Para Menteri Memble(1)
Kurang Rajin, Menteri Tak Mau Dicap Malas
Deden Gunawan - detikNews
Jakarta - Pada Oktober nanti, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II akan berusia dua tahun. Namun kinerja para menterinya masih mengecewakan. Paling tidak, dari hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), sebanyak 50% menteri kinerjanya buruk.
Data yang dirilis UKP4 menyebutkan hanya 50 persen Instruksi Presiden yang dijalankan oleh pembantunya. Data ini merupakan rekapitulasi evaluasi terhadap 34 kementerian sejak Januari 2011.
"Perintah (presiden) itu dijalankan, tapi ada beberapa menteri kurang rajin," ungkap Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, seusai rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/7/2011) lalu.
Dari hasil evaluasi UKP4 sebanyak 17 kementerian masih kurang kinerjanya. Pangkal penyebabnya, karena program belum bisa dijalankan lantaran berbagai alasan. "Ada 34 kementerian. Kalau semua diberi perintah atau PR oleh Bapak Presiden, yang bisa sampai pada tujuan tepat pada waktunya itu ya kira-kira 17 lah," kata Kuntoro.
Presiden SBY pun menegur para menteri saat membuka sidang paripurna kabinet di Istana Negara. "Saya ingin dapat laporan mana yang tidak bergerak, supaya kita tahu di mana miss-nya, di mana berhentinya, dan mengapa?" kata SBY.
Presiden pun mengultimatum para menteri agar memperbaiki kinerjanya selama dua bulan sehingga pas Oktober 2011, tepat 2 tahun kepemimpinannya, SBY bisa mengambil sikap. "Sehingga pada Oktober, genap 2 tahun KIB ini, manakala dilakukan penataan yang lebih baik," tegas SBY.
Siapa menteri kurang rajin itu? Kuntoro tidak mau menyebut namanya. Ia hanya menyebut menteri yang tidak optimal kinerjanya tersebar merata di semua bidang politik, hukum, dan keamanan, kesejahteraan rakyat, serta perekonomian.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam juga enggan membeberkan siapa menteri yang kerjanya masih memble itu. "Wah itu nggak ada, yang dilaporkan hanya angkanya saja. Kalau sektornya nggak. Nama kementeriannya juga nggak disebut," jelas Dipo.
Meski Kuntoro tidak mau menyebut nama, politisi Partai Demokrat (PD) punya daftar para menteri yang ‘kurang rajin’ itu. Ketua FPD DPR M Jafar Hafsah setidaknya menilai 9 pembantu presiden perlu dievaluasi. Mereka yakni Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menkum HAM Patrialis Akbar, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri ESDM Darwin Saleh.
Menteri sektor tenaga kerja, hukum dan HAM perlu mengevaluasi diri misalnya terkait kasus seputar TKI, seperti Ruyati yang dihukum pancung secara diam-diam oleh Kerajaan Arab Saudi. Sementara masalah penegakan hukum, seperti di Polri, Kejaksaan, serta KPK dinilai masih mengecewakan.
Kemudian Kementerian sektor infrastruktur pekerjaan umum, dan sektor perikanan dan kelautan, dinilai tidak optimal. Berikutnya untuk urusan ekonomi, Menko Perekonomian diminta Jafar supaya lebih optimal lagi kinerjanya. Misalnya soal rencana pencabutan subsidi BBM yang ditangani Menteri ESDM Darwin Saleh di bawah koordinasi Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Dalam urusan pencabutan subsidi BBM, Jafar menilai, menteri terkait masih bergerak lambat sehingga beban negara untuk subsidi BBM semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Sementara para menteri tidak terima disebut kurang rajin apalagi malas. Bagi para menteri, kinerja mereka baik-baik saja dan sudah sesuai arahan presiden. "UKP4 tidak pernah ngomong itu (malas). Hati-hati kalau membuat statemen," tegas Menko Polhukam Djoko Suyanto melalui pesan singkatnya kepada detikcom.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga memberi pembelaan. Yang terjadi menurut Hatta, para menteri sudah melaksanakan instruksi presiden tapi belum melaporkannya saja.
"Menteri-menteri melaksanakan, tapi tidak melaporkan karena yang biasanya dilaporkan itu sesuai dengan Inpres I tahun 2010 yang dikontrol oleh UKP4, yang melalui ada merah, biru, segala macam," jelas Hatta.
Dijelaskan Hatta, apa yang disampaikan UKP4 itu, yang pertama adalah arahan-arahan presiden yang disampaikan dalam rapat kabinet mulai Februari. Nah, arahan itu bukan berarti tidak dilaksanakan, tetapi tidak dilaporkan. "Jadi bukan berarti yang baru dilaksanakan baru 50%," bela Hatta.
Namun Hatta mewanti-wanti, bukan berarti UKP4 salah dalam menyampaikan data, tetapi karena yang data yang didapat dan diberi laporan memang seperti itu. "Jadi tidak salah juga karena itu yang dilaporkan. Tapi bukan berarti hanya itu yang dikerjakan para menteri," tandasnya.
Bantahan para menteri terkait evaluasi UKP4 dianggap pengamat pemerintahan dari Uvolution Indonesia Andi Syafrani sebagai hal yang wajar. Sebab mereka merasa sudah bekerja keras tapi hanya belum lapor saja ke UKP4. Sebab yang mereka anggap atasan mereka adalah presiden. Jadi adanya rapor merah itu ini disebabkan lemahnya koordinasi antara para menteri dengan unit-unit kerja presiden.
"Masalahnya hanya di koordinasi saja. Para menteri merasa sudah bekerja keras tapi tidak lapor ke UKP4. Akhirnya UKP4 hanya merilis data apa yang mereka terima dan pantau di lapangan," jelas lulusan Victoria University Melbourne itu kepada detikcom.
�
Untuk tulisan detik + selanjutnya: 2. Rugi Besar Kok Membantah Saja Pak Menteri
3. 50 Persen Menteri Memble, Apa yang Salah? 4. Masalahnya Berani Reshuffle Tidak, bisa anda dapatkan di detiKios for Ipad yang tersedia di apple store.
Para Menteri Memble(2)
Rugi Besar Kok Membantah Saja Pak Menteri
Deden Gunawan - detikNews
Jakarta - Para menteri diminta jangan pintar membela diri, melainkan membenahi diri. Buruknya kinerja menteri telah menimbulkan kerugian yang sangat besar.
Efek buruknya kinerja menteri sangat terlihat dari pemerataan ekonomi. Pengamat ekonomi Dradjad Wibowo menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini telah menimbulkan ketidakmerataan kesejahteraan di masyarakat.
Program-program yang dijalankan pemerintah diakui memang meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena ada peningkatan di sektor industri, seperti ekspor-impor. Namun di satu sisi pertumbuhan itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
�
"Saat ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kue ekonomi. Sementara masyarakat kecil, misalnya UKM, terpinggirkan. Nasib mereka saat ini semakin tidak menentu," ujarnya.
Kondisi ini, menurut Dradjad, berpangkal pada lemahnya kinerja menteri-menteri teknis, terutama yang menangani bidang industri, perdagangan,dan distribusi. Akibat kurang maksimal kinerja para menteri teknis ini kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Ongkos sosial dan ongkos ekonomi masyarakat menjadi tinggi.
" Memang sulit dihitung pakai angka kerugian yang ditimbulkan akibat kinerja menteri yang buruk. Namun efeknya sangat terlihat dari pemerataan ekonomi di masyarakat. Jurang antara orang kaya dan miskin semakin menganga. Ini sangat berisiko karena bisa menimbulkan gejolak sosial," tutur Dradjad kepada detikcom.
Kini tidak kurang 5.809 unit koperasi di Jawa Tengah berhenti beroperasi. Koperasi-koperasi itu berhenti beroperasi dengan berbagai sebab. Namun benteng perekonomian rakyat itu akhirnya runtuh diduga akibat matinya UKM. Sebab saat ini koperasi lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumerisme masyarakat yang berisiko tinggi.
Kondisi ini merupakan imbas dari peningkatan industri-industri besar dan membanjirnya barang-barang impor. Akibatnya pengusaha-pengusaha kecil tidak berdaya dibuatnya.
"Banjirnya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia membuat petani, peternak, dan industri kecil perlahan-lahan mati. Kondisi mereka sangat lemah karena kurang perlindungan dan kebijakan pemerintah yang pro industri-industri besar," kata Dradjad.
Presiden SBY diminta serius menyikapi evaluasi yang dilakukan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyebut 50 persen menteri kinerjanya buruk. Buruknya kinerja menteri KIB II akan menggerus APBN.
Para menteri sudah dibekali dana yang diambil dari APBN.Kalau kinerja mereka buruk sama saja mereka main-main dengan uang rakyat. "Jadi kalau dihitung secara ekonomi tentu sangat besar. Karena untuk menjalankan program itu kan pakai duit APBN. Dihitung saja berapa anggaran APBN yang dikeluarkan untuk kementerian terkait yang kinerjanya masih buruk," ujar Ganjar Pranowo, anggota Komisi II DPR yang menangani bidang pemerintahan.
Ketua DPP Bidang Perencanaan Pembangunan Nasonal (Bappenas) Partai Demokrat (PD), Kastorius Sinaga percaya sebanyak 50% menteri belum melaksanakan tugasnya dengan baik seperti penilaian UKP4.
Ia mengakui memang saat ini banyak menteri yang belum maksimal kinerjanya. Untuk itu Kastorius meminta Presiden SBY melakukan evaluasi atau reshuffle menteri yang berkinerja buruk.
Waktu pemerintahan KIB II tinggal 3 tahun. Masih cukup waktu bagi SBY untuk melakukan reshuffle karena pemerintah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat selama 5 tahun bekerja.
“Dari pada mengecewakan rakyat lebih baik ganti saja menteri yang tidak bisa bekerja," kata Kastorius saat berbicang-bincang dengan detikcom.
Laporan UKP4 seharusnya diseriusi. Para menteri jangan pintar membela diri, melainkan membenahi diri untuk bekerja lebih baik. Sebab lemahnya kinerja salah satu kementerian bisa berdampak pada kementerian yang lain. "Jadi kasihan dong menteri yang sudah kerja bagus terdampak oleh kerja buruk menteri yang lain," imbuhnya.
Program-program pemerintahan SBY dijalankan dengan asas sinergis antar kementrian.Jadi masing-masing kementerian punya keterkaitan dengan yang lainnya dalam menjalankan program yang digariskan presiden.
Kalau ada salah satu kementerian yang memble,maka secara tidak langsung bakal berdampak kepada kementerian terkait. Dan yang paling dirugikan adalah masyarakat. Sebab akan berdampak kepada kesejahteraan mereka.
Para Menteri Memble(3)
50 Persen Menteri Memble, Apa yang Salah?
M. Rizal - detikNews
Jakarta - Benarkah 50 persen menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2 memang pemalas? Atau adakah faktor lain yang membuat mereka menjadi malas?
Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyatakan dari 34 menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2, sebanyak 17 menteri dinilai memiliki kinerja buruk dan kurang rajin sehingga roda pemerintahan pun tidak berjalan efektif.
Pernyataan Kuntoro itu tentu saja mengagetkan. Terlebih pada Januari 2011, UKP4 juga telah melaporkan rapor merah para menteri. Saat itu disebut-sebut ada 4-5 menteri yang rapornya merah. Bila pada Juli kemudian meningkat jadi 17 menteri, tentu sangat drastis.
�
Para menteri pun membantah mereka malas. Bantahan disampaikan Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Kalangan DPR juga kaget dengan pengakuan Kuntoro soal kurang rajinnya para menteri ini.
"Agak kaget juga saya, separuh dari program menteri-menteri kabinet ternyata tidak jalan semestinya," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
Meski mengejutkan, hasil penilaian UKP4 memang sulit dibantah. Anggaran per kementerian 2011 ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, tapi nyatanya tidak ada prestasi yang berarti di sebagian besar kementerian.
"Ini jelas sangat menunjukkan rendahnya kinerja sang menteri," papar pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof A Chaniago kepada detikcom.
Sebenarnya secara sistem, pemerintah mempunyai instrument sangat lengkap untuk memastikan kinerja pemerintaan berjalan efektif atau tidak. Dari sisi perencanaan ada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang juga kementerian.
Dari sisi koordinasi ada 3 menteri koordinasi (Menko). Lalu dari sisi kontrol langsung presiden ada sekretaris kabinet (Seskab) yang strukturnya juga lengkap. Dari sisi perbantuan tugas, ada pembagian tugas presiden dan wakil presiden.
Begitu juga dari sisi evaluasi periodik ada UKP4. Belum lagi sejumlah Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk presiden untuk tugas-tugas khusus.
"Jadi memang aneh, jika sistem yang sangat lengkap itu tidak bisa memastikan efektivitas pemerintah," kritik Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahfudz Siddiq kepada detikcom.
Bila 50 persen kinerja menteri buruk, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan. Pertama, apakah presiden sebagai kepala lembaga eksekutif lemah dalam memberikan direction (perintah) dan kontrol.
Kedua, apakah sistem organisasi dan birokrasi pemerintahan yang terlalu besar, sehingga membuat kinerja lamban? Atau ketiga, apakah memang kementerian atau lembaga yang lemah?
Menurut Mahfudz, bila kinerja buruk terjadi secara kasuistis di kementerian atau lembaga tertentu, bisa dipastikan yang salah atau lemah kementerian atau lembaganya.
"Tapi kalau kasusnya merata, berarti masalahnya pada dua hal, yaitu direction dan kontrol yang lemah dari presiden serta sistem organisasi dan birokrasi yang lamban," tegasnya.
Sekjen Partai Gerindra Fadli Zon menilai kinerja menteri memble karena kabinet sekarang bukan kabinet ahli yang sebagian menterinya diisi dari profesional. Kabinet SBY lebih banyak diisi oleh menteri yang dipilih setelah perhitungan politik dengan parpol koalisi. Dengan demikian menteri pun lebih loyal kepada parpol dibandingkan kepada tugasnya untuk mengabdi pada rakyat. "Jadi di sini bukan soal malas atau tidak, tapi bagaimana bisa menjalankan program atau tidak," kata Fadli.
Sementara PDIP yang selama ini memainkan peran sebagai oposisi menilai banyaknya menteri memble menunjukan manajemen pengelolaan pemerintahan sangat mengkhawatirkan.
"Hasil evaluasi UKP4 menunjukkan koordinasi pemerintah termasuk antarkementrian sangat lemah. Sementara di sisi lain menunjukkan adanya kelemahan kepemimpinan di tingkat departemen ataupun lembaga pemerintah non departemen," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo.
Contoh koordinasi yang buruk itu, kata Tjahjo, antara lain adanya kasus di sebuah kementrian di mana nota keuangan APBN perubahan dicantumkan angka tertentu tapi tidak ada di keputusan surat kementerian. Menurut Tjahjo, tingkat koordinasi seperti itu sudah sangat membahayakan aspek keuangan negara dan tidak adanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Meski yang dinilai para menteri, namun sejumlah pihak memandang Presiden SBY yang bertanggung jawab terhadap rendahnya kinerja pemerintahan tersebut. Sebab setiap kegagalan pemerintahan sesungguhnya adalah tanggung jawab presiden. Menteri hanyalah pembantu presiden.
"Presidenlah yang akhirnya memikul tanggungjawab apakah pemerintahannya berhasil atau gagal," kata Priyo.
Sebagai penanggung jawab pemerintahan, SBY disarankan agar tidak ragu melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang dianggap malas bekerja. "Para menteri harusnya jangan hanya mau jabatannya saja. Tapi disuruh bekerja tidak optimal," kritik Tjahjo.
Suara agar dilakukan reshuffle juga diserukan Andrinof. "Jelas para menteri itu yang paling bertanggung jawab atas kinerja rendah itu. Mestinya, beberapa dari mereka sudah diganti sejak lama,” sesal Andrinof.
Para Menteri Memble(4)
Masalahnya Berani Reshuffle Tidak
M. Rizal - detikNews
Jakarta - Desakan agar dilakukan reshuffle kabinet kembali mengemuka setelah Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyebut 50 persen menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 2 kinerjanya memble.
Politisi Partai Demokrat (PD) lah yang pertama kali menyoal reshuffle setelah adanya pernyataanUKP4 tersebut. Alasannya para menteri memble tidak perlu dipertahankan karena justru akan menjadi beban.
"Soal reshuffle itu sepenuhnya hak presiden. Tapi daripada menteri itu menjadi beban pemerintahan untuk apa juga dipertahankan?" kata Wasekjen PD Saan Mustopa.
Dorongan bongkar pasang kabinet dari PD pun mendapat lampu hijau Istana. Juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha tidak menampik kemungkinan reshuffle bisa terjadi kapan saja. "Tentu, kapan pun bisa terjadi," kata Julian.
Hanya saja, Julian tidak bisa memastikan kapan reshuffle akan dilaksanakan. Saat ditanya usulan reshuffle justru keluar dari Partai Demokrat, Julian menganggap itu hal yang biasa. Usulan reshuffle bisa datang dari mana pun.
"Reshuffle kan hak prerogatif Presiden. Bahwa itu kemudian diusulkan oleh pihak-pihak ya sah-sah saja. Presiden telah mendengar dan beliau punya wisdom, kebijakan, punya kearifan untuk menilai bahwa itu urgent atau tidak," kata Julian.
Sumber detikcom di Istana meyakinkan SBY memang akan melakukan reshuffle terhadap para menteri yang memble. Reshuffle perlu dilakukan karena saat ini tengah ditunggu-tunggu masyarakat. Bila dilakukan SBY akan dianggap tegas.
Reshuffle bukan hal yang aneh sebab pada pemerintahan periode yang pertama pun, SBY telah melakukannya 2 kali, pada tahun pertama dan tahun kedua. "Di Jepang hanya karena seorang menteri berbicara kasar langsung diganti dengan desakan mundur. Kalau nunggu menteri di sini mundur tidak bakal ada yang mau mundur. Hanya (reshuffle) itu tindakan yang paling tepat," kata sumber Istana yang sudah lama mendampingi SBY itu.
Keputusan SBY yang tegas kini memang sangat dinanti-nantikan. "Kita lebih senang jika SBY tegas saja untuk menyatakan reshuffle atau tidak sama sekali," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto.
Tapi banyak pihak meragukan SBY akan berani melakukan reshuffle kabinet. SBY akan lebih menjaga pemerintahannya hingga 2014 agar bisa berlangsung lancar. "Tidak akan berani SBY," kata pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit.
Isu pergantian menteri-menteri hanya dihembuskan sebagai taktik politik. Resistensi melakukan reshuffle atas mitra koalisi akan berimbas pada pemerintahan. Ancaman kehilangan dukungan sangat kuat, apalagi banyak partai koalisi yang mengintai SBY.
"Untuk mengatur PD saja sudah kehilangan dukungan, lihat saja di dalam PD berantakan. Jadi dilematis kalau hendak melakukan reshuffle," urai Arbi
PKS yang beberapa kali para menterinya terancam di-reshuffle mencurigai isu reshuffle hanya untuk pengalihan saja dari isu sentral yang saat ini menerpa PD, seperi kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang menyeret Bendahara Umum PD Muhammad Nazaruddin.
"Ide reshuffle yang digagas PD dipastikan akan jadi isu panas dan kontroversial baru, tapi seperti biasa, nggak jelas ujungnya," ujar Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq.
Wajar saja PKS memandang demikian, mengingat isu reshuffle tidak baru kali ini saja dihembuskan PD. Apalagi saat ini citra PD terus rontok dihembus isu keterlibatan Nazaruddin dalam kasus suap Kemenpora. "Paling-paling yang terjadi beralihnya isu dari kasus hukum (Nazaruddin) yang sekarang sedang marak ke isu reshuffle," duga Mahfudz.
Sekjen Partai Gerindra Fadli Zon mengingatkan wacana reshuffle bisa-bisa sangat melelahkan dan tidak produktif. Ia meminta sebaiknya UKP4 menjelaskan dan mengungkapkan kepada publik siapa menteri yang malas itu karena telah menyebut angka 17 menteri atau 50 persen.
Para menteri harus berani berhadapan dengan publik langsung dan tidak bersembunyi di belakang presiden. Mereka harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan. "Kalau zaman Pak Harto itu yang banyak menghadapi publik itu para menteri, sekarang terbalik para menteri berada di balik presiden,” kata Fadli.
Reshuffle yang merupakan hak presiden sebenarnya bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan pemerintahan. Bila kini UKP4 yang merupakan bagian dari pemerintah mengakui ada 50 persen menteri berkinerja buruk dan tidak dilakukan reshuffle menunjukkan bukan menterinya saja yang salah. Presiden juga memikul kesalahan itu.
"Kalau 17 menteri tidak beres berarti seluruh pemerintahan tidak beres. Kalau 50 persen menteri gagal ya berarti ada yang salah dengan presiden sebagai pemimpin pemerintahan," kata pengamat politik Boni Hargens.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar