MPR RI
Pemilu saat ini menjadi isu dan wacana hangat yang banyak diperbincangkan berbagai elemen masyarakat, hal ini terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang tinggal dua tahun lagi. Banyak silang sengketa dan hal-hal yang kontroversial muncul pada penyelenggaraan pemilu yang lalu, yang menjadi pokok utama pembahasan.
Walaupun banyak perdebatan dan berbagai isu kontoversial terkait pemilu dan penyelenggaraan pemilu, MPR RI melihat dari sisi konstitusional bahwa esensi pemilu yang perlu digaris bawahi dan perlu dicamkan secara betul-betul oleh seluruh rakyat Indonesia adalah, pemilu merupakan pengejawantahan sila ke-4 dari Pancasila dan pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, yang harus dilaksanakan dengan baik jujur dan adil.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin, dalam acara “Dialog Pilar Negara : 4 Pilar Dalam Aksi dan Implementasi dengan tema ‘Menyiapkan Pemilu Yang Jujur, Adil dan Demokratis”, di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).
“Bentuk riil manifestasi rakyat kedaulatan rakyat bisa dengan atau melalui perwakilan (DPR), atau bisa dengan permusyawaratan (rakyat bermusyawarah). Cara bermusyawarahnya rakyat, dengan memberikan suaranya melalui pemilu. Untuk itulah dalam menyampaikan hak suaranya, jangan sampai terjadi distorsi atau penyimpangan dalam pengelolaan suara rakyat. Suara rakyat harus benar-benar dijaga,” ujar Lukman.
Pengamat pemilu/anggota KPU Hadar Nafis Gumay, yang dalam kesempatan tersebut didaulat menjadi salah seorang narasumber utama, mengatakan bahwa secara sederhana penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis adalah pemilu yang hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan rakyatnya.
“Menurut saya, penyelenggaraan pemilu nanti harus mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika),” tandasnya.
Walaupun banyak perdebatan dan berbagai isu kontoversial terkait pemilu dan penyelenggaraan pemilu, MPR RI melihat dari sisi konstitusional bahwa esensi pemilu yang perlu digaris bawahi dan perlu dicamkan secara betul-betul oleh seluruh rakyat Indonesia adalah, pemilu merupakan pengejawantahan sila ke-4 dari Pancasila dan pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, yang harus dilaksanakan dengan baik jujur dan adil.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin, dalam acara “Dialog Pilar Negara : 4 Pilar Dalam Aksi dan Implementasi dengan tema ‘Menyiapkan Pemilu Yang Jujur, Adil dan Demokratis”, di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).
“Bentuk riil manifestasi rakyat kedaulatan rakyat bisa dengan atau melalui perwakilan (DPR), atau bisa dengan permusyawaratan (rakyat bermusyawarah). Cara bermusyawarahnya rakyat, dengan memberikan suaranya melalui pemilu. Untuk itulah dalam menyampaikan hak suaranya, jangan sampai terjadi distorsi atau penyimpangan dalam pengelolaan suara rakyat. Suara rakyat harus benar-benar dijaga,” ujar Lukman.
Pengamat pemilu/anggota KPU Hadar Nafis Gumay, yang dalam kesempatan tersebut didaulat menjadi salah seorang narasumber utama, mengatakan bahwa secara sederhana penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan demokratis adalah pemilu yang hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan rakyatnya.
“Menurut saya, penyelenggaraan pemilu nanti harus mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika),” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar