M. Rizal,Deden Gunawan - detikNews
Jakarta - Hampir satu bulan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) SBY menginstruksikan PD agar membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Nazaruddin agar pulang ke tanah air. Tapi hasilnya hingga kini tak kunjung ada.
Bukannya pulang, dari persembunyiannya di Singapura Nazar malah melakukan serangan balasan. Mantan bendahara umum PD itu balik menuduh kasus suap Kemenpora terkait Wisma Atlet yang menyeret namanya merupakan permainan Wakil Bendahara PD Mirwan Amir dan anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh.
Mendapat serangan Nazar, PD pun menggelar rapat konsolidasi malam-malam. Rapat dipimpin Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum. Rapat berlangsung serius pada 20 Juni 2011 malam pukul 23.00 WIB.
Namun apa strategi menghadapi Nazar yang dibahas dalam rapat, apakah PD akan membantu memulangkan Nazar, para elit PD tidak mau gamblang memberi penjelasan. Anas seperti biasa tidak mau memberi jawaban tegas. Ia memilih menjawab diplomatis.
"Ini adalah peristiwa hukum. Krena peristiwa hukum, maka kita serahkan pada lembaga penegak hukum,” ujar Anas saat ditanya soal serangan Nazar pada para elit PD.
Ketua KPK Busyro Muqoddas sempat menyentil untuk mengingatkan PD soal instruksi SBY agar membantu memulangkan Nazar. Busyro mengharapkan bantuan PD. "Kami bekerja terus, syukur-syukur ada masukan dari Demokrat, kalau tidak ya kami jalan sendiri juga," kata Busyro.
Namun tampaknya harapan Busyro besar kemungkinan tinggal harapan. Pun demikian instruksi SBY. Belum ada langkah kongkret PD untuk memulangkan Nazar. Yang ada lagi-lagi sebatas imbauan. Misalnya yang disuarakan anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman. Ia meminta Nazar kembali secara ksatria.
Hayono tidak mempermasalahkan bila Nazar ingin membongkar borok partainya. Namun mantan Menpora ini berharap, Nazar juga menyampaikan itu ke KPK, tidak sekadar ke media. "Kita harapkan pada Nazaruddin secara kesatria untuk kembali ke tanah air. Silakan Nazaruddin buka informasi. Tapi tidak hanya ke media, ke KPK juga mestinya jadi dia harus pulang ke tanah air," pinta Hayono.
Tapi soal pemulangan Nazar, PD balik menyerahkannya pada KPK . "Itu urusan KPK, kita juga nggak tahu di mana posisinya," ujar Wasekjen DPP PD Saan Mustopa.
Sikap PD yang tidak jelas soal pemulangan Nazar, menunjukkan partai ini tersandera. Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti curiga sejumlah elit PD bersekongkol menyembunyikan Nazar.
Bukan tidak mungkin justru Nazar ke Singapura atas suruhan elit-elit PD. Mereka khawatir jika Nazar diperiksa KPK maka semua borok elit PD ikut terbongkar. Supaya sama-sama aman Nazar pun diminta pergi ke Singapura.
"Saya tidak percaya kalau elit PD berusaha meminta Nazar untuk pulang. Yang mungkin terjadi mereka berupaya menyembunyikan Nazar. Sebab sebagai seorang bendahara Nazar sangat tahu aliran uang partai terutama yang berasal dari cara yang gelap," duga Ikrar.
Dijelaskan Ikrar, meski Nazar di Singapura, tanda tangan Nazar tetap masih berlaku untuk pengeluaran uang partai yang selama ini terkumpul. Jadi sekalipun terjadi pengambilalihan posisi bendahara, namun tanda tangan Nazar masih diperlukan untuk pengambilan uang di sejumlah bank. Apalagi DPP PD belum pernah melakukan perubahan terkait kuasa pengambilan uang yang salah satunya ada Nazar di situ.
"Dengan melempar bola panas kepada sesama kader PD. Nazar berharap partainya bisa sungguh-sungguh membela dirinya. Paling tidak partai tidak menjadikannya sebagai tumbal,” kata Ikrar.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit minta PD tidak membiarkan partainya tersandera Nazar. "Satu partai yang begitu sukses, lahir di masa reformasi, digerogoti oleh kadernya sendiri. Sayang sekali, partai yang besar ini hancur. Perlahan, suara rakyat yang mendukung akan hilang," kata Arbi Sanit.
PD harus memperlihatkan kepemimpinannya kepada Nazar. Bila tidak bisa, maka apa yang dilakukan Nazar akan merusak opini publik atas PD. "Jadi sekarang, PD harus memperlihatkan kepemimpinannya kepada Nazaruddin, siapa yang kuasa, siapa yang memimpin. Kalau dibiarkan bisa merusak opini publik atas PD," jelasnya.
Arbi menyarankan agar PD jangan berdiam diri dan segera mengambil keputusan. Sebab, tidak ada lagi gunanya melakukan proses tawar menawar dengan Nazaruddin. "Kalau tidak dilakukan, PD akan mengalami kerusakan pada pemilu 2014, akan mengalami kemerosotan," ingat Arbi.
Peringatan Arbi hamnpir sama dengan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Riset LSI pada awal Juni 2011 menunjukkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden SBY merosot ke angka 47,2 persen. Merosotnya popularitas SBY, hingga di bawah angka 50 persen sejak terpilih dalam Pilpres 2009, ini salah satunya disebabkan oleh kasus Nazar.
"Dalam kasus Nazaruddin SBY dianggap tak berdaya di 'kandangnya' sendiri," kata Peneliti senior LSI, Sunarto Ciptoharjono.
Bukannya pulang, dari persembunyiannya di Singapura Nazar malah melakukan serangan balasan. Mantan bendahara umum PD itu balik menuduh kasus suap Kemenpora terkait Wisma Atlet yang menyeret namanya merupakan permainan Wakil Bendahara PD Mirwan Amir dan anggota Komisi X DPR Angelina Sondakh.
Mendapat serangan Nazar, PD pun menggelar rapat konsolidasi malam-malam. Rapat dipimpin Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum. Rapat berlangsung serius pada 20 Juni 2011 malam pukul 23.00 WIB.
Namun apa strategi menghadapi Nazar yang dibahas dalam rapat, apakah PD akan membantu memulangkan Nazar, para elit PD tidak mau gamblang memberi penjelasan. Anas seperti biasa tidak mau memberi jawaban tegas. Ia memilih menjawab diplomatis.
"Ini adalah peristiwa hukum. Krena peristiwa hukum, maka kita serahkan pada lembaga penegak hukum,” ujar Anas saat ditanya soal serangan Nazar pada para elit PD.
Ketua KPK Busyro Muqoddas sempat menyentil untuk mengingatkan PD soal instruksi SBY agar membantu memulangkan Nazar. Busyro mengharapkan bantuan PD. "Kami bekerja terus, syukur-syukur ada masukan dari Demokrat, kalau tidak ya kami jalan sendiri juga," kata Busyro.
Namun tampaknya harapan Busyro besar kemungkinan tinggal harapan. Pun demikian instruksi SBY. Belum ada langkah kongkret PD untuk memulangkan Nazar. Yang ada lagi-lagi sebatas imbauan. Misalnya yang disuarakan anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman. Ia meminta Nazar kembali secara ksatria.
Hayono tidak mempermasalahkan bila Nazar ingin membongkar borok partainya. Namun mantan Menpora ini berharap, Nazar juga menyampaikan itu ke KPK, tidak sekadar ke media. "Kita harapkan pada Nazaruddin secara kesatria untuk kembali ke tanah air. Silakan Nazaruddin buka informasi. Tapi tidak hanya ke media, ke KPK juga mestinya jadi dia harus pulang ke tanah air," pinta Hayono.
Tapi soal pemulangan Nazar, PD balik menyerahkannya pada KPK . "Itu urusan KPK, kita juga nggak tahu di mana posisinya," ujar Wasekjen DPP PD Saan Mustopa.
Sikap PD yang tidak jelas soal pemulangan Nazar, menunjukkan partai ini tersandera. Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti curiga sejumlah elit PD bersekongkol menyembunyikan Nazar.
Bukan tidak mungkin justru Nazar ke Singapura atas suruhan elit-elit PD. Mereka khawatir jika Nazar diperiksa KPK maka semua borok elit PD ikut terbongkar. Supaya sama-sama aman Nazar pun diminta pergi ke Singapura.
"Saya tidak percaya kalau elit PD berusaha meminta Nazar untuk pulang. Yang mungkin terjadi mereka berupaya menyembunyikan Nazar. Sebab sebagai seorang bendahara Nazar sangat tahu aliran uang partai terutama yang berasal dari cara yang gelap," duga Ikrar.
Dijelaskan Ikrar, meski Nazar di Singapura, tanda tangan Nazar tetap masih berlaku untuk pengeluaran uang partai yang selama ini terkumpul. Jadi sekalipun terjadi pengambilalihan posisi bendahara, namun tanda tangan Nazar masih diperlukan untuk pengambilan uang di sejumlah bank. Apalagi DPP PD belum pernah melakukan perubahan terkait kuasa pengambilan uang yang salah satunya ada Nazar di situ.
"Dengan melempar bola panas kepada sesama kader PD. Nazar berharap partainya bisa sungguh-sungguh membela dirinya. Paling tidak partai tidak menjadikannya sebagai tumbal,” kata Ikrar.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit minta PD tidak membiarkan partainya tersandera Nazar. "Satu partai yang begitu sukses, lahir di masa reformasi, digerogoti oleh kadernya sendiri. Sayang sekali, partai yang besar ini hancur. Perlahan, suara rakyat yang mendukung akan hilang," kata Arbi Sanit.
PD harus memperlihatkan kepemimpinannya kepada Nazar. Bila tidak bisa, maka apa yang dilakukan Nazar akan merusak opini publik atas PD. "Jadi sekarang, PD harus memperlihatkan kepemimpinannya kepada Nazaruddin, siapa yang kuasa, siapa yang memimpin. Kalau dibiarkan bisa merusak opini publik atas PD," jelasnya.
Arbi menyarankan agar PD jangan berdiam diri dan segera mengambil keputusan. Sebab, tidak ada lagi gunanya melakukan proses tawar menawar dengan Nazaruddin. "Kalau tidak dilakukan, PD akan mengalami kerusakan pada pemilu 2014, akan mengalami kemerosotan," ingat Arbi.
Peringatan Arbi hamnpir sama dengan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Riset LSI pada awal Juni 2011 menunjukkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden SBY merosot ke angka 47,2 persen. Merosotnya popularitas SBY, hingga di bawah angka 50 persen sejak terpilih dalam Pilpres 2009, ini salah satunya disebabkan oleh kasus Nazar.
"Dalam kasus Nazaruddin SBY dianggap tak berdaya di 'kandangnya' sendiri," kata Peneliti senior LSI, Sunarto Ciptoharjono.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar