Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal menyatakan, pasangan kepala daerah di Indonesia perlu kedewasaan berpolitik agar kepemimpinannya berjalan harmonis hingga akhir masa jabatan.
"Jangan sampai pasangan kepala daerah ada yang mundur di tengah kepeminpinannya, karena hubungannya menjadi tidak harmonis," kata Mustafa Kamal di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan hal itu menanggapi mundurnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, pada pekan lalu, sedangkan masa jabatannya baru akan berakhir pada Oktober 2012.
Mustafa menjelaskan bahwa pasangan kepala daerah tidak hanya perlu kedewasaan berpolitik, tapi juga membutuhkan kontrak politik dan pembagian tugas yang jelas, antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
"Poin-poin tersebut, bisa menjadi masukan pada pembahasan revisi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI," kata dia menjelaskan.
Mustafa menambahkan bahwa jika mencermati persoalan di beberapa daerah memang muncul disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
"Persoalan disharmoni itu, harus diselesaikan dengan memperbaiki aturan perundangannya," katanya.
Menurut dia, pasangan kepala daerah terpilih sering melakukan langkah-langkah politik yang di luar kewenangannya, sehingga membuat hubungan antara pasangan kepala daerah tersebut menjadi tidak harmonis.
"Solusi dari persoalan ini, menurut saya, dengan memberbaiki aturan perundangan dan meningkatkan kedewasaan berpolitik dari pasangan kepala daerah," kata Mustafa Kamal menegaskan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar