Bandung - Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Sosial dan Keamanan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ahmad Sanusi mengatakan sebagian besar pemerintah daerah masih mendapatkan opini disclamer (tidak memberikan pendapat) dalam laporan pengelolaan keuangan APBD.
"Sebagian besar pemerintah daerah masih disclaimer dalam laporan APBD-nya. Untuk itu, kami meminta kepada setiap perwakilan BPKP membantu opini supaya tidak disclamer pada laporan tahun ini," imbuhnya kepada wartawan usai Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Bandung Dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Jabar di Ruang Auditorium Rosada Balai Kota Jalan Wastukencana, Selasa (12/4/2011).
Menurut Ahmad, penyebab terjadi disclamer tersebut karena masalah pengendalian dan aset dari daerah yang sudah lama tidak terdata dan perlu penilaian kembali. "Karena ada otonomi daerah. Aset tersebut merupakan bagian terbesar dari anggaran, sehingga rata-rata terkendala masalah tersebut," tandasnya.
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya akan melakukan pendampingan yang dilakukan oleh BPKP daerah kepada pemda dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan. "Kawasan yang rata-rata disclamer berada di daerah timur dari Indonesia," terangnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar