Mehuju Reshuflle Para Menteri

Para Menteri Memble(1)

Kurang Rajin, Menteri Tak Mau Dicap Malas

Deden Gunawan - detikNews

Jakarta - Pada Oktober nanti, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II akan berusia dua tahun. Namun kinerja para menterinya masih mengecewakan. Paling tidak, dari hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), sebanyak 50% menteri kinerjanya buruk.

Data yang dirilis UKP4 menyebutkan hanya 50 persen Instruksi Presiden yang dijalankan oleh pembantunya. Data ini merupakan rekapitulasi evaluasi terhadap 34 kementerian sejak Januari 2011.

"Perintah (presiden) itu dijalankan, tapi ada beberapa menteri kurang rajin," ungkap Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, seusai rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/7/2011) lalu.

Dari hasil evaluasi UKP4 sebanyak 17 kementerian masih kurang kinerjanya. Pangkal penyebabnya, karena program belum bisa dijalankan lantaran berbagai alasan. "Ada 34 kementerian. Kalau semua diberi perintah atau PR oleh Bapak Presiden, yang bisa sampai pada tujuan tepat pada waktunya itu ya kira-kira 17 lah," kata Kuntoro.

Presiden SBY pun menegur para menteri saat membuka sidang paripurna kabinet di Istana Negara. "Saya ingin dapat laporan mana yang tidak bergerak, supaya kita tahu di mana miss-nya, di mana berhentinya, dan mengapa?" kata SBY.

Presiden pun mengultimatum para menteri agar memperbaiki kinerjanya selama dua bulan sehingga pas Oktober 2011, tepat 2 tahun kepemimpinannya, SBY bisa mengambil sikap. "Sehingga pada Oktober, genap 2 tahun KIB ini, manakala dilakukan penataan yang lebih baik," tegas SBY.

Siapa menteri kurang rajin itu? Kuntoro tidak mau menyebut namanya. Ia hanya menyebut menteri yang tidak optimal kinerjanya tersebar merata di semua bidang politik, hukum, dan keamanan, kesejahteraan rakyat, serta perekonomian.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam juga enggan membeberkan siapa menteri yang kerjanya masih memble itu. "Wah itu nggak ada, yang dilaporkan hanya angkanya saja. Kalau sektornya nggak. Nama kementeriannya juga nggak disebut," jelas Dipo.

Meski Kuntoro tidak mau menyebut nama, politisi Partai Demokrat (PD) punya daftar para menteri yang ‘kurang rajin’ itu. Ketua FPD DPR M Jafar Hafsah setidaknya menilai 9 pembantu presiden perlu dievaluasi. Mereka yakni Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menkum HAM Patrialis Akbar, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri ESDM Darwin Saleh.

Menteri sektor tenaga kerja, hukum dan HAM perlu mengevaluasi diri misalnya terkait kasus seputar TKI, seperti Ruyati yang dihukum pancung secara diam-diam oleh Kerajaan Arab Saudi. Sementara masalah penegakan hukum, seperti di Polri, Kejaksaan, serta KPK dinilai masih mengecewakan.

Kemudian Kementerian sektor infrastruktur pekerjaan umum, dan sektor perikanan dan kelautan, dinilai tidak optimal. Berikutnya untuk urusan ekonomi, Menko Perekonomian diminta Jafar supaya lebih optimal lagi kinerjanya. Misalnya soal rencana pencabutan subsidi BBM yang ditangani Menteri ESDM Darwin Saleh di bawah koordinasi Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Dalam urusan pencabutan subsidi BBM, Jafar menilai, menteri terkait masih bergerak lambat sehingga beban negara untuk subsidi BBM semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Sementara para menteri tidak terima disebut kurang rajin apalagi malas. Bagi para menteri, kinerja mereka baik-baik saja dan sudah sesuai arahan presiden. "UKP4 tidak pernah ngomong itu (malas). Hati-hati kalau membuat statemen," tegas Menko Polhukam Djoko Suyanto melalui pesan singkatnya kepada detikcom.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga memberi pembelaan. Yang terjadi menurut Hatta, para menteri sudah melaksanakan instruksi presiden tapi belum melaporkannya saja.

"Menteri-menteri melaksanakan, tapi tidak melaporkan karena yang biasanya dilaporkan itu sesuai dengan Inpres I tahun 2010 yang dikontrol oleh UKP4, yang melalui ada merah, biru, segala macam," jelas Hatta.

Dijelaskan Hatta, apa yang disampaikan UKP4 itu, yang pertama adalah arahan-arahan presiden yang disampaikan dalam rapat kabinet mulai Februari. Nah, arahan itu bukan berarti tidak dilaksanakan, tetapi tidak dilaporkan. "Jadi bukan berarti yang baru dilaksanakan baru 50%," bela Hatta.

Namun Hatta mewanti-wanti, bukan berarti UKP4 salah dalam menyampaikan data, tetapi karena yang data yang didapat dan diberi laporan memang seperti itu. "Jadi tidak salah juga karena itu yang dilaporkan. Tapi bukan berarti hanya itu yang dikerjakan para menteri," tandasnya.

Bantahan para menteri terkait evaluasi UKP4 dianggap pengamat pemerintahan dari Uvolution Indonesia Andi Syafrani sebagai hal yang wajar. Sebab mereka merasa sudah bekerja keras tapi hanya belum lapor saja ke UKP4. Sebab yang mereka anggap atasan mereka adalah presiden. Jadi adanya rapor merah itu ini disebabkan lemahnya koordinasi antara para menteri dengan unit-unit kerja presiden.

"Masalahnya hanya di koordinasi saja. Para menteri merasa sudah bekerja keras tapi tidak lapor ke UKP4. Akhirnya UKP4 hanya merilis data apa yang mereka terima dan pantau di lapangan," jelas lulusan Victoria University Melbourne itu kepada detikcom.
�
Untuk tulisan detik + selanjutnya: 2. Rugi Besar Kok Membantah Saja Pak Menteri
3. 50 Persen Menteri Memble, Apa yang Salah? 4. Masalahnya Berani Reshuffle Tidak, bisa anda dapatkan di detiKios for Ipad yang tersedia di apple store.

Para Menteri Memble(2)

Rugi Besar Kok Membantah Saja Pak Menteri

Deden Gunawan - detikNews

Jakarta - Para menteri diminta jangan pintar membela diri, melainkan membenahi diri. Buruknya kinerja menteri telah menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Efek buruknya kinerja menteri sangat terlihat dari pemerataan ekonomi. Pengamat ekonomi Dradjad Wibowo menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini telah menimbulkan ketidakmerataan kesejahteraan di masyarakat.

Program-program yang dijalankan pemerintah diakui memang meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena ada peningkatan di sektor industri, seperti ekspor-impor. Namun di satu sisi pertumbuhan itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
�
"Saat ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kue ekonomi. Sementara masyarakat kecil, misalnya UKM, terpinggirkan. Nasib mereka saat ini semakin tidak menentu," ujarnya.

Kondisi ini, menurut Dradjad, berpangkal pada lemahnya kinerja menteri-menteri teknis, terutama yang menangani bidang industri, perdagangan,dan distribusi. Akibat kurang maksimal kinerja para menteri teknis ini kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Ongkos sosial dan ongkos ekonomi masyarakat menjadi tinggi.

" Memang sulit dihitung pakai angka kerugian yang ditimbulkan akibat kinerja menteri yang buruk. Namun efeknya sangat terlihat dari pemerataan ekonomi di masyarakat. Jurang antara orang kaya dan miskin semakin menganga. Ini sangat berisiko karena bisa menimbulkan gejolak sosial," tutur Dradjad kepada detikcom.

Kini tidak kurang 5.809 unit koperasi di Jawa Tengah berhenti beroperasi. Koperasi-koperasi itu berhenti beroperasi dengan berbagai sebab. Namun benteng perekonomian rakyat itu akhirnya runtuh diduga akibat matinya UKM. Sebab saat ini koperasi lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumerisme masyarakat yang berisiko tinggi.

Kondisi ini merupakan imbas dari peningkatan industri-industri besar dan membanjirnya barang-barang impor. Akibatnya pengusaha-pengusaha kecil tidak berdaya dibuatnya.

"Banjirnya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia membuat petani, peternak, dan industri kecil perlahan-lahan mati. Kondisi mereka sangat lemah karena kurang perlindungan dan kebijakan pemerintah yang pro industri-industri besar," kata Dradjad.

Presiden SBY diminta serius menyikapi evaluasi yang dilakukan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyebut 50 persen menteri kinerjanya buruk. Buruknya kinerja menteri KIB II akan menggerus APBN.

Para menteri sudah dibekali dana yang diambil dari APBN.Kalau kinerja mereka buruk sama saja mereka main-main dengan uang rakyat. "Jadi kalau dihitung secara ekonomi tentu sangat besar. Karena untuk menjalankan program itu kan pakai duit APBN. Dihitung saja berapa anggaran APBN yang dikeluarkan untuk kementerian terkait yang kinerjanya masih buruk," ujar Ganjar Pranowo, anggota Komisi II DPR yang menangani bidang pemerintahan.

Ketua DPP Bidang Perencanaan Pembangunan Nasonal (Bappenas) Partai Demokrat (PD), Kastorius Sinaga percaya sebanyak 50% menteri belum melaksanakan tugasnya dengan baik seperti penilaian UKP4.

Ia mengakui memang saat ini banyak menteri yang belum maksimal kinerjanya. Untuk itu Kastorius meminta Presiden SBY melakukan evaluasi atau reshuffle menteri yang berkinerja buruk.

Waktu pemerintahan KIB II tinggal 3 tahun. Masih cukup waktu bagi SBY untuk melakukan reshuffle karena pemerintah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat selama 5 tahun bekerja.

“Dari pada mengecewakan rakyat lebih baik ganti saja menteri yang tidak bisa bekerja," kata Kastorius saat berbicang-bincang dengan detikcom.

Laporan UKP4 seharusnya diseriusi. Para menteri jangan pintar membela diri, melainkan membenahi diri untuk bekerja lebih baik. Sebab lemahnya kinerja salah satu kementerian bisa berdampak pada kementerian yang lain. "Jadi kasihan dong menteri yang sudah kerja bagus terdampak oleh kerja buruk menteri yang lain," imbuhnya.

Program-program pemerintahan SBY dijalankan dengan asas sinergis antar kementrian.Jadi masing-masing kementerian punya keterkaitan dengan yang lainnya dalam menjalankan program yang digariskan presiden.

Kalau ada salah satu kementerian yang memble,maka secara tidak langsung bakal berdampak kepada kementerian terkait. Dan yang paling dirugikan adalah masyarakat. Sebab akan berdampak kepada kesejahteraan mereka.

Para Menteri Memble(3)

50 Persen Menteri Memble, Apa yang Salah?

M. Rizal - detikNews

Jakarta - Benarkah 50 persen menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2 memang pemalas? Atau adakah faktor lain yang membuat mereka menjadi malas?

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyatakan dari 34 menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2, sebanyak 17 menteri dinilai memiliki kinerja buruk dan kurang rajin sehingga roda pemerintahan pun tidak berjalan efektif.

Pernyataan Kuntoro itu tentu saja mengagetkan. Terlebih pada Januari 2011, UKP4 juga telah melaporkan rapor merah para menteri. Saat itu disebut-sebut ada 4-5 menteri yang rapornya merah. Bila pada Juli kemudian meningkat jadi 17 menteri, tentu sangat drastis.
�
Para menteri pun membantah mereka malas. Bantahan disampaikan Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Kalangan DPR juga kaget dengan pengakuan Kuntoro soal kurang rajinnya para menteri ini.

"Agak kaget juga saya, separuh dari program menteri-menteri kabinet ternyata tidak jalan semestinya," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Meski mengejutkan, hasil penilaian UKP4 memang sulit dibantah. Anggaran per kementerian 2011 ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, tapi nyatanya tidak ada prestasi yang berarti di sebagian besar kementerian.

"Ini jelas sangat menunjukkan rendahnya kinerja sang menteri," papar pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof A Chaniago kepada detikcom.

Sebenarnya secara sistem, pemerintah mempunyai instrument sangat lengkap untuk memastikan kinerja pemerintaan berjalan efektif atau tidak. Dari sisi perencanaan ada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang juga kementerian.

Dari sisi koordinasi ada 3 menteri koordinasi (Menko). Lalu dari sisi kontrol langsung presiden ada sekretaris kabinet (Seskab) yang strukturnya juga lengkap. Dari sisi perbantuan tugas, ada pembagian tugas presiden dan wakil presiden.

Begitu juga dari sisi evaluasi periodik ada UKP4. Belum lagi sejumlah Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk presiden untuk tugas-tugas khusus.

"Jadi memang aneh, jika sistem yang sangat lengkap itu tidak bisa memastikan efektivitas pemerintah," kritik Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahfudz Siddiq kepada detikcom.

Bila 50 persen kinerja menteri buruk, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan. Pertama, apakah presiden sebagai kepala lembaga eksekutif lemah dalam memberikan direction (perintah) dan kontrol.

Kedua, apakah sistem organisasi dan birokrasi pemerintahan yang terlalu besar, sehingga membuat kinerja lamban? Atau ketiga, apakah memang kementerian atau lembaga yang lemah?

Menurut Mahfudz, bila kinerja buruk terjadi secara kasuistis di kementerian atau lembaga tertentu, bisa dipastikan yang salah atau lemah kementerian atau lembaganya.

"Tapi kalau kasusnya merata, berarti masalahnya pada dua hal, yaitu direction dan kontrol yang lemah dari presiden serta sistem organisasi dan birokrasi yang lamban," tegasnya.

Sekjen Partai Gerindra Fadli Zon menilai kinerja menteri memble karena kabinet sekarang bukan kabinet ahli yang sebagian menterinya diisi dari profesional. Kabinet SBY lebih banyak diisi oleh menteri yang dipilih setelah perhitungan politik dengan parpol koalisi. Dengan demikian menteri pun lebih loyal kepada parpol dibandingkan kepada tugasnya untuk mengabdi pada rakyat. "Jadi di sini bukan soal malas atau tidak, tapi bagaimana bisa menjalankan program atau tidak," kata Fadli.

Sementara PDIP yang selama ini memainkan peran sebagai oposisi menilai banyaknya menteri memble menunjukan manajemen pengelolaan pemerintahan sangat mengkhawatirkan.

"Hasil evaluasi UKP4 menunjukkan koordinasi pemerintah termasuk antarkementrian sangat lemah. Sementara di sisi lain menunjukkan adanya kelemahan kepemimpinan di tingkat departemen ataupun lembaga pemerintah non departemen," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo.

Contoh koordinasi yang buruk itu, kata Tjahjo, antara lain adanya kasus di sebuah kementrian di mana nota keuangan APBN perubahan dicantumkan angka tertentu tapi tidak ada di keputusan surat kementerian. Menurut Tjahjo, tingkat koordinasi seperti itu sudah sangat membahayakan aspek keuangan negara dan tidak adanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Meski yang dinilai para menteri, namun sejumlah pihak memandang Presiden SBY yang bertanggung jawab terhadap rendahnya kinerja pemerintahan tersebut. Sebab setiap kegagalan pemerintahan sesungguhnya adalah tanggung jawab presiden. Menteri hanyalah pembantu presiden.

"Presidenlah yang akhirnya memikul tanggungjawab apakah pemerintahannya berhasil atau gagal," kata Priyo.

Sebagai penanggung jawab pemerintahan, SBY disarankan agar tidak ragu melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang dianggap malas bekerja. "Para menteri harusnya jangan hanya mau jabatannya saja. Tapi disuruh bekerja tidak optimal," kritik Tjahjo.

Suara agar dilakukan reshuffle juga diserukan Andrinof. "Jelas para menteri itu yang paling bertanggung jawab atas kinerja rendah itu. Mestinya, beberapa dari mereka sudah diganti sejak lama,” sesal Andrinof.

Para Menteri Memble(4)

Masalahnya Berani Reshuffle Tidak

M. Rizal - detikNews

Jakarta - Desakan agar dilakukan reshuffle kabinet kembali mengemuka setelah Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyebut 50 persen menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 2 kinerjanya memble.

Politisi Partai Demokrat (PD) lah yang pertama kali menyoal reshuffle setelah adanya pernyataanUKP4 tersebut. Alasannya para menteri memble tidak perlu dipertahankan karena justru akan menjadi beban.

"Soal reshuffle itu sepenuhnya hak presiden. Tapi daripada menteri itu menjadi beban pemerintahan untuk apa juga dipertahankan?" kata Wasekjen PD Saan Mustopa.

Dorongan bongkar pasang kabinet dari PD pun mendapat lampu hijau Istana. Juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha tidak menampik kemungkinan reshuffle bisa terjadi kapan saja. "Tentu, kapan pun bisa terjadi," kata Julian.

Hanya saja, Julian tidak bisa memastikan kapan reshuffle akan dilaksanakan. Saat ditanya usulan reshuffle justru keluar dari Partai Demokrat, Julian menganggap itu hal yang biasa. Usulan reshuffle bisa datang dari mana pun.

"Reshuffle kan hak prerogatif Presiden. Bahwa itu kemudian diusulkan oleh pihak-pihak ya sah-sah saja. Presiden telah mendengar dan beliau punya wisdom, kebijakan, punya kearifan untuk menilai bahwa itu urgent atau tidak," kata Julian.

Sumber detikcom di Istana meyakinkan SBY memang akan melakukan reshuffle terhadap para menteri yang memble. Reshuffle perlu dilakukan karena saat ini tengah ditunggu-tunggu masyarakat. Bila dilakukan SBY akan dianggap tegas.

Reshuffle bukan hal yang aneh sebab pada pemerintahan periode yang pertama pun, SBY telah melakukannya 2 kali, pada tahun pertama dan tahun kedua. "Di Jepang hanya karena seorang menteri berbicara kasar langsung diganti dengan desakan mundur. Kalau nunggu menteri di sini mundur tidak bakal ada yang mau mundur. Hanya (reshuffle) itu tindakan yang paling tepat," kata sumber Istana yang sudah lama mendampingi SBY itu.

Keputusan SBY yang tegas kini memang sangat dinanti-nantikan. "Kita lebih senang jika SBY tegas saja untuk menyatakan reshuffle atau tidak sama sekali," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto.

Tapi banyak pihak meragukan SBY akan berani melakukan reshuffle kabinet. SBY akan lebih menjaga pemerintahannya hingga 2014 agar bisa berlangsung lancar. "Tidak akan berani SBY," kata pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit.

Isu pergantian menteri-menteri hanya dihembuskan sebagai taktik politik. Resistensi melakukan reshuffle atas mitra koalisi akan berimbas pada pemerintahan. Ancaman kehilangan dukungan sangat kuat, apalagi banyak partai koalisi yang mengintai SBY.

"Untuk mengatur PD saja sudah kehilangan dukungan, lihat saja di dalam PD berantakan. Jadi dilematis kalau hendak melakukan reshuffle," urai Arbi

PKS yang beberapa kali para menterinya terancam di-reshuffle mencurigai isu reshuffle hanya untuk pengalihan saja dari isu sentral yang saat ini menerpa PD, seperi kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang menyeret Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin.

"Ide reshuffle yang digagas PD dipastikan akan jadi isu panas dan kontroversial baru, tapi seperti biasa, nggak jelas ujungnya," ujar Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq.

Wajar saja PKS memandang demikian, mengingat isu reshuffle tidak baru kali ini saja dihembuskan PD. Apalagi saat ini citra PD terus rontok dihembus isu keterlibatan Nazaruddin dalam kasus suap Kemenpora. "Paling-paling yang terjadi beralihnya isu dari kasus hukum (Nazaruddin) yang sekarang sedang marak ke isu reshuffle," duga Mahfudz.

Sekjen Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan wacana reshuffle bisa-bisa sangat melelahkan dan tidak produktif. Ia meminta sebaiknya UKP4 menjelaskan dan mengungkapkan kepada publik siapa menteri yang malas itu karena telah menyebut angka 17 menteri atau 50 persen.

Para menteri harus berani berhadapan dengan publik langsung dan tidak bersembunyi di belakang presiden. Mereka harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan. "Kalau zaman Pak Harto itu yang banyak menghadapi publik itu para menteri, sekarang terbalik para menteri berada di balik presiden,” kata Fadli.

Reshuffle yang merupakan hak presiden sebenarnya bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan pemerintahan. Bila kini UKP4 yang merupakan bagian dari pemerintah mengakui ada 50 persen menteri berkinerja buruk dan tidak dilakukan reshuffle menunjukkan bukan menterinya saja yang salah. Presiden juga memikul kesalahan itu.

"Kalau 17 menteri tidak beres berarti seluruh pemerintahan tidak beres. Kalau 50 persen menteri gagal ya berarti ada yang salah dengan presiden sebagai pemimpin pemerintahan," kata pengamat politik Boni Hargens.

Kabut Dosa-dosa Anas

Mission Impossible buat Anas

M. Rizal - detikNews

Jakarta - Rekam jejak Anas Urbaningrum ibarat kabut yang belum jelas. Anas dinilai tidak akan mampu membereskan prahara PD, kecuali SBY sendiri turun tangan.

Banyak keraguan ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ia dianggap tidak bakal mampu menyelesaikan kekisruhan di internal partai berlambang Mercy itu seperti yang ditugaskan SBY.

Bagaimana Anas mau bersih-bersih sementara ia juga ditengarai ‘tidak bersih’? Mantan Bendahara Umum DPP PD Muhammad Nazaruddin yang juga bekas pendukung Anas saat Kongres II PD di Bandung, membeberkan noda-noda hitam Anas.

Misalnya, melalui BlackBerry Messenger (BBM), Nazar kepada sejumlah wartawan menyebutkan adanya aliran dana Rp 9 miliar, yang juga menetes kepada Ketua Umum DPP PD itu.

Nazar mengatakan, uang senilai Rp 9 miliar yang berasal dari Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) diberikan kepada Paul. Paul lalu memberikan kepada politisi PDIP yang juga anggota Badan Anggaran DPR Wayan Koster. Selanjutnya bersama Angelina Sondakh, politisi PD yang juga koordinator anggaran Komisi Olahraga DPR, uang itu diserahkan kepada Mirwan Amir. Mirwan adalah Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat.

"Dari Mirwan uang diserahkan ke pimpinan Banggar langsung dan ketua Fraksi Demokrat dan Mirwan Amir. Kalau jatah Demokrat tidak diserahkan ke saya tetapi langsung ke ketua umum Demokrat Anas langsung," ujar Nazar.

Nazar tidak hanya membeberkan soal uang Rp 9 miliar ke Anas. Ia juga mengungkap praktek money politic Anas dalam Kongres PD di Bandung. Juga kepemilikan saham Anas di PT Anak Negeri, perusahaan milik Nazaruddin yang tersandung dalam proyek pembangunan Wisma Atlet.

Tidak sampai ini saja, Anas juga disebut-sebut berada di balik kaburnya Nazar ke Singapura, serta mengendalikan uang haram pengusaha berusia 33 tahun itu.

Benarkah semua tudingan Nazar terhadap Anas? Sikap sejumlah elit PD berbeda-beda. Soal money politics, Ketua DPR, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie misalnya menyatakan sah-sah saja ada permainan uang dalam kongres saat itu.

"Kalau namanya kongres kan perlu uang. Sah-sah saja yang penting caranya halal, selama uangnya halal nggak negatif," kata Marzuki.

Meski begitu, Marzuki enggan mengomentari terlalu jauh soal kemungkinan adanya dana Anas di Kongres dari M Nazaruddin. Bagi dia, tudingan Nazaruddin perlu dibuktikan lebih jauh. "Saya nggak tahu, saya nggak ngomentarin apa benar apa salah, dibuktiin saja lah nanti," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Saan Mustopa menegaskan tidak ada permainan uang. Saan juga menampik semua tudingan yang dilancarkan Nazar selama ini melalui BBM yang terus disebarkan ke sejumlah media massa.

Saan pun menantang Nazar untuk membuktikan kebenaran tudingan itu dengan memenuhi panggilan KPK. "Ya menurut saya lebih baik. Kalau saudara Nazaruddin meyakini apa yang dia pegang lebih baik dia sampaikan ke aparat penegak hukum. Daripada disampaikan ke publik. Akan sangat bermakna dan berarti kalau itu disampaikan ke KPK,"terangnya. Tudingan Nazar dan bantahan elit PD tentu saja membingungkan. Siapa di antara kubu itu yang jujur dan yang berbohong. Tidak hanya publik, elit PD pun ikut dibuat bingung.

“Kita semua pun juga menjadi bingung dan memang tidak bisa berpegang hanya kepada semua yang dikatakan Nazaruddin melalui SMS atau BBM. Ini semua menjadi spekulasi,” kata seorang pendiri PD yang tidak mau disebut namanya.

Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah pun sepakat Nazar menjadi kunci masalah di PD. Maka itu buron Interpol itu harus keluar dari persembunyiannya di Singapura dan memberikan keterangan kepada KPK. Keterangannya di-BAP bisa jadi alat bukti kuat untuk menjerat pihak lain. Tapi apa Nazaruddin mau?

"Informasi itu investasi awal, akan lebih baik kalau Nazaruddin mau diperiksa KPK, jadi tidak asal sembarang lempar tudingan," terang Febri kepada detikcom.

Keterangan Nazar nantinya akan penting untuk mengetahui aliran transaksi dan keterlibatan pihak-pihak lain. Namun bila Nazar memang tetap memilih bersembunyi, bisa juga dimulai dengan memeriksa nama-nama yang disebut Nazar.

Di lain sisi , KPK juga diminta tidak sungkan memeriksa politisi yang disebut Nazar dan Rosalina Manulang dalam percakapan keduanya lewat BlackBerry Messenger (BBM). Apalagi keduanya sudah menjadi tersangka kasus wisma atlet. Percakapan BBM bisa dijadikan informasi awal.

"Memang BBM tidak bisa jadi alat bukti KPK, tapi tidak cukup sampai di sana. KPK harus menyisir, siapa yang diduga terlibat dan mempunyai nilai secara hukum harus melalui proses pemeriksaan," ungkapnya.

Kritikan pedas justru diungkapkan pengamat politik dari UI Arbi Sanit tentang penugasan Presiden SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD kepada Anas untuk membereskan semua persoalan yang saat ini tengah menjadi huru-hara di internal partai.

Anas dinilai akan kesulitan membersihkan partainya, apalagi memang rekam jejaknya juga tidak bersih murni.

“Kita juga lihat track recordnya selama ini. Dia dulu waktu menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiba-tiba loncat dan masuk partai politik. Saat itu, KPU tengah kena masalah korupsi, siapa yang jamin dia juga bersih? Dia ibarat kabut yang memang belum clear benar di KPU, kok tiba-tiba masuk partai,” jelas Arbi kepada detikcom.

Selain itu, menurut Arbi, dosa Anas juga ketika Hak Angket Century di DPR bergulir. Anas terang-terangan mendukungnya sejak awal.Padahal langkah ini salah, karena sudah dipastikan target dari Hak Angket Century itu adalah SBY dan PD. “Itulah track recordnya yang tidak jelas. Belum lagi kabut politik dalam kasus Nazaruddin. Jadi tidak ada jaminan dia juga bersih. Tidak ada kemampuan Anas untuk menyelesaikan konflik ini, kecuali SBY sendiri,” pungkasnya.

Pembersihan Demokrat : Datang dari Swiss, Menghilang di Cikeas

Jakarta - Swiss, pertengahan Juni 2011. Presiden SBY sedang melakukan kunjungan untuk acara ILO. Di sela-sela acara itu, tiba-tiba saja ia memanggil seseorang 'istimewa' jauh-jauh dari Jawa Timur untuk datang.

Orang istimewa itu adalah Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Sukarwo. Ia datang untuk diajak diskusi tentang PD yang saat itu tengah gonjang-ganjing akibat ulah mantan bendahara umumnya, M Nazaruddin.

Ikut dalam diskusi itu Menko Polhukam Djoko Suyanto dan sejumlah elit PD.
Saat itu SBY minta Sukarwo ikut memikirkan masalah PD. Mantan aktivis GMNI itu juga diminta membersihkan jaringan HMI di PD wilayah Jatim.

Dalam pertemuan itu tercetus rencana Kongres Luar Biasa (KLB). Sukarwo dan Djoko Suyanto diplot untuk menggantikan Anas Urbaningrum. Tapi sebulan kemudian setelah pulang ke tanah air, rencana itu kemudian berubah total. Saat SBY akhirnya jumpa pers di Cikeas pada 11 Juli 2011, ia menegaskan tidak akan ada KLB.

“SBY akhirnya memilih jalan menjebloskan Anas lewat hukum. Sebab kalau lewat KLB , Ibas bakal ikut keseret, selain itu Anas nanti terkesan dizalimi,” kata sang sumber.

Djoko Suyanto hingga kini belum bisa dimintai konfirmasi soal kabar tersebut.

Pertengahan 2001. Peristiwa bersejarah bagi PD bermula dari lantai 6 Gedung Bank Artha Graha. Tepatnya di ruang kerja mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara era orde baru, T.B. Silalahi. Di sinilah SBY untuk pertama kalinya mengungkapkan keinginan untuk menjadi presiden Indonesia.

Pada pertengahan 2001, SBY masih menjabat Menko Polhukam era Presiden Megawati. Dia menemui TB Silalahi didampingi Sudi Silalahi, yang waktu itu masih menjabat Sekretaris Menko Polhukam.

Kepada TB Silalahi, SBY minta pendapat apakah dirinya layak menjadi presiden. “Apakah saya pantas jadi presiden?" kata SBY seperti ditirukan sumber detikcom.TB Silalahi pun kemudian menjawab, sangat pantas. Mendengar jawaban itu, SBY kemudian meminta bantuan kepada TB Silalhi untuk membantunya.
"Abang saya anggap sebagai mentor saya. Jadi tolong bantu."

Setelah itu, pertemuan SBY dan TB Silalahi semakin intens. Untuk memenuhi komitmennya membantu SBY, TB Silalahi kemudian menyusun pembentukan parpol yang kemudian diberi nama Partai Demokrat.

TB Silalahi membenarkan ia yang menggodok pembentukan PD. "Pembentukan partai (PD) hanya untuk syarat saja. Supaya bisa mengantarkan SBY jadi presiden," terangnya kepada detikcom.

Karena hanya sekadar syarat, pengurus partai dipilih secara langsung. Para pendiri partai tidak terlalu memusingkan siapa yang menjabat sebagai ketum atau pengurus. Sebab tujuan mereka hanya satu yakni mengantarkan SBY menjadi presiden. Sementara untuk urusan partai dikelola sambil lalu saja.

Tapi para pendiri ini tidak menyangka jika PD ternyata melesat dengan cepat. Pada Pemilu 2004, PD meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 di DPR.
Dengan begitu PD meraih peringkat ke 5 Pemilu Legislatif 2004. Raihan ini tentu saja merupakan sebuah prestasi bagi PD sebagai partai baru.

Meski begitu, pengurus partai menganggap raihan suara PD hanya pengaruh peningkatan popularitas SBY. Itu sebabnya semua kegiatan atau keputusan PD semua bermuara kepada SBY. Apalagi ketua umumnya Hadi Utomo, yang terpilih pada Kongres I PD merupakan adik ipar SBY.

Anggapan elite PD mulai berubah setelah partai ini menjadi pemenang pemilu dengan mendapat suara dukungan 21.703.137 atau 20,4% pada Pemilu 2009.

Eforia pun langsung terjadi di internal PD. Dengan kemenangan itu, kader PD merasa melonjaknya suara PD bukan hanya imbas popularitas SBY, melainkan hasil kerja mereka.

"Memang menjelang Pemilu 2009 terjadi peningkatan jumlah kader maupun simpatisan. Tapi perekrutan yang dilakukan tidak selektif. Para pengurus hanya mencari kuantitas saja. Bukan kualitas," ujar Silalahi.

Seiring banyaknya kader-kader baru di PD, sikap partai pelan-pelan berubah terhadap SBY. Pada awal berdirinya PD merupakan kumpulan para pendukung SBY alias fans club SBY. Belakangan sejumlah kader PD menginginkan perubahan paradigma itu dengan menjadikan PD sebagai partai modern yang tidak mengkultuskan figur SBY.

Bentuk perubahan sikap sejumlah elit partai mulai terlihat saat Kongres II PD di Bandung, Agustus 2010. Saat itu, SBY dan orang-orag dekatnya menginginkan Andi Mallarangeng menjadi Ketua Umum PD mengantikan Hadi Utomo. Pertimbangannya, pada 2014 Andi bakal diusung sebagai cawapres mendampingi Ani Yudhoyono sebagai capres.

Tapi rencana yang disusun orang-orang dekat SBY ini kandas. Sebab Anas ternyata sudah melakukan gerilya ke sejumlah DPD untuk mencari dukungan. Anas juga tidak mau menyerah ketika SBY memintanya untuk tidak maju sebagai calon ketum. Akhirnya Anas pun terpilih jadi Ketum PD. Kemenangan Anas ini merupakan kemenangan pertama kubu Anas terhadap SBY dan para pendukungnya.

Setelah itu, kubu SBY kembali menelan pil pahit ketika rencana mengusung Ani Yudhoyono sebagai capres 2014 mendapat penolakan dari kubu Anas. Padahal survei internal sudah dilakukan untuk mengukur elektabilitas Ani.

"Rencana itu buyar setelah Ruhut membocorkannya ke publik. Hingga akhirnya SBY menyatakan keluarganya tidak akan maju di Pilpres 2014," jelas sumber detikcom di internal PD.

Pertarungan atara kubu SBY dan Anas bukan hanya terjadi dalam penentuan sikap politik di tingkat nasional. Di tingkat daerah, dalam Pemilukada perseteruan juga terjadi dalam menetapkan calon yang didukung PD, misalnya dalam Pemilukada di Sulut.

Bukan itu saja, pasca Anas jadi ketum, para pendiri PD merasa tersingkirkan. Mereka tidak punya lagi hak suara di dalam partai. Tapi belakangan peta kekuatan itu mulai berubah. Kubu Anas saat ini mulai blingsatan pasca kasus korupsi yang dilakukan mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin. Apalagi Nazar semakin gencar melakukan serangan terhadap Anas, yang merupakan teman dekatnya di PD.

Tapi kabar perseteruan SBY dan Anas dibantah sejumlah elit PD. Mereka menyatakan hubungan Anas dan SBY baik-baik saja. Meski awalnya tidak mendukung Anas, kini SBY sudah menerima kepemimpinan Anas.“SBY dan Bu Ani itu suka loh sama Anas,” kata sumber detikcom
.
Ketua DPP PD Kastorius Sinaga menduga ada pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan PD dan SBY. Namun Kastorius tidak mau menjelaskan pihak yang dimaksud.

Sebenarnya munculnya isu konflik antara SBY dan Anas memang tidak bisa dielakkan. Hal ini lantaran elite PD tidak menaati aturan main partai. Semua berbicara sendiri-sendiri sehingga memunculkan ada perpecahan.

"Ini semua karena ada beberapa elite yang tidak bisa kontrol diri. Mereka asyik berseteru dengan teman partainya sendiri. Wajar kalau orang luar melihatnya ada perpecahan,” kata pengamat politik dari Uvolution Indonesia Andi Syafrani.

Mengukur Peluang Dua Ani

Jakarta - Nama Direktur Eksekutif World Bank Sri Mulyani Indrawati (SMI), jadi gunjingan para pensiunan jenderal. Ketua Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) Letjen Purn Soerjadi tiba-tiba bercerita tentang permintaan diplomat asing untuk mencalonkan SMI.
�
Kalau saja dunia politik tidak dihebohkan oleh perang pernyataan antara Nazaruddin dengan pengurus Partai Demokrat (PD) lainnya, pengakuan Soerjadi ini pasti jadi berita besar. Ya, paling tidak aktor-aktor politik yang merasa dirinya nasionalis, akan meributkannya.
�
Apalagi SMI adalah figur yang berpengaruh di World Bank dan International Monetary Fund, yang tidak lain adalah agen kapitalisme internasional. Para nasionalis selalu memusuhi figur internasional semacam SMI, yang dianggap merusak tata perekonomian nasional. Oleh karenanya mereka pasti berkeras menolak pencalonan SMI sebagai presiden.
�
Wimar Witoelar, salah seorang pendukung SMI, tidak menampik sejumlah tudingan miring kepada SMI: antek AS, agen CIA, neoliberal, pembela koruptor dan sebagainya. “Justru dengan isu-isu yang tidak pernah terbukti itu malah masyarakat akan lebih mengenal dia. Sebenarnya ada untungnya Sri Mulyani difitnah,” tegasnya.
�
Meributkan SMI yang dihubungkan dengan pencalonan presiden, sesungguhnya sesuatu yang terlalu pagi. Sebab, hingga saat ini sebetulnya SMI belum pernah memberikan komitmen kepada siapapun untuk menjadi capres.

Namun bukan politisi Indonesia jika tidak mengantisipasi segala macam kemungkinan, termasuk kemungkinan tampilnya SMI sebagai calon presiden. Sebab, dibandingkan dengan calon-calon yang sudah dijual, nama SMI masih lebih baik: punya integritas, kapasitas dan kepemimpinan.
�
Hanya masalahnya SMI tidak memiliki basis dukungan partai politik. Sejumlah orang tengah mendirikan Partai SRI untuk memberikan basis massa bagi pencalonan SMI pada Pemilu 2014 nanti. Namun banyak pengamat meragukan kemampuan Partai SRI dalam mendulang suara pada pemilu legislatif nanti.
�
Akibatnya jika tetap ingin maju, SMI harus bergerak bersama partai politik. Sebab UUD 1945 mengatur: pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pertanyaannya: partai mana yang mau mencalonkan SMI?
�
Setelah SBY menegaskan bahwa istrinya, Ani Yudhoyono, tidak akan mencalonkan diri menjadi presiden, anggota Dewan Pembina Ahmad Mubarok, mengusulkan nama SMI sebagai capres PD. Namun usulan Mubarok itu seperti tidak bersambut, lebih-lebih setelah Ketua Umum PD Anas Urbaningrum mendapat tuduhan bertubi-tubi dari Nazaruddin. Bisa-bisa skenario pencalonan Ani Yudhoyono akan muncul kembali.
�
Siapa di antara dua Ani tersebut yang berpeluang besar dalam menghadapi Pilpes 2014? Menurut pengamat politik Indo Barometer, Muhammad Qodari, peluang SMI sangat kecil jika dibanding Ani Yudhoyono. Apalagi PD saat ini berbeda dengan PD saat 2004 dan 2009. "PD saat ini merasa sebagai pasar besar. Mana mungkin mau mengusung orang dari luar partai. Kalau 2004 atau 2009 kemungkinan itu masih ada," jelas Qodari kepada detik+.

Qodari memprediksi, yang berpeluang besar sebagai capres dari PD pada Pilres 2014 adalah Letnan Jenderal Pramono Edi Wibowo yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sebab bagi SBY unsur militer punya nilai yang tinggi untuk didukungnya sebagai capres. Apalagi bila Pramono dicalonkan, PD diyakini tidak akan keberatan lantaran masih keluarga Ketua Dewan Pembina yang juga pencetus PD.

Hanya saja, soal kepastiannya, Qodari juga tidak bisa menjamin. Sebab bisa saja pada situasi tertentu menjelang pilpres SBY melakukan pilihan lain. Misalnya dengan menyetujui istrinya maju sebagai capres.

"SBY biasanya punya plan A,B,atau C dalam menghadapi suatu masalah. Jadi baiknya kita tunggu saja menjelang Pilpres," jelasnya.

Qodari mencontohkan, pada Pilpres 2004, saat SBY mau maju sebagai capres, SBY khawatir kalau suara PD partai yang dijadikannya sebagai kendaraan menuju istana kurang elektabilitasnya. Sebab banyak orang tidak tahu kalau PD didirikan oleh SBY. Sebab masyarakat saat itu hanya tahu SBY itu Ketua Dewan Pembina saja.
�
Apalagi ketua umum PD saat itu, Subur Budhisantoso, bukan orang yang punya hubungan dekat dengan SBY. Untuk memberikan keyakinan ke publik SBY kemudian menunjuk istrinya untuk menjadi Wakil Ketua Umum PD. Pilihan itu akhirnya tidak sia-sia.
�
Perolehan suara PD sebagai partai pendatang baru cukup lumayan, yakni mencapai 7%. Sehingga SBY pun memenuhi syarat untuk maju sebagai capres. Nah, kata Qodari, pilihan yang dilakukan SBY bisa saja terulang pada Pilpres 2014. Yakni, ketika capres yang diusung PD nantinya ternyata kurang elektabilitasnya, SBY besar kemungkinan akan menunjuk istrinya untuk maju sebagai capres.

"Jadi kalau menurut saya peluang Ani Yudhoyono untuk maju sebagai capres PD tentu lebih besar dibanding SMI. Apalagi SMI punya banyak musuh," tegas Qodari.

Kisah Uang Haram Kongres Demokrat Perjalanan US$ 20 Juta untuk Kemenangan Anas

Jakarta - 21 Mei 2010 menjadi malam yang sangat sibuk di Gedung Tower Permai. Malam itu, uang US$ 20 juta harus dipindahkan dari kantor mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu ke Hotel Aston Primera, Pasteur, Bandung, Jawa Barat. Saat itu, merupakan hari pertama kongres PD yang digelar di Bandung.

Nazar, tersangka suap Wisma Atlet, selama buron melempar serangan kepada Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Kata Nazar, Anas menang jadi ketua umum karena money politics. Uang sebanyak US$ 20 juta dikucurkan Nazar untuk memenangkan Anas.

Anas membantah tudingan itu. Ia menyebut Nazar tengah berhalusinasi. Tapi empat anak buah Nazar yakni Aan (mantan sopir Nazar), Dayat (mantan sopir Yulianis), dan 2 pengawal yang mengantarkan uang ke kongres PD, Dede dan Jauhari memberi kesaksian tudingan Nazar benar adanya.

Mereka memberi kesaksian, jutaan uang dalam bentuk pecahan dolar dibawa dari kantor Nazar di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan ke Bandung, dengan mobil box Daihatsu Espass yang dikawal sebuah mobil jenis SUV, bermerek Toyota Fortuner.

Uang itu semula dalam bentuk rupiah. Tapi sebelum dibawa ke kongres, semua ditukarkan dalam bentuk pecahan dolar. Tujuannya supaya lebih mudah dibawa dan dibagikan kepada sejumlah peserta kongres yang akan mendukung Anas menjadi Ketum PD.

"Uang rupiah yang dikumpulkan Nazar sejak 2009 dari fee proyek yang ditangani. Uang ditukarkan dalam bentuk dolar di money changer milik Neneng, istri Nazaruddin. Yang mengurusnya Yulianis ( staf keuangan Nazar). Kantor money changer itu lokasinya juga di Tower Permai," jelas sumber detik+ yang dekat Nazar.
�
Dayat mengakui uang yang diantarnya ke Bandung diambil dari kantor money changer bosnya, Yulianis, yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Keuangan PT Anugrah Nusantara.

Uang-uang itu dimasukan dalam 19 kardus. Sebanyak 14 kardus dibawa mobil box, sementara 5 kardus lagi dibawa mobil Fortuner. Menurut Dayat, mobil box dan Fortuner ini kemudian dikawal lagi dua mobil lainnya, mobil CRV dan Kijang Innova. "Tiga mobil itu sewaan. Mobil CRV milik Ibu Yulianis," ujar Dayat.


Rombongan mobil pembawa uang itu bergerak dari Buncit menuju Bandung, Jumat 21 Mei 2010, pukul 20.19 WIB. Adapun orang-orang yang mengantarkan uang adalah pegawai outsourcing dari perusahaann jasa pengamanan yang didampingi Dede dan Jauhari, petugas keamanan Gedung Tower Permai.

Sementara Dayat mengaku tidak ikut dalam rombongan pengantar uang tersebut. Ia hanya bertugas membawa pulang mobil bosnya, Honda CRV dari Bandung ke Jakarta usai kongres PD berakhir.

Dayat menambahkan, rombongan pembawa uang itu baru tiba di Hotel Aston, Pasteur, Bandung sekitar pukul 23.00 WIB. Begitu tiba, mobil-mobil itu langsung parkir di basement hotel. Selanjutnya mereka membawa uang yang ada di dalam mobil ke kamar nomor 10 yang ada di lantai 9.

Dede dan Jauhari lantas ditugaskan untuk menjaga uang di kamar tersebut. Tidak sembarangan orang boleh mengambil uang dari kamar nomor 10 itu. Dede hanya mau memberi izin jika yang mengambil uang adalah Nuril Anwar dan Eva, dua staf Nazar di DPR.

Untuk mengambil uang tersebut, Nuril dan Eva harus menunjukkan kwitansi pengambilan. Besar nominal yang ada di kwintansi itu bervariasi ada yang tertulis 500 ribu US$, 750 ribu US$, ada pula yang besarnya 1,2 juta US$. "Semua kwitansi itu ada copynya yang pegang Aan (sopir Nazarn)," kata Dayat.

Setiap malam, uang di dalam kamar nomor 10 itu terus menerus diambil hingga menjelang subuh. Hal itu berlangsung terus hingga kongres PD berakhir, Minggu 23 Mei 2010.

Namun saat dihubungi detik+, Aan enggan memberikan copy kwitansi tersebut. Dia hanya bilang, "Perintah Nazaruddin hanya untuk komentar saja. Kalau soal kwitansi lain waktu dibeberkan".

Sedangkan Nuril Anwar yang disebut-sebut sebagai orang yang berwenang mengambil uang mengaku tidak tahu adanya mobil box yang membawa uang untuk pemenangan Anas ke Kongres PD. Nuril pun membantah mengambil uang di kamar nomor 10 lantai 9 Hotel Aston itu. "Tidak betul itu," kata Nuril yang mundur dari staf Nazar pada 20 Juli 2011 itu.

Meski mengaku tidak tahu soal mobil dan membantah mengambil uang, Nuril tidak membantah tim sukses Anas membagikan uang saat kongres. Tapi uang tersebut hanya merupakan ganti transportasi dan akomodasi bagi pengurus DPC yang ikut kongres.

"Pemberian disesuaikan dengan jarak. Setiap DPC 10 orang dipanggil. Masing-masing orang paling Rp 1-2 juta. Yang jaraknya jauh mendapat ganti lebih banyak," kata Nuril.

Uang itu dibagikan Nuril di Hotel Grand Aquila, tempat nginap DPC. Setiap bertemu orang DPC, Nuril akan berkata, Mas ini ada transportasi untuk pulang. "Uang dalam bentuk rupiah bukan dolar," kata Nuril.

Mayoritas pemberian uang itu menurut Nuril atas perintah Nazar. Anas yang saat itu merupakan 'pengantin' tidak terlibat pembagian uang. Semua pembagian akomodasi dan transportasi dilakukan tim sukses yang diketuai Ahmad Mubarok.

Mengenai kwitansi yang diklaim Aan cs, Nuril menyatakan sudah sempat melihatnya. Tapi ia meyakinkan tanda tangan di kwitansi itu bukan tanda tangannya. "Keterangan Aan cs itu konspirasi kebohongan, itu direkayasa," kata pria yang kini tengah mengambil S2 manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta itu.

Soal bantahan Nuril, Nazar menganggapnya wajar. Hal itu karena Nuril saat ini sudah menyeberang membela Anas. Tapi Nazar menegaskan ia memiliki semua catatan dan data untuk mendukung tudingannya. "Semua catatan dan flash disk ada di saya semua," kata Nazar dalam BBM nya kepada detik+.

Sementara PR Hotel Aston Primera, Bandung, Janieth saat dikonfirmasi detik+ soal CCTV yang merekam soal uang yang disebut-sebut Nazar , belum mau memberikan keterangan. "Maaf kami belum bisa memberikan informasi lebih lanjut. Karena saya harus diskusikan dulu dengan manajer saya, Senin (2/8/2010)," ujarnya.

�

Tulisan detik+ berikutnya: 'Nazar Menyiapkan Uang Untuk Anas Sejak 2009', 'Nazaruddin Dilindungi Marzuki Alie' dan 'Menunggu Pecah Silent Operation Nazar bisa didapatkan di detiKios for Ipad yang tersedia di apple store.

Ketika Rasa Keadilan Terkoyak Hukum Kolonial

Jakarta - Mukanya nampak lelah. Di selasar pintu masuk Mahkamah Konstitusi (MK), mata Moestoro (65) menerawang ke langit-langit balkon ruangan. Berbekal berkas perkara seadanya, dari balik keriput matanya dia mencoba tegar.

Dari tanah Kediri, Jawa Timur, dia mencari keadilan yang tersisa. "Kepada siapa lagi kami mengadu? Kepada siapa lagi kami memohon keadilan?" kata Moestoro kepada wartawan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, (29/9/2011), kemarin.

Dengan bergetar, Moestoro menceritakan kasus yang menimpa tanah desanya yaitu di Jl Urip Sumoharjo Durian No 13, Kediri. Di tanah seluas 1000 m2 itu, warga telah menempati tanah tersebut sejak 1940. Warga sekitar merawat, menempati dan mendirikan bangunan sebagai tempat menggantung hidup.

"Lalu, pemerintah mengeluarkan IMB pada 1954 dari Pemerintah Kota Praja Kediri kepada warga untuk menempati tanah tersebut," terang Moestoro.

Namun, ketenteraman warga terkoyak sejak seorang yang mengaku sebagai ahli waris dari Oei Swie Liong datang dan mengklaim tanah itu miliknya. Ahli waris mengklaim dengan berdasar peraturan zaman kolonial Belanda yaitu Vervonding Nomor 273 Tahun 1836. Klaim ini kemudian dimenangkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 30 Maret 1985 lewat putusan kasasi nomor 2263/K/Sip/1982.

"Kita sudah merdeka, masa masih memakai UU Belanda? Kita sudah mempunyai UU Pokok Agraria, kenapa tidak dipakai? Buat apa merdeka? Putusan ini menodai konstitusi," cetus Moestoro.

Karena kebuntuan cara, akhirnya Mostoro dan warga Kediri enggan menggunakan jalur upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK).

"Kalau memakai PK percuma saja. Yang mengadili kan MA juga. Masa jeruk makan jeruk," ungkap Moestoro yang disambut anggukan 3 temannya.

Namun, usaha Moestoro bukan mudah. Sebab, sesuai UUD 1945, MK tidak berwenang mengadili keputusan pengadilan umum. Kewenangan menilai putusan pengadilan ada di bawah MA.

"Kalau tidak ke MK, ke siapa lagi?" tanya balik Moestoro dengan nada meletup-letup.

"Kan ada Komisi Yudisial (KY)?" jawab wartawan.

"Nggak mungkin. KY itu satu atap juga dengan MA," ujar Moestoro lugu.

Agar Harta Tidak Menimbulkan Penyesalan

BAGI kebanyakan orang, hidup hanyalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Adapun yang disebut dasar itu adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan diri dan anggota keluarga. Karena itu, orang bekerja mati-matian memenuhi kebutuhan yang disebut di atas. Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, biasanya orang tidak puas hanya sampai di situ. Secara naluriah, muncullah kebutuhan-kebutuhan lain seperti bersenang-senang dan bergaya. Karena itu, orang pun lantas menebus kebutuhan untuk berlibur, meninjau tempat-tempat yang menyenangkan, dan juga memakai barang-barang yang tidak lagi berdasarkan fungsinya, tapi sudah bergeser menjadi berdasarkan estetik dan gengsinya.

Demikianlah orang membeli baju yang mewah, rumah yang besar dan mewah dan juga kendaraan yang serba mewah. Itulah sifat asli kebanyakan manusia. Walhasil manusiapun larut memperturutkan kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Pada titik itu, manusia jatuh menjadi subjek seperti yang disinggung oleh Allah: al-hâkumu al-takâtsur. (1). Hattâ zurtumu al-maqâbir (2) (Bermegah-megahan (dalam hal jumlah anak, harta, pengikut dan kemuliaan dunia) telah melalaikan kamu. Hingga kamu masuk ke dalam kubur.) Ya, memang pada akhirnya manusia kebanyakan hanya sibuk mengumpulkan harta yang pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi lama kelamaan bergeser mengumpulkan harta untuk penumpukan harta itu sendiri hingga manusia larut dan lupa diri.

Lupa diri dalam menumpuk harta itu hanya akan berhenti manakala manusia telah masuk ke liang kubur. Tatkala sudah berada di liang kubur, harta yang menumpuk tak ada artinya lagi bagi dirinya yang tengah menghadapi persoalan hukum dengan Tuhan. Saat seperti itu, penyesalan sudah sangat terlambat. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan yang disinyalir Tuhan pada surah Al-Takâtsur di atas.

Tentulah agar kita terhindar dari kecaman Tuhan tersebut, sebaiknya kita mesti memiliki sikap yang jelas terhadap harta.

Pertama, kita harus menyadari bahwa harta adalah milik Allah. Karena itu, tidak tepat menganggap harta yang kita peroleh meskipun dengan mengerahkan segenap pikiran dan keringat kita adalah milik kita pribadi.

Anggapan semacam inilah yang menjadi pangkal timbulnya kerusakan sosial di tengah-tengah masyarakat. Anggapan semacam ini pulalah yang menimbulkan aktivitas penumpukan harta dan keengganan untuk membagi kepada sesama yang kemudian pada akhirnya menimbulkan keirian dan kedengkian di pihak lain dan keangkuhan di pihak yang punya harta.

Sayangnya, paham liberalisme dan individualisme yang berkembang kuat di zaman ini mengafirmasi sikap keliru terhadap harta tersebut. Karena itu jangan heran, bila kerusakan sosial begitu parah terjadi di dalam masyarakat.

Kedua, karena harta tidak untuk ditumpuk, maka hendaknya dibelanjakan kepada yang dianjurkan oleh Tuhan supaya harta dapat beredar dan menimbulkan kesejahteraan bersama. Inilah rahasia larangan Tuhan untuk menumpuk harta dan anjuran-Nya yang kuat agar harta diinfakkan (disalurkan atau dibelanjakan) kepada objek-objek yang tepat.

Adalah tidak tepat apabila kita membelanjakan harta terhadap hal-hal yang diharamkan-Nya. Sebab hal itu sama dengan penghianatan terhadap Allah si Pemilik Harta sesungguhnya.

Jika saja kedua sikap di atas benar-benar diamalkan minimal oleh orang Muslim saja—tidak harus seluruh manusia—, sudah barang tentu kerusakan sosial dapat diminimalisir dan jangkauan kesejahteraan dapat diperluas di tengah-tengah masyarakat.*

Malam Hari Seperti Nabi

MALAM dan siang sudah biasa kita lalui. Mungkin di antara kita ada yang menganggapnya biasa-biasa saja. Padahal malam adalah momentum sangat berharga bagi mereka yang menginginkan keridaan Allah SWT.

Bagi seorang Muslim malam memiliki dua manfaat yang tak terpisahkan. Yaitu sebagai momentum untuk berisirahat sekaligus sebagai momentum yang sangat istimewa untuk melebur dosa dan meraih ampunan dari Allah SWT.

Sayang,  sebagian besar umat Islam mulai terbiasa dengan aktivitas begadang, khususnya generasi muda. Malam dihabiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan ada yang sampai lalai menjalankan sholat shubuh karena begadang semalaman.

Malam dan siang bagi mereka sama saja. Dua puluh empat jam digunakan untuk bersenang-senang, santai, dan bergembira ria. Hadirnya mentari kadang digunakan untuk tidur seharian, dan datangnya malam seringkali digunakan sekedar untuk menunggu pagi.

Padahal hidup ini bukanlah untuk foya-foya. Hadirnya siang dan malam dalam kehidupan ini Allah maksudkan agar kita menjadi hamba-Nya yang pandai bersyukur, mengisi waktu dengan jihad, menuntut ilmu, meningkatkan kualitas diri, beramal sholeh dan hal-hal lain yang mendatangkan rahmat dan keridoan-Nya.

Kini sudah saatnya kita menata diri, mengisi waktu dan memanfaatkan sisa umur kita untuk hidup lebih berarti, hidup penuh makna, dan hidup penuh kebahagiaan.

Satu di antara upaya yang mesti kita lakukan ialah mencontoh amalan Rasulullah saw ketika bertemu dengan malam. Dengan cara demikian, insya Allah hidup kita akan lebih punya makna.

Allah menjadikan malam agar manusia bisa beristirahat, memohon ampun dan mengingat-Nya dengan lebih baik lagi. Karena malam hari adalah waktu yang lebih hening dan lebih tepat untuk bertaqarrub kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, rasulullah saw tidak pernah tidur larut malam. Beliau bersegera untuk tidur begitu sholat Isya’ telah dilaksanakan.

Dalam sebuah hadis diriwayatkan, “Sesungguhnya rasulullah saw membenci tidur sebelum isya’ dan membenci obrolan setelah isya’.” (Muttafaqun Alaih).

Syeikh Nashiruddin Al-Albani menjelaskan bahwa boleh seorang Muslim tidak segera tidur setelah sholat Isya’ dengan catatan yang diobrolkan adalah hal-hal yang positif, seperti mengulang-ulang pelajaran, menceritakan orang-orang sholeh, atau tentang akhlak mulia, bicara dengan tamu, dan lainnya. Demikian pula bila ada udzur atau keperluan mendadak yang bertepatan setelah sholat Isya’.

Namun demikian kegiatan atau obrolan setelah sholat Isya’ itu jangan sampai melalaikan kewajiban lainnya. Seperti pemuda yang begadang di malam hari untuk mengulang-ulang pelajarannya, atau mempersiapkan diri menempuh ujian sampai akhir malam kemudian tidur kecapaian, akhirnya ia tertinggal sholat shubuh (berjama’ah) maka begadang semacam ini tidak boleh.

Keadaan demikian diumpamakan seperti orang yang hendak membangun istana tetapi pada saat yang sama tanpa disadari dirinya telah menghancurkan kota. Akan sangat baik jika segera tidur setelah sholat isya, dan segera bangun dini hari, sholat shubuh, kemudian belajar.

Sebagaimana sabda rasulullah saw, “Umatku diberkati ketika mereka berpagi-pagi.”  Mengapa rasulullah saw mengajarkan umatnya agar segera tidur setelah sholat Isya’?
Beliau ingin umatnya bangun di tengah malam mendirikan sholat tahajjud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Dikisahkan dalam sebuah hadits, di tengah malam Rasulullah saw khusyuk dalam menjalankan sholat tahajjud hingga bengkak kedua telapak kakinya.

“Sesungguhnya dahulu Nabi benar-benar bangun untuk sholat hingga bengkak kedua telapak kakinya. Maka dikatakan kepada beliau; “Telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.” Beliaupun berkata; “Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?.” (HR Bukhari).

Tengah malam adalah momen terindah dan terdekat manusia dengan Allah SWT berkomunikasi. Dan sholat tahajjud adalah momentum yang sangat pas untuk kita mendapat ampunan Allah SWT dan meminta apapun dari Nya. Maka bangunlah untuk mendirikan sholat tahajjud lalu beristighfar kepada-Nya dengan penuh keikhlasan.

Bahkan siapa yang mampu dan sungguh-sungguh mengisi malam harinya dengan taqarrub kepada Allah niscaya dia telah mencapai derajat taqwa yang telah Allah janjikan surga baginya.

Allah memberi janji dan keutamaan pada orang-orang yang bangun malam untuk bersujud dan menangis di hadapanNya.

“Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa ada di dalam syurga dan dekat dengan air yang mengalir. Sambil mengambil apa yang diberi oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum ini di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.” ( Surah az-Zariat ayat 15-18).

Sungguh sangat luar biasa manfaat malam bagi seorang Muslim. Waktu yang akan melebur dosa dan mengundang berkah-Nya di pagi hari. Pantas dahulu para sahabat nabi berusaha membangun budaya intropeksi diri di tengah malam dengan memperbanyak istighfar.

Dalam salah satu atsar Sayyidina Ali ra menyatakan, “Aku heran dengan orang yang binasa padahal bersamanya ada penyelamat?” Ali pun ditanya, “Apakah penyelamat itu?” Ali menjawab, “Beristighfar.” Ketahuilah, lanjut Ali, “Allah tidak memberikan ilham kepada seorang hamba untuk beristighfar, jika memang, Dia ingin menyiksanya.”

Masihkah kita relakan malam berlalu hanya unutk melihat sinetron hingga larut malam atau sekedar duduk sambil tertawa bersama teman-teman sekedar untuk menanti siaran langsung sepak bola? Padahal tiada yang kita dapat selain lelah dan makin enggan untuk beribadah.

Mulai sekarang mari kita hidupkan malam-malam kita dengan aktivitas yang telah dicontohkan Nabi kita.  Walahu a’lam.*/Imam Nawawi

KH. Ma'ruf Amin Terkaget Dengar Laporan Soal Ambon

Jakarta (SI ONLINE) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengaku terkaget atas laporan Forum Umat Islam (FUI) mengenai tragedi 11 September 2011 di Ambon. Setelah melakukan kunjungan ke Ambon  beberapa waktu lalu, Ma'ruf menyatakan bahwa Ambon dalam kondisi sangat kondusif.

"Saya ke Ambon dalam kapasitas saya sebagai anggota Wantimpres. Saya jalan-jalan di Kota Ambon. Melihat bekas-bekas kampung yang dibakar itu. Saya juga bertemu dengan gubernur dan wakil gubernur. Saya bicara banyak dengan Gubernur. Suasananya sangat kondusif", kata Ma'ruf di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (27/9/2011).

Sebaliknya, menurut wartawan sebuah media Islam yang berhasil masuk ke Ambon, Widi, situasi di Ambon hingga kini belum sepenuhnya pulih. "Ambon maih mencekam. Warga muslim saat ini masih berada di pengungsian, karena rumah mereka yang terbakar belum direnovasi", kata Widi, yang turut dalam delegasi FUI.

Suasana seolah-olah kondusif itu, kata Widi, adalah hasil rekayasa aparat kemanan pada  14 September 2011 yang memerintahkan kendaraan (mobil angkutan dan motor) umat Islam untuk masuk atau melintasi wilayah Kristen (Mardika) yang dijaga sangat ketat oleh aparat. "Namun tidak ada perintah seperti itu untuk umat Kristen untuk masuk/melintas ke wilayah muslim (khususnya Waihaong)", kata Widi.

Tujuan dari pembaruan tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa Ambon telah kondusif. Walaupun sebenarnya masyarakat dari kedua belah pihak masih belum berbaur.

Data yang berhasil dihimpun FUI, kerusakan yang terjadi di Kampung Waringin, Kecamatan Nusaniwe meliputi: 160 rumah terbakar, 38 rumah rusak berat dan 1 buah masjid terbakar, yakni Masjid Jami' Al Mukhlisin.

Jumlah pengungsi muslim yang terdata, 142 KK (530 jiwa) berada di Masjid Jami', 775 KK (330 jiwa) di Masjid al fatah dan 37 KK (1.382) tersebar di SDN 19, 30, 68 dan 69.

Sementara jumlah korban yang jatuh dari pihak umat Islam terdiri dari: korban luka tembak 42 orang, korban luka berat 62 orang (luka robek di kepala, lemparan batu) dan korban tewas    5 orang. Kelima orang itu antara lain (1) Sahroni Ely (20 tahun). Diagnosa RSU Al-Fatah: luka peluru dari dagu tembus belakang kepala mengenai otak; (2) Ismail Samal (20 tahun). Diagnosa RSU Al-Fatah: Robek daerah abdomen karena bom sampai kena isi abdomen. (3) Nyong Tuasikal (27 tahun). Diagnosa RSU Al-Fatah: Luka robek di kepala/kepala hancur. (4) Ono (25 tahun) tewas terkena sengatan listrik di Kampung Waringin saat bentrok. (5) Dian binti Lasidi (1 tahun), meninggal di pengungsian karena sakit Muntaber tidak ditangani.

Atas dasar data dan fakta di lapangan itulah Sekjen FUI, KH Muhammad Al Khaththath, meminta kepada MUI agar segera membentuk tim untuk melakukan investigasi mengenai Tragedi Ambon 11/9.

Sementara kepada pemerintah, FUI mendesak agar pemerintah membangun kembali pemukiman Muslim yang dibakar serta membiayai pengobatan mereka yang luka dan menyantuni semua korban/pengungsi.

Merespon permintaan FUI ini, MUI menyatakan akan membentuk tim untuk melakukan investigasi. Selain itu MUI Pusat saat ini juga tengah menunggu laporan hasil investigasi dari MUI Ambon dan MUI Maluku. Sebab hingga kini kedua pengurus MUI di wilayah itu belum juga mengirimkan laporan yang telah diminta oleh MUI Pusat.

Ketua MUI: SBY Islam, Tapi Tidak Berpihak Pada Umat Islam

Jakarta (SI ONLINE) - Kalangan ulama di Indonesia rupanya geram juga dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menanggapi secara berlebihan atas kejadian bom di Solo baru-baru ini. Sikap Presiden yang begitu reaktif dan cepat itu sangat berbeda ketika terjadi Tragedi Ambon, 11 September lalu. Saat itu tak ada konferensi pers dari SBY, apalagi sampai meminta agar dilakukan pengusutan dan perlindungan terhadap rakyat. SBY seolah diam seribu bahasa.

Sikap ulama itu disampaikan oleh Ketua MUI Pusat, KH Ahmad Cholil Ridwan dalam forum audiensi antara MUI Pusat dengan Forum Umat Islam (FUI) di Kantor MUI, Jl. Proklamasi, Jakarta, Selasa (27/9).

"Saya heran dengan sikap SBY. Ketika terjadi bom di Solo, langsung muncul di TV. Tapi saat Tragedi Ambon, tidak ada komentar apa-apa. Presiden kita ini beragama Islam, tetapi tidak berpihak pada umat Islam", kata Kiyai Cholil yang diamini sejumlah pengurus MUI lainnya.

Selain heran terhadap sikap SBY, Cholil Ridwan juga mencatat beberapa keanehan dari Tragedi Ambon. Pertama, peristiwa itu terjadi bertepatan dengan Tragedi WTC, 9/11. "Kenapa kok tanggalnya persis dengan Kasus WTC", tanya Cholil.

Kedua, ditengarai di tubuh kepolisian saat ini ada masalah soal kekuatan jaringan kelompok Kristen. "Sejak zaman kemerdekaan kelompok Kristen sudah membangun kekuatan jaringan di kepolisian, tetapi Islam tidak. Jenderalnya memang muslim, tapi Kombes ke bawah banyak yang non muslim", kata penggasuh PP Husanayain itu.

Karena itu Cholil menyarankan, dalam kasus Ambon, agar informasi dari kepolisian tidak sepenuhnya dipercaya. Sehingga MUI Pusat harus membentuk tim investigasi sendiri. "Pembentukan tim investigasi ini adalah suatu keniscayaan", tandasnya.