"Bisa-bisa kita akan mundur ke zaman di mana partai jumlahnya cuma tiga."VIVAnews - Partai Bulan Bintang menolak rencana menaikkan parliamentary threshold dari 2,5 persen menjadi 5 persen. Menurut Ketua Umum PBB, MS Kaban, dengan ambang batas suara untuk duduk di parlemen 2,5 persen saja, suara yang hangus setara populasi Malaysia.
"Dari pengalaman 2,5 persen saja, suara yang hangus itu sekitar 18,9 juta. Kalau dinaikkan lagi, suara yang hangus hampir 40 juta, itu setara dengan dua kali populasi penduduk Malaysia," kata Kaban usai melantik Pengurus PBB 2010-2015 di Jakarta, Sabtu 17 Juli 2010.
Jadi, kata Kaban, jika PT dinaikkan jadi lima persen, itu sama saja dengan membunuh suara atau hak rakyat. "Dan, itu menunjukkan arogansi partai-partai besar. Akibatnya akan terjadi kartel politik. Bisa-bisa kita akan mundur ke zaman di mana partai jumlahnya cuma tiga," kata mantan Menteri Kehutanan itu.
"Jadi, saya kira PT tidak perlu dinaikkan. Kita kan negara demokrasi, bukan federal. Jangan berani-berani menghanguskan suara rakyat," katanya.
"Dari pengalaman 2,5 persen saja, suara yang hangus itu sekitar 18,9 juta. Kalau dinaikkan lagi, suara yang hangus hampir 40 juta, itu setara dengan dua kali populasi penduduk Malaysia," kata Kaban usai melantik Pengurus PBB 2010-2015 di Jakarta, Sabtu 17 Juli 2010.
Jadi, kata Kaban, jika PT dinaikkan jadi lima persen, itu sama saja dengan membunuh suara atau hak rakyat. "Dan, itu menunjukkan arogansi partai-partai besar. Akibatnya akan terjadi kartel politik. Bisa-bisa kita akan mundur ke zaman di mana partai jumlahnya cuma tiga," kata mantan Menteri Kehutanan itu.
"Jadi, saya kira PT tidak perlu dinaikkan. Kita kan negara demokrasi, bukan federal. Jangan berani-berani menghanguskan suara rakyat," katanya.
PBB merupakan salah satu partai peserta Pemilu 2009 yang gagal mencapai suara 2,5 persen nasional. Akibatnya, PBB tak memiliki kursi di parlemen.
Parliamentary threshold ini diusulkan Golkar naik menjadi 5 persen dengan tujuan menyederhanakan jumlah partai. Namun beberapa partai lain menolak. Partai Keadilan Sejahtera mendukung 2,5 persen tetap berlaku namun ditingkatkan pemberlakuannya secara nasional sampai ke tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Parliamentary threshold ini diusulkan Golkar naik menjadi 5 persen dengan tujuan menyederhanakan jumlah partai. Namun beberapa partai lain menolak. Partai Keadilan Sejahtera mendukung 2,5 persen tetap berlaku namun ditingkatkan pemberlakuannya secara nasional sampai ke tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar