Penulis : Scherazade Mulia Saraswati
Berbagai permasalahan yang muncul dalam Pemilu 2009 menimbulkan pemikiran seperti apa sebenarnya sistem pemilu yang tepat diterapkan di Indonesia. Namun, ketimbang mencari-cari sistem pemilu yang paling tepat, lebih baik memberikan pendidikan politik kepada rakyat Indonesia.
Hal itu diungkapkan oleh politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Totok Daryanto. "Pemilih kita itu belum sadar politik. Yang harus dibenahi ya dasar-dasarnya dulu. Secara dini, sebaiknya anak-anak harus dididik supaya paham politik," tegasnya dalam diskusi ‘Memastikan Sistem Pemilu yang Sederhanan Mudah, dan Dekat Dengan Rakyat’ di Jakarta, Kamis (31/3).
Menurut Totok, permasalahan dalam sistem pemilu di Indonesia bukan disebabkan karena tidak cocok untuk diterapkan. Tetapi lebih karena sistem pemilu yang ada sering berubah-rubah. Akibatnya, rakyat kebingungan dan timbulah permasalahan seperti yang terjadi di Pemilu 2009 lalu.
"Tidak ada sistem yang sempurna. Kita seharusnya menerapkan sistem yang ada pada dua hingga tiga kali pemilu. Jangan berubah-rubah terus," tukas Totok.
Totok mengaku tidak ada masalah dengan sistem pemilu yang ada saat ini. Hanya saja, ia menekankan perlunya pembenahan sistem pemilu di Indonesia yang masih menerapkan sistem dengan suara terbanyak ini.
Pernyataan Totok pun diamini oleh Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro)Hadar N Gumay. Rendahnya tingkat pendidikan rakyat Indonesia dan belum melek politik juga dianggap mengapa banyak pasangan calon tidak dekat dengan pemilihnya. Belum lagi hal itu ditambah dengan banyaknya pasangan calon yang maju dalam pemilu.
"Kalau calonnya banyak jadinya ya asal pilih saja. Kalau calonnya sedikit, kan pemilih jadi bisa mempertimbangkan ketika akan memilih," terang Hadar.
Cetro pun mengusulkan sistem proporsional campuran (mixed member proportional/MPP)untuk menggantikan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Dalam sistem proporsional MPP, pemilih memilih partai politik (parpol) dan calon sekaligus.
"Pilihan parpol dan calon tidak harus pararel. Bisa saja pemilih memilih parpol A, tetapi untuk calon dari parpol B. Bila hanya memilih parpol saja tetap sah, demikian pula bila hanya memilih calon," timpal peneliti senior Cetro Refly Harun.
Sistem proporsional MPP ini juga menawarkan keuntungan, salah satunya memudahkan pemilih dalam pemberian suara karena jumlah calon lebih sedikit, kolom pemberian suara lebih besar, dan surat suara memuat foto calon. "Secara umum, MPP membuat pemilu lebih mudah, murah, dan lebih mampu mencegah kecurangan penghitungan suara dibandingkan sistem sekarang," pungkas Hadar. (*/OL-2)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar