Nurul Arifin. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta-Partai Golongan Karya dan PDI Perjuangan sepakat untuk melakukan pertemuan antar ketua umum partai politik membahas soal RUU Pemilu. Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan partainya siap untuk bernegosiasi soal empat poin krusial dalam RUU Pemilu. "Intinya kami sepakat ada pertemuan itu. Kami juga siap untuk bernegosiasi untuk mencapai kata mufakat," ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis 1 Maret 2012.
Pembahasan RUU Pemilu di DPR sendiri kembali mentok. Panja RUU Pemilu kembali gagal mengambil keputusan soal sistem pemilu, ambang batas partai, daerah pemilihan, serta soal perhitungan suara. Dari keempat poin ini, hanya soal perhitungan suara yang berhasil disepakati. "Perhitungan suara habis di dapil. Itu kesepakatannya," ujar Nurul.
Ia mengatakan, Golkar sendiri masih menginginkan agar ambang batas partai berada di tingkat lima persen dengan kursi per daerah pemilihan antara 3-8 kursi. Soal sistem pemilu, Golkar tetap mengusung sistem pemilu terbuka. "Tapi tidak ada pintu yang benar-benar tertutup untuk menegosiasikan itu," ujarnya.
Anggota DPR dari Jawa Barat ini mengatakan bahwa Golkar membuka negosiasi untuk mengubah poin-poin tersebut. Namun, ia menegaskan, partai lain juga harus bisa membuka ruang negosiasi untuk tercapainya kata mufakat. "Misalnya ambang batas nya tetap 5 tapi kursi per dapil 3-10. Atau ambang batasnya 4 persen tapi kursinya 3-8 per dapil. Itu opsi yang bisa kami negosiasi," ujarnya.
Ia menambahkan, pertemuan para ketua umum partai ini sendiri akan diawali dengan pertemuan seluruh ketua fraksi di DPR. Ia mengatakan, pekan depan para ketua fraksi akan bertemu untuk menjadi landasan pertemuan berikutnya antara para ketua umum partai. "Pertemuan para ketua fraksi itu maksimal tanggal 9. Kalau ketua partai maksimal tanggal 15," ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa setelah pertemuan para ketua fraksi, partai anggota koalisi akan melakukan rapat untuk menyatukan suara terlebih dahulu. "Supaya waktu pertemuan para ketua umum kami di koalisi sudah satu suara, atau maksimal sudah mengerucut opsi-opsinya," ujarnya.
Dalam pertemuan sekretariat gabungan yang lalu, ia mengatakan, beberapa partai kecil masih ngotot menginginkan ambang batas di angka 3 dan 3,5 persen. "Masih ada tiga sampai empat opsi. Ada 3, ada 4 dan ada lima persen," ujarnya. Namun, ia mengaku yakin partai koalisi bisa menemukan angka kompromi soal ambang batas ini. "Karena kemarin itu Pak Syarif Hasan sempat mengancam kalau partai kecil tidak mau naik ke empat persen, Demokrat akan naik ke lima persen," ujarnya.
Soal sistem pemilu, di sekretariat gabungan juga belum disepakati. Partai Keadilan Sejahtera menurutnya masih ngotot mengusung sistem tertutup. "Tinggal PKS saja yang masih ingin tertutup," kata Nurul.
Ketua Panja RUU Pemilu dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo juga mengaku sepakat dengan ide pertemuan para ketua umum partai ini. Namun, menurutnya, pertemuan ini tidak diperlukan jika dalam pertemuan para ketua fraksi bisa disepakati empat poin krusial ini. "Makanya pekan depan kita bahas dulu di tingkat fraksi. Jangan buru-buru langsung ke ketua umum," ujarnya.
Menurut dia, Panja juga sudah menyepakati untuk membahas soal krusial ini di tingkat pansus. "Itu tidak deadlock. Kan sudah disepakati akan dibahas di pansus. Ini kan tidak harus disepakati sekarang, bisa diputuskan di paripurna juga," ujarnya.
Ia mengatakan, PDI Perjuangan membuka ruang negosiasi untuk soal ambang batas dan alokasi kursi per dapil. Namun tidak untuk soal sistem pemilu. "Karena menurut kami sistem pemilu tertutup itu yang paling prinsip," ujarnya.
Wakil Ketua Panja dari Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengatakan partainya memandang permasalahan ini tak perlu diangkat sampai tingkat ketua umum partai. Ia pun optimistis jika nantinya kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat. "Nanti juga pasti tercapai," ujarnya.
Ia mengatakan, Fraksi Partai Demokrat siap jika nantinya permasalahan ini diputuskan melalui mekanisme voting. "Kalau pun voting apa yang salah. Itu kan mekanisme yang sah yang diatur dalam tata tertib sidang. Jadi tidak masalah kalau nanti akan di voting," ujarnya.
Pembahasan RUU Pemilu di DPR sendiri kembali mentok. Panja RUU Pemilu kembali gagal mengambil keputusan soal sistem pemilu, ambang batas partai, daerah pemilihan, serta soal perhitungan suara. Dari keempat poin ini, hanya soal perhitungan suara yang berhasil disepakati. "Perhitungan suara habis di dapil. Itu kesepakatannya," ujar Nurul.
Ia mengatakan, Golkar sendiri masih menginginkan agar ambang batas partai berada di tingkat lima persen dengan kursi per daerah pemilihan antara 3-8 kursi. Soal sistem pemilu, Golkar tetap mengusung sistem pemilu terbuka. "Tapi tidak ada pintu yang benar-benar tertutup untuk menegosiasikan itu," ujarnya.
Anggota DPR dari Jawa Barat ini mengatakan bahwa Golkar membuka negosiasi untuk mengubah poin-poin tersebut. Namun, ia menegaskan, partai lain juga harus bisa membuka ruang negosiasi untuk tercapainya kata mufakat. "Misalnya ambang batas nya tetap 5 tapi kursi per dapil 3-10. Atau ambang batasnya 4 persen tapi kursinya 3-8 per dapil. Itu opsi yang bisa kami negosiasi," ujarnya.
Ia menambahkan, pertemuan para ketua umum partai ini sendiri akan diawali dengan pertemuan seluruh ketua fraksi di DPR. Ia mengatakan, pekan depan para ketua fraksi akan bertemu untuk menjadi landasan pertemuan berikutnya antara para ketua umum partai. "Pertemuan para ketua fraksi itu maksimal tanggal 9. Kalau ketua partai maksimal tanggal 15," ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa setelah pertemuan para ketua fraksi, partai anggota koalisi akan melakukan rapat untuk menyatukan suara terlebih dahulu. "Supaya waktu pertemuan para ketua umum kami di koalisi sudah satu suara, atau maksimal sudah mengerucut opsi-opsinya," ujarnya.
Dalam pertemuan sekretariat gabungan yang lalu, ia mengatakan, beberapa partai kecil masih ngotot menginginkan ambang batas di angka 3 dan 3,5 persen. "Masih ada tiga sampai empat opsi. Ada 3, ada 4 dan ada lima persen," ujarnya. Namun, ia mengaku yakin partai koalisi bisa menemukan angka kompromi soal ambang batas ini. "Karena kemarin itu Pak Syarif Hasan sempat mengancam kalau partai kecil tidak mau naik ke empat persen, Demokrat akan naik ke lima persen," ujarnya.
Soal sistem pemilu, di sekretariat gabungan juga belum disepakati. Partai Keadilan Sejahtera menurutnya masih ngotot mengusung sistem tertutup. "Tinggal PKS saja yang masih ingin tertutup," kata Nurul.
Ketua Panja RUU Pemilu dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo juga mengaku sepakat dengan ide pertemuan para ketua umum partai ini. Namun, menurutnya, pertemuan ini tidak diperlukan jika dalam pertemuan para ketua fraksi bisa disepakati empat poin krusial ini. "Makanya pekan depan kita bahas dulu di tingkat fraksi. Jangan buru-buru langsung ke ketua umum," ujarnya.
Menurut dia, Panja juga sudah menyepakati untuk membahas soal krusial ini di tingkat pansus. "Itu tidak deadlock. Kan sudah disepakati akan dibahas di pansus. Ini kan tidak harus disepakati sekarang, bisa diputuskan di paripurna juga," ujarnya.
Ia mengatakan, PDI Perjuangan membuka ruang negosiasi untuk soal ambang batas dan alokasi kursi per dapil. Namun tidak untuk soal sistem pemilu. "Karena menurut kami sistem pemilu tertutup itu yang paling prinsip," ujarnya.
Wakil Ketua Panja dari Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengatakan partainya memandang permasalahan ini tak perlu diangkat sampai tingkat ketua umum partai. Ia pun optimistis jika nantinya kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat. "Nanti juga pasti tercapai," ujarnya.
Ia mengatakan, Fraksi Partai Demokrat siap jika nantinya permasalahan ini diputuskan melalui mekanisme voting. "Kalau pun voting apa yang salah. Itu kan mekanisme yang sah yang diatur dalam tata tertib sidang. Jadi tidak masalah kalau nanti akan di voting," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar