Kritik kembali mengalir kepada Presiden SBY. Kali ini Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban yang mengkritik kebijakan pemerintah SBY yang dinilainya telah keluar dari amanat konstitusi atau UUD 45. Hal ini terlihat dari kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah yang menganut ekonomi terbuka atau liberal.
"Sekarang kita sudah jauh dari harapan dan cita-cita konstitusi. Karena saya melihat kehidupan berbangsa dan bernegara sudah masuk dalam alam liberalisme," kata Kaban dalam pidato rekfleksi Kemerdekaan RI ke-65 di kantor DPP PBB Pasar Minggu Jakarta, Rabu sore (18/8).
Dia menambahkan ekonomi pasar yang saat ini dianut oleh pemerintah hanya menambah angka kemiskinan dan jatuhnya perekonomian bangsa. Bahkan, angka BPS yang mengatakan sekitar 30 juta lebih penduduk kita berada dalam garis kemiskinan, angkanya lebih dari itu.
"Sebenarnya angka penduduk miskin kita jauh lebih dari data BPS," pungkasnya.
Di tempat yang sama Sekjen DPP PBB Wibowo meminta kepada pemerintah untuk membebaskan bangsa ini dari praktek kemitraan global yang tidak
adil dan hanya membuat bangsa ini tidak mandiri.
"Bebaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan, pengangguran, dan distribusi kekayaan yang disparitatif," ujarnya dalam membacakan 10 tuntutan pembebasan rakyat
Indonesia.
Adanya kenaikan harga apalagi menjelang hari raya Lebaran hanya menambah beban kalangan rakyat tidak mampu.
"Kita menuntut untuk dibebaskan dari beban kenaikan harga, pendidikan, dan kesehatan. Kita juga menuntut pemerintah untuk membebaskan sumber daya alam kita dari eksploitasi asing," jelas Wibowo.
Selain itu dia juga meminta untuk dibebaskannya politik Indonesia dari praktik gincu pencitraan, kartelisasi, transaksional kekuasaan yang
menghasilkan korupsi berkelanjutan. [arp
]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar