28 Mar 2012 20:37
Arif Budimanta (JPI/ANdri N) Jakarta - Waktu yang ditetapkan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak tepat, karena usaha kecil dan menengah (UKM) sedang menerima tekanan akibat krisis global. Krisis global menyebabkan menurunnya permintaan luar negeri terhadap barang-barang produksi UKM serta harga input impor yang meningkat sebagai konsekuensi nilai kurs yang terdepresiasi.
"Timing menaikkan harga BBM tidak pas, khususnya terhadap UKM, di Solo dan Yogya pelaku UKM mengeluh ekspor turun, pedagang pasar mengeluh listrik naik, uang kebersihan meningkat tajam tetapi perhatian tidak ada sama sekali," ujar Arif Budimanta dalam diskusi 'Paparan Strategis CIDES: Dampak Kenaikan Harga BBM pada sektor UKM di Indonesia' di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (28/3).
Di sisi lain, kata Arif, meningkatnya nilai tuka, membuat spending makin tinggi. "Mereka mengimpor barang dengan dolar, hasilnya dijual dengan rupiah. Kalau rupiah depresiasi dari 8.500 menjadi 9.000 akan berat buat mereka, ini perlu diperhatikan," tambahnya.
Menurut politisi PDIP ini, subsidi BBM merupakan salah satu upaya melindungi UKM dari impitan globalisasi. Sehingga jika subsidi ini dicabut ataupun dikurangi berarti mencabut perlindungan negara terhadap UKM.
"Karena itu pemerintah harus hati-hati memutuskan kenaikan harga BBM. Jumlah UKM yang sangat besar, mencapai 54 juta, akan menyebabkan sekecil apa pun dampak kenaikan harga BBM bagi UKM akan menimbulkan masalah yang besar," kata anggota DPR Dapil Jawa Barat III ini.
Arif menambahkan, kompensasi tepat sasaran bagi UKM akibat kenaikan harga BBM juga sulit dilakukan, mengingat sangat banyak UKM yang tidak terdaftar dan umumnya UKM merupakan sektor informal.
Di tempat yang sama, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan, pemerintah perlu melakukan desain kebijakan yang terencana, sistematis, tidak reaktif, dan ad hoc dalam menanggulangi dampak kebijakan menaikkan harga BBM. Caranya, dengan mengidentifikasi sektor-sektor mana yang akan terkena dampak dari kenaikan harga BBM untuk kemudian mengarahkan kompensasi ke sektor-sektor tersebut.
"Ini kenaikan, tiba-tiba usulkan kenaikan harga tanpa ada perencanaan kompensasi. Kompensasi selain BLT itu harus diberikan," ujarnya.
Menurut Fadhil, sektor-sektor ekonomi yang akan mengalami dampak paling besar dari kenaikan harga BBM itu adalah sektor listrik. Karena listrik paling besar memanfaatkan energi BBM. Sedangkan sektor kedua adalah perikanan. Sektor perikanan rata-rata skalanya adalah menengah ke bawah. "Ini akan sangat besar dampak kenaikan biaya produksi hingga 30 persen karena produksinya tergantung penggunaan BBM."
Sedangkan untuk UKM adalah sektor yang banyak melibatkan transportasi. Sektor lainnya adalah petani dan industri karet dan tembakau. "Tembakau atau cigarette itu di Madura hampir semuanya adalah UKM," pungkas Fadhil Hasan.
"Timing menaikkan harga BBM tidak pas, khususnya terhadap UKM, di Solo dan Yogya pelaku UKM mengeluh ekspor turun, pedagang pasar mengeluh listrik naik, uang kebersihan meningkat tajam tetapi perhatian tidak ada sama sekali," ujar Arif Budimanta dalam diskusi 'Paparan Strategis CIDES: Dampak Kenaikan Harga BBM pada sektor UKM di Indonesia' di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (28/3).
Di sisi lain, kata Arif, meningkatnya nilai tuka, membuat spending makin tinggi. "Mereka mengimpor barang dengan dolar, hasilnya dijual dengan rupiah. Kalau rupiah depresiasi dari 8.500 menjadi 9.000 akan berat buat mereka, ini perlu diperhatikan," tambahnya.
Menurut politisi PDIP ini, subsidi BBM merupakan salah satu upaya melindungi UKM dari impitan globalisasi. Sehingga jika subsidi ini dicabut ataupun dikurangi berarti mencabut perlindungan negara terhadap UKM.
"Karena itu pemerintah harus hati-hati memutuskan kenaikan harga BBM. Jumlah UKM yang sangat besar, mencapai 54 juta, akan menyebabkan sekecil apa pun dampak kenaikan harga BBM bagi UKM akan menimbulkan masalah yang besar," kata anggota DPR Dapil Jawa Barat III ini.
Arif menambahkan, kompensasi tepat sasaran bagi UKM akibat kenaikan harga BBM juga sulit dilakukan, mengingat sangat banyak UKM yang tidak terdaftar dan umumnya UKM merupakan sektor informal.
Di tempat yang sama, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan, pemerintah perlu melakukan desain kebijakan yang terencana, sistematis, tidak reaktif, dan ad hoc dalam menanggulangi dampak kebijakan menaikkan harga BBM. Caranya, dengan mengidentifikasi sektor-sektor mana yang akan terkena dampak dari kenaikan harga BBM untuk kemudian mengarahkan kompensasi ke sektor-sektor tersebut.
"Ini kenaikan, tiba-tiba usulkan kenaikan harga tanpa ada perencanaan kompensasi. Kompensasi selain BLT itu harus diberikan," ujarnya.
Menurut Fadhil, sektor-sektor ekonomi yang akan mengalami dampak paling besar dari kenaikan harga BBM itu adalah sektor listrik. Karena listrik paling besar memanfaatkan energi BBM. Sedangkan sektor kedua adalah perikanan. Sektor perikanan rata-rata skalanya adalah menengah ke bawah. "Ini akan sangat besar dampak kenaikan biaya produksi hingga 30 persen karena produksinya tergantung penggunaan BBM."
Sedangkan untuk UKM adalah sektor yang banyak melibatkan transportasi. Sektor lainnya adalah petani dan industri karet dan tembakau. "Tembakau atau cigarette itu di Madura hampir semuanya adalah UKM," pungkas Fadhil Hasan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar