JAKARTA--MICOM: Tuntutan verifikasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dianggap memberatkan partai-partai kecil. Besarnya biaya untuk pengadaan kantor parpol di tingkat propinsi hingga kecamatan membuat sejumlah partai kecil kelimpungan mencari bantuan dana atau sumbangan.
"Verifikasi parpol untuk Pemilu 2009 saja sudah cukup berat, apalagi untuk verifikasi saat ini. Revisi undang-undang parpol cukup sulit kami penuhi, karena beberapa persyaratan terkesan dibuat untuk membunuh parpol-parpol kcil," ketus Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Daerah (PPD), Ratna Ester L Tobing, Minggu (2/1).
Keberatan juga dirasakan oleh Partai Bulan Bintang (PBB). Ketua Umum MS Kaban mengungkapkan untuk memenuhi verifikasi parpol, PBB saat ini sudah menghabiskan dana hingga miliaran rupiah. Pengadaan kantor merupakan pos pengeluaran terbesar bagi partai yang berkantor pusat di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, itu.
"Sangat mahal dan sangat berat. Hasil hitungan sementara kami sudah habiskan biaya sebesar Rp35 miliar. Tentu saja pengadaan kantor dan alat-alat administrasi paling banyak menghabiskan dana. Agar bisa terpenuhi, PBB berusaha menggalang dana dari dalam partai kami sendiri," ungkap MS kaban saat dihubungi oleh Media Indonesia, Minggu (2/1).
Sekedar ilustrasi saja. Biaya pengadaan kantor di tingkat pusat, seperti menyewa ruko di DKI Jakarta bisa mencapai Rp125 juta/tahun. Itu baru hitungan biaya pengadaan satu kantor, belum termasuk lima kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan atau kantor-kantor sampai di tingkat kecamatan. Jadi, bisa dibayangkan berapa besar biaya yang harus dihabiskan parpol-parpol kecil ini.
"Kalau parpol-parpol besar kan enak. Mereka bisa memanfaatkan sumbangan atau bantuan dari pengusaha sebesar Rp7,5 miliar rupiah itu," imbuh MS Kaban.
Partai kecil lainnya, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), enggan menyebutkan secara jelas besarnya biaya yang dihabiskan untuk verifikasi parpol. Namun, PKPI mengakui tuntutan verifikasi parpol tak hanya menghabiskan biaya tapi juga waktu dan tenaga.
"Susah disebut berapa biayanya. Beda-beda, karena kantor partai kami ada yang menyewa dan ada juga yang punya sendiri. Dari situ saja seharusnya sudah bisa dilihat berapa besar dana yang harus kami keluarkan," tandas Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKPI, Rully Soekarta. (Ant/OL-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar