Jakarta (SI ONLINE) - Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Subiyanto menegaskan, masa jabatan Presiden SBY tidak perlu sampai 2014. Pasalnya, kondisi perekonomian sudah sedemikian merosotnya sehingga membuat rakyat semakin susah, sementara pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan tersendat sehingga jalan-jalan semakin rusak termasuk du Pantau Utara.
“Perubahan sudah tidak ada selama tujuh tahun pemerintahan SBY, maka mulai sekarang perubahan harus dilakukan. SBY perlu turun atau tidak tergantung kepada kita. Kalau kita sepakat memang perlu perubahan, SBY tidak perlu menunggu sampai 2014. ”
Hal itu dikatakan Slamet Subiyanto kepada Suara Islam Online seusai seminar mengenai “Revitalisasi Indonesiaku, Menuju Pemerintahan Yang Bersih, Mandiri dan Profesional” di Gedung Juang 45, jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2011).
Menurut Slamet Subiyanto, SBY bisa turun jika rakyat mengambil hak kedaulatannya kembali lewat DPR-MPR. Pasalnya, sumber masalahnya ada pada DPR-MPR dimana semua produk UU berasal dari mereka. Apalagi selama ini meski dipilih rakyat, ternyata anggota DPR-MPR sering merugikan rakyat karena hanya mementingkan partai dan kelompoknya sendiri.
“Kita seharusnya memberikan kepercayaan kepada anggota DPR-MPR dengan mengambil kembali hak kedaulatannya agar kembali ke UUD 1945. Dengan kembali ke UUD 1945, maka semua produk UU akan gugur,” tegas mantan KSAL Periode 2005-2007 tersebut.
Seminar yang diselenggarakan Pusat Kajian Strategi Politik dan Pemerintahan (PKSPP) dengan moderator Dr H Ahmad Sumargono SE MM (Direktur PKSPP) juga menghadirkan Dr Rizal Ramli (mantan Menko Perekonomian), HM Sasmito Hadinagoro (mantan pejabat Ditjen Pajak) dan Kwik Kian Gie (Ekonom senior).
“Perubahan sudah tidak ada selama tujuh tahun pemerintahan SBY, maka mulai sekarang perubahan harus dilakukan. SBY perlu turun atau tidak tergantung kepada kita. Kalau kita sepakat memang perlu perubahan, SBY tidak perlu menunggu sampai 2014. ”
Hal itu dikatakan Slamet Subiyanto kepada Suara Islam Online seusai seminar mengenai “Revitalisasi Indonesiaku, Menuju Pemerintahan Yang Bersih, Mandiri dan Profesional” di Gedung Juang 45, jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (31/5/2011).
Menurut Slamet Subiyanto, SBY bisa turun jika rakyat mengambil hak kedaulatannya kembali lewat DPR-MPR. Pasalnya, sumber masalahnya ada pada DPR-MPR dimana semua produk UU berasal dari mereka. Apalagi selama ini meski dipilih rakyat, ternyata anggota DPR-MPR sering merugikan rakyat karena hanya mementingkan partai dan kelompoknya sendiri.
“Kita seharusnya memberikan kepercayaan kepada anggota DPR-MPR dengan mengambil kembali hak kedaulatannya agar kembali ke UUD 1945. Dengan kembali ke UUD 1945, maka semua produk UU akan gugur,” tegas mantan KSAL Periode 2005-2007 tersebut.
Seminar yang diselenggarakan Pusat Kajian Strategi Politik dan Pemerintahan (PKSPP) dengan moderator Dr H Ahmad Sumargono SE MM (Direktur PKSPP) juga menghadirkan Dr Rizal Ramli (mantan Menko Perekonomian), HM Sasmito Hadinagoro (mantan pejabat Ditjen Pajak) dan Kwik Kian Gie (Ekonom senior).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar