk APBN murni 2011.

4. Untuk APBN Perubahaan 2011, pengadaan Al-Quran sebanyak 653 ribu buah dengan nilai kontrak sebesar Rp20,5 miliar dari pagu anggaran APBN sebesar Rp 22,8 miliar, rincian:

a). Pengadaan Mushaf besar Al-Quran sebanyak 67.600 buah dengan harga satuan Rp26.240 per buah, dengan nilai kontrak sebesar Rp1,7 miliar dari pagu anggaran APBN sebesar Rp2,1 miliar.

b). Pengadaan Al-Quran saku sebanyak 10 ribu buah dengan harga satuan Rp25.420 perbuah dengan nilai kontrak sebesar Rp254 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp310 juta.

c). Al-Quran terjemahan sebanyak 20 ribu buah dengan harga satuan Rp41.520 per buah dengan nilai kontrak sebesar Rp836 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp1 miliar.

d). Pengadaan Juz Amma sebanyak 61 ribu dengan harga satuan Rp6.150 per buah, dengan nilai kontrak sebesar Rp375 juta dari Pagu anggaran APBN sebesar Rp457 juta.

e). Pengadaan Tafsir Al-Quran sebanyak 1.445 buah, dengan satuan harga sebesar Rp861 ribu, dengan nilai kontrak sebesar Rp1,2 miliar dari pagu anggaran APBN sebesar Rp1,5 miliar.

f). Pengadaan Yasin sebanyak 65 ribu buah, dengan harga satuan sebesar Rp1.722 per buah, dengan nilai total kontrak sebesar Rp111 juta dari pagu anggaran APBN sebesar Rp136 juta.

Lebih lanjut, Uchok menilai pengadaan al-Quran ini mahal dan patut diduga ada penggelembungan harga barang. 

Ia mencontohkan, pengadaan Mushaf besar al-Quran pada APBN Murni 2011, harga satuan hanya Rp26.240 per buah, tetapi pada APBN Perubahaan 2011, harga satuan naik menjadi Rp31.500 per buah

"Ini memperlihatkan orang-orang Kementerian Agama sangat memalukan, dan cenderung menjadi orang bejat karena kitab suci al-Quran milik Allah SWT saja dikorupsi," paparnya.

Uchok menganggap korupsi al-Quran di Kemenag dianggap sebagai kecelakaan sejarah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bagi Fitra, ini merupakan kesalahan kebijakan Presiden SBY dalam mengangkat Menteri Agama dari partai. 

"Selama ini kan yang jadi menteri agama dari orang profesional bukan dari partai," ungkapnya. 

Penulis: Kristantyo Wisnubroto

Ini Isi Peraturan Baru Menag Soal Pesantren

dakwatuna.com – Menteri Agama, Suryadharma Ali, mengeluarkan peraturan baru nomor 3/2012. Peraturan tersebut menjelaskan pendidikan keagamaan Islam. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 55/2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Bab I dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, beruisi tentang definisi pendidikan keagamaan, pendidikan diniyah, dan sejumlah hal yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan. Kurikulum diniyah juga diatur didalamnya pada pasal 9. Jumlah semuanya mencapai 45 pasal.

Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Hayat, menjelaskan peraturan ini penting dikeluarkan untuk memayungi semua Pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren salah satunya, diatur didalam peraturan ini agar memiliki landasan hukum yang kuat.

Dalam Bab I peraturan itu disebutkan pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggara pendidikan.

Pesantren salafiyah adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan kitab kuning dan sistem pengajaran yang ditetapkan oleh kyai atau pengasuh. Peraturan tersebut tidak menyebutkan istilah pesantren modern. “Pesantren modern itu sudah terakomodir dalam istilah pesantren,” jelasnya, saat dihubungi, Rabu (25/4).

Ada juga pesantren modern yang dikategorikan diniyah formal. Bahrul menyebutkan istilah pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan tradisional. Sedangkan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Islam seperti menggunakan sistem persemaian guru-guru Islam atau Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyah (KMI), itu lebih cenderung dimasukkan kedalam diniyah formal.

Bahrul menyatakan pesantren modern itu intinya KMI, sehingga lebih cocok dimasukkan kedalam kategori diniyah formal. Pihaknya menyatakan tidak ada maksud sama sekali untuk mengabaikan eksistensi pesantren. Justru dengan dimasukkannya diniyah formal ini maka pesantren-pesantren yang mengikuti mu’adalah dapat terakomodir.

Sekjen menjelaskan diniyah terbagi menjadi tiga. Pertama diniyah formal, yaitu pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan di pondok pesantren secara terstruktur dan berjenjang. Terdiri dari pendidikan dasar dan menengah. Kedua, pendidikan diniyah non formal adalah pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal. Penyelenggaraannya bisa didalam maupun diluar pondok pesantren. Bisa juga berbentuk ma’had aly, diniyah pelengkap atau takmiliyah, pendidikan al-Quran, majlis ta’lim, pengajian kitab, dan sejenisnya.

Sedangkan diniyah takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 15 peraturan tersebut menyebutkan peserta didik yang lulus pada pendidikan diniyah dasar dan menengah berhak melanjutkan ke satuan pendidikan lebih tinggi pada jenis pendidikan lain. Asalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ajeng Ritzki Pitakasari/Erdy Nasrul/ROL)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2012/04/20116/ini-isi-peraturan-baru-menag-soal-pesantren/#ixzz1zGTN9BhQ

Yani: Saya Pimpinan KPK, Semua Sudah Jadi Tersangka

TRUBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, menyatakan seharusnya saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan tersangka kasus pengucuran dana talangan (bailout) Century. Sebab, sejumlah alat bukti pendukung kasus tersebut sudah ada.

Yani pun sesumbar bisa menetapkan semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut menjadi tersangka dalam sepekan jika menjabat sebagai pimpinan KPK.

"Kalau saya pimpinan KPK, seminggu semua sudah jadi tersangka," kata Yani dalam diskusi 'Pro Kontra Koin untuk KPK' di Jakarta, Sabtu (30/6/2012).

Menurut Yani, sejumlah temuan pelanggaran dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah cukup menunjukkan bahwa bailout Century bermasalah. "Ini uangnya dulu keluar, baru mereka rapat malam-malam hari," ujarnya.

Mantan pengacara pimpinan KPK Bibit-Chandra, Ahmad Rifai, merasa prihatin dengan menurunnya nyali pimpinan KPK periode saat ini. Padahal, Bibit-Chandra harus masuk bui saat melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.

Rifai mengingatkan pimpinan KPK yang dikomandai Abraham Samad, bahwa risiko apapun dari penanganan kasus adalah bentuk komitmen yang harus ditanggung sejak awal masuk ke lembaga yang menyeret para koruptor tersebut.

"Kenapa pimpinan KPK semakin lama nyalinya semakin kecil," ucap Rifai.

Perjalanan Panjang Perjuangan Menegakkan Islam

Perjuangan menegakkan dienul haq yang diberikan  Allah Azza Wa Jalla tidak terkait dengan waktu.

Perjuangan mengajak umat manusia beriman, dan hanya menjadikan Rabb sebagai satu-satunya Dzat, yang berhak disembah dan diibadahi, tidak bisa diukur dengan terwujudnya kekuasaan semata.

Perjuangan mengajak umat manusia agar ta'at, tunduk, patuh, dan merasa hina dihadapan Rabbul Alamin, hanya bisa dilakukan orang-orang yang ikhlas dan sabar.

Allah Rabbul Alamin menciptakan umat manusia, hanya satu tujuannya, yaitu agar manusia  beribadah kepada Rabbnya semata. Tidak kepada selain-Nya.

Setiap kali umat manusia menyimpang, dan menyekutukannya, maka manusia akan menjadi sampah sejarah. Tidak akan pernah dapat menjalani kehidupan, seperti yang diinginkan Sang Pencipta. Menyekutukan Rabbul Alamin, termasuk perilaku yang menyimpang, dan dosa besar.

Sesungguhnya, Allah Rabbul Alamin selalu menciptakan utusan-Nya, para rasul dan nabi, tujuannya hanya agar mengajak manusia menyembah kepada Rabbul Alamin, dan menjauhi thogut.

Tidak ada gunanya manusia, beribadah, tunduk patuh, taat kepada Rabb, tetapi menjadi sekutu thogut. Menjadi pembela thogut. Sikap sebagai mukmin yang takut kepada Rabbul Alamin, pasti akan selalu baro', membenci kepada thogut. Tidak mungkin akan berkompromi, bermualah dengan thogut. Apalagi bersekutu.

Sifat dan karakter para rasul dan anbiya seperti itu. Tidak ada para rasul dan anbiya, yang mengajak beriman umat kepada Allah Azza Wa Jalla, kemudian mengajak pula umat mengabdi dan menyembah serta menjadi abdi para thogut.

Thogut menjadi musuh abadi para mukmin, dan para kekasih Allah Azza Wa Jalla. Setiap kali mukmin berpaling dari pertolongan dan menjadikan  para thogut menjadi penolongnya, maka manusia akan menjadi hina.

Menegakkan agama Allah Rabbul Alamin, tidak selalul berkorelasi dengan hasil dan kekuasaan. Perjuangan menegakkan agama Allah Rabbul Alamin itu, hanyalah bagian dari ketundukkan dan ketaatan seorang makhluk, yang sudah begitu banyak diberikan kenikmatan oleh Rabbul Alamin, dan semuanya itu, hanyalah bagian dari bentuk syukur.

Perjuangan yang panjang seorang hamba itu, hanyalah sebagai wujud ridhonya atas  syariah-Nya. Tidak ada hal lain, yang dibutuhkan manusia, saat ia menyatakan ridha dan syukurnya terhadap semua bentuk anugerah, yang berupa pemberian Rabbul Alamin kepadanya, termasuk adanya alam semesta.

Karena itu, begitu panjang perjuangan dari Nabiullah Nuh alaihissalam, yang berdakwah dan mengajak kaumnya, selama 950 tahun, agar mereka beriman. Tetapi, kaumnya menolak ajakan Nabiullah Nuh Alaihissaslam. Sampai akhirnya datangnya pembalasan dari Rabbul Alamin, berupa tsunami, yang menghanyutkan seluruh kaumnya.

Rasulullah Shallahu Alaihi Wassalam, ketika awal berdakwah di kalangan kafir Qurays di Makkah, pernah diajak berkompromi, dan diberikan iming-iming tentang kehidupan dunia.

Segala kenikmatan dunia, berupa kekuasaan, pangkat, harta, dan wanita akan diberikan oleh kafir Qurays, jika Rasulullah Shallahu Alaihi Wassalam, mau berkompromi, dan meninggalkan dakwahnya. Tetapi, Rasulullah Shallahu Alaihi Wassalam, memilih mendakwahkan agama Allahl, tanpa bersedia berkompromi dengan apapun, dan tawaran apapun dari kafir Qurays.

Itulah sikap yang benar dari mukmin. Tidak pernah mau menukar ketaatan, ketundukkan, dan kecintaannya terhadap Allah Azza Wa Jalla. Semua kehidupan dunia itu, bukanlah tujuan hidup mereka. Tidak ada artinya dibandingkan sifat rahman dan rahim dari Allah Azza Wa Jalla, yang begitu agung, dibandingkan dengan kehidupan dunia.

Tidak ada artinya kenikmatan dunia dibandingkan dengan janji yang sangat agung dari Allah Azza Wa Jalla, kelak sesudah seorang mukmin, meninggalkan dunia yang fana, dan mendapatkan jaza' (balasan) berupa surga-Nya.

Orang-orang mukmin yang imannya benar, tidak berlari-lari mengejar kenikmatan dunia. Orang-orang mukmin yang imannya benar, tidak mengejar kekuasaan, jabatan, harta, dan aksesoris dunia, yang sangat fana.

Tetapi, orang-orang mukmin, yang imannya benar, selalu menggunakan hidupnya hanya dalam rangka taat, tunduk, patuh, dan menggunakan seluruh hidupnya beribadah kepada Rabbnya. Orang-orang mukmin tidak pernah silau, walau sekejappun terhadap kemegahan dunia.

Justeru orang-orang mukmin akan berlari sekencang-kencangnya menuju maghfirah-Nya (ampunan-Nya), dan yang akan dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Adakah balasan yang melebihi balasan yang akan diberikan oleh Allah Azza Wa Jalla?

Tidak ada makhluk,  dan siapapun yang dapat menyamai Rabbul Alamin, ketika memberikan balasan kepada manusia, khususnya kepada mukmin.

Manusia-manusia modern yang hanya menyembah materi hari ini, sudah menjadi bangkrut dan tersungkur, dan hina. Mereka tak pernah menemukan keindahan hidup. Mereka tak pernah menemukan kebahagiaan sejati. Mereka tak pernah menemukan kedamaian sejati. Mereka tak pernah mendapat ketenangan hidup. Sepanjang kehidupan selalu dipenuhi dengan galau, risau, dan kegelisahan. Ketidak pastian. Ketakutan akan  hari depannya.

Betapa manusia modern sekarang, terutama di Barat, sekarang memilih jalan kematian dengan bunuh diri. Mereka berbondong menuju kematian dengan jalan bunuh diri. Mereka berputus asa. Seperti menghadapi akhir kehidupan, ketika mereka tak menemukan lagi, kebahagiaan materi. Sungguh nista hidup mereka. Seluruh dunia Barat yang hidup rakyatnya, tidak lagi mengenal Rabb, dan hanya menjadikan materi sebagai sesembahan mereka,  maka mereka menghadapi tragedi kehidupan.

Di Yunani, Spanyol, dan Italia, serta negara-negara Barat lainnya, setiap hari, kehidupan hanya dikejutkan oleh orang-orang yang bunuh diri. Ketika krisis ekonomi menghampiri mereka, maka mereka memilih jalan bunuh diri. Mereka tidak lagi mampu bertahan menghadapi krisis. Mereka tak mampu lagi menggunakan akalnya, yang selama ini dikenal manusia Barat, sebagai manusia yang paling rasional. Rasionalitas mereka menjadi tak berguna menghadapi krisis, krisis kehidupan dunia materialisme.

Orang-orang mukmin tak akan pernah merasa putus atas rahmat dari Allah Azza Wa Jalla. Tak akan pernah berputus asa dalam kehidupan. Betapapun beratnya fitnah, ancaman, dan siksaan, yang mereka hadapi. Semuanya dihadapi dengan ikhlas dan sabar. Sampai datangnya janji Allah Rabbul Alamin. Kehidupan tak lama. Kehidupan di akhirat bersifa kekal.

Janji Allah Rabbul Alamin selalu benar. Tak ada yang diingkarinya. Karena itu, menegakkan agama Allah dan Risalah-Nya, harus menjadi keyakinan, dan terpetari dalam dada. Ketika meninggalkannya, dan hanya karena, aksesoris kehidupan dunia, maka itu hanya membuat rugi bagi orang-orang mukmin.

Abu Bakar As-Shiddiq saat menjelang ajalnya, menangis sampai-sampai Shahabat Ibnu Mas'ud ra,  berkata, "Wahai Amirul Mukminin apa yang engkau tangisi?", tanyanya lirih. "Aku mengingat akan peninggalan hartaku", ucapnya. Padahal, ketika Abu Bakar meninggal, menurut Aisyah, Abu Bakar hanya meningglkan baju jubah, karpet yang digunakan menerima tamu, dan seekor bhigol (keledai), yang diserahkan kepada Umar ibn Khattab, yang selanjutnya diserahkan kepada baithul mal.

Janganlah aksesoris kehidupan dunia menjadikan mukmin lupa, dan meninggalkan kewajibannya kepada Allah Azza Wa Jalla, semua bentuk kenikmatan dunia itu, akan berakhir, dan tak ada artinya, serta saat mati semua kenikmatan dunia itu, pasti ditinggalkannya. Wallahu'lam.

Allah Ridha Islam Untuk Kita, Kenapa Kita Tidak Ridha Untuk Diri Kita?

Oleh: Badrul Tamam

Al-Hamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya.

Allah telah sempurnakan agama-Nya, Islam. Ini sebagai nikmat terbesar bagi umat manusia. Sebuah ajaran yang mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada sesamanya menuju peribadatan kepada pencipta mereka yang sebenarnya. Agama yang mengeluarkan hamba dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat.

Allah Ta'ala berfirman,

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. Al-Maidah: 3)

Allah telah haramkan kekufuran atas hamba-hamba-Nya. Allah juga tidak meridhai kekufuran untuk mereka.

"Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) mu dan Dia tidak meridai kekafiran bagi hamba-Nya." (QS. Al-Zumar: 7)

Sehingga layaklah, jika menyifati setiap orang yang mencari agama selain Islam dengan kerugian dan kesengsaraan pada hari kiamat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ  

“Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam.” (QS. Ali Imran: 19)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali Imran: 85)

Maka berdasarkan nash Al-Qur'an yang sangat jelas ini, para pemeluk Kristen, Yahudi, Budha, Hindu, Konghucu, dan selainnya adalah orang-orang kafir. Kelak, mereka akan kekal di neraka untuk selama-lamanya jika mati di atas agama tersebut.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

"Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk." (QS. al-Bayyinah: 6)

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar." (QS. Al-Buruj: 11)
"Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahanam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk." (QS. al-Bayyinah: 6)

Sebaliknya, setiap orang yang telah bersyahdat tauhid kita tidak boleh mengafirkannya apapun madzhab dan kecenderungannya. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, "Siapa saja yang mengatakan kepada saudara (muslim)-nya, 'Hai si kafir' maka kekafiran tersebut kembali kepada salah satu dari mereka." (Muttafaq 'alaih)

Dalam riwayat al-Bukhari, "Kekufuran itu akan kembali kepanya jika sahabat yang dituduhkan tidak seperti itu."

Dari semua ini, seorang muslim selayaknya meyakini agamanya saja yang benar. Hanya muslim yang bisa masuk surga. Sebaliknya, agama selain Islam adalah salah dan sesat. Setiap pemeluknya yang mati di atasnya maka wajib masuk neraka kekal abadi di dalamnya. Inilah bukti keridhaan seseorang kepada Islam sebagai agamanya. Wallahu Ta'ala A'lam. [PurWD/voa-islam.com]

Polemik Seputar Format Perjuangan Penegakan Syariat Islam

JAKARTA (VoA-Islam) – Menarik untuk dicermati, ketika cita-cita bersama untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dipahami berbagai kelompok aktivis Islam dengan ijtihad yang berbeda. Namun, perbedaan pandang tersebut, hendaknya tidak menyurutkan langkah untuk mundur ke kebelakang, lalu melupakan tujuan awal, dan cita-cita yang didambakan.

Banyak pertanyaan yang muncul tentang bagaimana mekanisme dan proses implementasi penerapan syariat sosial kenegaraan Islam yang dicita-citakan untuk mengelola bangsa –negara Indonesia? Lalu bagaimana memiliki pemimpin Indonesia yang taat syariat?

Realita yang terjadi di tubuh umat Islam adalah adanya perbedaan pandang ketika membahas soal mekanisme formalisasi syariat diterapkan. Ada yang memanfaatkan jalur demokrasi, dan ada pula yang mengharamkan demokrasi. Ada yang mendompleng Pancasila, dan ada pula yang menilai Pancasila sebagai Thagut. Inilah realita yang tak berujung, masing-masing punya alasan yang kuat.

Yang menolak demokrasi berpandangan, demokrasi hampir di seluruh dunia adalah sekuler. Karena itu jangan mencampur-adukkan antara yang haq dengan yang batil.  Demokrasi adalah haram hukumnya. Sepanjang sejarah, pemilu di Indonesia, partai Islam tidak pernah menang, sebab lewat jalur demokrasi yang liberal.

Sementara itu, yang memanfaatkan dan mendompleng demokrasi berpendapat, kita hidup di negara yang dinilai orang memakai sistem demokrasi yang tidak Islami, tapi kita tetap ikut dalam praktek kebijakan-kebijakan nasionalnya yang berlaku, termasuk perbankan, pendidikan, bahkan hukumnya. Mengapa Pemilu diharamkan, padahal justru (melalui pemilu) itu berpeluang bisa mengubah kebijakan nasional yang ada, termasuk tatanan hukumnya. Mengecilnya suara yang diperoleh Partai Islam, telah memperbesar peluang menangnya partai sekuler dalam sebuah pemilu.

Diantara yang menolak demokrasi dan memanfaatkan demokrasi, ada kelompok yang sebetulnya menimbang-nimbang kedua opsi tersebut. Misalnya, seputar pertanyaan, partai Islam itu mewakilkan siapa? Apakah aspirasi umat Islam sudah sepenuhnya didengar?

Dengan skeptis, suara rakyat kebanyakan mempertanyakan, saat ini perilaku politik tokoh Islam tidak seperti tokoh Islam dahulu, yakni membela ideologi (Islam) hingga titik darah penghabisan. Umat juga tidak lagi percaya pada klasifikasi partai agama dan partai sekuler. Semua partai sama saja.

Sampai ada ungkapan, yang disebut partai sekuler ada “ulamanya” yang (konon) tawadhu. Sebaliknya, yang disebut partai agama, banyak tokohnya yang tidak berprinsip, asal dapat kue politik. Umat Islam yang netral, lalu berpendirian, bahwa ia merasa sangat Islam, meski tidak ikut parpol Islam.

Format Perjuangan Islam

Bicara tentang teori ihwal bagaimana mencari format baru dalam perjuangan Islam, memang tak perlu saling menggurui. Antara cita-cita ideal dengan realita yang dihadapi, kadang tidak sesuai dengan harapan. Itu artinya, tidak sesederhana dan memutarbalikkan telapak tangan. Diperlukan kesadaran untuk saling memahami ijtihad masing-masing aktivis Islam dengan manhaj yang berbeda, tanpa melupakan cita-cita penegakan syariat Islam.

Tentu saja, proses penegakan syariat Islam yang dijalankan bukanlah sekadar utopia atau wacana yang tak berkesudahan, bila tidak disertai oleh teknis dan mekanisme yang harus dilakukan.  Sehingga, umat tidak dibingungkan oleh polemik seputar model dan penerapan syariat Islam dalam mengelola bangsa dan negara.

Sangat disayangkan, jika kehadiran pemimpin Islam di satu wilayah, tanpa disertai kewenangan mengelola negara atau wilayah tempat dia tinggal. Kita juga berharap, dengan dikeluarkannya Perda-perda (yang bersubstansi syariah) tidak sekedar macan kertas. Tapi menjadi panduan hidup yang dilandasi oleh syariah.

Perlu diketahui, betapa gentarnya musuh-musuh Islam, ketika kekuatan Islam berada di jalurnya masing-masing, baik yang berada di jalur ormas, parlemen, pemerintahan, hingga medan jihad. Seyogianya, kita tidak saling mengerdilkan. Masih ada ruang untuk saling mendiskusikan terkait ijtihad yang berbeda. Terpenting, cita-cita penegakan syariat Islam itu harus diutamakan. Desastian

KH. M Al-Khaththath: FUI Terus Dukung Parlemen yang Terapkan Syariat

JAKARTA ( VoA-Islam) – Umat Islam hendaknya saling mengisi, saling menguatkan dan tolong menolong dalam kebaikan. Masih segar dalam ingatan, pada tahun 2006, ormas Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dihadapkan pada isu ancaman pembubaran oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan kekuatan umat Islam. Percayalah, umat Islam akan kuat jika bersatu, sehingga isu pembubaran tidak dapat dilaksanakan.   

“Ormas Islam harus saling menguatkan. Ketika ormas Islam dilemparkan sebuah stigma radikal atau teroris, misalnya, sebaiknya tidak bersembunyi di tempat yang gelap. Ormas Islam yang mendapat stigma itu harus menyatu dengan gerakan Islam lain yang sejalan, seperti melakukan kegiatan bersama dengan Forum Umat Islam (FUI), “ ujar Sekjen FUI KH. Muhammad Al-Khaththath.  

FUI adalah sebuah forum bersama untuk melakukan koordinasi, silaturahim, dan sharing antara ormas Islam yang kuat maupun yang lemah. Terhadap ormas Islam yang lemah, akan mendapat advokasi  terkait masalah yang dihadapi, sehingga eksistensinya menjadi lebih kuat. “FUI sendiri tidak akan menjadi ormas Islam sendiri,” kata Al Khaththath.

Bagi Sekjen FUI, ia tidak mempermasalahkan jika ada ormas Islam besar  membuat semacam forum yang sama untuk menandingi FUI. “Nggak ada masalah. FUI kan cuma forum yang berusaha untuk memfasilitasi ormas-ormas Islam yang ada dalam rangka koordinasi gerakan guna memperjuangkan Islam.”

FUI Pro Syariat, Bukan Demokrasi

Tak dipungkiri, sebagaian gerakan Islam terbelah antara yang pro demokrasi dengan yang kontra. “FUI tidak menyatakan pro demokrasi, tapi pro syariat. Perlu diketahui, KTP yang kita miliki juga bagian dari demokrasi, atau uang yang kita gunakan selama ini juga bagian dari demokrasi,” kata Al Khaththath.

Ini bukan persoalan mendompleng demokrasi atau Pancasila. NKRI itu milik umat Islam, bukan milik orang kafir ataupun sekuler. Rakyat NKRI mayoritas adalah muslim, namun harus diakui, sekarang ini NKRI terkena penyakit sepilis (sekularisme, liberalisme dan pluralism). Untuk itu diperlukan proses penyadaran.

Menurut Al Khaththath, realitanya, yang tersedia adalah Pancasila dan UUD 45. “Kita bisa kita merima Pancasila, kalau tafsirannya Islam. Kalau tidak Islam, tentu kita tolak. Kata di dalam Pembukaan UUD 45 adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita juga tidak menerima mentah-mentah, jika Pancasila ditafsirkan secara sekuler. Apalagi, jika Pancasila justru tidak memperbolehkan umat Islam menerapkan syariat Islam. Tapi, jika Pancasila memberi keleluasaan umat Islam untuk menerapkan syariat Islam secara formal konstitusional, ya kita terima,” papar Sekjen FUI.

Dikatakan Al Khaththath, harus diakui, orang yang berada di parlemen dan pemerintahan adalah yang punya power atau wewenang untuk menjalankan pemerintahan. Itu yang tersedia. Begitu juga, jika kita tinggal di kerajaan, yang berkuasa adalah raja. Maka, tugas kita sebagai pengemban dakwah amar maruf nahi mungkar adalah mengajak dan menyeru penguasa untuk menerapkan syariat Islam.

“Jadi, umat Islam harus tetap mendorong lahirnya Perda yang bernuasakan syariah. Parlemen itu hanya media saja. Parlemen baru dikatakan batil, bila membuat hukum yang bertentangan dengan Islam. Tapi, kalau parlemen menerapkan hukum Islam, jangan dikatakan batil. Kemudian, tidak bisa juga dikatakan, kita tidak boleh menerapkan syariat, karena yang membuat adalah parlemen,” ujarnya.

Al Khaththath memberi contoh, lebih baik mana khalifah yang tidak menerapkan syariah, atau parlemen jika menerapkan syariah. Jadi bukan institusinya, tapi penerapan syariahnya. “Selama ini umat Islam kalah dalam retorika dan komunikasi politik. Tak heran, jika kaum sekuler yang selalu berkuasa, karena kita tidak mau memulai untuk memiliki capres syariah. Jika kita punya capres syariah,umat Islam tidak perlu cape lagi mengurusi aliran sesat.”

Menyinggung soal idad, kata Al Khaththath, hukumnya wajib, meski ada resiko yang harus ditanggung.  “Moggo saja kalau ada yang berani. Sebetulnya idad yang paling bagus itu dilakukan oleh negara. Tapi saya tidak akan melarang, jika diantara kaum muslimin yang melakukan idad dengan segala resikonya. Desastian

TRANSAKSIONAL POLITIK TELAH MERUSAK MORAL BANGSA

Alit Rahmat SPd.I. Sekretaris DPW PBB Jabar

Masyarakat saat ini  sudah tidak percaya lagi pada ideologi  tapi lebih mendewakan uang, Turunnya  suara Partai Bulan Bintang pemilu ke pemilu  karena maraknya politik transaksional  yang diperagakan oleh partai-partai sekuler. Sehingga partai yang mengusung ideologi seperti Partai Bulan Bintang tertinggalkan.

Politik Transaksional telah merusak moral bangsa dan tatanan masyarakat, munculnya berbagai persoalan bangsa, korupsi dan lain sebagainya sehingga Negara dan bangsa mengalami degradasi akibat kesalahan dalam system ini.

Masyarakat seharusnya sudah menyadari akibat politik transaksional ini, sebab akibat dari itu telah memunculkan  berbagai persoalan bangsa. Politik dengan hanya mengandalkan 10 rb-100 rb per suara  sama artinya masyarakat telah mendukung wakilnya meraup uang rakyat yang dikelola Negara  sebesar apa yang dikeluarkan malah 100 lipat,  karena pemilu berikutnya tetap harus membeli suara rakyat, sehingga sampai saat ini negeri ini menjadi Negara terkorup.

Masyarakat juga harus menyadari, akibat dari Transaksional politik jangan sampai harga diri (suara) masyarakat ini telah dinistakan  dengan harga 10-100 rb.  Tetapi mereka telah memiskin begitu banyak  bangsa ini dengan korupsi.

Partai Politik islam yang mengusung idiologi, yang menginginkan Islam sebagai dasar berbangsa dan bernegara seharusnya  bangsa yang mayoritas Islam ini telah terwujud, bagi kaum muslim partai Islam adalah kewajiban dan keharusan selain sebagai tanggung jawab  kita terhadap Alloh SWT, menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara  ini juga dijamin dan diridhoi oleh Alloh SWT.

Sekuler-nasionalis yang selama ini kita rasakan, tak mampu menyelesaikan persoalan bangsa, malah degradasi moral  semakin hancur, korupsi, kemaksiatan dan lain sebagainya telah melanda bangsa ini.

Islam adalah solusinya.

Ketua KAPPU WIL PBB Jabar : dalam Presentasi Pemenangan Pemilu 2014

Ketua KAPPU Wil PBB Jabar : Nia Kurniasari ST.MT menyampaikan beberapa langkah dan strategi Pemenangan Pemilu 2014 bagi Partai Bulan Bintang Jawa Barat di Depan Pengurus DPP PBB 

Manajemen strategis adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu Organisasi Politik mencapat sasarannya. Manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu program untuk mencapai tujuan organisasi.

Disampaikan pula Bahwa dalam rangka memenangkan Pemilu 2014 sebagai salah satu tujuan utama Partai Bulan Bintang  dan menjadi ukuran kinerja PBB periode 2010-2015 dengan indikator meningkatnya jumlah perolehan suara,  PBB harus memiliki perencanaan, program dan strategi yang  matang dan sistemik;

Bahwa untuk mencapai target perolehan  kursi DPR RI, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota pada Pemilu 2014, DPW PBB Provinsi Jawa Barat telah menetapkan raihan suara 2 juta suara pada pemilu 2014, untuk memperoleh suara tersebut KAPPU Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Renstra Pemenangan Pemilu tahun 2014 dengan memperhatikan kondisi eksternal yang dinamis dan cepat berubah secara berkelanjutan;

Bahwa untuk memenangkan Pemilu 2014 sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan, PBB  harus selalu memperbaiki perencanaan, program dan strategi pemenangan Pemilu 2014 sesuai perkembangan situasi dan kondisi politik di Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya, maka diperlukan Pedoman tentang Evaluasi Renstra dan tindaklanjut Pemenangan Pemilu; 

Sang Pembela Islam, Berantas Korupsi Sampai Revolusi

Korupsi di Indonesia adalah penyakit endemik yang sudah lama hinggap dan menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah lebih 66 tahun kemerdekaan Indonesia, penyakit korupsi ini belum juga hilang, malah sebaliknya, menunjukan tanda-tanda semakin parah.

Banyak bukti yang menunjukkan hal tersebut. Pertama, dari sisi jumlah kerugian yang ditimbulkan. Setiap tahunnya, negara setidaknya dirugikan Rp 288 triliun, terdiri atas kekayaan negara yang diselundupkan, seperti pasir laut Rp 72 triliun, BBM Rp 50 triliun, kekayaan laut Rp 36 triliun, satwa langka Rp. 100 triliun. Nilai ini akan semakin membengkak bila item-item lain seperti penyelundupan gula, beras, barang mewah serta sejumlah praktek hitam lainnya.

Kedua, fakta Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang terbitkan oleh Transparency International (TI) secara serentak di seluruh dunia bulan Juni lalu, indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2011 memiliki skor 2,8 dengan rentang indeks antara 0 sampai dengan 10; 0 berarti dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih. Ini sama seperti skor pada tahun 2010 dan 2009. Sementara itu, dari 178 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat ke-110. Artinya, Indonesia masih sangat korup dan pemberantasan korupsi tak ada kemajuan, jalan di tempat, stagnan.

Survey tahunan ini menunjukan posisi Indonesia kian lama kian terpuruk di bagian bawah, bersama-sama dengan negara-negara korup lainnya dari kawasan Afrika, Asia Selatan dan negara-negara pecahan Uni Sovyet dan yang lebih menyedihkan kita satu peringkat dengan Timor-Leste yang dulunya bagian dari NKRI.

Artinya, untuk Indonesia tak ada kemajuan, jalan di tempat, stagnan. Pemberantasan korupsi bisa membahana dengan segala kegemuruhannya tetapi pada sisi lain korupsi jalan terus: corruption as usual. Saya sama sekali tidak heran, malah terkejut Indonesia bisa bertahan dengan 2,8. Dugaan penulis skor IPK Indonesia akan turun di bawah 2,8 karena melemahnya kinerja pemberantasan korupsi dalam dua tahun terakhir pemerintahan ini.

Berantas Korupsi Sampai Revolusi

Berbagai elemen bangsa mulai dari lapisan atas sampai lapisan bawah berupaya menyuarakan perlawanan terhadap korupsi, namun praktek korupsi nyatanya semakin merajalela diperparah dengan kolusi antara penguasa, penguasaha bahkan kini secara terang-terangan sudah melibatkan anggota dewan. Kini predikat korupsi yang semula identik dengan rezim Orla maupun Orba lambat laun juga disandang oleh rezim reformasi.

Ditengah hiruk pikuk upaya pemberantasan korupsi, ratusan laskar dari sebuah gang sempit dibilangan Petamburan Jakarta Pusat, mendeklarasikan Laskar Anti-Korupsi Indonesia Pejuang (LAKI Pejuang) di depan gedung KPK, Kamis (22/9/2011). Sang deklarator yang juga Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab memimpin acara deklarasi tersebut. Habib Rizieq menjelaskan bahwa deklarasi LAKI Pejuang merupakan bentuk keprihatinan FPI terhadap bangsa dan negara yang dikerumuni oleh para koruptor.

Dalam kesempatan tersebut LAKI Pejuang meminta pimpinan KPK tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi, lantaran telah membuat rakyat semakin miskin, menderita, dan kelaparan. Menurut LAKI Pejuang, hal tersebut disebabkan rezim penguasa berlindung di balik kapitalisme. Dalam orasinya, Habib rizieq mendoakan agar rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera diruntuhkan oleh Allah SWT karena telah membuat rakyat sengsara.

Habib Rizieq menambahkan, tidak akan membiarkan rezim terus berlanjut. Sudah saatnya kita melakukan revolusi karena Presiden SBY melindungi para koruptor, mengeruk kekayaan negara demi kesejahteraan keluarga.

Habib Rizieq juga mengimbau para pemimpin bangsa untuk tidak meremehkan kekuatan masyarakat. Jika tidak mampu memberantas korupsi, maka rakyat akan marah dan akan melakukan revolusi.

"Hidup revolusi, takbir, saya ingatkan kepada pemimpin bangsa ini jangan remehkan rakyat Indonesia. Kekuatan umat dan rakyat dengan izin Allah kami akan melakukan revolusi," imbuhnya.
Beberapa hari sebelum deklarasi, Habib Rizieq dikediamannya menerima dan mengatakan kepada beberapa tokoh nasional yang juga merupakan pendiri LAKI Pejuang, bahwa dibentunya LAKI Pejuang bukan untuk kepentingan atau membela siapapun akan tetapi untuk memberikan solusi terhadap persoalan bangsa yang semakin hari semakin parah, khususnya masalah korupsi. Lebih lanjut habib juga memperingatkan bahwa dalam perjuangannya FPI melalui LAKI Pejuang hanya akan memberikan solusi dengan syari’at Islam, jadi tidak ada satupun tokoh ataupun simpatisan dari LAKI Pejuang yang menentang itu. Bahkan Habib Rizieq lebih tegas mengatakan jika ada dari para tokoh LAKI Pejuang di tengah perjalanan melakukan penghianatan maka Habib tidak akan keluar dari LAKI Pejuang, namun tidak segan untuk melawan para penghianat tersebut (red).

Sejumlah tokoh yang mendatangi KPK antara lain mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir, Permadi (politikus Gerindra), Ridwan Saidi (Budayawan), Habib Rizieq (Ketua Umum FPI), dan KH. Muhammad Al Khaththath (Sekjen FUI).

Korupsi Orde SBY

Sebenarnya upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak zaman Orde Lama, ketika istilah korupsi mulai dikenal. Pada masa Orde Lama diterbitkan Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut pada 1957 bernama Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, yang dimaksudkan untuk menjaring para koruptor ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai tidak mampu melakukannya.

Pada masa Orde Lama itu juga keluar pertama kali Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan bahaya yang kemudian digantikan Perpu Np. 24 Tahun 1960. Setahun kemudian Perpu itu disetujui Parlemen menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, yang menjadi payung hukum pertama pemberantasan korupsi di Indonesia. Akan tetapi usaha pemberantasan korupsi dalam masa ini tidak sukses oleh karena penguasaan bisnis oleh militer dan kolusi yang dilakukan pejabat negara.

Pada masa Orde Baru, upaya pemberantasan korupsi semakin ditegaskan dengan hadirnya sejumlah langkah kebijakan, seperti pembentukan Tim Pemberantas Korupsi (TPK) melalui Keputusan Presiden No. 228 Tahun 1967. Empat tahun kemudian DPR merilis UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta sejumlah peraturan dan perundangan lain.

Namun, seperti halnya Orde lama, peraturan tinggallah peraturan. Praktek yang terjadi justru sebaliknya, korupsi semakin merajalela diperparah dengan kolusi antara penguasa dan penguasaha serta nepotisme. Ketiga penyakit –yang kemudian dikenal dengan singkatan KKN—ini justru yang identik dengan pemerintahan era Soeharto tersebut, sekaligus penyakit ini pula yang mengantarkan kekuasaan Orde Baru ke liang kubur, pada 1998, melalui gerakan Reformasi.

Orde Reformasi hadir dengan semangat memberantas KKN sampai ke akar-akarnya. Namun pemerintah yang datang silih berganti dalam masa yang pendek (empat presiden dalam masa kurang lebih tujuh tahun sejak 1998), belum secara signifikan menekan angka kebocoran anggaran di sana-sini. Justru, yang diingat orang mengenai korupsi pasca Reformasi adalah : “kalau pada masa Orde Lama korupsi terjadi di bawah meja, sedangkan pada masa Orde Baru transaksi korup terjadi diatas meja, maka pada era Reformasi mejanya pun ikut dikorup”.

SBY sebagai Pembinan Partai Demokrat sekaligus Presiden Indonesia seharusnya menjadi memberikan contoh dan keseriusan untuk memberantas Korupsi dari lingkaran terdekat. Sejumlah kasus korupsi yg terkait kader Partai Demokrat masih menggantung, menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yaitu:

Johnny Allen Marbun adalah politisi Demokrat yang hingga saat ini masih menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga dan bandara di kawasan Indonesia Timur. Anggota DPR asal Sumut ini rupanya masih belum bisa dijamah oleh lembaga superbody KPK. Berikutnya, Max Sopacua yang juga masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan. Mantan penyiar televisi ini juga masih bebas melenggang sebagai anggota DPR.

Kemudian Andi Nurpati. Wanita yang sebelumnya adalah anggota KPU ini juga terseret dalam kasus pemalsuan surat MK yang kasusnya tidak lagi dilanjutkan. Bahkan, saat ini dia dipercaya sebagai salah satu Ketua DPP Partai Demokrat. Sedangkan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin juga terlilit dugaan korupsi dana bagi hasil pajak senilai Rp21,3 miliar. Namun, Agusrin yang juga menjabat Ketua DPR Bengkulu ini akhirnya divonis bebas beberapa hari lalu. Berikutnya adalah mantan Wakil Gubernur Sumut yang kini menjadi anggota DPR Amrun Daulay juga diseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit Departemen Sosial. Meski status Amrun sudah tersangka, dia masih bebas tak tersentuh KPK.

Tak ketinggalan, mantan Walikota Semarang Sukawi Sutarip juga pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi APBD 2004 senilai Rp 3,9 miliar. Namun, lagi-lagi kasus itu mengendap entah dimana. Sedangkan Djufri, mantan Walikota Bukittinggi, yang kini menjabat anggota DPR asal Demokrat juga dilibas dugaan korupsi pengadaan tanah kantor DPRD Bukittinggi dan pool kendaraan Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bukittinggi 2007 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp1,2 miliar. Kendati Djufri telah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2009 lalu, hingga kini ia masih bebas mondar-mandir di gedung Senayan. Sedangkan kasusnya kini ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Terakhir dan yang paling membuat Demokrat ketar-ketir adalah kasus yang melilit Nazaruddin. Mantan Bendahara Umum Demokrat ini diseret dalam kasus korupsi Wisma Atlet Palembang, dan percobaan memberikan gratifikasi kepada Mahkamah Konstitusi. Meski dicoret dari kepengurusan organisasi dan Anggota DPR nyatanya kasus Nazaruddin semakin redup tak mampu terjamah.

Jaka Setiawan

PBB JABAR : Terus Berupaya Melakukan Gerakan Penguatan Konstituen dan Pengembangan Kader

Pemilihan Umum 2014 hanya tinggal menghitung bulan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Jawa Barat  terus berupaya melakukan berbagai persiapan menjelang Pemilu 2014,  Pembenahan Fungsionaris partai, Badan otonom dan Badan Khusus, pengembangan infrastruktur partai sampai tingkat DPRt terus dilakukan bersama dengan DPC-DPC se jawa Barat terutama gerakan KTA guna memenuhi target Menjadi Peserta Pemilu yang akan di daftarkan pada tanggal 9 Agustus 2012, selain itu pula berbagai rancangan dan persiapan dilakukan oleh KAPPU Wil  PBB Jabar guna memantapkan stategi Pemenangan PBB khususnya di Jawa Barat.

 Ketua DPW PBB Jabar Drs. H. Arif Budiman MSi dan Sekretaris DPW Alit Rahmat SPdI dan seluruh jajaran DPW PBB Jabar  terus melakukan gerakan eksternal yaitu silaturahmi antar Lembaga dan Ormas, temu Konstituen, Target 3 juta suara yang ingin diraih oleh PBB di Jabar merupakan tantangan berat, tetapi dengan keyakinan dan optimistis seluruh Jajaran Pengurus partai di Jawa Barat terus berupaya dan melakukan langkah-langkah nyata.

Penguatan Konstituen dan temu kader partai telah diawali dengan mengadakan Tablig Akbar di Kp. Pamalayan Kec. Cijeungjing  Kab Ciamis, penceramah Ketua Umum MS Ka’ban, lalu di Kp. Corenda Desa Margaluyu Kec. Leles, pada hari Ahad tanggal 24 Juni 2012 dengan penceramah KH. DR Sarifin Maloko MH. Dan rentetan penguatan konstituen akan dilakukan di berbagai daerah dengan penceramah dari DPW dan DPP PBB. (Alit )

Negeri Maling Digarong Asing

Indonesia bangkrut karena korupsi dan kolonialisme. Pergantian rezim harus dilakukan secepatnya untuk menyelamatkan negeri ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan sistem penggantinya.

Pada akhir Mei 2009, Gerakan Pro SBY (GPS) menggelar pesta makan tempe massal di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Acara diikuti beberapa ribu orang yang antreannya mengular sepanjang 700 meter. 

GPS ogah dibilang bahwa acara itu merupakan bentuk kampanye calon presiden, melainkan gerakan cinta produk dalam negeri. 

Ironisnya, tempe Indonesia ternyata bukan lagi 100% buatan dalam negeri. Menurut temuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), 50% lebih tempe dan tahu yang beredar di Tanah Air merupakan hasil rekayasa genetik. 

"Kalau sudah rekayasa genetik, sudah pasti bahannya impor. Makanya rasa tempe dan tahu tidak seperti rasa yang dibuat dari kedelai," ungkap Ketua Umum YLKI, Sudaryatmo, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IV DPR RI, 26 Januari 2011. 

Benny Kusbini, Ketua Dewan Kedelai Indonesia, mengungkapkan, produksi kedelai tahun 2010 diperkirakan hanya mencapai 700.000 ton. Padahal, kebutuhan konsumsi kedelai nasional 2,4 juta ton. Itu artinya, lebih 70% kebutuhan kedelai nasional dipasok dari luar negeri terutama Amerika. Belakangan pemerintah bahkan membebaskan bea masuk impor kedelai.

Selain itu, kebangsaan tempe ternyata bukan hanya Indonesia. Amerika misalnya, sudah mematenkan tempe  anti kolesterol. Sedang Jepang mematenkan tempe yang diperkaya senyawa antioksidan. 

Menurut praktisi bisnis Forum Umat Islam (FUI), Sudadi, fenomena tempe tersebut mencerminkan ironisme tata kelola pemerintah Indonesia. 

Dengan ‘’semangat 45’’, Pemerintah Indonesia menggeber jargon “100% Cinta Produk Indonesia”. Konyolnya, kata Sudadi, semboyan ini diserukan setelah Indonesia menjerumuskan diri dalam pusaran liberalisme perdagangan yang diatur kaum kapitalis dunia. Selain turut meratifikasi WTO (World Trade Organization), pemerintah juga menandatangani perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan Korea (ASEAN Korea Free Trade Agreement/AKFTA), Australia (ASEAN Australia New Zeland FTA), ASEAN China (ACFTA), serta negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Akibatnya, kini pasar Indonesia telah dibanjiri produk impor baik barang maupun jasa. Asset Indonesia pun dicaploki asing.

Sudadi menyebut contoh lain misalnya air mineral Aqua. ‘’Bahan baku utama Aqua adalah mata air pegunungan di Indonesia. Tapi 100 persen kepemilikan saham produsennya adalah perusahaan Prancis Danone,’’ bebernya.

Demikian juga rokok Djisamsoe. Produsen rokok ini, PT HM Sampoerna, memang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Tapi, seluruh saham PT HM Sampoerna dimiliki PT Philip Morris Internasional, Amerika Serikat.

Produk-produk legendaris nasional juga sudah milik asing, seperti Kecap ABC yang 65% sahamnya dikuasai HJ Henz dari Amerika, lalu teh Sari Wangi dan Kecap Bango yang 100% dikuasai Unilever, Inggris. 

Semen Tiga Roda bikinan Indocement maupun Semen Gresik, semuanya sudah dikuasai asing. Indocement dipegang Heidelberg Jerman, sedangkan Semen Gresik oleh Cemex Meksiko.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Hadi Soesastro (Globalization: Challenge for Indonesia) pernah mengatakan, kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi globalisasi tidak didasarkan pada pertimbangan ideologis, tapi pragmatis. Akibatnya, Indonesia tergilas arus globalisasi, hanya menjadi tukang jahit dan buruh.

Sedang penguasa Indonesia, lebih suka menjadi pemburu rente atau komisi. Sumberdaya Alam Nusantara yang kaya raya, dipasrahkan pada asing. 

Sebuah harian nasional membeberkan, pada sektor pertambangan, penguasaan asing mencapai 75%. Pada industri minyak, 75% pengelolaannya adalah modal asing, melibatkan 16 perusahaan asing sebagai operator. Pada industri batu bara, ada perusahaan pengelola yang sahamnya antara 55% dan 100%. Pada sektor perbankan, konsentrasi kepemilikan asing juga makin meningkat, dari 47,02% pada 2008 menjadi 50,06% pada 2010.

Di sektor jasa telekomunikasi, penguasaan asing juga besar. Yang ”terendah” adalah pada Smart Fren Telecom yakni 23,9%, kemudian Telkomsel 35%, Hutchinson 60 %, Indosat 70,14%, XL Axiata 80 %, dan Natrindo 95 %. Pada sektor agroindustri terdapat beberapa perusahaan yang menguasai produk yang familiar bagi konsumen nasional.

Amien Rais dalam bukunya yang berjudul ‘’Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!’’, menyebut keputusan politik dan undang-undang selama ini lebih menguntungkan kepentingan luar dan merugikan kepentingan bangsa sendiri.

Sampai sekarang, setidaknya berlaku 118 undang-undang yang tak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Hal ini diungkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, tahun 2010. ‘’Kita bodoh-bodoh saja membuat undang-undang yang merugikan,” ujar Eva waktu itu.

Bahkan, 76 dari UU itu langsung diintervensi oleh asing. "Pasca reformasi, berdasarkan hasil laporan BIN, 76 UU kita dikonsep oleh konsultan asing," beber Eva.

Ke-76 legislasi usulan pemerintah yang akhirnya diundangkan itu misalnya UU Migas, Kelistrikan, Perbankan dan Keuangan, Pertanian, Penanaman Modal, UU Sumber Daya Air, UU Pendidikan Nasional, UU BUMN, serta UU Pemilu.

Mantan Presiden BJ Habibie, dalam pidatonya pada peringatan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni di Gedung MPR, menyatakan, pengalihan kekayaan alam Indonesia ke pihak asing di era globalisasi ini merupakan bentuk kolonialisme VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) gaya baru.

Hasilnya, “Indonesia kini dikuasai oleh asing, kekuasaan ekonomi apalagi. Saham saham penting milik negara dan sumber daya alam sudah lebih dari setengah telah beralih kepemilikan oleh koorporasi asing,” simpul Kwik Kian Gie. Menurut perhitungannya, kekuatan ekonomi Indonesia saat ini tak lebih dari 2 hingga 8 persen saja.

Itu pun  banyak yang dicaploki koruptor lokal. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), birokrasi kementrian memang salah satu ‘’trio macan’’ korupsi. “Menurut kajian kami yang menjadi sumber pokok korupsi politik ada pada politikus, pengusaha, dan birokrat. Mereka menjadi trio macan korupsi,” papar Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan, dalam diskusi bertajuk ‘Indonesiaku Dibelenggu Koruptor’ di Jakarta Selatan, Sabtu (4/6/2011).

‘’Demokrasi ternyata gagal menghasilkan kepala daerah yang jujur, bersih, dan tahu malu,” demikian kutipan editorial Media Indonesia edisi 10/1/2011. Sepanjang 2010, tercatat 148 dari 244 kepala daerah menjadi tersangka, umumnya terlibat kasus korupsi.

Bahkan sebagian dari pemenang Pilkada 2010 berstatus tersangka dan meringkuk di penjara. Misalnya, Jefferson Soleiman Montesqiu Rumajar, yang terpilih menjadi Walikota Tomohon-Sulut periode 2010-2015 dan dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang, pada rapat paripurna istimewa DPRD Tomohon, di Jakarta, Jumat (7/1). 

Padahal, Jefferson berstatus pesakitan. Ia dijadikan tersangka oleh KPK karena tindak pidana korupsi. Toh, tanpa urat malu, Jeferson melantik sejumlah pejabat Kota Tomohon di LP Cipinang. 

Di jajaran elite birokrasi pemerintahan, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah, menyebut, sedikitnya 16 kementrian diduga tersangkut kasus korupsi. 

“Ada 16 kementerian yang patut diduga terlibat korupsi. Sebagian kementerian itu berada di era pemerintahan SBY karena SBY menjabat sejak 2004,” kata Febri dalam diskusi bertema ‘Kementerian Sarang Koruptor’ di gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (16/9).

Mengutip pejabat KPK, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno menyatakan, kalau KPK menangkap semua koruptor, maka 60 persen pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif harus masuk penjara.

Padahal, birokrasi pemerintahan sudah menghabiskan sebagian besar anggaran belanja negara. Menurut Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Max Pohan di Kantor Bappenas, 19 Juli 2010, APBN yang berjumlah Rp219 triliun (tahun 1999) sampai Rp1,200 triliun (tahun 2011) strukturnya tidak banyak berubah: sekitar 60% habis untuk anggaran rutin biaya/gaji pegawai/ pejabat,belanja barang, dan ongkos-ongkos kegiatan birokrasi lainnya; 15%-19% untuk mencicil hutang; dan 20% untuk pembangunan. Pembangunan inipun sebagian besar gedung-gedung untuk birokrasi dan lembaga negara. 

Sedang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebut total anggaran pemerintah daerah yang dikeluarkan untuk biaya birokrasi mencapai 70 persen dari total anggaran.

Berdasarkan catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Belanja pegawai pada APBN 2011 membengkak hingga 233% atau Rp 126,5 trilyun dibandingkan 2005. Peningkatan belanja ini tak berdampak positif pada layanan birokrasi. 

“Kita mencatat ada sekitar 10 penyebab borosnya ongkos birokrasi. Ini sekaligus menunjukkan indikasi kegagalan reformasi birokrasi. Karena itu guna memaksimalkan efisiensi anggaran, maka tak cukup hanya dengan moratorium PNS,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi.

Untuk menutupi tekor APBN, pemerintah getol berutang pada asing. Total utang pemerintah Indonesia hingga April 2011 mencapai Rp 1.697,44 triliun. Rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir April 2011 adalah: Bilateral: US$ 42,98 miliar, Multilateral: US$ 23,18 miliar; Komersial: US$ 3,21 miliar; Supplier: US$ 60 juta dan Pinjaman dalam negeri US$ 60 juta (detikfinance.com, 12/5/2011).

Pemerintah juga menggadaikan negara melalu penjualan Surat Utang Negara (SUN). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, per 5 Oktober 2011, nilai kepemilikan asing di SUN sebesar Rp 214,10 triliun atau 34%.

Dalam diskusi “Mengapa Perlu Pergantian Rezim Secepatnya” di Rumah Perubahan, di Jakarta, Kamis (29/9), para tokoh kritis yang menjadi peserta sepakat, mengganti rezim pemerintahan SBY secepatnya memang harus dilakukan untuk menyelamatkan negeri ini.

Para pembicara juga sepakat, perombakan kabinet sama sekali bukanlah jawaban atas masalah yang dialami Indonesia. Isu reshuffle hanyalah strategi SBY untuk menaikkan citra dirinya.

Namun, Herdi Sahrasad dan kawan-kawan juga mengingatkan, yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan sistem penggantinya. ‘’Demokrasi kriminal harus dihentikan secepatnya,’’ ujar pengamat politik Universitas Paramadina itu. 

Di bidang ekonomi, menurut Jeffrey Winters, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah tim ekonomi yang tidak hanya bersikap ‘’go to hell’’ dengan IMF dan Bank Dunia. Tetapi juga punya rencana yang nyata dan independen agar Indonesia bisa segera loncat dari kategori negara miskin.

Secara fundamental Prof Hassan Hanafi, guru besar filsafat Universitas Kairo, Mesir, pernah menyatakan, ‘’Indonesia memerlukan revolusi pemikiran. Minal 'aqidah ilal tsaurah’’ (Gatra.com, 05-06-2001). Yakni, bagaimana iman pada Allah, pada penciptaan alam, pada penciptaan manusia, pada kenabian, dan pada alam akhirat, mampu men-drive kekuatan revolusi. Lebih dari sekadar sikap nrimo pada keterbelakangan dan kezaliman. 

Bagaimanapun, generasi kiwari yang sudah ‘’karatan’’ dimabuk dunia, pasti akan berlalu. Seperti disebut Al Qur’an, setiap kaum atau bangsa punya umurnya sendiri (QS 7:34). Mereka akan menemui ajalnya secara sunatullah, atau bila kelakuannya sudah kelewatan Allah langsung ‘’turun tangan’’ memusnahkannya, digantikan oleh kaum yang lebih baik (QS 5:54). Seperti dialami kaum Nabi Nuh, Luth, Bangsa ‘Ad, dan Tsamud. ‘’Sungguh, kebatilan pasti musnah’’ (QS 17: 81).

Menurut Profesor Quraish Shihab, kehancuran satu masyarakat tidak secara otomatis mengakibatkan kematian seluruh penduduknya. Bahkan boleh jadi mereka semua secara  individual tetap  hidup.  Namun,  kekuasaan, pandangan, dan kebijaksanaan masyarakat   berubah   total,   digantikan   oleh kekuasaan, pandangan, dan kebijakan yang berbeda dengan sebelumnya.

Apa itu?

Hasil survey Pusat Kajian Strategis Universitas Yordania tahun 2005 yang bertajuk “Revisiting the Arab Street”, melaporkan: dua pertiga dari responden di negara-negara Arab menyatakan bahwa Syari’at islam harus menjadi sumber legislasi tunggal, dan sepertiga sisanya merasa bahwa Syari’at Islam harus menjadi sumber hukum.

Hasil senada diperoleh dari jajak pendapat Universitas Maryland  di 4 negara: Maroko, Pakistan, Mesir, dan Indonesia pada April 2007. Dalam laporan berjudul ‘’Muslim Public Opinion on US Policy, Attacks on Civilians and al-Qaeda’’ tersebut dipaparkan: “Mayoritas (70%) responden mendukung penerapan Syari’at dengan ketat, menolak nilai-nilai Barat, dan bahkan menyatukan seluruh negeri Islam.” 

(nurbowo)