Sistem Pemilu Mengarah ke Praktek Oligarki

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem pemilu dan pemilukada di Indonesia telah dibajak oleh tiga kekuatan besar oligarki yakni negara, pasar, dan partai politik.

Pengamat politik Audy Wuisang mengatakan, pemilu dan pemilukada dari hulu hingga ke hilir bermasalah. "Kita harus membenahi sistem pemilu," kata Audy pada acara bedah buku Pemilu Dalam Cengkeraman Oligarki di Taman Ismail Mazuki, Jakarta, Ahad (20/11).

Menurut Audy, sistem pemilu jangan berhenti pada demokrasi prosedural yang bisa disusupi kekuatan uang, tapi harus menuju demokrasi yang lebih substantif. "Demokrasi yang oligarki itu sangat berbahaya.”
Dia melanjutkan, praktek demokrasi untuk mempertahankan uang, kekuasaan, posisi, dan status pasti akan memunculkan oligarki besar. Oligarki besar menjelma dalam bentuk gabungan dari oligarki negara, pasar, dan partai politik. Kesemuanya memiliki kepentingan yang sama untuk mempertahankan kekuasaan dan uang dengan cara apapun.

Persandingan tiga kekuatan besar oligarki di Indonesia, kata Audy, dapat disaksikan dari molornya perdepatan tentang ambang batas parlemen. Sudah ada dua oligarki yang terlibat di dalam perdebatan ini, yakni partai politik dan pemerintah yang saat ini berkuasa.

Dengan ambang batas parlemen yang tinggi akan memangkas jumlah partai politik. Jumlah partai politik yang sedikit dapat menciptakan stabilitas pasar. "Karena itu saya menduga kekuatan pasar juga ikut dalam pembuatan aturan pemilu," ungkap Audy.

Senada dengan Audy, aktivis pemilu Ray Rangkuti mengatakan, demokrasi di Indonesia menuju fase oligarki yang diinisiasi oleh sekelompok orang yang memiliki uang dan memiliki nasab politik.

Politik tidak lagi dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tapi demi kepentingan segelintir orang. "Reformasi telah melegitimasi sifat purba politik, yakni oligarki," kata Ray.

Efek dari praktek oligarki berujung pada politik yang tidak lagi dikelola oleh politis yang memiliki etika tapi dikuasai oleh para pencari keuntungan berupa materi dan kekuasaan. Akibatnya, kultur atau budaya politik tidak terbangun.

"Padahal oligarki hanya bisa dilawan oleh kultur politik," kata Ray.

Menurut Ray, tantangan ke depan demokrasi di Indonesia yakni menciptakan sebanyak-banyaknya politisi yang benar dalam kultur demokrasi yang benar. "Dengan begitu, distribusi kekuasaan tidak didominasi oleh segelintir kelompok," kata Ray.