28 Mar 2012
Elnino M Husein Mohi (JPI/Andri N) Senayan - Pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengecam kepala daerah berunjuk rasa menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditanggapi miring anggota DPD Elnino M Husein Mohi. Anggota Kelompok DPD di MPR ini menyebut Gamawan lupa diri.
"Pak Gamawan mengancam kepala daerah yang ikut demontrasi menolak kenaikan BBM. Padahal, Gamawan juga saat menjadi gubernur Sumbar juga pernah menolak kenaikan harga BBM," kata Elnino dalam dialog kenegaraan dengan tajuk 'Demo, BBM, dan Impeachment' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/3).
"Saya heran dengan menteri kita ini. Itu memang betul-betul dia lupa diri. Dulu begitu, sekarang begini," tambahnya mengundang tawa peserta diskusi.
Kepala daerah yang ikut unjuk rasa di antaranya Wakil Wali Kota Surakarta (Jawa Tengah) FX Hadi Rudyatmo, Wakil Wali Kota Surabaya (Jawa Timur) Bambang DH, dan Wakil Bupati Jember (Jatim) Kusen Andalas.
Menurut Elnino, tidak bisa sembarangan Mendagri memberhentikan atau memberi sanksi kepada kepala daerah yang melakukan unjuk rasa. Ada beberapa UU dan peraturan yang melindungi mereka. Bahkan, konstitusi pun melindungi mereka.
"Kalau Mendagri melarang orang ujuk rasa atau mengeluarkan pendapat itu melanggar HAM. Itu kan dijamin UUD 1945. Yang memilih kepala daerah itu rakyat, bukan menteri. Ya, wajar kalau rakyat no, ya kepala daerahnya juga no. Kepala daerah yang benar pasti jawabannya no," ujar Elnino.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga mengingatkan Gamawan tidak memecat kepala daerah yang melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.
"Ketika Mendagri menjabat gubernur Sumbar (2005-2009) dan ada kenaikan BBM, juga melakukan tindakan yang sama. Mendagri lakukan tanda tangan (menolak kenaikan BBM), dokumentasinya juga ada," kata Pramono.
"Pak Gamawan mengancam kepala daerah yang ikut demontrasi menolak kenaikan BBM. Padahal, Gamawan juga saat menjadi gubernur Sumbar juga pernah menolak kenaikan harga BBM," kata Elnino dalam dialog kenegaraan dengan tajuk 'Demo, BBM, dan Impeachment' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/3).
"Saya heran dengan menteri kita ini. Itu memang betul-betul dia lupa diri. Dulu begitu, sekarang begini," tambahnya mengundang tawa peserta diskusi.
Kepala daerah yang ikut unjuk rasa di antaranya Wakil Wali Kota Surakarta (Jawa Tengah) FX Hadi Rudyatmo, Wakil Wali Kota Surabaya (Jawa Timur) Bambang DH, dan Wakil Bupati Jember (Jatim) Kusen Andalas.
Menurut Elnino, tidak bisa sembarangan Mendagri memberhentikan atau memberi sanksi kepada kepala daerah yang melakukan unjuk rasa. Ada beberapa UU dan peraturan yang melindungi mereka. Bahkan, konstitusi pun melindungi mereka.
"Kalau Mendagri melarang orang ujuk rasa atau mengeluarkan pendapat itu melanggar HAM. Itu kan dijamin UUD 1945. Yang memilih kepala daerah itu rakyat, bukan menteri. Ya, wajar kalau rakyat no, ya kepala daerahnya juga no. Kepala daerah yang benar pasti jawabannya no," ujar Elnino.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung juga mengingatkan Gamawan tidak memecat kepala daerah yang melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM.
"Ketika Mendagri menjabat gubernur Sumbar (2005-2009) dan ada kenaikan BBM, juga melakukan tindakan yang sama. Mendagri lakukan tanda tangan (menolak kenaikan BBM), dokumentasinya juga ada," kata Pramono.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar