Sindonews.com - Dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang tengah direncanakan pemerintah pusat dipastikan berdampak pada peningkatan jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung. Padahal, di Kota Bandung jumlah PKL sudah mencapai sekitar 40.000 orang dan membuat semrawut di beberapa titik jalan.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu mengungkapkan, penambahan PKL sebagai imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diprediksi mencapai 5.000-10.000 orang.
“Karenaitu,kamimintaPemerintah Kota Bandung menyiapkan langkah antisipasi sesegera mungkin agar kondisi PKL di kota ini tidak semakin semrawut,” tutur Haru kepada wartawan di DPRD Kota Bandung, Jumat 9 Maret 2012.
Menurut Haru, jika BBM naik dari Rp4.500 menjadi Rp6.000, kemungkinan harga-harga bahan kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan hingga 50 persen.
“Kemungkinan ada beberapa perusahaan yang gulung tikar yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja karyawan, tapi potensi itu tetap ada,” ucapnya.
Setelah dipecat, kemungkinan mereka akan menjadi PKL karena pekerjaan ini lebih mudah dibandingkan pekerjaan konvensional lain. Untuk itu, Pemkot Bandung dituntut segera menyiapkan langkah antisipatif jika hal tersebut benar terjadi.
Misalnya, mempercepat turunnya peraturan wali kota (perwal) yang mengatur tentang zonasi keberadaan PKL di Kota Bandung.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Emma Sumarna mengungkapkan, di Kota Bandung terdapat sedikitnya 283.000 pelaku industri skala mikro dan kecil.
“Dampak kenaikan harga BBM itu pasti ada, karena semuanya berkaitan dengan BBM. Tapi, tidak akan bombastislah angka kenaikannya. Kalau satu atau dua persen sih ada,” ucap Emma.
Emma mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi seperti mempercepat pembuatan perwal mengenai PKL. “Mudah-mudahan dengan perwal PKL yang dipercepat ini bisa menjadi solusi dan jawaban dari antisipasi bertambahnya PkL,” ujarnya.
Sementara itu, koordinator PKL di kawasan Kepatihan, Opik, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM pasti akan menambah jumlah PKL Kota Bandung. “Setiap ada kebijakan pemerintah yang berdampak selalu ada yang di-PHK dan imbasnya bertambah banyak PKL,” ungkap Opik.
Karena itu, dirinya berharap meminta jalan keluar dari Pemkot Bandung. “Kami hanya minta ditata, bukan diobrak-abrik begitu saja,” ungkap Opik. (bro)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar