INILAH.COM, Jakarta - Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menilai upaya menaikkan batas ambang masuk parlemen (parliamentary treshold/PT) menjadi 5 persen hanya akan merugikan rakyat.
"Saya kira belum saatnya kita menaikkan PT menjadi 5 persen," ujar Jeirry Sumampow melalui keterangan tertulis yang diterima INILAH.COM di Jakarta, Jumat (11/6).
Keinginan tesebut, menurutnya, merupakan arogansi dan sikap egoisme partai-partai besar yang ingin menikmati kekuasaan lebih besar. Dalam konteks politik transisional seperti sekarang, menurut Jeirry, hal itu justeru bisa berbahaya karana bisa memunculkan kartel politik, yang bisa mengarah kepada sistem pemerintahan yang otoriter.
"Kita masih trauma dengan masa Orba, dimana partai hanya tiga yang dengan mudah dikooptasi oleh pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa implikasi negatif kalau PT naik ke 5 persen. Pertama adalah merugikan rakyat. "Sistem pemilu kita berubah-ubah terus akan secara langsung akan membuat rakyat terus bingung dan tak mengerti, sehingga suaranya bisa jadi tak bermakna," ungkapnya.
Kedua, sambung dia, potensi suara yang tak bermakna bisa jauh lebih besar dibanding pemilu lalu. Ketiga, lanjut dia, menaikan PT akan menghalangi partai-partai baru masuk parlemen. PT 2,5 persen dinilai cukup ideal karena membuka kemungkinan partai baru masuk parlemen dalam setiap pemilu.
"Sebab jika setiap pemilu parlemen kita bisa dihuni oleh partai baru, maka dinamika politik bisa lebih dinamis dan progresif. Akan berbeda jika parlemen hanya dihuni oleh partai yang itu-itu saja. Situasi seperti ini, menurut saya, jauh lebih positif bagi pertumbuhan demokrasi kita di masa transisi ini," pungkas Jeirry. [mut]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar