28 Mar 2012 16:08
EFFENDI MS SIMBOLON:
Effendi MS Simbolon (JPI/Andri N) Senayan - Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi MS Simbolon menyatakan, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau sekarang rencananya bernama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM dapat dikatakan sebagai modus pemerintah merapok APBN. Karena tidak ada dasar hukumnya uang itu untuk ditunaikan kepada masyarakat.
"Atas dasar apa, sebuah reason apa negara bisa mengambil begitu mudahnya kemudian menyerahkan kepada rakyat uang tunai. Seperti itukah pengelolaan negara dalam bidang keuangan? Atas hak apa pemerintah dapat menyerahkan uang tunai dari uang yang dikutip dari rakyat?" berondong Effendi dalam dialog Kenegaraan dengan tajuk 'Demo, BBM dan Impeachment' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/3).
Ada pertanyaan bernada seloroh di masyarakat, mungkinkah SBY menaikkan BBM tanpa BLT? Jangan-jangan, lanjut politisi senior PDI-P tersebut, pemerintah SBY memang tujuannya mencari BLT.
"Apakah BLT ini sebuah konsumsi politik? Wallahualam," ujar Effendi.
Effendi mengakui memang ada kenaikan harga minyak dunia dan juga ada beban pada subsidi karena over kuota BBM bersubsidi, tetapi pemerintah juga harus terbuka berapa besar windfall (pendapatan tak terduga)-nya. Berapa besar pendapatan yang didapat dari 65 persen dari jumlah lifting yang diekspor.
"Bukankah kita juga eksportir? Keterbukaan penting agar tidak ada dusta di antara kita. Kalau besok dibawa ke paripurna untuk di-voting. Naif sekali penderitaan rakyat akan diputuskan melalui voting," kata Effendi.
"Atas dasar apa, sebuah reason apa negara bisa mengambil begitu mudahnya kemudian menyerahkan kepada rakyat uang tunai. Seperti itukah pengelolaan negara dalam bidang keuangan? Atas hak apa pemerintah dapat menyerahkan uang tunai dari uang yang dikutip dari rakyat?" berondong Effendi dalam dialog Kenegaraan dengan tajuk 'Demo, BBM dan Impeachment' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/3).
Ada pertanyaan bernada seloroh di masyarakat, mungkinkah SBY menaikkan BBM tanpa BLT? Jangan-jangan, lanjut politisi senior PDI-P tersebut, pemerintah SBY memang tujuannya mencari BLT.
"Apakah BLT ini sebuah konsumsi politik? Wallahualam," ujar Effendi.
Effendi mengakui memang ada kenaikan harga minyak dunia dan juga ada beban pada subsidi karena over kuota BBM bersubsidi, tetapi pemerintah juga harus terbuka berapa besar windfall (pendapatan tak terduga)-nya. Berapa besar pendapatan yang didapat dari 65 persen dari jumlah lifting yang diekspor.
"Bukankah kita juga eksportir? Keterbukaan penting agar tidak ada dusta di antara kita. Kalau besok dibawa ke paripurna untuk di-voting. Naif sekali penderitaan rakyat akan diputuskan melalui voting," kata Effendi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar