Garut - Sekjen Garut Governance Watch (GGW) Agus Sugandhi menegaskan, pemotongan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kabupaten Garut, bukan hanya terjadi tahun ini, tapi sejak 2006 lalu.
Berdasarkan temuan GGW, kata Gandhi, modus pungutan itu melalui jual beli buku, jual paksa peralatan kantor, ongkos kantor yang harus disetor ke dinas pendidikan (Disdik) dan administrasi lainnya.
“GGW telah berulangkali melaporkan dugaan korupsi dana BOS ini baik ke polisi maupun kejaksaan. Namun anehnya hingga kini belum ada satu pun yang diusut oleh penegak hukum. Mereka hanya beralasan sulit untuk membuktikannya karena tidak ada bukti kuitansi pemotongan dana," papar Gandhi kepada INILAH.COM, Kamis (24/3/2011).
Ia menilai, seringnya terjadi kebocoran dana BOS di Garut akibat kurangnya pengawasan terhadap sekolah. Potongan itu pun tidak ada bukti kuitansi yang diterima pihak sekolah. “Jadi modusnya tak ubahnya seperti orangtua yang memberi uang jajan ke anaknya,” imbuhnya.
Karena itu, Gandhi mendesak aparat penegak hukum dan Inspektorat Kabupaten Garut melakukan pengawasan langsung ke tiap sekolah. Hal itu penting dilakukan agar semua dana yang mengalir ke sekolah bisa dirasakan manfaatnya oleh para siswa.
Sementara itu, Kepala Seksi Pendataan Dana BOS Disdik Garut Nurhaedi dengan tegas membantah adanya potongan dana BOS di tiap sekolah. Menurutnya, Disdik tidak pernah sepeser pun menerima atau memotong dana BOS dari sekolah. “Kita sudah mengadakan sosialisasi, bahwa dana BOS tidak boleh ada potongan,” tegas Nurhaedi.
Namun Nurhaedi menduga potongan itu terjadi di sekolah dengan mengatasnamakan Disdik, seperti dalam penjualan buku, alat peraga, dan alat tulis kantor. Ia pun mengancam akan memberikan sanksi tegas bila ada bawahannya yang melakukan pungutan liar (pungli) ke sekolah.[den]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar