Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) kesulitan memenuhi
30 persen kuota caleg perempuan. Ketua Dewan Syuro PBB, Yusril Ihza
Mahendra, mengaku kesulitan mencari caleg perempuan berkualitas di
kawasan Indonesia Timur.
"Di kawasan timur, untuk menentukan kuota perempuan 30 persen sangat sulit. Mencari sejumlah perempuan berkualitas di Papua itu sangat sulit," kata Yusril di acara diskusi di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2013).
Yusril berharap KPU memberikan sedikit kelonggaran. Kalau memang tidak diberi kelonggaran, Yusril tak masalah PBB hanya mengajukan caleg DPR RI.
"Kalau tidak boleh ikut karena kuota perempuan tidak terpenuhi, ya nggak perlu ada DPRD kabupaten itu. KPU terlalu kaku dalam berpikir," protesnya.
Yusril hanya berharap Pemilu 2014 nanti jujur dan bersih. Di tengah kesulitan memenuhi usulan Daftar Caleg Sementara (DCS), Yusril masih dibayangi ketakutan Pemilu 2014 berjalan tidak jurdil.
"Saya tidak pernah percaya KPU independen dan belum percaya akan melaksanakan pemilu dengan baik. Potensi kekacauan itu ada di UU yang dituangkan dalam peraturan KPU. Mudah-mudahan sikap kritis KPU tidak untuk mengerjai PBB," harapnya.
"Di kawasan timur, untuk menentukan kuota perempuan 30 persen sangat sulit. Mencari sejumlah perempuan berkualitas di Papua itu sangat sulit," kata Yusril di acara diskusi di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2013).
Yusril berharap KPU memberikan sedikit kelonggaran. Kalau memang tidak diberi kelonggaran, Yusril tak masalah PBB hanya mengajukan caleg DPR RI.
"Kalau tidak boleh ikut karena kuota perempuan tidak terpenuhi, ya nggak perlu ada DPRD kabupaten itu. KPU terlalu kaku dalam berpikir," protesnya.
Yusril hanya berharap Pemilu 2014 nanti jujur dan bersih. Di tengah kesulitan memenuhi usulan Daftar Caleg Sementara (DCS), Yusril masih dibayangi ketakutan Pemilu 2014 berjalan tidak jurdil.
"Saya tidak pernah percaya KPU independen dan belum percaya akan melaksanakan pemilu dengan baik. Potensi kekacauan itu ada di UU yang dituangkan dalam peraturan KPU. Mudah-mudahan sikap kritis KPU tidak untuk mengerjai PBB," harapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar