Presiden "Menyandera Diri Sendiri"

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Wakil Presiden Boediono (kanan) dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) menyampaikan keterangan pers di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/10/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah ”menyandera diri sendiri” dalam genggaman partai-partai politik. Buktinya, alih- alih membentuk kabinet kerja seperti yang diharapkan masyarakat, dalam perombakan kabinet kali ini presiden justru memilih mempertahankan menteri-menteri dari parpol.

Hal itu disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Permadi, dalam diskusi ”Sandera Politik Berujung Reshuffle” yang digelar Forum Masyarakat Katolik Indonesia di Jakarta, Sabtu (22/10/2011).

Pembicara lain dalam diskusi tersebut antara lain Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo, dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok.

Sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan dalam sistem presidensial, kata Permadi, sebenarnya Presiden Yudhoyono punya hak prerogatif yang tidak bisa dicampuri siapa pun, termasuk parpol. ”Namun, presiden justru melakukan reshuffle (perombakan) kabinet dengan membagi-bagi kursi kabinet ke parpol,” katanya.

Bagi Ganjar Pranowo, cara presiden merombak kabinet menggambarkan anomali politik. Semestinya Presiden punya kedudukan kuat dalam sistem presidensial, bahkan sulit sekali dimakzulkan.

”Sistem di Indonesia itu presidensial, tetapi kabinet dibangun dengan rasa parlementer. Presiden coba memasang dua kaki dalam reshuflle. Menteri jadi kaki politik, sementara wakil menteri jadi kaki profesional,” katanya.

Achmad Mubarok mengungkapkan, pemerintahan kita memang mengacu sistem presidensial, tetapi dalam melaksanakan tugas presiden bergantung kepada parlemen. Bahkan, parlemen punya kesempatan menggoyang presiden. Dalam situasi seperti itu, siapa pun presiden terpilih harus membangun kerja sama dengan parlemen.

Secara terpisah, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad meminta Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menjelaskan penyebab pencopotannya. Pasalnya Sudi mengatakan, Fadel diganti karena bermasalah.