PBB: MENUNGGU CUACA BERUBAH

• Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengklaim sebagai penerus Partai Masyumi baru saja melaksanakan kongres atau muktamar ke-III (23-26 April 2010) di Medan. Partai yang terus konsisten memperjuangkan penerapan syariat Islam ini kembali memilih Dr.H.MS Kaban SE, MS.i sebagai ketua umum PBB 2010-2015. Prof. Dr.Yusril Ihza Mahendra SH, tetap dipercaya sebagai ketua Majlis Syura. Sementara Dr.Fuad Amsyari dipilih sebagai Ketua Majlis Pertimbangan partai. Ali Mochtar Ngabalin  pesaing dekat Kaban, tak mampu mengalahkan Kaban kendati ia gencar menebar propaganda dengan poster yang bertebaran di kota Medan juga iklan di sejumlah TV Nasional di Jakarta.

Ngabalin hanya didukung cabang dari Indonesia Timur dan hanya mengumpulkan suara 123, sementara Kaban unggul mutlak dengan suara  325, dari pemilih berjumlah 455 suara.Pada pemilihan putaran pertama Kaban memperoleh suara 272, Ali Mochtar 133, Yusril Ihza Mahendra 25, Sahar L.Hasan 24, Fuad Amsyari 4, Yusron Ihza Mahendra (adik Yusril) 1, dan M.Mawardi 1. Ditetapkan aturan hanya peserta yang memperoleh suara di atas 100 yang berhak mengikuti pemilihan putaran kedua. Padahal, MS.Kaban sejatinya sudah unggul di atas 50%. Tapi Ngabalin tetap menghendaki pemilihan putaran kedua tetap digelar. Hasilnya suara Ngabalin justru berkurang 10 orang, kabarnya pendukungnya dari satu cabang memilih mundur.

Pasca muktamar Medan ini tugas Kaban bersama seluruh jajaran PBB dan simpatisannya sungguh amat berat. Walau kalah amat menyakitkan pada Pemilu 2009, dan gagal menempatkan kadernya di DPR pusat, tapi PBB tetap eksis dan memiliki anggota di DPRD tak kurang 400-an  tersebar di seluruh Indonesia. PBB saat ini tetap menjadi satu di antara 10 besar partai yang ada. Sesuai semangat dan tema muktamar revitalisasi partai akan terus digalang, kata Kaban. Perjuangan prioritas menurut Kaban adalah ikut pada Pemilu 2014 dan lolos Parliament Threshold. Pelaksanaan Pemilu 2009 lalu dianggap sebagai pemilu terburuk dalam sejarah NKRI. KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang diharapkan independen sebagai penyelenggara Pemilu nyatanya tidak independen. Karena itu Kaban bersikeras agar Pemilu 2014 dikembalikan ke model Pemilu1955 atau 1999, di mana semua Parpol peserta Pemilu terlibat langsung dan menjadi penyelenggara Pemilu 2014. Komposisi kepemimpinannya bisa saja berdasar pada perolehan Pemilu 2009 lalu. Partai Demokrat katakanlah yang jadi ketua disusul pemenang kedua sebagai wakil. Pendeknya kata Kaban semua Parpol peserta Pemilu dilibatkan. Sudah terbukti , kata Kaban, pada Pemilu 2009 dan 1955, menjadi Pemilu terbersih. Setiap ada indikasi suatu kecurangan niscaya akan diprotes oleh Parpol lain. Jadi fair, dan terbukti bebas dari kecurangan. Tugas pemerintah menurut Kaban hanyalah sebagai fasilitator saja.

Kekalahan PBB pada Pemilu 2009 lalu disinggung dalam pidato politik Yusril Ihza Mahendra pada pembukaan muktamar. Kekalahan PBB, bukan semata-mata disebabkan kesalahan internal partai yang kurang gigih bekerja tapi juga karena didzalimi oleh sistem, kata Yusril. Klaim bahwa partai Islam menurut survei dikatakan terus menurun peminatnya, hal ini tidak benar, karena faktanya pada Pemilu 2009 lalu semua partai politik (yang lolos Parliement Threshold) ternyata  semua merosot perolehan suaranya dibandingkan pemilu 2004, kecuali satu partai saja yang naik drastis suaranya, yakni Partai Demokrat. Di bagian akhir pidatonya Yusril mengungkapkan kegundahannya melihat perilaku para politisi yang kini cenderung pragmatis.Hanya karena kalah dalam Pilkada, misalnya, seseorang pindah dari partai yang satu ke partai lain.Berpolitik menurutnya harus memegang fatsoen berpolitik yang kukuh yakni memegang kehormatan diri.

Teladan Bulan Bintang

Terkait dengan concern (keprihatinan) yang disampaikan Yusril, sebelumnya MS.Kaban di depan ormas-ormas Islam pendukung PBB dalam kaitan diskusi menyongsong kongres PBB Medan, di Gedung Dewan Dakwah (15/4), Ketua Umum PBB ini mendorong agar kader PBB meneruskan sikap dan keteladanan tokoh-tokoh Masyumi yang seharusnya memang jadi panutan kader PBB. Kaban menyatakan,”Gedung Dewan Dakwah Jalan Kramat Raya ini dulu dikenal sebagai kantor pusat Masyumi dan menjadi saksi sejarah bahwa di tempat ini lahir tokoh-tokoh Masyumi yang kemudian menjadi teladan sebagai tokoh bangsa, negarawan yang amat disegani kawan juga lawan. Prestasi kenegarawanan tokoh-tokoh Masyumi kini dicatat oleh tinta sejarah, misalnya perdana menteri termuda Mr.Boerhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan Pemilu I (1955) yang sangat bersih : sangat Jurdil bahkan dibandingkan dengan pemilu-pemilu sampai hari ini. Mr.Mohamad Roem dengan prestasi perjanjian Roem-Roijen, atau M.Natsir dengan Mossi Integralnya yang mengenbalikan Indonesia menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sampai hari ini. Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai gubernur BI yang pertama setelah diubah dari Javas Bank, dan menerbitkan Ori (Oeang Republik Indonesia) sekaligus sebagai menteri keuangan yang pertama. Sementara Mr.Kasman Singodimedjo SH meletakkan dasar-dasar  pertamakali sebagai menteri pertahanan dan Jaksa Agung pertama di era awal kemerdekaan.”

Menurut Kaban, teladan yang sesungguhnya dari tokoh-tokoh Masyumi sejatinya justru terletak pada gaya hidup kesehariannya yang cenderung hidup sangat efisien, jauh dari hidup boros dan berfoya-foya. Hampir semua tokoh Masyumi memiliki ciri yang seragam yakni hidup yang asketis, jujur, konsisten, berani namun sangat humanis. Inilah yang menyebabkan tokoh Masyumi dihormati   pihak manapun.Lawan pun hormat terhadap gaya hidup orang Masyumi (yang dalam bahasa agama) disebut : Zuhud ini. Bandingkan dengan gaya hidup yang kini dikejar-kejar orang dewasa ini yakni gaya hidup pragmatis, borjuis, bahkan kini gaya hidup hedonis pun merajalela, yakni gaya hidup mereguk keduniawian tanpa batas. Nilai teladan tokoh-tokoh Masyumi adalah satunya kata dengan perbuatan dan tindakannya.

Integritas orang Masyumi di bidang politik kata Kaban juga sangat dihormati dan dikagumi. Sikap inilah yang dilakukan M.Natsir pada September 1950 tatkala ditunjuk oleh Ir. Soekarno agar Natsir menyusun dan memimpin sebuah kabinet, setelah dianggap berjasa dengan Mossi Integralnya itu. Natsir agak risau, sebab PNI sebagai partai besar tidak bersedia diajak duduk dalam kabinet, karena merasa merekalah yang lebih pantas memimpin pemerintahan. Tapi Soekarno yang juga pendiri PNI bersikeras meminta Natsir tetap membentuk kabinet. “Walau tanpa PNI,?” Tanya Natsir kepada Soekarno. “Ya, tanpa PNI jawab Soekarno tegas!” Eloknya, walau Natsir memegang mandat penuh pembentukan kabinet itu, namun ia tidak membentuk kabinet untuk semata-mata kepentingan Masyumi. Dari 18 Portofolio kabinet, termasuk jabatan perdana menteri yang dipegang Natsir, hanya empat orang dari Masyumi (22,22%). Selebihnya dari PSI,PIR,Perindra, Katolik, Parkindo, PSII dan tokoh-tokoh nonpartai seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil perdana menteri, Ir. Djuanda, Mr. Asaat, Dr.A.Halim dam dr. Bahder Djohan. Kabinet ini dijuluki Zaken Kabinet, sedangkan PNI menjadi partai oposisi.

Membangun di tengah Centang-perenang

Komitmen PBB melalui tekad MS.Kaban hendak membangun partainya juga memperbaiki kondisi sosial masyarakat bangsa dan negara bernama NKRI ini, harapan itu luar biasa berat. Kondisi bangsa Indonesia saat ini justru setelah lepas dari rejim Soeharto yang totaliter, dan masuk ke era reformasi lebih satu dekade ini ternyata hasilnya justru centang-perenang  bagai menuju pantai idaman yang semu bahkan fatamorgana.

Sistem politik yang kini dianut rejim reformasi yakni demokrasi yang cenderung kapitalistis-liberalistis, melalui Pileg-Pilpres yang sebebas-bebasnya dengan rakyat melakukan pilihan langsung, hasilnya ternyata justru kekacauan demi kekacauan, khususnya bidang hukum seperti kita rasakan hari ini.Sungguh risau siapapun mengikuti kegemparan peristiwa politik-hukum dan korupsi yang menerjang negeri ini hari-hari ini. Tampilnya Komjen (Pol) Susno Duadji yang telah membongkar berbagai kasus berbobot skandal raksasa, mulai : Pembunuhan  Nasruddin Zulkarnain yang menyeret Ketua KPK Antasari Azhar, Geger Cicak-Buaya Kriminalisasi KPK dan penahanan Wakil Ketua KPK Bibit-Chandra yang kini kasusnya bergulir kembali, hingga Skandal Century, dan terakhir terbongkarnya Markus di jajaran Polri dan Ditjen Pajak. Dalam wawancara dengan Suara Islam beberapa waktu lalu Susno menyatakan berbagai kasus besar itu satu sama lain ada benang-merah keterkaitannya.Saat inipun di berbagai kabupaten /kota seluruh Indonesia sedang gempar dengan Pilkada. Rakyat kecil pun kini paham siapapun yang terpilih sebagai bupati dan walikota tak bisa diharapkan membangun daerahnya, karena akan sibuk mengembalikan modal selama kampanye bernilai milyaran bahkan puluhan milyar. Apa yang bisa diharapkan sistem yang amat merusak ini ?

Lalu apa yang diharapkan eksistensi sebuah partai seperti PBB ? Menurut KH.Abdul Rasyid dan HM Cholil Badawi, dua sesepuh dan pendiri PBB yang ikut hadir dalam kongres PBB di Medan, kehadiran PBB tetap diperlukan, karena partai ini dengan kukuh tetap mempertahankan jatidirinya sebagai partai berasas Islam dan gencar tak henti-henti hendak memperjuangkan penerapan syariat Islam di negeri ini. Menurut Pimpinan Perguruan As-Syafiiyah dan Ketua Dewan Pembina Dewan Dakwah itu, PBB mungkin akan sangat diperlukan pada saat cuaca politik di Indonesia berubah. Perubahan cuaca politik itu bisa terjadi dengan cepat mengingat, kondisi sosial-politik dewasa ini sudah teramat sesak di Tanah Air.Cuaca memang menghendaki perubahan jika bangsa ini ingin selamat  masa depannya. Wallahu a’lam bissawab! (Aru Syeif Assadullah)