Mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2012 dipastikan akan berubah .menurut Alit Rahmat Wakil Ketua DPW PBB Provinsi Jawa Barat Perubahan mekanisme penyaluran BOS 2012 melalui Pemerintahan provinsi harus tepat waktu. Kekhawatiran, disalahgunakan dengan berbagai kepentingan, salah satu contoh adanya permasalahan antara Pemerintahan provinsi dengan pemerintahan Kabupaten/kota. Contohnya Gubernur dengan Bupati atau walikota. Atau mungkin bisa digunakan sebagai alat penekanan dan bargaining dengan pemerintahan dibawahnya. Itu hanya kekhawatiran. Kata Alit Rahmat.
Politisi PBB ini juga mendesak pemerintah untuk membuat mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan dana BOS ini. Apalagi, untuk tahun 2012 ini, dana BOS berbentuk blockgrant (hibah) yang tidak memerlukan pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) terlebih dahulu. Karena tidak adanya RKA, bisa saja, pihak sekolah menggunakan dana BOS ini tidak sesuai peruntukkannya.
Sebelum memberlakukannya, pemerintah harus membuat simulasi model yang baru ini. Dari simulasi ini nantinya bisa terlihat kelemahan atau kekurangannya. Sehingga, dalam pelaksanaannya nanti benar-benar siap, tepat sasaran dan tepat guna," ujarnya.
Lebih dari itu, yang paling krusial adalah perilaku dan moral aparat penyelenggara pendidikan. Sebaik apapun mekanisme dan model penyaluran BOS, jika perilaku dan moral aparatnya masih rendah, potensi terjadinya pelanggaran masih mungkin bisa terjadi." tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar